DISMISSAL PROSES

Nurzam S Bin Sendang.Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT582/N.4.14/Ft.1/04/2015 tanggal 2 April 2015 yang ditujukan kepadaTarmizi, SP Bin Amir ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KetuaPengadilan dalam Rapat Permusyawaratan (Dismissal Proses) berwenangmenetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalamhal dipenuhi ketentuanketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1)UndangUndang

halaman Penetapan Nomor : 12/G/2015/PTUNPbr.Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaratersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu terlebin dahuludipertimbangkan apakah pokok gugatan Penggugat termasuk kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbartu ;Menimbang, bahwa oleha karena itu Pengadilan berpendapat perlumempertimbangkan apakah hal itu termasuk kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara, dalam acara Dismissal

Penetapan Prosedur dismissal

MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; --------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 97 / G / 2017 / PTUN.SBY Tanggal 16 Januari 2018 yang dimohonkan banding ; ---------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI- Menyatakan gugatan Pembanding / Penggugat tidak diterima (dismissal without prejudice) ; ------------------------------------------------------ Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar

MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; ---------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 152 / G / 2017 / PTUN.MTR Tanggal 1 Nopember 2017 yang dimohonkan banding; ---------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI- Menyatakan gugatan Terbanding / Para Penggugat tidak diterima (dismissal without prejudice) ;----------------------------------------------------- - Menghukum Terbanding / Para Penggugat untuk membayar

eeeMenimbang, bahwa oleh karena Kewenangan Kepala Desadidasarkan atas suatau atas nama (mandat), maka yang mempunyaitanggung gugat adalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota,Halaman 13, Putusan Nomor : 19/B/2018/PTTUNSBY.dengan demikian yang harus digugat adalah Bupat/Walikota bukan KepalaDiGi jeer nee ener eens eee eH EREERE TEMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Terbanding / Para Penggugat error in subjecto,sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima (dismissal

without prejudice);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / ParaPenggugat dinyatakan tidak diterima (dismissal without prejudice), makaterhadap eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebihAAU jesse neers eee rise rien ite incrteeinaninre nnnieeinmnin renee rinernmatEEMenimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram Nomor : 152 / G/ 2017 /PTUN.

terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuanketentuanhukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat ; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 152 /G/ 2017 / PTUN.MTR Tanggal 1 Nopember 2017 yangdimohonkan banding; 052522 22 MENGADILI SENDIRI Menyatakan gugatan Terbanding / Para Penggugat tidak diterima(dismissal

Menguatkan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 27/G/TF/2022/PTUN-BNA tanggal 28 Oktober 2022;3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Menguatkan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 37/G/TF/2022/PTUN.BNA tanggal 7 Desember 2022;3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.500,00 (tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)

Pasal 161 Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 ;

Menguatkan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/G/TF/2022/PTUN.BNA tanggal 28 Oktober 2022;3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp 434.000,- (Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

M E N G A D I L I :- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;- Menguatkan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No.31/Pen.Dis/G/2009/PTUN.Mdo tertanggal 14 Januari 2009 ;- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;Terlawan II: Pemerintah Kabupaten Minahasa Uatara; : Komplek Perkantoran Pemkab Minahasa Utara, AirmadidiKabupaten Minahasa Utara; disebut Terlawan III;Selanjutnya sebagaiTerlawan III: Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara;: Jalan 17 Agustus No. 69 Manado; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : 1 Telah membaca dan mempelajari Gugatan perlawanan Pelawan ; 2 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 31/G/2008/P.TUN.Mdo tentang Penetapan Dismissal

MenghukumPenggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp116.000 ( seratus enam belas ribu rupiah) ; Menimbang............0+Menimbang, bahwa terhadap penetapan dismissal di atas, pihak Penggugat telahmengajukan gugatan perlawanan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Manado pada tanggal 15 Januari 2009 dengan register nomor 02/ PLW/G/2009 /PTUN Mado, yang isinya sebagai berikut : 1bahwa tentang duduknya perkara sesuai dengan surat gugatan

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, karenatidak menyatakan secara jelas / terperinci mengenai ruang lingkuppengertian Tata Usaha Negara serta bidang politik Ketatanegaraan ;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah keliru mengeluarkanpenetapan Dismissal Nomor : 31 / Pen.Dis / G / 2008 / PTUN.

Majelis Hakim yang memeriksa ,memutus danmenyelesaikan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :123mengabulkan gugatan Perlawanan dari Pelawan ;Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang benar ;Menyatakan batal Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor : 31/Pen.

telah sesuai dengan ketentuan hukum;e Bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manadotentang objek sengketa telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuanhukum;e Bahwa Hukum acara dalam penerbitan Penetapan Dismissal sudah tepat;Menimbang, bahwa pihak Terlawan III telah mengajukan tanggapannya secara lisan yangdisampaikan dalam persidangan yang pada intinya adalah bahwa pertimbangan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam Penetapan Dismissal telah sesuai denganketentuan hukum

MENGADILI:1.Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;2.Menyatakan gugur demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/PEN.DIS/2019/PTUN.Dps, tanggal 22 April 2019, tentang tidak lolos proses dismissal dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan dengan acara biasa;
3.Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah).

PUTUSANNomor :10/PLW/2019/PTUN.DPSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, danmengadili Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar dengan Acara Singkat, telah memutus sebagaiberikut dalam sengketa antara : n0n ne nn nen n nn nnn nnn senceNamaKewarganegaraanPekerjaanTempat TinggalNama JabatanTempat Kedudukan :: Drs. ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, M.M..

MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; --------- - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 22 Nopember 2018 yang dimohonkan banding; ---------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI- Menyatakan gugatan Terbanding /Penggugat tidak diterima dismissal without prejudice ;-------------------------------------------------------------------- - Menghukum Terbanding /Penggugat untuk membayar

.------------- Menguatkan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru No.48/PEN.DIS/2017/PTUN.PBR tertanggal 24 Oktober 2017.------------------------------------------------------------------- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 207.600,- (dua ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).---------------------

Menyatakan batal/tidak berdasar Penetapan Dismissal Nomor48/PENDIS/2017/PTUN.PBR, tanggal 24 Oktober 2017.3.

Gugatan PerlawananPelawan adalah sebagaimana tersebut di atas.Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor : 48/PLW/2017/PTUNPBRMenimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatanyangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru pada tanggal 12 Oktober 2017 dengan Register PerkaraNomor: 48/G/2017/PTUN.PBR, dan terhadap gugatan Pelawan/Penggugat tersebut dalam rapat permusyawaratan tanggal 24 Oktober2017 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telahmengeluarkan Penetapan Dismissal

No. 48/PEN.DIS/2017/PTUNPBR, yang pertimbangan hukumnya pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa setelah mendengar langsung penjelasan dari kKedua belahdalam proses Dismissal pada hari seni tanggal tanggal 23 Oktober2017 ternyata yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Riau Nomor SK.02/Pbt/BPN14/2017 tanggal 21 Agustus2017 tentang pembatalan hak atas tanah Sertipikat Hak MilikNo.1602/Simpang Tiga tanggal 22 September 1997 seluas

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan mengajukan gugatanperlawanan dengan mengemukakan~ alasanalasan, bahwapertimbangan hukum yang dituangkan dalam Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Dismissal No. 48/PEN.DIS/2017 /PTUN.PBR, tanggal 24 Oktober 2017 telah keliru dan sangatmerugikan pelawan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagaiDO PiIKUt:~n nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnmnnnnnn nn nnamenennnnnne Bahwa Pelawan adalah pemegang Sertipikat (tanda bukti) denganbuku tanah Hak

Menguatkan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata usahaNegara Pekanbaru No.48/PEN.DIS/2017/PTUN.PBR tertanggal24 Oktober 201 7.2 222 202 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.207.600, (dua ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh kami, MASDIN, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSTAN ABITHOYIB, S.H., dan HARISUNARYO, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota.

Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara sepihak atau Unfair Dismissal/ Unjustified Dismissal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 angka 37 perubahan terhadap Pasal 151 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja juncto Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah

., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat, samasamaberkantor di Jalan Hanoman, Pengosekan, Ubud,Bali, selanjutnya disebut sebagai pihak:PARAPENGGUGAT ; MELAWAN :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN, TempatKedudukan di Jalan Pulau Seribu No. 16,TER aN ij mmm na annHalaman1dari7halamanPenetapan Dismissal Nomor 27/PENDIS/2018/PTUN.DPSBerdasarkan Surat Kuasa Nomor :3012/St.1351.02/X/2018 tanggal 12 November 2018memberikan kuasa kepada :1.

Telah menerima prabukti dari para pihak;Halaman2dari7halamanPenetapan Dismissal Nomor: 27/PENDIS/2018/PTUN.DPSMenimbang, bahwayang menjadiobjekobjek sengketa dalam perkaraTIE: (9 Sertipikat Hak Milik Nomor : 990/Kelurahan Banjar Anyar, KecamatanKediri, Kabupaten Tabanan tertanggal 21 Maret 1987, Gambar SituasiNomor : 1010/1987 tertanggal 21 Maret 1987 luas 950 m?

Nomor: 27/PENDIS/2018/PTUN.DPSb. syaratsyarat gugatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 56 tidakdipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;c. gugatan tersebut tidak didasarkan padaalasanalasan yang layak; d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi olehKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ; Menimbang, bahwa alasanalasan dismissal gugatan yang diaturdalam Pasal 62 (1) tersebut adalah

yang diperoleh berdasarkanpewarisan kepada Penggugat atas nama Made Jiguh pada tanggal 8Oktober 2004, yang kemudian dilakukan proses jual beli kepada WayanAndiarsa tanggal 8 Oktober 2008, selanjutnya dilakukan jual beli kepada Nyoman Yudiawan dan selanjutnya dilakukan proses jual beli kepada GustiKetut Pariana;2nn reno nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn ncn na nsHalaman5dari7halamanPenetapan Dismissal Nomor: 27/PENDIS/2018/PTUN.DPSMenimbang, bahwamenurut Para Penggugat dalam dalilGugatannya, Tergugat

Meterai Rp. 6.000,wane enen ene ne ee 4Jumlah Rp. 268.500(Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)Halaman7dari7halamanPenetapan Dismissal Nomor: 27/PENDIS/2018/PTUN.DPS

TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 perihal JUKLAK yangdirumuskan dalam Pelatihan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negaramengenai proses perlawanan terhadap Penetapan Dismissal:2.

Bahwa menurut Terlawan Ill Penetapan Dismissal Nomor 11/PENDIS/TF/2021/PTUN.SMD telah memuat alasan dan pertimbangan hukumyang jelas dan tepat sehingga tidak perlu ditafsirkan melebihi apa yangtelah dipertimbangkan didalamnya;4.

Bahwa TERLAWAN V menolak dan menyangkal dengan tegas seluruhdalildalil PARA PELAWAN atas Perlawanan Penetapan Dismissal Nomor:11/PenDis/2021/PTUN.SMD tanggal 31 Maret 2021.2.

dan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, maka Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda tidak dapat menolak untuk melakukan dismissal prosesmaupun menerbitkan penetapan dismissal (baik berupa penetapan lolosdismissal atau penetapan tidak lolos dismissal), yang merupakankewajibannya dengan dalih dirinya termasuk dalam pihak yang digugat dalamperkara tersebut, jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindamengabaikan

dismissal proses justru hal tersebut merupakan suatupelanggaran hukum, karena untuk masuk pada tahapan berikutnya, suatugugatan harus melalui proses dismissal yang menghasilkan suatu penetapanlolos dismissal atau tidak lolos dismissal, sehingga apabila tidak dilakukanPutusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD Halaman 25 dari 33 halamanproses tersebut dengan alasan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menjadisalah satu pihak Tergugat maka terhadap proses gugatan dari Penggugatakan terhenti tanpa

Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Medan) Nomor: 194/PENDIS/2020/PTUNMDN tanggal 9Nopember 2020 tentang Proses Dismissal sematamata menjadikewenangan dari TERGUGAT sebagai Ketua Pengadilan;Bahwa Penetapan TERGUGAT (ic.

Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan) Nomor: 194/PENDIS/2020/PTUNMDN tanggal 9 Nopember 2020tentang Proses Dismissal;Bahwa arah gugatan a quo adalah menguji Secara yuridis penerapan hukumdalam penerbitan Penetapan TERGUGAT (ic. Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Medan) Nomor: 194/PENDIS/2020/PTUNMDN tanggal 9Nopember 2020 tentang Proses Dismissal tersebut;Bahwa oleh karena gugatan a quo sematamata bertujuan untuk mengujipenerapan hukum dalam penerbitan Penetapan TERGUGAT (ic.

KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Medan) Nomor: 194/PENDIS/2020/PTUNMDN tanggal 9 Nopember 2020 tentang Proses Dismissal (ic.

EKSEPTIO PEREMPTORIA :Bahwa Penetapan Proses Dismissal/Lolos Dismissal oleh KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 194/PENDIS/2020/PTUNMDN Tanggal 9 November 2020 adalah merupakan proses hukumacara yang harus dilalui oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, yangtidak dapat disimpangi karena Hukum Acara bersifat memaksa (dwigenrecht);Bahwa bentuk/format Penetapan Lolos Dismissal tersebut telah adatermuat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara, sehingga sikap atautindakan yang dilakukan Ketua

Penggugat maupunTergugat dilakukan oleh Panitera Pengadilan dengan surat tercatatatas perintah Ketua Pengadilan, apabila Ketua Pengadilan dalamProses Dismissal menetapkan tidak lolos Proses Dismissal terhadapgugatan yang diajukan ke Pengadilan;Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 880/Pdt.G/2020/PN Mdn Bahwa DR Ta King Ho (ic.

PENETAPANNomor : 10/PEN.DIS/2019/PTUN.DPS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertamadengan acara biasa dalam tahap dismissal proses telah mengeluarkanpenetapan dalam sengketa antara :Drs ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, M.M. KewarganegaraanIndonesia, Tempat Tinggal di Dusun Susut Kaja, Desa Susut,Kecamatan Susun, BangliBali, Pekerjaan Pensiunan PegawaiNegeri Sipil.

,M.H., Jabatan Kepala KejaksaanNegeri Bangli (selaku Jaksa Pengacara Negara) dan SuratKuasa Subtitusi Nomor : SK03/P.1.13/04/2019, tanggal 9 April2019, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Dismissal Nomor 10/PENDIS/2019/PTUN.DPS1. Pande PT. Wena Maha Putra, S.H.,M.H., Jabatan JaksaPengacara NegaraSupardi, S.H., Jabatan Jaksa PengacaraNegara;2. Ni Kadek Jana Wati , S.H., Jabatan Jaksa PengacaraNegara;3. Nyoman Carikyasa, S.H., Jabatan Jaksa PengacaraNegara;4.

;Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Dismissal Nomor 10/PENDIS/2019/PTUN.DPSMenimbang, bahwa yang menjadi objek Sengketa dalam perkara iniadalah: Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 824/756/2018, tertanggal 31Desember 2018 Tentang Pemberhentian Saudara Drs Anak Agung Gde AlitDarmawan, M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan;Menimbang, bahwa terkait dengan proses dismissal tersebut,Pengadilan

,M.H. sebagai Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar dibantu KUSTIMAN, S.H.. sebagai PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan dihadiri oleh kuasa hukumpara pihak.Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Dismissal Nomor 10/PENDIS/2019/PTUN.DPSPERINCIAN BIAYA PERKARA :1.2.Ditetapkan diPada tanggalPENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASARPANITERAKUSTIMAN, S.H.Pendaftaran GugatanATKBiaya PanggilanPNBP PanggilanLegesRedaksiMeteraiJumlah Rp.Denpasar22 April 2019KETUA,R. BASUKI SANTOSO, S.H.

,M.H.30.000,200.000,54.000,20.000,10.000,10.000,6.000,330.000,(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Dismissal Nomor 10/PENDIS/2019/PTUN.DPS

Berdasarkan uraian di atas, Pelawan mohon Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta memutus Penetapan Dismissal gugur demi hukum dan selanjutnya memeriksa Gugatan Pelawan (Penggugat) ;lil. PERTIMBANGAN PENETAPAN' DISMISSAL BAHWA GRASIMERUPAKAN TINDAKAN YUDISIAL, BERTANTANGAN DENGAN HUKUM1.

mendalilkan pertimbanganPenetapan Dismissal bahwa grasi merupakan tindakan Yudisial bertentangan dengan hukum ;Bahwa Pelawan pada halaman 7 s/d 8 mendalilkan pertimbanganpenetapan Dismissal sekedar copypaste (penjiplakan menyeluruh) daripenetapan Dismissal perkaraperkara sebelumnya justru menunjukkanbahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak serius dan lalaiserta sangat tidak cermat dalam menyusun Penetapan Dismissal ; Bahwa Pelawan pada halaman 9 mendalilkan pertimbangan PenetapanDismissal

Perlawanan Penetapan Dismissal ; 2. Pemeriksaan Banding ;3. Pemerilksaan Kasasi ; 4.

Proses Penetapan dismissal oleh Ketua Pengadilan tata usaha Negara merugikankepentingan hukum Pelawan (Penggugat) ; 2. Pertimbangan penetapan dismissal mengenai kewenangan Pengadilan tata usahaNegara tidak sesuai dengan hukum ; 3. Pertimbangan penetapan dismissal bahwa grasi merupakan tindakan yudisial bertentangan dengan hukum ;4.

Pertimbangan penetapan dismissal sekedar copy and paste (Penjiplakanmenyeluruh) dari penetapan dismissal perkaraperkara sebelumnya justrumenunjukkan bahwa ketua Pengadilan tata usaha Negara Jakarta tidak serius danlalai serta sangat tidak cermat dalam menyusun penetapan dismissal ; 5.

., Tanggal21 Februari 2021; Untukselanjutnyadisebutsebagal ......... 2.0... 02. cece cece eee PARAPENGGUGAT ;MELAWANPENETAPAN DISMISSAL PRK NOMOR 06/G/2021/PTUN ABN.

,disebutkan TahapanuntukSengketaPemilinan di PengadilanTinggi Tata UsahaNegara adalah SETELAH ADANYA Penetapan KPUtentangPenetapanPasanganCalonKepala Daerah yang dimulaipadatanggal 23September 2020 danUpayaAdministrasi diBawaslu ;PENETAPAN DISMISSAL PRK NOMOR 06/G/2021/PTUN ABNMenimbang, bahwasecarakasuististerkaitkedudukkanParaPenggugatsebagaiPasangan Calon yang dinyatakanterdaftardi KPUKabupaten HalmaheraTimuradalahrelevanbilamempermasalahkanKeputusanKomisiPemilihanUmumKabupatenHalmahera Timur,

,Tanggal 26 Oktober 2016Tata Cara PenyelesaianSengketa TataPENETAPAN DISMISSAL PRK NOMOR 06/G/2021/PTUN ABNUsaha NegaraPemilihandanSengketaPelanggaranAdministrasiPemilinanberupaPenetapanPasanganCalonKepala DaerahdanUpayaAdministrasi diBaWeG IU xxessee eectsMENETAPKAN1. MenyatakanGugatanPenggugattidakditerima ; 2. MenghukumPara PenggugatuntukmembayarbiayaperkaratersebutsebesarRp.373.000 . (Tigaratustujuhpuluhtigaribu rupiah);DitetapbkandalamRapatPermusyawaratanolenSANNY PATTIPEILOHY,S.H.

Biaya PNBPPENETAPAN DISMISSAL PRK NOMOR 06/G/2021/PTUN ABNPanggilanPerrtamabagiPenggugatdan I ergugat Rp.JUMLAH BIAYA Rp. 373.000,(TiqaRatus TujuhPuluhTigaRibu Rupiah).PENETAPAN DISMISSAL PRK NOMOR 06/G/2021/PTUN ABN