Markom No. 4, Bandung, yang diajukan oleh Dodoh Djoharman,kepada SubDirektorat Agraria Kotamadya Bandung.6) Melihat hal demikian itu, Pilhan apa lagi yang kami (Ny. Lutfiah) miliki selainmencoba mendapatkan sertifikat HGB atas persil Jl. Markoni No. 4, Bandung sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu. mengajukan permohonan kepadaDirektorat Agraria c.q P3MB.

Salah satu penyebab putusan dinyatakan NonExecutable dijelaskan pada huruf b) adalah Adanya putusan yang saling bertentangan satusama lain tentang objek yang sama.a) Putusan Pertama : Dalam Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Kasasi No.158.K/Sip/1977 pada pertimbangan hukum ketiganya di halaman 8 (Delapan)rmenyatakan,Ketiga, Pengadilan tinggi agak berkelebihan dengan mempertimbangkan12seoiaholah Penggugat asal (Dodoh Djoharman) menuntut agar disahkansebagai pemilik dari tanah dan rumah sengketa,

Akta JualBeli Bangunan No 86 tanggal 20 Juni 1970) yang diajukan oleh DodohDjoharman.Berdasarkan isi gugatan dan buktibukti yang diajukan tersebut, maka amarMahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi No. 158.K/Sip/1977 (lhat Bukti BP3) rmenyatakan:Kolonel Dodoh Djoharman Infantri Nrp. 118098 adalah pemilik yang sah darirumah Ji Markoni No. 4 Bandung dan membatalkan Keputusan PengadilanTinggi Negeri Bandung No.243/973/Perd/P TB.Karena pertimbangan hukum dan isi putusan adalah dua hal yang tidak dapatdipisahkan

dan harus dipahami sebagai satu kesatuan, dengan demikian putusanMahkamah Agung R.I, No. 158K/Sip/1977 pada prinsipnya hanya rnenyatakanDodoh Djoharman pemilik yang sah dari rumah Jl.

Markoni No. 4, Bandung, yang diajukan oleh Dodoh Djoharman,kepada SubDirektorat Agraria Kotamadya Bandung.Melihat hal demikian itu, Pilihan apa lagi yang kami (Ny. Lutfiah) miliki selainmencoba mendapatkan sertifikat HGB atas persil Jl. Markoni No. 4, Bandung sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu mengajukan permohonan kepadaDirektorat Agraria c.q P3MB. Karena prioritas pembelian Rumah ex Hak Eigendomsaat itu diberikan pada pegawai negeri, kami (Ny.

Nana Djunariah (ahliwaris Kolonel Dodoh Djoharman) dan permohonan/intervensi Gubernur Jawa Barat saat itu (bekas atasan Kolonel Dodoh Djoharman)yang didasarkan datadata yang diberikan secara sepihak oleh para penggugat,sertifikat Hak Guna Bangunan No. 238 a/n Rd.

Akta JualBeli Bangunan No 86 tanggal 20 Juni 1970) yang diajukan oleh DodohDjoharman.13Berdasarkan isi gugatan dan buktibukti yang diajukan tersebut, maka amarMahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi No. 158.K/Sip/1977 (lihat BuktiBP3) menyatakan:Kolonel Dodoh Djoharman Infantri Nrp. 118098 adalah pemilik yang sah darirumah Jl.

Markoni No. 4 Bandung dan membatalkan Keputusan PengadilanTinggi Negeri Bandung No.243/973/Perd/PTB.Karena pertimbangan hukum dan isi putusan adalah dua hal yang tidak dapatdipisahkan dan harus dipahami sebagai satu kesatuan, dengan demikian putusanMahkamah Agung R.I, No. 158K/Sip/1977 pada prinsipnya hanya menyatakanDodoh Djoharman pemilik yang sah dari rumah Jl.

Helena (Helene)Co(e)nradina Crossmann)yang diwakili oleh kuasanyaTuan Wim Walandaouw danTuan Dodoh Djoharman ; T2 : Surat Keterangan dari SubDirektorat AgrariaKotamadaya BandungNo.144/PHT/Ktr/1973tanggal 29 Maret 1973.

Sertifikat HGB tersebut kami minta karenatanggal 23 Maret 1973, atau dua bulan sebelum keluarnya putusanPengadilan Negeri Bandung Nomor 300/1972/C/Bdg pada tanggal7 Juni 1973 Dodoh Djoharman (Penggugat Awal) mengajukanpermohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas Persil JalanMarkoni Nomor 4, Bandung, yang diajukan oleh Dodoh Djoharman,kepada SubDirektorat Agraria Kotamadya Bandung;Melihat hal demikian itu, Pilihan apa lagi yang kami (Ny.

Nana Djunanah (ahli warisKolonel Dodoh Djoharman) dan permohonan/intervensi GubernurJawa Barat saat itu (bekas atasan Kolonel Dodoh Djoharman)yang didasarkan datadata yang diberikan secara sepihak olehPara Penggugat, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 238 a/nRd.

Akta Jual Beli Bangunan No 86 tanggal 20 Juni1970) yang diajukan oleh Dodoh Djoharman;Berdasarkan isi gugatan dan buktibukti yang diajukan tersebut, makaamar Mahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi Nomor 158K/Sip/1977 (linat Bukti BPmenyatakan:Kolonel Dodoh Djoharman Infantri Nrp. 118098 adalah pemilik yangsah dari rumah Ji Markoni Nomor 4 Bandung dan membatalkanKeputusan Pengadilan Tinggi Negeri Bandung Nomor 243/1973/Perd/PTB;Karena pertimbangan hukum dan isi putusan adalah dua hal yangtidak dapat

Akta Jual Beli Bangunan No 86 tanggal 20 Juni 1970) yangdiajukan oleh Dodoh Djoharman (yaitu. ayah dari ParaTerbanding/Terbantah);Halaman 34 dari 59 hal.Put.

Nomor 548 K/Pdt/2016Berdasarkan posita maupun petitumnya dan buktibukti yang diajukantersebut, maka amar putsan Mahkamah Agung RI dalam PerkaraKasasi Nomor 158 K/Sip/1977 (lihat BuktiP3) menyatakan:Kolonel Dodoh Djoharman Infantri Nrp. 118098 adalah pemilik yangsah dari rumah Jalan Markoni Nomor 4 Bandung dan membatalkanKeputusan Pengadilan Tinggi Negeri Bandung Nomor 243/973/Perd/PTB.

Markoni No. 4, Bandung, yang diajukan oleh Dodoh Djoharman,kepada SubDirektorat Agraria Kotamadya Bandung.Melihat hal demikian itu, Pilihan apa lagi yang kami (Ny. Lutfiah) miliki selainmencoba mendapatkan sertifikat HGB atas persil Jl. Markoni No. 4, Bandung sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu mengajukan permohonan kepadaDirektorat Agraria c.q P3MB. Karena prioritas pembelian Rumah ex Hak Eigendomsaat itu diberikan pada pegawai negeri, kami (Ny.

Nana Djunariah (ahliwaris Kolonel Dodoh Djoharman) dan permohonan/intervensi Gubernur Jawa Barat saat itu (bekas atasan Kolonel Dodoh Djoharman)yang didasarkan datadata yang diberikan secara sepihak oleh para penggugat,sertifikat Hak Guna Bangunan No. 238 a/n Rd.

Akta JualBeli Bangunan No 86 tanggal 20 Juni 1970) yang diajukan oleh DodohDjoharman.13Berdasarkan isi gugatan dan buktibukti yang diajukan tersebut, maka amarMahkamah Agung RI dalam Perkara Kasasi No. 158.K/Sip/1977 (lihat BuktiBP3) menyatakan:Kolonel Dodoh Djoharman Infantri Nrp. 118098 adalah pemilik yang sah darirumah Jl.

Markoni No. 4 Bandung dan membatalkan Keputusan PengadilanTinggi Negeri Bandung No.243/973/Perd/PTB.Karena pertimbangan hukum dan isi putusan adalah dua hal yang tidak dapatdipisahkan dan harus dipahami sebagai satu kesatuan, dengan demikian putusanMahkamah Agung R.I, No. 158K/Sip/1977 pada prinsipnya hanya menyatakanDodoh Djoharman pemilik yang sah dari rumah J.

Helena (Helene)Co(e)nradina Crossmann)yang diwakili oleh kuasanyaTuan Wim Walandaouw danTuan Dodoh Djoharman ; T2 i Surat Keterangan dari SubDirektorat AgrariaKotamadaya BandungNo.144/PHT/Ktr/1973tanggal 29 Maret 1973.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Rahmadani Nasution Bin Hasan Nasution) terhadap Penggugat (Winda Kurnia Sari Binti Djoharman Pdt Suleman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.105.000 ( Satu juta seratus lima ribu rupiah);

Djoharman Purba tanggal11 Juli 1969 adalah tidak sah dan cacat hukum, maka cukup beralasanPutusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor56/Pdt.G/2020/PNPms bertanggal 18 Nopember 2020 tersebut tidakdapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan.Bahwa untuk mendukung alasan tersebut, perkenankan Pembandingsemula Tergugat dan Tergugat II mengemukakan JurisprudensiHalaman 23 dari 40 Putusan Nomor: 575/Pdt/2020/PT MDNMahkamah Agung RI yang diputus didalam beberapa yang hampir samaatau mirip dengan kasus

Djoharman Purba..

dinyatakan tidak sah;Dan pada halaman 40 alinea akhir sampai halaman 41 alinea 1pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor :56/ Pdt.G/2020/PNPms menyebutkan :Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor: 575/Pdt/2020/PT MDN Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti TI,II1tersebut ternyata Djariah Tarigan sebagai Tergugat dalammempertahankan dalildalilnya saat digugat oleh Horas Purba padatahun 1981 telah mengajukan bukti berupa Surat Penyerahan Hakantara Arifin Siahaan kepada Djoharman

Pura tertanggal 04 Juni 1968padahal dalam dalil jawabannya dalam pekara a quo, Para Tergugatmenyatakan bahwa pada tanggal 15 Juli 1969 telah terjadi jual bellidari Alm Djoharman Purba kepada Alm Djariah Tarigan (bukti T.1,Il10)sehingga menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim mengapa DjariahTarigan pada perkara tahun 1981 tersebut tidak mengajukan buktisuratnya sendiri yakni Surat Penyerahan Hak antara DjoharmanPurba kepada Djariah Tarigan tertanggal 15 Juli 1969 ?

MengapaDjariah Tarigan justru menggunakan Surat alas hak Djoharman Purba(orang tua Penggugat ?Sedangkan sesuai dengan sesuai bukti T.l, Il 11 berupa SuratKeterangan Kepala Kelurahan Asuhan Pematang Siantar No001544/109/KA/X1/1981 bertanggal 20 Nopember 1981, Jjelasterbukti menyebutkan Kepala Kelurahan Asuhan KordinatorPemerintah Kelurahan Pematang Siantar, menerangkan JARIAHTARIGAN No.

Feruadi bin Sarifudin) terhadap Penggugat (Nelli Sulastri binti Djoharman);
4.