H.MUHAMMAD SALEH Lawan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP.PDIP)

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP.PDIP) PUSAT dan 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP.PDIP) SUMATERA UTARA tersebut;

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP.PDIP) PUSAT, diwakili oleh MEGAWATI SOEKARNO PUTRI dan TJAHJO KUMOLO, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PDI PERJUANGAN, 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP.PDIP) SUMATERA UTARA, diwakili oleh PANDA NABABAN dan H. MUHAMMAD AFFAN, SS. Ketua DPD Sumatera Utara dan Sekretaris vs Tuan LAZUARDI, SE., Anggota DPRD Kota Binjai

PUTUSANNomor 89 K/PDT.SUS/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkatkasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAIDEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (DPP.PDIP) PUSAT,diwakili oleh MEGAWATI SOEKARNOPUTRI dan TJAHJO KUMOLO, KetuaUmum dan Sekretaris Jenderal DPP PDIPERJUANGAN, berkedudukan di JalanLenteng Agung Nomor 99, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasakepada

Para Advokatpada BADAN BANTUAN HUKUM &ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSATPARTA DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN, berkantor di JalanLenteng Agung Nomor 99, JakartaSelatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 7 Agustus 2012;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III;2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAIDEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (DPP.PDIP)SUMATERA UTARA, diwakili olehPANDA NABABAN dan H. MUHAMMADAFFAN, SS.

DEWAN PIMPINAN PUSATPARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP.PDIP) PUSAT dan2.

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (DPP.PDIP) SUMATERA UTARA tersebut dan membatalkanputusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.BJ. tanggal 24 Mei2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo denganamar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para PemohonKasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayarbiaya perkara;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN(DPP.PDIP) PUSAT dan 2.

demikian juga HLAARMYN SIMATUPANG telah diangkatsebagai Dewan Pertimbangan Cabang PDIP Kabupaten Asahandengan Surat Keputusan Nomor :55/DPC.AS/KPTS/2001 tanggal 28Juni 2001 yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP KabupatenAsahan yaitu IrJHON PIETER LUMBANTOBING sehingga dengansurat Nomor :379/DPC.ASINTI/2003 tanggal 16 Januari 2003 yangdikirim oleh TerdakwaTerdakwa dan saksisaksi kepada seluruhfungsionaris PDIP Kabupaten Asahan dan seluruh Ketua DPAC.PDIPse Kabupaten Asahan dengan tembusan kepada DPP.PDIP

No. 92 PK/Pid/2005saksi kepada seluruh fungsionaris PDIP Kabupaten Asahan danseluruh Ketua DP AC.PDIP Se Kabupaten Asahan dengan tembusankepada DPP.PDIP di Jakarta dan DPD.PDIP SUMUT di Medan makasaksi H.ARMYN SIMATUPANG merasa tercemar namanya danmerasa malu karena yang disebutkan oleh TerdakwaTerdakwa dansaksisaksi sesuai dengan isi suratnya Nomor :379/DPC.ASINT/I/2003 tanggal 16 Januari 2003 adalah fitnah ;Perbuatan TerdakwaTerdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal310 ayat (1) KUHPPidana

Ismail Ishak.Bahwa terhadap pencabutan gugatan a quo dapat kami buktikan dengandikeluarkannya surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi PerjuanganIndonesai (DPP.PDIP) Nomor : 882/EX/DPP/IX/2011 Perihal : Pencabutan PerkaraNo. 17/G/2011/PTUN.BL yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Dewan PimpinanPusat Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (DPP.PDIP) Megawati Soekarno Putridan Sekretaris Jendral Tjahjo Kumolo.

Ismail Ishak.Bahwa terhadap pencabutan gugatan a quo dapat kami Buktikan dengandikeluarkannya surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi PerjuanganIndonesai (DPP.PDIP) Nomor : 882/EX/DPP/IX/2011 Perihal : Pencabutan PerkaraNo. 17/G/2011/PTUN.BL Yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Dewan PimpinanPusat Partai Demokrasi Perjuangan Indonesai (DPP.PDIP) Megawati Soekarno Putridan Sekretaris Jendral Tjahjo Kumolo.

Kabupaten Magelang , Nomor: 4141/IN/DPP/VII/2013,tanggal 5 Agustus 2013, yang ditanda tangani Ketua DPP.PDIP Sidarto Danusubroto,sekretaris, Tjahjo Kumolo, terbukti bahwa Penggugat (Susilo,S.Pt) adalah anggotaPDIP sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Magelang dari partai PDIP yang telah majumenjadi pasangan calon Bupati Kabupaten Magelang dari gabungan partai politik PPPdan PAN pada pilkada 2013 kabupaten Magelang, yang oleh Tergugat I ( DPC PDIPerjuangan) hal tersebut telah dilaporkan kepada Pihak Tergugat

(copy) Keputusan DPP.PDIP Nomor 1608/IN/DPP/VII/2020 tentangPersetujuaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (drh.MARIAGEONG.PhD dan SILVERIUS SUKUR,SP tertanggal 01 Juli 2020 (asli adadilergugat); 222222 n ne nnn nnn nen nn nnn Bukti.P.5. (copy) Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor3729/DPP/01/VIII/2020, tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati atas nama drh.MARIA GEONG,PhD dan SILVERIUS SUKUR.SP(asli ada di Tergugat) ; Bukti.P.6.