Ditemukan 5301 data
127 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) JAWA TENGAH II., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS;
108 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) JAWA TENGAH II., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS;
187 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAKANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG cq. KAKAN PELAYANAN PAJAK PRATAMA ARGAMAKMUR., II. PT. INJATAMA, DKK;
DIRJEN PAJAK cq.KAKANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG cq.KAKAN PELAYANAN PAJAK PRATAMAARGAMAKMUR, tempat kedudukan di Jalan SoekarnoHatta, Anggut Atas, Kecamatan ratu samban KotaBengkulu Provinsi Bengkulu, diwakili oleh NanikTriwahyuningsih, S.E., M.Si., jabatan Kepala Kantor;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dewi Sulaksminijati,S.H., M.Kn., jabatan Kepala Subdit Advokasi DirektoratPeraturan Perpajakan ll, dan kawankawan,Kesemuanya Kewarganegaran Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKUHalaman
SUWANDY
Termohon:
KANTOR WILAYAH DJP
175 — 99
Pemohon:
SUWANDY
Termohon:
KANTOR WILAYAH DJPRayaHarapan Kita No. 1, Kelapa Dua, Tangerang, berdasarkan suratkuasa khusus 08 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal29 Agustus 2019; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKantor Wilayah DJP Jakarta Utara yang beralamat Altira Business ParkLantai 12 & 15, Jl. Yos Sudarso Kav. 85 No. 9, Sunter Jaya,Tanjung Priok, Jakarta Utara, diwakili oleh Lestari, SH.
., DanKawan Kawan Pegawai Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara,berdasarkan surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tanggal 22Agustus 2019, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakartautara Nomor 04/Pen. Pra.Per/ 2019 / PN. Jkt.
Kewenangan tersebut kemudian dilimpahkan oleh DirekturJenderal Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP melaluiHalaman 15 dari 35 Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2019/PN Jkt.UtrPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER165/PJ/2005 tentang Perubahan Ketujuh atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP297/PJ/2002 tentangPelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak KepadaPara Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak(PER165/PJ/2005).c.
Berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana tersebutdalam huruf b, maka dalam perkara a quo, Kepala KantorWilayah DJP berwenang menerbitkan Surat PerintahPemeriksaan Bukti Permulaan dan melakukan pemeriksaanbukti permulaan.
SPEM.BP32/WPJ.21/2016 tanggal 1 Nopember2016 menurut pendap ahli adalah tidak sah , oleh karena surat ituditanda tangani oleh kepala kantor wilayah DJP yang tidak diberikanwewenang delegasi oleh Direktur Jenderal Pajak dalam Kep297/PJ/2002.Bahwa bukti P.10 dan Bukti T.12 yang diterbitkan oleh KepalaKantor Wilayah DJP Jakarta Utara merupakan produk sebagaipejabat struktural bukan sebagai penyidik, dengan demikian SPDPitu tidak sah;Bahwa surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan No.SPEM BP32/
HENDRA
Termohon:
KANWIL DJP Banten Cq Maryudin Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS di Kantor Wilayah DJP Banten
41 — 5
Pemohon:
HENDRA
Termohon:
KANWIL DJP Banten Cq Maryudin Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS di Kantor Wilayah DJP Banten
279 — 57
PT INDO CREATIVE MEBEL;KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
192 — 116
INDO CREATIVE MEBEL;KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
., Kepala BagianUmum, Kanwil DJP Jakarta Khusus ;Ir. ARDHIE PERMADI, M.Tax, Kepala BidangKeberatan dan Banding, Kanwil DJP JakartaKhusus ;LESTARI, S.H., Kepala Seksi BantuanHukum , Direktorat Peraturan Perpajakan II ;UKAR SUKARNO, S.E., S.H., M.H., KepalaSeksi Bantuan Hukum Il, DirektoratPeraturan Perpajakan II ;EDUARD DENNI NADEAK, S.H., M.H.
JUNUS SULISTYAWAN, S.H., M.M., KepalaSubbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan,Kanwil DJP Jakarta Khusus ;9. DENNY CHRISTIANTO, S.E., M.F.M.,Kepala Seksi Keberatan dan Banding I,Kanwil DJP Jakarta Khusus ;10. SIRMU, S.E., Ak., M.H., Kepala SeksiKeberatan dan Banding IV, Kanwil DJPJakarta Khusus ;11. MADE NIDYA LESTARI KARMA, S.H.,Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II ;12. YANUAR LAUDA BISMA FURUH, S.H.
,Pelaksana Subdirektorat Bantuan Hukum,Direktorat Peraturan Perpajakan II ;YUSTITIA KARISMA, S.H., PelaksanaSubbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan,Kanwil DJP Jakarta Khusus ;ARIF ANGGORO PRATAMA, SS.
,Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan, Kanwil DJP Jakarta Khusus ;ELIA ERNAWATI, S.E., Penelaah KeberatanSeksi Keberatan dan Banding IV, Kanwil DJPJakarta Khusus ;EKA WIDY HASTUTI, S.E., PenelaahKeberatan Seksi Keberatan dan Banding IV,Kanwil DJP Jakarta Khusus ;Semuanya Warga Negara Indonesia, PegawaiKantor Wilayah DJP Jakarta Khusus,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU04/WPJ.07/2015, tertanggal 28 Juli 2015,untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Kepala Kantor Wilayah DJP JakartaKhusus, yang kemudian terdaftar di kantor Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan Nomor. 141/G/2015/PTUNJKT, tanggal 24Juni 2015 (selanjutnya disebut Gugatan);5.
SUPARMAN
Termohon:
Kepala Kantor Wilayah DJP Derah Istimewa Yogyakarta
66 — 70
Pemohon:
SUPARMAN
Termohon:
Kepala Kantor Wilayah DJP Derah Istimewa Yogyakarta
8 — 5
DIRJEN PAJAK DJP. JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
Termohon:
Kepala Kantor Wilayah DJP Direktorat Jenderal Pajak jawa Timur III Cq. Penyidik Kanwil DJP Jatim III
30 — 19
Bowo
Termohon:
Kepala Kantor Wilayah DJP Direktorat Jenderal Pajak jawa Timur III Cq. Penyidik Kanwil DJP Jatim III
Termohon:
Kepala Kantor Wilayah DJP Direktorat Jenderal Pajak jawa Timur III Cq. Penyidik Kanwil DJP Jatim III
20 — 8
Bowo
Termohon:
Kepala Kantor Wilayah DJP Direktorat Jenderal Pajak jawa Timur III Cq. Penyidik Kanwil DJP Jatim III
LUCKY KARTANTO
Termohon:
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
41 — 23
Pemohon:
LUCKY KARTANTO
Termohon:
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
Fungsiawan
Tergugat:
Suparno Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
29 — 0
Penggugat:
Fungsiawan
Tergugat:
Suparno Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
Termohon:
Kepala Kantor Wilayah DJP Direktorat Jenderal Pajak jawa Timur III Cq. Penyidik Kanwil DJP Jatim III
41 — 49
Bowo
Termohon:
Kepala Kantor Wilayah DJP Direktorat Jenderal Pajak jawa Timur III Cq. Penyidik Kanwil DJP Jatim III
53 — 15
DIRJEN PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I, DI GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII
DANIL, SH.MH,HASAN BASRI,SHdan M.IQBAL TARIGAN,SH,MH para Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor Hukum Law OfficeSURYA WAHYU DANIL, SH.MH & Partners, beralamatkantor di Jalan Ismailiyah No.15 F MedanSumateraUtara,yang dapat bertindak baik sendirisendiri maupunbersamasama berdasarkan Surat Kuasa Khususbertanggal 04 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;TerhadapMenteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP
SumateraUtara , berkedudukan di Gedung Kanwil DJP Sumut Lt VII, Jalan Sukamulia17A Medan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonanPraperadilan tertanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor 22/Pid.Pra/2019/PN Mdntanggal 12 Februari 2019 ;Menimbang, bahwa atas adanya permohonan pra peradilan pemohon,Pengadilan Negeri telah menetapkan hari sidang pertama yaitu pada hari Senintanggal 25 Februari
81 — 39
ESTI WAHYUNI melawan KEPALA KANTOR WILAYAH PAJAK DJP JAWA TIMUR III, KEPALA PAJAK PRATAMA PARE, KEDIRI
,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara padakantor pengacara HASIBUANALI & PARTNERS yangberalamat di Gondangan Penen No. 98 Sendangadi, Mlati, Sleman,Yogyakarta,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 FebruariMel awan:1.KEPALA KANTOR WILAYAH PAJAK DJP JAWA TIMUR III, bekedudukan diJl. Letjend S. Parman 100 Malang, Jawa Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus berdasarkan surat kuasakhusus Nomor: SKU03/WPJ.12/2013 tertanggal 20 Maret 2013,kepada:1.
Desember 2007 ; Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Nomor: S1593/WPJ.12/2012, sifat sangat segera, Lampiran 7 (tujuh)lembar, Perihal Surat Pemberitahuan Untuk Hadir KepadaDirektur CV.
Sahabat tanggal 31 Agustus 2012; Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Nomor: S1594/WPJ.12/2012, sifat segera, Perihal Pemberitahuan HasilPenelitian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi dan Permintaan Tanggapan kepada Direktur CV.Sahabat tertanggal 31 Agustus 2012; Surat Tanggapan Hasil Penelitian dari Wajib Pajak atas namaCV. Sahabat, NPWP: 01.450.736.2655.000 yang diwakili olehBAMBANG SOEMADIJI H:S. selaku kuasa dari CV.
Sahabatkepada...23kepada Kepala Kanmil DJP Jawa Timur III tertanggal 13September 201 2;5. Data P5 : Lampiran Tanggapan Hasil Penelitian PermohonanPengurangan atau Penghapusan Nomor: S1594/WPJ.12/2012tanggal 31 Agustus 2012; Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur IIT Nomor: S1686/WPJ.12/2012, sifat segera, Perihal Pemberitahuan tentangHak dan kewajiban Wajib Pajak kepada Direktur CV.
Sahabat yang telah terdaftar diPengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak: 99066801 Bukti Pengiriman Surat Keputusan Keberatan melalui KantorPos pada tanggal 18 September 2012 dengan nomor barcode:12440837303; Bukti Pengiriman Surat Keputusan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak benar Melalui KantorPos pada tanggal 18 September 2012 dengan nomor barcode:12440837296;n ee nena25 Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Nomor: S1593/WJP.12/2012, sifat sangat segera, Lampiran
220 — 76
YUL HENDRA melawan Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi cq Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
Notaris di Padang dibawah Nomor 3.831/L2015 tanggal 23 September 2015 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 39/PF.Pid/IX/2015/PN Pdg tanggal25 September 2015;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanPemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Kepala Kanwil DJP Sumatera Baratdan Jambi cq Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan,Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, yang beralamat di Jalan KhatibSulaiman No.53, Kota Padang Sumatera Barat, 25135
II;:Pelaksana Seksi AdministrasiBukti Permulaan dan Penyidikan,Kanwil DJP Sumatera Barat danJambi;Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2015/PNPdg.Masingmasing menggunakan alamat Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan,Intelejen, dan Penyidikan, Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi,beralamat di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 53 Padang, 25135 untukselanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang bertindak secara bersamasamaatau sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU01/WPJ.27/2015
Cq umumnya digunakanpada suatu hubungan yang bersifat hierarkis.Bahwa dalam penyebutan identitas tersebut di atas, jelas bahwapermohonan Praperadilan ditujukan oleh Pemohon terhadap KepalaBidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan,Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi sebagai pihak TermohonPraperadilan, sehingga dengan demikian menurut Pemohon,Penetapan Status Tersangka Pemohondilakukan oleh Termohon incasuKepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen danPenyidikan, Kanwil DJP Sumatera
Kemudian IDLP atas nama Pemohon tersebut dianalisisoleh Tim Analisis IDLP Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambisebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengembangan danAnalisis (LHPA) IDLP Nomor: LHPA.IDLP10/WPJ.27/BD.04/2014tanggal 19 Mei 2014 dengan usul dilakukan Pemeriksaan.e) Sebagai tindak lanjut atas (LHPA) IDLP Nomor: LHPA.IDLP10/WPJ.27/BD.04/2014 tanggal 19 Mei 2014, diterbitkan InstruksiPemeriksaan Khusus terhadap Pemohon dengan surat KepalaKanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi nomor S00161
Sumatera Barat dan Jambi membuat Berita AcaraPenyitaan tanggal 27 Mei 2015;Bahwa selain itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kanwil DJP SumateraBarat dan Jambi juga telah membuat Surat Tanda Penerimaan NomorSTP03.SITA/WPJ.27/BD.0700/2015 tanggal 27 Mei 2015 dan telahdiserahkan kepada Pemohon;Bahwa mengingat terdapat dokumen yang belum disita, maka PenyidikPegawai Negeri Sipil Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi melakukanpenyitaan dokumen tersebut dengan Surat Perintah Penyitaan DalamKeadaan Sangat
I GUSTI PUTU MULYA GANA
Termohon:
Kepala Kantor Wilayahn DJP Banten
41 — 16
Pemohon:
I GUSTI PUTU MULYA GANA
Termohon:
Kepala Kantor Wilayahn DJP Banten
LUCKY KARTANTO
Termohon:
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
512 — 232
Pemohon:
LUCKY KARTANTO
Termohon:
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
70 — 26
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq.KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq.DIREKTORATJENDERAL PAJAK Cq.KANTOR WILAYAH DJP NUSATENGGARA berkedudukan di Jalan Jenderal SudirmanN.36 Rembiga, Kota Mataram, Selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT IZe PEMERINTAH RI Cg. KEMENTERIAN KEUANGAN RICq.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq.
poorer eee eee + Bahwa dari data data yang terkumpul yang diperoleh daripembukuan yang dipinjam dari perusahaan ada potensipajak yang tertunggak ; Bahwa sebelum pemeriksaan selesai saksi telahdiganti ee Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Paratergugat membenarkan sedangkan kuasa Penggugat akanmenanggapinya didalam kesimpulan ; Saksi ENTANG SAEFULLAH dibawah sumpah padapokoknya menerangkan Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugattetapi tidak ada hubungan Bahwa saksi bekerja di Kanwil DJP
Menimbang bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P1,P 2,P4,P5 dan P6 demikian keterangan saksi saksi yangdiajukan oleh Penggugat yaitu SUBANDI dan NI WAYAN UTAMIARINI dipeoleh suatu fakta hukum bahwa Penggugat PT.PHOENIXMAS PERSADA adalah salah satu Wajib Pajak dengan NomorPokok Wajib Pajak (NPWP) :01.945.208.5914.000 ; 22 eeeMenimbang bahwa selain itu terungkap bahwa Penggugatada diperiksa oleh Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektur Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggaraatas
Lebihterperinci lagi dikemukakan oleh saksi bahwa saksi besertaDireksi PT.PHOENIX MAS PERSADA yaitu Tjahya Setiawan dansebagai Direktur Utama beserta ANIS SHOLICHAH diperiksaoleh Entang Saefullah dkk berkaitan dengan keuanganperusahaan untuk tahun 20062008, diperoleh hasilnya bahwaada kekurangan pembayaran pajak perusahaan yang seharusnyadibayar ;Menimbang bahwa saksi Subandi mengemukan bahwa saksi ,Tjahya Setiawan dan ANIS SHOLICHAH diperiksa di KantorWilayah DJP Nusa tenggara Barat di Mataram,
Wajib Pajak dalam Wikayah Kantor Wilayah DJP Nusatenggara dalam lingkup Kantor Pelayanan Pajak PratamaMataram Timur sedangkan Para Tergugat adalah merupakanInstansi yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melakukanPungutan Pajak dari Wajib pajak di Wilayah pelayanan pajakMataram Timur termasuk diantaranya adalahPenggugat 93 ; 22 rere ee ree eee ee eee eee eeeMenimbang bahwa selanjutnya bukti surat bertanda TI5,T I 13,T I 14,T I 15,dan TI 16 demikian bukti suratTergugat II bertanda TII 8,TIl sampai