Ditemukan 5 data
WINARNO
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI
Intervensi:
Hj. HALIMA Alias HALIMATUSSAKDIYAH
183 — 110
Penggugat tidak mempunyai Kepentingan (legal standing) Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 66 tanggal11 Desember 1992 tanah obyek perkara atau sengketa telah dialihkan /dihibahkan oleh Penggugat kepada PUDJI DJUNFANDI ALISANTOSOsehingga Penggugat sudah tidak berkapasitas atau tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini ; 3.
Penggugat tidak mempunyai Legal standing Bahwa pada tahun 1992 tanah obyek sengketa telah dialinkan / dihibahkanoleh Penggugat kepada Saudaranya yaitu Pudji Djunfandi Alisantososehingga Penggugat sudah tidak berkapasitas atau tidak mempunyai legalstanding untuk mengajukan gugatan ini ; 3.
Alisantoso sebagai pihak kedua bersepakat untukHalaman 24 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/2019/PTUN.SBY.membuat perjanjian pengikatan hibah atas sebidang tanah Hak Milik seluaskurang lebih 412M2 sebagai tersebut dalam sertipikat Nomor 85 tanggal 7 Juni1980, pihak Penggugat mendalilkan Akta Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor66 tersebut tidak dilanjutkan dengan proses balik nama dari Penggugat kepadaadik kandung Penggugat (Pudji Djunfandi Alisantosa) hingga sekarang dimanaSertipikat Hak
Bahwa sebelumnya terdapat sengketa tata usaha Negara sebagaimanaPutusan Nomor : 123/G.TUN/2007/PTUN Surabaya antara Sudjono danPudji Djunfandi Alisantoso sebagai Para Penggugat melawan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya sebagai Tergugat dan PT.
Alisantoso, dengan demikianantara Penggugat dan Pudji Djunfandi Alisantoso memiliki hubungan kausalitasterhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 85 / Kelurahan Keputih ; Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Perjanjian PengikatanHibah Nomor : 66 Tahun 1992 tanggal 11 Desember 1992 (Vide Bukti T.12 danT.IV Intv7) pada intinya menerangkan Tuan Pudjianto Alisantoso sebagai pihakke satu dan Pudji Djunfandi Alisantoso sebagai pihak kedua bersepakat untukmembuat perjanjian pengikatan hibah atas sebidang
AMIN ZALI, S.H,
Tergugat:
KETUA PEMILIHAN KEPALA DESA CANGKRENG KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP âÃÂàJAWA TIMUR (yang baru)
175 — 89
Penggugat tidak mempunyai Kepentingan (legal standing) Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 66 tanggal11 Desember 1992 tanah obyek perkara atau sengketa telah dialihkan /dihibahkan oleh Penggugat kepada PUDJI DJUNFANDI ALISANTOSOsehingga Penggugat sudah tidak berkapasitas atau tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini ; 3.
Penggugat tidak mempunyai Legal standing Bahwa pada tahun 1992 tanah obyek sengketa telah dialinkan / dihibahkanoleh Penggugat kepada Saudaranya yaitu Pudji Djunfandi Alisantososehingga Penggugat sudah tidak berkapasitas atau tidak mempunyai legalstanding untuk mengajukan gugatan ini ; 3.
Alisantoso sebagai pihak kedua bersepakat untukHalaman 24 dari 35 halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/2019/PTUN.SBY.membuat perjanjian pengikatan hibah atas sebidang tanah Hak Milik seluaskurang lebih 412M2 sebagai tersebut dalam sertipikat Nomor 85 tanggal 7 Juni1980, pihak Penggugat mendalilkan Akta Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor66 tersebut tidak dilanjutkan dengan proses balik nama dari Penggugat kepadaadik kandung Penggugat (Pudji Djunfandi Alisantosa) hingga sekarang dimanaSertipikat Hak
Bahwa sebelumnya terdapat sengketa tata usaha Negara sebagaimanaPutusan Nomor : 123/G.TUN/2007/PTUN Surabaya antara Sudjono danPudji Djunfandi Alisantoso sebagai Para Penggugat melawan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya sebagai Tergugat dan PT.
Alisantoso, dengan demikianantara Penggugat dan Pudji Djunfandi Alisantoso memiliki hubungan kausalitasterhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 85 / Kelurahan Keputih ; Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Perjanjian PengikatanHibah Nomor : 66 Tahun 1992 tanggal 11 Desember 1992 (Vide Bukti T.12 danT.IV Intv7) pada intinya menerangkan Tuan Pudjianto Alisantoso sebagai pihakke satu dan Pudji Djunfandi Alisantoso sebagai pihak kedua bersepakat untukmembuat perjanjian pengikatan hibah atas sebidang
25 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUDJI DJUNFANDI ALISANTOSQKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Jalan Manyar TirtomoyoVIII/36, Surabaya ;Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada :Naen Soeryono, SH.MH. dan Juni Hariyanto,SH., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat, berkantor di Jalan Klampis SemoloTimur No. 1, Surabaya, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 12 Nopember 2008;Para Pemohon Kasasi dahulu ParaPenggugat/Pembanding ;melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYAberkedudukan di Jalan Taman
ALISANTOSO tidak pernahdibatalkan demikian juga TERGUGAT tidak pernah' samasekali melakukan ~~ tindakan pengukuran ulang untukmenentukan batas batas tanah mana yang menjadi milikSOEDJONO dan milik PUDJI DJUNFANDI ALISANTOSO maupunmana yang menjadi milik PT.
Menyatakan batal atau tidak sah surat TERGUGAT Nomor600.35.1 6696 tanggal 10 Agustus 1979 tentang penolakanpermohonan pengembalian batas atas nama Pemohon SOEDJONOdan PUDJI DJUNFANDI ALISANTOSO ;3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut suratTERGUGAT Nomor 600.35.1 6696 tanggal 10 Agustus 2007tentang penolakan permohonan' pengembalian batas olehTERGUGAT nama pemohon SOEDJONO dan PUDJI DJUNFANDIALISANTOSO ;4.
Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memproses tentangpermohonan pengembalian batas atas nama pemohon SOEDJONOdan PUDuJI ALISANTOSO dan selanjutnya melakukanpengukuran ulang ~~ mengenai batas batas tanah milikPemohon SOEDJONO dan PUDJI DJUNFANDI ALISANTOSO di ekstanah TNI AL di Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya ;5.
PUDJI DJUNFANDI ALISANTOSO tersebut ;Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 48K/TUN/2009.18Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 19 Juli 2010oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. dan Prof.Dr. H.
PUDJIANTO ALISANTOSO
Melawan
1.Tergugat-I:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.Tergugat-II:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR
3.Tergugat-III:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Tergugat II Intervensi:
PERSEROAN TERBATAS (PT) ARAYA BUMI MEGAH
205 — 622
Bahwa sebelumnya terdapat sengketa tata usaha Negara sebagaimanaPutusan Nomor : 123/G.TUN/2007/PTUN Surabaya antara Sudjono danPudji Djunfandi Alisantoso sebagai Para Penggugat melawan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya sebagai Tergugat dan PT.
ARAYA BUMI MEGAHsebagai Tergugat II Intervensi1 serta Komandan Pangkalan Utama TNIAL Vsebagai Tergugat II Intervensi2 (Vide Bukti T.IIl4 dan TIV Intv 28) ;Halaman 188 dari 194 halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/2019/PTUN.SBY.Menimbang, bahwa memperhatikan uraian gugatan sebagaimanatercantum dalam Putusan Nomor 123/G.TUN/2007/PTUN.Sby, (vide BuktiTHI 4 dan T IV Int. 28) Sdr.Pudji Djunfandi Alisantoso sebagai Penggugattelah pula mendasari dengan Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 66 Tahun1992 tanggal
11 Desember 1992, hal mana telah pula diakui Penggugat dalamRepliknya dimana Penggugat pernah membuat perjanjian hibah tanah SertipikatHak Milik Nomor 85 / Kelurahan Keputin atas nama Penggugat kepada adikkandung Penggugat bernama Pudji Djunfandi Alisantoso, dengan demikianantara Penggugat dan Pudji Djunfandi Alisantoso memiliki hubungan kausalitasterhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 85 / Kelurahan Keputih ; Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Perjanjian PengikatanHibah Nomor : 66 Tahun 1992
tanggal 11 Desember 1992 (Vide Bukti T.12 danT.IV Intv7) pada intinya menerangkan Tuan Pudjianto Alisantoso sebagai pihakke satu dan Pudji Djunfandi Alisantoso sebagai pihak kedua bersepakat untukmembuat perjanjian pengikatan hibah atas sebidang tanah Hak Milik seluaskurang lebin 412M2 sebagaimana tersebut dalam sertipikat Nomor 85 tanggal 7 Juni 1980 ;Menimbang, bahwa hal mana bersesuaian pula dengan pengakuanPenggugat dalam gugatannya halaman 7 angka 4 yang menyatakan bahwasetelah permasalahan
tersebut ditelusuri dan diurus oleh Pudji DjunfandiAlisantoso (adik kandung Penggugat) sehingga menemukan atau mendapatkanfakta hukum bahwa tanah tersebut berasal dari tanah kavling milik anggota TNIAL yang dibeli dari Lantamal Ill Surabaya berdasarkan Surat KeputusanKODAMAR IV Nomor : 4535.1 tanggal 7 Mei 1963 tentang Pengadaan tanahuntuk anggota TNI AL dan Pegawai Sipil AL, dengan demikian dapat dipahamibahwa antara Penggugat dan Pudji Djunfandi Alisantoso (Sebagai salah satupihak dalam perkara
23 — 10
Jadi dengan demikian hubungan antara PEMOHON Il denganMERCY JUNFANDI adalah sebagai tante dengan keponakan, sedangkanhubungan antara PEMOHON dengan RITA WWNAYA (ibu kandung MERCYJUNFANDI) adalah periparan.Bahwa, PARA PEMOHON menganut agama Kristen, demikian pula denganPUDJI DJUNFANDI ALISANTOSO dan RITA WWAYA sebagai orang tuakandung MERCY JUNFANDI juga menganut agama Kristen.
Menetapkan seorang anak perempuan yang bernama MERCY JUNFANDI,yang lahir di Surabaya pada tanggal 24 Mei 2003, anak kandung daripasangan suami isteri PUDJI DJUNFANDI ALISANTOSO dengan RITAWWAYA, sebagai anak angkat yang sah dari PARA PEMOHON.3.