Ditemukan 52 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-04-2013 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 178/Pdt.Bth/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 25 Agustus 2015 — PETRUS INDONESIA, >< CLAMSHELL DREDGING SDN BHD,Cs
23581
  • PETRUS INDONESIA, >< CLAMSHELL DREDGING SDN BHD,Cs
    CLAMSHELL DREDGING SDN BHD, beralamat di No.13 Jalan USJ21347639 UEP Subang Jaya Selangor Darul Ehsa, Malaysia,selanjutnya disebut sebagai. TERBANT AH I ; 2. PT.
    SUHANDI CAHAYA,SH.MH,MBA, ANDPARTNERS, beralamat di, Jalan Gajah Mada No.10 Lt.2, Jakarta Pusat,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2013, Terbantah (CLAMSHELL DREDGING SDN BHD) tidak hadir atau menyuruh wakilnya yangsah untuk hadir menghadap kepersidangan me skipun telah dipanggil secara patutpada persidangan tanggal 1 Agustus 2013, tanggal 31 Oktober 2013, tanggal 30Januari 2014, tanggal 1 Mei 2014, tanggal 5 Agustus 2014, tanggal 6 Nope mber2014 dan melalui Kedutaan Besar di Malaysia
Putus : 21-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1203 K/Pdt/2019
Tanggal 21 Mei 2019 — CLAMSHELL DREDGING SDN BHD,dk
4234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CLAMSHELL DREDGING SDN BHD,dk
    CLAMSHELL DREDGING SDN BHD, berkedudukandi Nomor 13 Jalan USJ 21347639 UEP Subang JayaSelangor Darul Ehsa, Malaysia;2. PT.
Register : 19-10-2011 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 563/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.
Tanggal 3 Juli 2012 —
12250
  • Adaro Indonesia.b Sisa Pembayaran sebesar 50 % dibayarkan setelah projek selesaidan telah dilakukan demobilisasi unit dredging danperlengkapannya.c Uang muka sebesar 20 % dari harga total biaya dredging harusdibayar setelah invoice diterima dan jaminan uang muka denganjumlah uang muka sama dikeluarkan oleh bank yang diakui olehPT.
    Pembayaran pekerjaan ini didasarkan atas:a Mobilisasi dan Demobilisasi unit dan perlengkapannya (lump sum) Rp600.000.000.b Rate untuk Dredging adalah fixed Rp 45.000 per m3 (cubic meter) darimaterial.c Total volume Dredging adalah 150.000 m3.2. Estimasi volume pekerjaan Dredging sebesar 150.000 m3 dengan nilai:e Mobilisasi dan Demobilisasi alat sebesar Rp 600.000.000. Dredging Works sebesar Rp 45.000 per m3 (150.000 m3).e Provisional Contingency 10% sebesar Rp 675.000.000.3.
    Mobilisasi dari Dredging dan peralatan lain ke lokasi akan diselesaikandalam waktu 7 hari dari SPK.5. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh PT Arwibas Trasco denganalasan apapun, PT Arwibas Trasco akan tetap dikenakan denda sebesar 0,2%Hal. 17 dari 61 hal.Put.No.563/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.dari estimasi biaya Dredging setiap harinya sampai maksimum 5% dari biayakeseluruhan pekerjaan dredging.6. Kondisi pembayaran:a.
    Sisa pembayaran 50% dibayarkan setelah project selesai dan telahdilakukan demobilisasi unit Dredging dan perlengkapannya.c. Uang muka 20% dari harga total biaya Dredging harus dibayar setelahinvoice diterima dan jaminan uang muka dengan jumlah uang muka samadikeluarkan oleh bank yang diakui oleh PT Adaro Indonesia.d.
    Jasa Tambang Indonesia untuk mengerjakan Dredging Worksdi Ujung Rumput, Sungai Barito, Kalimantan Selatan berdasarkan Letter OfAward (LOA) For Dredging Works at Ujung RumumputSungai BaritoKalimantan Selatan tanggal 22 Mei 2010 ;Bahwa Penggugat juga mendalilkan terjadi perubahan pemberi kerja terhadappekerjaan Dredging Works, yang semula dari PT. Jasa Tambang Indonesia kePT. Adaro Indonesia ;Bahwa dari dalil Penggugat tersebut maka sepatutnya PT.
Putus : 03-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENANGANAN LUAPAN LUMPUR vs PT. SABURNAYA
14696 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terhadap surat Nomor : 12/PPBJ/PLL/VIV2011 perihal : SuratPenunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) untuk pelaksanaan pekerjaanPengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan PipaHDPE Diameter 20 dan 18 pada tertanggal 15 Juli 2011 yang telahdiuraikan diatas, maka Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :a.
    Bank BRI) sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan PengadaanSuctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPEDiameter 20 dan 18 ;6.
    ,tertanggal 8 November 2011, dengan Perihal : Informasi Proses PekerjaanPengadaan Suctio Rubber Hose Floating Dredging Sleeve Hose dan PipaHDPE Diameter 20 dan 18;4.
    Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat yang berupa Surat Keputusan Nomor : 55/KNTRK/PLL/X//2011,tanggal 8 Nopember 2011 Perihal : Informasi Proses Pekerjaan PengadaanSuction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan pipa HDPEdiameter 20 dan 18 yang ditujukan kepada Penggugat;3.
    Surat Nomor 55/KNTRK/PLL/XV2011 Perihal Informasi ProsesPekerjaan Pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging SleeveHose dan Pipa HDPE Diameter 20" dan 18" merupakan perbuatanpemerintahan yang bekaitan dengan perjanjian perdata (pembelianSuction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hose dan Pipa HDPEDiameter 20" dan 18").b.
Register : 06-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN CILACAP Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Clp
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
PT HOLCIM INDONESIA Tbk,
Tergugat:
Kepala Kantor ATRatau BPN Kabupaten Cilacap
Turut Tergugat:
PT PERTAMINA Persero
12853
  • Foto copy Surat Badan Lingkungan Hidup Cilacap No.660.1/307/30 tertanggal 30 Maret 2012 perihal Rekomendasi UKL UPLKegiatan Maintenance Dredging oleh PT Holcim Indonesia Tbk. CilacapPlant. setelah dicocokan surat bukti tersebut Sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberitanda P58 ;59. Foto copy Dokumentasi Kolam Penampung Dredging PT HolcimIndonesia Tbk Cilacap. setelah dicocokan surat bukti tersebut merupakanfotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberitanda P59 ;60.
    BAMBANG SOEKARNODi bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan Dredging kegiatan regular yangharus kita lakukan untuk memaintane menjaga kedalaman sungai agarkapal kami yang membawa bahan baku semen dapat melewati Sungaitersebut menuju pabrik semen PT Holcim, karena kita harus memaintainmaka kita mempunyai fasilitas kolam dredging yang ada di KIC, Bahwa Di kolam tersebut ada kolam untuk pengendapan, treatmenair da nada kolam untuk pengambilan hasil
    Bahwa kolam dredging adalah sangat penting keberadaannyauntuk operasional pengangkutan bahan baku kapur untuk PT. Holcim; Bahwa Kolam dredging harus mempunyai jijin dan kami sudahmendapat ijin dari kemenrian LH karena tidak semua lokasi bisadipergunakan untuk kolam dredging, syaratnya 1 tidak boleh jauh dariarea pengerukan. 2.
    Holcim tersebut yaitu sebesar Rp. 464.000,(empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), jadi sangat jauh dari nilaiyang diharapkan; Bahwa KJPP juga baru mengetahui jika diatas tanah tersebut adakolam dredging, jadi dalam daftar nominatif PT Holcim hanya ada tanahdan bangunan bekas gudang; Bahwa dengan penggantian tanah senilai Rp.55.061.100.000,(lima puluh lima miliar enam puluh satu juta seratus ribu Rupiah) tidakakan cukup bagi PT.
    Holcim tidak diberitahuterkait dengan konfirmasi kebenaran nilai aset tersebut; Bahwa jauh sebelum PPJB ditandatangani sudah dikomunikasikanterkait dengan status tanah maupun aset diatas tanah tersebut termasukdiantaranya kolam Dredging; Bahwa NJOP PT Holcim yaitu sebesar Rp. 802.000, (delapanratus dua ribu rupiah) per meter persegi dan PT. Holcim taat dalammembayar pajak;Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan juga telah mengajukan saksiAhli yaitu :1.
Putus : 26-09-2013 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 204/Pdt.G/2012/PN.Sda
Tanggal 26 September 2013 — PT ACRETIA SHOSHA INTI PERSADA M E L A W A N : PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA, DKK.
14844
  • proyek pengembangan fasilitas kepelabuhantersebut terkait dengan blast furnace untuk kepentingan Tergugat IV danTergugat V berdasarkan surat keputusan Direksi Tergugat I NomorHK.00.01/35/DU/VII/2012 tangal 4 Juli 2012 tentang addendum KeputusanDireksi Nomor HK.00.01/21/DU/2012 tentang pembentukan tim proyekmanagement dan atau sebagaimana dalam pasal tentang definisi dan interpretasipada huruf "T" dalam perjanjian tanggal 8 Agustus 2012 antara Penggugat denganTergugat I tentang pekerjaan pengerukan/ dredging
    , maka terhadap material tersebut, pihak Penggugat atau Pihak KeII dapat mengajukan keberatan kepada pihak Tergugat I atau pihak I;Bahwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat atas perjanjian tanggal 8 Agustus2012, perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tentang pekerjaan 1127pengerukan/ dredging minus 12 meter LWS Low Water Spring) di dermaga IIIPT.
    Krakatau BandarSamudera Cilegon Banten terhadap pihak umum sampai dengan gugatan Penggugatini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht);Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;133 Menghukum Tergugat I untuk melanjutkan kembali isi perjanjian tanggal 8Agustus 2012, perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I tentang pekerjaan pengerukan/ dredging minus 12 meter LWS (Low Water Spring) di dermagaIii PT.
    Berdasar fakta itu posita atau dalil gugat (fundamentumpitendi) yang diajukan Penggugat dalam perkara ini mengandung cacat obscurilibeli atas alasan sebagai berikut:1 Posita Gugat Hanya Menjelaskan Hubungan HukumAntara Penggugat dengan Tergugat I Yang Timbul25Berdasarkan Perjanjian HK.02.01/030A/DU/VIII/2012jo No.06/ASIPKBS/PO/VIII/2012 tentang PekerjaanPengerukan/ Dredging Dermaga III tanggal 8 Agustus2012 Tanpa Menjelaskan Secara Rinci PerbuatanMelawan Hukum Apa Yang Dilakukan Oleh MasingMasing
    pengerukan/ dredging 12 mLWS (Low Water Spring) di Dermaga III PT Krakatau Bandar Samudera namunoleh karena kondisi dan syarat yang telah ditentukan oleh SEMA No. 4 Tahun 2001Jo.
Register : 07-06-2017 — Putus : 18-08-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 327/PDT/2017/PT DKI
Tanggal 18 Agustus 2017 —
Terbanding/Tergugat : CLAMSHELL DREDGING SDN BHD
Terbanding/Tergugat : PT. PETRUS OFFSHORE
5417

  • Terbanding/Tergugat : CLAMSHELL DREDGING SDN BHD
    Terbanding/Tergugat : PT. PETRUS OFFSHORE
    CLAMSHELL DREDGING SDN BHD, beralamat di Nomor 13,Jalan USJ 21347639 UEP, Subang Jaya Selangor DarulEhsa, Malaysia, selanjutnya disebut Terbanding semulaTerbantah ;2. PT PETRUS OFFSHORE, beralamat di Lot 16, Citra BuanaIndustrial Park 111, Jalan Engku Putri Batam Center,Batam, selanjutnya disebut sebagai Terbanding Il semulaTerbantah Il;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1.
Upload : 23-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964 K/PDT.SUS/2010
PT. BALI TURTLE ISLAND DEVELOPMENT (PT. BTID); PENTA OCEAN CONTRUCTION CO.LTD., DKK.
167132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini sesuai surat PentaSPU JO No.1784/BTID/PSJBali/98 tanggal 11Juni 1998 ;Surat PENTA.OSPU JO ke BTID No : 1887/BTID/PSJBALV98, perihal Zone 11 Dredging & Reclamation WorkHandover Certificate (Sertifikat serah terima pekerjaanpengurukan dan Reklamasi Zone 11, tanggal 21 September1998) ;Tanggapan :Bahwa suratsurat bukti P 39, membuktikan PT.
    BTID ;Surat PENTA.O.OSPU JO ke BTID, perihal Mortgage of Landin Serangan Island zone 11 Dredging & Reclamation Workskepada Penta Ocean, (Agunan tanah di P. Serangan) tanggal28 September 1998 ;Tanggapan :Bahwa surat ini hanya membuktikan Penta OceanConstruction Co Ltd telah menunjuk kantor Amir Syamsuddin& Partners untuk mempersiapkan dokumendokumenpendaftaran hak tanggungan tapi tidak pernah ada tujuan dariPT.
    BTID serta tidak pernah diterbitkan Sertifikat HakTanggungan sehingga tidak membuktikan apaapa sehinggaharus dikesampingkan ;Surat PENTA.O.OSPU JO ke BTID, perihal Termination andRelease Agreement zone 11 Dredging & Reclamation Workskepada Penta Ocean, tanggal 30 September 1998 ;Tanggapan :Bahwa surat ini justtu membukikan penghentian dan pelepasanpekerjaan pengerukan dan reklamasi Zona 11 adalah merupakanHal. 8 dari 43 hal. Put. No.964 K/Pdt.Sus/20107. P42:8.
    PSJO035/BTID2/WSF/98, perihal PartialHandover Photographs zone 11 Dredging & ReclamationWorks kepada Penta Ocean, tanggal 1 Oktober 1998 ;Tanggapan :Surat ini tidak membuktikan adanya utang atau tagihan tapihanya merupakan tanda terima foto ;Surat PENTA.O.SPU JO ke BTID, perihal Legal document forMagage of land in Serangan Island zone 11 Dredging &Reclamation Works kepada Penta Ocean, beserta lampiranyang merupakan surat pengantar atas penyampaian Draftperjanjian pengakuan hutang, Surat kuasa membebankan
    BTID, perihal Zone 11 Dredging & Reclamation Workskepada Penta Ocean Up. Mr, N. Nakamura., tanggal 1.9 Mei1999 ;Tanggapan :Bahwa bukti P51 membuktikan niat baik PT. BTID untukmelanjutkan proyek apabila situasi politik dan monetermembaik ;Surat PT. BTID, perihal Memorandum of Agreementkepada Penta Ocean Up. Mr, N. Nakamura., tanggal 18Oktober 1999 ;Surat PT. BTID, perihal Agreement kepada Penta Ocean Up.Mr, N.
Register : 20-07-2010 — Putus : 19-08-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 46603/PP/M.X/16/2013
Tanggal 19 Agustus 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10628
  • KP/JKP No.Seri DPP Ku DPP PPN0 gal Faktur USD rs (Rp) (Rp)Pajak Pajak1 29 Prov 150T L168 Power DLOGW.72 236,0 9.84 2.323.184 232.318Des Pack 12/10/05 10000893 0 4,00052 29 Prov 150T L168 Fuel Oil DLOGW.72 232,0 9.84 2.283.808 228.381Des 04/11/05 10000894 0 4,00053 29 Prov 250T K23 Fuel& DLOGW.72 2.815, 9.84 27.710.86 2.771.08Des FW 15,2728/10/05 10000895 00 4,00 0 054 29 Prov 250T K23 Dreging DLOGW.72 116.0 9.84 1.142.868. 114.286.Des 0112/11/05 10000896 98,00 4,00 712 871055 29 Prov 100 T K24 Dredging
    DLOGW.72 179.4 9.84 1.766.909. 176.690.Des 30/10 18/11/05 10000897 91,00 4,00 404 94C056 29 Prov 100 T K24 Dredging DLOGW.72 128.6 9.84 1.266.095. 126.609.Des 19/1 103/12/05 10000898 16,00 4,00 904 59057 29 Testing Barge DST 4 Nov DLOGW.72 116.7 9.84 1.149.001. 114.900.Des 05 10000899 21,00 4,00 524 152058 29 Testing Barge DST 4 Nov DLOGW.72 116.7 9.84 1.148.873. 114.887.Des 05 10000900 08,00 4,00 552 35505Jumlah 650.606.695Pajak Keluaran menurut Terbanding Rp 3.538.077.093,00Pajak Keluaran menurut
Upload : 23-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1062 K/PDT.SUS/2010
DEBITUR PAILIT PT. BALI TURTLE ISLAND DEVELOPMENT (PT. BTID); JURVIN SIAGIAN, SH., DK. (TIM KURATOR PT. BALI TURTLE ISLAND DEVELOPMENT (DALAM PAILIT))
268234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Copy Surat dari Penta SPU Joint Operation No 008/BTID/PSJINV/97, tanggal 04 Desember 1997 yang ditujukan kepada PT.Bali Turtle Island Development tentang Zone 11 Dredging andReclamation Works Invoice for Progress Payment No. 6 ;d. Copy Surat dari Penta SPU Joint Operation No.1670/BTID/PSJ BALI/98, tanggal 25 Maret 1998 yang ditujukankepada PT. Bali Turtle Island Development tentang Zone 11 Dredging and Reclamation Works Invoice for ProgressStatement No. 7 ;e.
    Bali Turtle Island Development tentang Zone 11 Dredging and Reclamation Works Invoice for Progress PaymentNo. 8;f. Copy Surat dari Penta SPU Joint Operation No.1880/BTID/PSJBALI/98, tanggal 04 September 1998 yangditujukan kepada PT. Bali Turtle Island Development tentangHal. 4 dari 41 hal. Put. No.1062 K/Pdt.Sus/2010Zone 11 Dredging and Reclamation Works Invoice forProgress No. 9;g.
    Bali Turtle Island Development tentangZone 11 Dredging and Reclamation Works Invoice forProgress Payment No. 6;Copy Surat dari Penta SPU Joint Operation No.1670/BTID/PSJBALI98, tanggal 25 Maret 1998 yangditujukan kepada PT. Bali Turtle Island Development tentangZone 11 Dredging and Reclamation Works Invoice forProgress Statement No. 7;Copy Surat dari Penta SPU Joint Operation No.1795/BTID/PSJBALI/99, tanggal 19 Juni 1998 yang ditujukankepada PT.
    Bali Turtle Island Development tentang Zone 11 Dredging and Reclamation Works Invoice for ProgressPayment No. 8;Copy Surat dari Penta SPU Joint Operation No.1880/BTID/PSJBALV98, tanggal 04 September 1998 yangditujukan kepada PT.
    Tentang : Progress Payment for BTIDZone 11 Dredging and Reclamation Project sebesar Rp.440.000.000,00;Copy Surat dari PT.
Putus : 28-12-2012 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 K/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Desember 2012 — BERT MURIB
4921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • lembar Laporan Kehilangan Barang No.Pol : LKB/229/IV/2008/SPKtentang kehilangan (satu) Buku Akte Perusahaan tanggal 24 April 2008;1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire Nomor: 543/416/Distamben tanggal 17 Oktober 2008 tentang Persetujuan PemindahanPeralatan Tambang;1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Nabire Nomor : 020/186/Distamben tanggal 06 Juni 2008 tentangRekomendasi Memasukkan Peralatan 2 (dua) Unit Exacavate Tools Dredging
    NabireNomor : 543/349/Distamben tanggal 12 September 2008 tentang Penjelasan TahapanKuasa Pertambangan;1 (satu) Buku Laporan Peninjauan Endapan Mineral Emas di Sungai WanggarKabupaten Nabire dan Sekitarnya oleh PT National Gold West Papua Indonesia;1 (satu) Buku Rekomendasi Ijin Tempat Usaha atas nama SHAO YI dengan namaPerusahaan PT HANJUN LC tanggal 04 Agustus 2008;6 (enam) lembar Denah Lokasi PT National Gold West Papua Indonesia;4 (empat) lembar Gambar Peralatan Tambang jenis Exacavate Tools Dredging
    Laporan Kehilangan Barang No.Pol : LKB/229/IV/2008/SPKtentang Kehilangan (satu) Buku Akte Perusahaan tanggal 24 April 2008; 1 (satu) Lembar Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten NabireNomor : 543/416/Distamben tanggal 17 Oktober 2008 tentang Persetujuan PemindahanPeralatan Tambang; 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Nabire Nomor : 020/186/Distamben tanggal 06 Juni 2008 tentangRekomendasi Memasukkan Peralatan 2 (dua) Unit Exacavate Tools Dredging
    lembar Laporan Kehilangan Barang No.Pol : LKB/229/IV/2008/SPKtentang Kehilangan (satu) Buku Akte Perusahaan tanggal 24 April 2008;1 (satu) lembar Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire Nomor: 543/416/Distamben tanggal 17 Oktober 2008 tentang Persetujuan PemindahanPeralatan Tambang;1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Nabire Nomor : 020/186/Distamben tanggal 06 Juni 2008 tentangRekomendasi Memasukkan Peralatan 2 (dua) Unit Exacavate Tools Dredging
Register : 21-05-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 03-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 310/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 26 Juli 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. HAMSON INDONESIA Diwakili Oleh : Khresna Guntarto,SH
Terbanding/Tergugat : PT. CIKARANG LISTRINDO. TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI
Terbanding/Turut Tergugat I : MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI
21379
  • CIK1400080110036, Coal Fired Power Station,Babelan, CBL Dredging & Associated Works, Contract Documents tanggal11 November 2015 ("Perjanjian") beserta perubahannya;3. Bahwa nilai kontrak dalam Perjanjian beserta perubahannyaantara) PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebesarRp.169.734.069.780 (Seratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tigapuluh empat juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluhRupiah).
    CIK1400080110036, Coal Fired Power Station, Babelan, CBL Dredging &Associated Works, Contract Documents tanggal 11 November 2015,beserta perubahannya, yang dibuat antara antara PENGGUGAT denganTERGUGAT dinyatakan batal dan tidak sah;23.
    CIK1400080110036, CoalFired Power Station, Babelan, CBL Dredging & Associated Works, ContractDocuments tanggal 11 November 2015, beserta perubahannya, yang dibuatantara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;4.
    CIK1400080110036, CoalFired Power Station, Babelan, CBL Dredging & Associated Works,Contract Documents tanggal 11 November 2015 berserta perubahannya.(Perjanjian)2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Perjanjian yangberlaku. mengikat diantara Para Pihak, yaitu TERGUGAT danPENGGUGAT, telah disepakati pilihan hukum apabila terjadi sengketaHal 10 Putusan No.310/PDT/2018/PT.DKIdiantara TERGUGAT dan PENGGUGAT.
    CIK1400080110036, Coal Fired Power Station, Babelan, CBL Dredging &Associated Works, Contract Documents tanggal 11 November2015 berserta perubahannya. (Perjanjian)b. Bahwa di dalam mengikatkan diri satu dengan yang lainnyatelah disepakati adanya pilhan lembaga peradilan arbitraseapabila terjadi sengketa diantara kedua belah pihak yang diaturdalam Pasal 34 Perjanjian.
Register : 06-08-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 06-11-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 100/B/2012/PT.TUN.SBY
Tanggal 22 Oktober 2012 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENANGANAN LUAPAN LUMPUR vs PT. SABURNAYA
10050
  • Surabaya Nomor : 129/G/2011/PTUN.SBY. .....129/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 24 Mei 2012 yang amamya sebagai berikut :MENGADILI: DALAM EKSEPSI ; e Menyatakan eksepsieksepsi Tergugat tidakditerima ;DALAM POKOK PERKARA ; 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat yang berupa Surat Keputusan Nomor : 55/KNTRK/PLL/XI/2011,tanggal 8 Nopember 2011 Perihal : Informasi Proses Pekerjaan PengadaanSuction Rubber Hose, Floating Dredging
    Sleeve Hose dan Pipa HDPEdiameter 20 dan 18 yang ditujukan kepada Penggugat :3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat yang berupa Surat Keputusan Nomor : 55/KNTRK/PLL/XI/2011, tanggal 8 Nopember 2011 Perihal : Informasi ProsesPekerjaan Pengadaan Suction Rubber Hose, Floating Dredging Sleeve Hosedan Pipa HDPE diameter 20 dan 18 yang ditujukan kepadaPenggugalt :4 Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.185.500
Putus : 24-09-2008 — Upload : 04-05-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564K/PDT/2008
Tanggal 24 September 2008 —
6456 Berkekuatan Hukum Tetap
  • membentuk Peraturan Daerah dan dibahas denganKepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama dan menyetujuiRancangan Peraturan Daerah APBD bersama dengan Kepala Daerah ;Bahwa mengacu pada Pasal 7 Perjanjian Kerjasama Pembangunan,Pengelolaan dan Pemeliharaan Alur Sungai Barito antara Pemerintah PropinsiKalimantan Selatan dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III.Nomor : 552.4/285/LLALDishub tanggal 23 Maret 2004Nomor : HK.0501/13.1/P.IIIl2004Dana investasi awal pengerukan Alur Barito (capital dredging
    sepenuhnya atas pinjaman dimaksud ;Bahwa untuk keperluan penyertaan modal sebagai investasi awalpendirian perusahaan dan biaya operasional pengerukan Alur Sungai Barito,sesuai dengan atau berdasarkan Peranjian Kerjasama Pembangunan,Pengelolaan, dan Pemeliharaan Alur Ambang Barito antara Tergugat II denganPemerintah Propinsi Kalimantan Selatan :Nomor: 033.a/A/BB 1/III2004Nomor: HK.0501/18.1/PIIl2004tanggal 23 Maret 2004, sumber dana sebagai penyertaan modal investasi awalpendirian perusahaan (capital dredging
Register : 05-10-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Mdn
Tanggal 25 Oktober 2016 — - PRINGGO ANYOTO, SE, SH (PENGGUGAT I) - ELFIDA JULIANI LUBIS (PENGGUGAT II) - PT. SBF SHIPBUILDER (TERGUGAT)
5614
  • Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Medan dengan permohonan yang diterima dan didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 05 Oktober 2016 denganNomor Register Perkara 5/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN Niaga Mdn yang isinya sebagaiberikut:Adapun alasan yang menjadi dasar permohonan PKPU diuraikan sebagaiberikut:Termohon PKPU Mempunyai Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan DapatDitagih Kepada Pemohon PKPU1.PEMOHON PKPU adalah persekutuan komanditer dan mempunyai kegiatanusaha di bidangpengerukan (dredging
    BahwaBENARTermohon PKPU adalah sebuah Perseroan TerbatasPenanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan menurut hukum yang berlaku diRepublik Indonesia berkedudukan di Batam, Indonesia bergerak dibidangGalangan Kapal (shipyard),sedangkan PemohonPKPU adalah sebuahPerseroan Komanditer (CV) yang bergerak dibidang pengerukan (dredging).2.
    Bahwa dari total Volume pekerjaan yang disepakati adalah minimal 150.000M3(seratus lima puluh ribu meter kubik)Pemohon PKPUhanya melakukanPengerukan (dredging) sebanyak 59.127.5 M3 (lima puluh Sembilan ribuseratus dua puluh tujuh kom 5 meter kubik)yang jika dikalikan dengan Rp.80.000 / m3 maka total pekerjaan Tergugat adalah senilai Rp. 4.730.200.000,( empat milyar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah ).Hal. 11 dari 41 hal. Putusan.Nomor 5/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN Mdn8. Bahwa dari9.
    Sidangseluruhnya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPutuSan ini; 2022 ono nnn nn nn nnn ne ne nnn ne nnn ne nna ne ne ne ncaa nc ncncnnsTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan PemohonPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut dengan PKPUadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan bahwaPemohon PKPU sebagai suatu persekutuan komanditer memiliki kegiatan usaha dibidang pengerukan (dredging
    Putusan.Nomor 5/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN Mdnmenyetorkan kewajiban pajak, sedangkan Pemohon PKPU tidak bersedia dipotongpembayarannya untuk membayar pajak dan dari total volume pekerjaan yangdisepakati, Pemohon PKPU hanya melakukan pengerukan (dredging) sebanyak59.127.5 m3 (limapuluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh koma lima meterkubik) yang jika dikalikan dengan Rp80.000,00/m3, maka total pekerjaanTermohon PKPU adalah senilai Rp4.730.200.000 (empat milyar tujuh ratustigapuluh juta dua ratus ribu
Putus : 15-10-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2524 K/Pdt/2019
Tanggal 15 Oktober 2019 — PT HAMSON INDONESIA VS PT CIKARANG LISTRINDO TBK, DKK
11885 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CIK1400080110036, Coal Fired Power Station, Babelan, CBL Dredging& Associated Works, Contract Documents tanggal 11 November2015, beserta perubahannya, yang dibuat antara antara Penggugatdengan Tergugat;4.
Register : 27-05-2009 — Putus : 24-06-2009 — Upload : 04-11-2013
Putusan PA PONOROGO Nomor 627/Pdt.G/2009/PA.Po
Tanggal 24 Juni 2009 — Pemohon x Termohon
61
  • PUTUSANNomor: XX X/Pdt.G/2009/PA.PoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :PEMOHON umur46 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal di KabupatenPonorogo dan sekarang berada di B6 Selangor Dredging Dengkil43800, Selangor Malaysia,dalam hal ini telah memberikan telahmemberikan Surat Khuasa Khusus kepada XXX di Ponorogo, sebagaiKuasa
Upload : 15-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 740 K/PDT.SUS/2010
PT. BALI TURTLE ISLAND DEVELOPMENT (PT. BTID); PENTA OCEAN CONTRUCTION, Co.Ltd
310398 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam perjanjiantersebut disepakati bahwa Termohon Kasasi akan bertindak sebagai"leading" company dan berwenang untuk melaksanakan kegiatanatas nama PentaSPU Joint Operation sehubungan denganpekerjaan proyek, termasuk untuk menandatangani perjanjian "Zone11 Dredging and Reclamation Works", tanggal 24 November 1995antara Pemohon Kasasi dengan PentaSPU Joint Operation;Bahwa dengan demikian terbukti apabila seandainyapun(quod non) timbul hutang berdasar perjanjian "Zone 11 Dredging andReclamation Works
    Surya Prasudi Utamajuga merupakan pihak dalam Joint Operation, dan kalaupun adatagihan atas pelaksanaan Perjanjian "Zone 11 Dredging andReclamation Works" tanggal 24 November 1995, antara PemohonKasasi dengan PentaSPU Joint Operation, adalah tagihan atasnama PentaSPU Joint Operation, bukan tagihan yang berdiri sendirisendiri, baik atas nama Penta Ocean Construction, Co., Ltd. maupunPT.
    Surya Prasudi Utama, sehinggabagaimana mungkin dikatakan utang telah jatuh tempo;Pencarian investor;Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan halaman67 alinea 3 dan 4 sebagai berikut :"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P68 dengan lampiran SuratKuasa Termohon kepada kuasa Pemohon tertanggal 29 April 2009dan petunjuk bukti P66, beberapa kali kuasa Termohon mengatakanbahwa Termohon berusaha mencari investor yang mau membiayaiproyek Zone 11 Dredging and Reclamation Works tanggal 24Nopember 1995
    Bali Turtle Island Development dan PentaSPU JO untukpengerukan dan Reklamasi Zona 11;Bahwa bukti P17 (Sama dengan bukti T3a dan T3b) danP18 membuktikan bahwa benar pada tanggal 24 November 1995,telah ditandatangani Perjanjian "Zone 11 Dredging and ReclamationWorks", untuk proyek pengerukan dan reklamasi Pulau Serangan,Bali;Bahwa pihak dalam perjanjian tersebut adalah PT.
    Surya Prasudi Utama, sebagai satubadan usaha, yang khusus dibentuk untuk proyek tersebut, sehinggakonsekuensi hukumnya adalah baik Termohon Kasasi maupun PT.Surya Prasudi Utama, tidak dapat bertindak secara sendirisendiridalam rangka pelaksanaan Perjanjian "Zone 11 Dredging andReclamation Works", tanggal 24 November 1995;Bukti P93 sama dengan T4 adalah Surat teguran/somasi dariKuasa Hukum PT. Surya Prasudi Utama (Sdr.
Putus : 17-10-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 B/PK/PJK/2011
Tanggal 17 Oktober 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BOSKALIS INTERNATIONAL INDONESIA
108118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jepang melalui cabangnya di Singapura,untuk proyek pekerjaan pengurukan (dredging works) di Tuban, Jawa Timur berupa :pekerjaan pengurukan (Dredging work), pekerjaan pembersihan material uruk (dumping& disposal work), survei untuk menghitung volume urukan (Volume Calculation), danpelaporan informasi seluruh pekerjaan secara harian (daily reporting).
    ,Ltd ) Jepang, untuk proyek pekerjaan pengurukan(dredging works) di Tuban, Jawa Timur didasarkan pada Form of subcontract Agrementantara PT.Boskalis International Indonesia dengan Seitoku Kensetu Unyu Co., Ltd(Seitaku Marine Works Co.
    ,Ltd) tertanggal 21 Februari 2005 ;Bahwa berikut ini poinpoin penting dari perjanjian tersebut :a Ruang lingkup pekerjaan :Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 155/B/PK/PJK/201 1Bahwa ruang lIingkup pekerjaan subkontraktor meliputi (dimuat di SECONDSCHEDULE) :Pekerjaan pengurukan (Dredging work) ;Pengurukan material halus dan material siltatasi dengan nilai SPT 15 atau kurangpekerjaan pembersihan material uruk (dumping & disposal work) Mengangkutdan membuang hasil pengurukan material halus ke
Register : 11-01-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 47/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat:
PT multi renaperkasa abadi
Tergugat:
1.PT web proteksi Solusindo
2.PT asuransi Sinarmas
Turut Tergugat:
1.PT Borneo Indobara
2.Otoritas jasa keuangan RI
12671
  • .:11.900.0000.67588, Tertanggung atas nama PT Multi Renaperkasa Abadigq PT Borneo Indobara, jangka waktu pertanggungan 1 Juni 2019 s/d 23Juli 2019 untuk proyek Pekerjaan Bunati Port Dredging 60000 m? di DesaBunati, Kec.