Menetapkan barang bukti berupa:Surat-surat:a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Prada Aldiansyah, NRP 31200693500600, Takapan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 11 Kipan B Yonif Raider 100/PS.b. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Hukuman Disilpin dani Danyonif Raider 100/PS selaku Ankum Nomor Kep/25/XI/2022 tanggal 21 November 2022.c. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Hukuman Disilpin dari Danyonif Raider 100/PS selaku Ankum Nomor Kep/03/11/2023 tanggal 31 Februari 2023.

Terdakwa datangmenyerahkan diri ke Kesatuan Yonzipur 9/LLB Divif Kostrad.Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal6 September 2010 sampai dengan tanggal 9 September 2010 atauselama 3 (Tiga) hari secara berturutturut.Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 9September 2010 dengan cara menyerahkan diri ke Staf IntelYonzipur 9/1 Kostrad.Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa telah dijatuhihukuman Disilpin

Bahwa Terdakwa pada hakekatnyatidak mempunyai sikap displinyang tinggi sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yangmenjunjung tinggi disilpin, karena disiplin merupakan nafas dari setiapprajurit TNI.3.

Terdakwa kurang mempunyai sikap disilpin dalam dirinya dancenderung mengabaikannya.2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disilpin sebelum masa percobaan diatas habis. 3.

Bahwa Terdakwa mempunyai sikap disilpin yang rendah, dan hanyamementingkan diri sendiri tanpa memetingkan dinas,Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orang yangbersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara sesuai falsafah Pancasila.

Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkandinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena tidak mempunyaidisiplin sebagaimana prajurit lainnya dimana sikap disilpin merupakannafas dari setiap prajurit TN yang memegang teguh Sumpah Prajuritdan Sapta Marga.Z.

yaitu. pertama pada tanggal 12 Juni sampai dengan 14 Juni 2010(selama 3 hari), dan telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupaPenahanan Berat selama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Surat Dandim0209/LB selaku Ankum Nomor : Skep/159/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010dan kedua tanggal 21 Maret sampai dengan 25 Maret 2011 (selama 5hari), telah dijatuhi Hukuman Disilpin berupa Penahanan Beratselama 21 (dua puluh satu) hari sesuai Surat Dandim 0209/LB selakuAnkum Nomor : Skep/74/IV/2011 tanggal 12 April 2011.5.

pemutusan hubungan kerja Pemohon Kasasi oleh TermohonKasasi adalah karena Pemohon Kasasi telah mangkir bertututturut selama 5 harisebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam jawaban Termohon KasasiNomor 1317 pada perkara a quo sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasidalam bagian faktafakta hukum yang dalam persidangan;3 Pertimbangan Judex Facti pada alinea halaman 26;Menimbang , bahwa atas putusnya hubungan kerja ini dan terbukti Penggugat telahmelakukan pelanggaran standart/prosedur dan disilpin

Perbuatan Terdakwa merusak sendisendi kehidupan disilpin Prajurit TNI.3.

prestasi kategori luar biasa yang diperankan oleh Penggugatselaku whistleblower;Bahwa Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat SetingkatLebin Rendah Selama 1 (satu) Tahun atas nama Penggugat sesuai SuratKeputusan Tergugat Nomor: 1596/K/XII/2016 pada tanggal 22 Desember 2016adalah bagian dari penjegalan karier yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Objek Gugatan;Bahwa tuduhan Penggugat melakukan perbuatan pelanggaran disiplinsesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Disilpin

Disilpin F.Manao.

Peraturan Pemerintah Nomro 4 Tahun 1996tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawal Negeri antaralain menyatakan bahwa pemberhentian ditetapbkan mulai akhir bulankeputusan pengadilan atas perkara yang bersangkutan mendapatkankekuatan pasti ( inkrach); 222 0n no none noe nnn nee cen nenaBahwa, berdasarkan Surat Kepala BKN tanggal 3 Nopember 2010, Nomor :K2630/V.3289/99 perihal : Pemberhentian dengan hormat sebagai PNSdan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bukan karenadijatuhi hukuman disilpin

TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 14 Pebruari 2011,sebatas pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari DinasPolri atas nama WAHYU ERMAYA Pangkat BRIPTU NRP.81060144(Vide Bukti P1l= T15 dan Bukti P2 =T16 ) telahmelanggar/bertentangan dengan peraturan perundangundangan yaitu Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Kode EtikProfesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 9huruf a dan b, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003Tentang Peraturan Disilpin

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana Pokok Penjara : Selama 4(empat) bulan dengan masa percobaan selama 6(enam) bulan.Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecualijika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukanlain disebabkan karena terpidana telah melakukan tindakpidana atau pelanggaran disilpin sesuai pasal 5 UUNo.26 /1997.sebelum masa percobaan diatas habis.3 Menetapkan barangbarang bukti berupa :Surat surat : 3 (tiga)lembar foto copy Rekapitulasi hasil tes kesamaptaan

M.Pd, Nip. 19620502198602 1 002, telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaiKepala Sekolah SMA N 12 Tangerang Selatan, dikarenakanbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disilpin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 TentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil, UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014Tentang

M.Pd, yang ditandatanganTergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 Tentang Disilpin Pegawai Negeri Sipil Pasal 19 Gubernur selakuWakil Pemerintah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah Kabupaten /Kota yangdipekerjakan atau di perbantukan atau diperbantukan padaKabupaten/Kota lain dalam satu provinsi yang menduduki jabatanSekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (

., M.H. yang berpendapat : Penyalahgunaanwewenang itu terjadi kalau wewenang itu digunakan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil menyatakan : setiap PNS dilarang : menyalahgunakan wewenang; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disilpin Pegawai Negeri Sipilmenyatakan : PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana

dan menyimak dengan seksama tulisan saya ini ,sudi kiranya Bapak Majelis Hakim dengan kebijaksanaan dan kearifan serta denganpenuh kasih sayang mengabulkan permohonan saya ini.Menimbang, bahwa Tergugat IV juga telah mengajukan jawaban sebagaitangkisan terhadap gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:Sebagaimana dalam tata aturan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS)Undang Undang No. 5 tahun 2014 Tetanga aparatur sipil Negara dan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disilpin

Bahwa kewenangan Pemimpin Cabang BJB Sukabumi :Menandatangani surat dan dokumen lainnya yang berkaitandengan tugas sesuai batas kewenangan yang diberikan olehDireksi.Mewakili Direksi dalam hubungan dengan pihak ekstern(instansi pemerintah/lembaga lainnya) dalam upaya pencapaianmisi kantor cabang secara optimal.Halaman 315dari 410Putusan Perkara Nomor : 15/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.e Menetapkan pembagian tugas serta penegkaan disilpin kepadapejabat atau pegawai yang menjadi tanggungjawabpenyeliannya