Pemohon:
1.MANTO TAMBA
2.DORNIDA SIDABARIBA

.: DORNIDA SIDABARIBA.: Medan, 08 Agustus 1978.Agama : Kristen.Kewarganegaraan : Indonesia.Pekerjaan : Wiraswasta.Alamat Tinggal : Perum Crisan Indah RT/RW :003/008, KelurahanBuran, Kecamatan Tasimadu.Untuk Selanjutnya disebut Sebagal...........................PARA PEMOHON;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim tunggal danHari Sidang;Telah membaca berkasberkas yang bersangkutan;Telah memeriksa dan meneliti Suratsurat bukti yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan

Mengabulkan permohonan Para pemohon; menetapkanpermohonan Akta Perkawinan Terlambat atas nama MANTOTAMBA dengan DORNIDA SIDABARIBA yang telah dilaksanakanpada tanggal 1 JULI 2003 di Gereja GKPI.2. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk mencatatkanperkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Karanganyar.3.

Fotokopi KTP Nomor 3313104080780004 tanggal 02022018atas nama Dornida Sidabariba, kemudian diberi tanda Bukti.................P+2;3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313102605080012 tanggal 08Juni 2018 atas nama Manto Tamba, kemudian diberi tanda Bukti ......we P3;Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PN Krg4. Fotokopi Akte Pernikahan nomor 62/K/SR/7/03 tanggal 1 Juli 2003atas nama Manto Tamba dengan Dornida B R.

kepadaPemohon serta bukti Surat P5 berupa asi;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat, Pemohonjuga mengajukan saksisaksi yang menerangkan dibawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:Saksi ke1 LISNAWATI SILALAHIBahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi denganPara Pemohon satu marga;Bahwa awalnya saksi kenal dengan Para Pemohon satu margajadi setiap bulan ada pertemuan sehingga menjadi kenal;Bahwa awal mula kenal dalam pertemuan pada tahun 2007;Bahwa saksi kenal pertama Kali dengan Dornida

Situmorang pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2003,namun perikahan Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil,namun saksi tidak mengetahui langsung pernikahan Para Pemohondengan orang yang bernama Dornida Sidabariba;Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2020/PN KrgMenimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 2UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, maka untuk sahnya suatu perkawinan harus dilangsungkanmenurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya