DJULANAH ALI VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA., II. HAIRI, S.AG., DKK;

Menerima Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan kembali semula Penggugat Djulanah Ali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/TUN/2016 Tertanggal 18 Oktober 2016;3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor10/G/2015/PTUNPTK tertanggal 30 September 2015;MENGADILI SENDIRIDalam EksepsiHalaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 47 PK/TUN/20181.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DJULANAH ALI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

DJULANAH ALI VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA., II. HAIRI, S.Ag., DKK;

Djulanah Ali, berikut sketgambar hasil ploting terlampir, dan atas Surat Tergugat tersebut, kuasaPenggugat terima pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2015;Bahwa berdasarkan sket data hasil ploting bidang tanah yangditerbitkan oleh Tergugat tersebut, terlihat dan terbaca bahwa tanahyang dimohonkan kembali oleh Penggugat tersebut ternyata sertifikatatas nama orang lain telah tumpangtindih baik secara keseluruhanmaupun sebagian dengan sertifikatsertifikat:1.

Hal ini bisadillhat bahwa tanah dengan Hak Pakai Nomor 405/Desa Durian yangdijadikan dasar kepemilikan oleh Penggugat dalam sengeta perkara a quotercatat atas nama Kwan (G) Boen (Moen) Nio Djanda Lie Tek Tjhoen, jadibukan atas nama Djulanah Ali (Penggugat).

ini menerima pelepasan hak dari mamanya semasamasih hidup dan terhadap tanah a quo hingga saat ini masih dikuasaidan dikerjakan (digarap) karena kebun karet dan diatas tanah a quojuga terdapat bangunan rumah dan bahkan tempat sembayan yanghingga kini masih ada dan berdiri kokoh (bukti P25, P26, P27 dan P28), namun sayangnya buktibukti konkret ini sama sekali tidak menjadipertimbangan Majelis Hakim Banding;Bahwa Pemohon Kasasi menguasai tanah a quo sudah secara turunmenurun lingga saat ini ( Usia Djulanah

Djulanah Ali masih diakuikeberadaannya oleh masyarakat setempat, terbukti dari keterangansaksisaksi, buktibukti surat yang diajukan oleh Para Termohon KasasiIl umumnya mengaku tanah yang dikuasainya atas dasar beli dariDjulanah Ali/Pemohon Kasasi, namun seribu kali sayang Majelis Hakimbanding tidak membahasnya dalam pertimbangan hukum dalammengambil keputusan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adildan tidak benar, sehingga Pemohon Kasasi sebagai pihak yang sangatdirugikan atas putusan tersebut

Djulanah Ali, dimana pada point 4 menyatakan "Bahwauntuk menindaklanjuti penjelasan angka 2 kami sarankan kepadasaudara untuk mengajukan permohonan hak ke Kantor PertanahanKabupaten Kubu Raya dengan mengisi formulir dan melampirkan alashak yang dipunyai, padahal ketika itu Pemohon Kasasi telahmengajukan permohonan hak sesuai luas Sertifikat Hak Pakai yangdipunyai, namun Penggugat juga tidak mengerti ketika itu, mengapaPemohon Kasasi disuruh membuat surat pernyataan tanah padahalPenggugat sudah mempunyai

DJULANAH ALI MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA 2. HAIRI, S. Ag., Dkk

DJULANAH ALI.;1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA.;2. a. HAIRI, S. Ag.2.HAIRI, S. Ag. DKK (3 ORANG).;

PUTUSANNomor : 28/B/2016/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini RayaNomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :DJULANAH ALI, Kewarganegaraan Indonesia, peKkerjaan lbu RumahTangga, bertempat tinggal.di Jalan Setia Budi RT.05, RW.