• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Drs.Darmili bin Iskandar tersebut;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Desember 2019 Nomor 44.

Dalam halHalaman 29 Perkara Nomor 4/PID.SUS.TIPIKOR/2020/PT BNApencairan Anggaran PDKS, tanda tangan yang berlaku adalah sebagaimanaspeciemen tanda tangan Cek Giro yang ada yaitu tanda tangan Terdakwa Drs.Darmili Bin Iskandar bersama dengan saksi Ir. Yazid selaku Direktur PDKS.Terdakwa Drs. Darmili Bin Iskandar memiliki dua jabatan, yaitu selakuBupati Kabupaten Simeulue dan selaku Ketua Dewan Pengawas PDKS.Dengan posisi tersebut, oleh saksi Ir.

Simeulue Drs.Darmili,tentang lokasi /tanah yang kami mohon untuk dijadikan lokasipembangunan Pabrik Kelapa Sawit dengan luas 11 hektare diKecamatan Teupah Selatan adalah tanah negara dan benar bahwatanah tersebut sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kab.Simeulue serta tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung;1 (satu) eksemplar Surat keterangan Tanah Nomor: 030/021/2015tanggal 24 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh atas nama BupatiKab. Simeulue / Sekretaris Daerah Drs.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.jo UU No 8 tahun1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan:MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Drs.Darmili bin Iskandar tersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banda Aceh tanggal 20 Desember 2019 Nomor44.

Simeulue Drs.Darmili dan Pemegang KAs Daerah Kab. Simeulue Sadr. Irwan Azis,berikut tanda penerimaan/ kwintansi tertanggal 08 Agustus 2011sebesar Rp1.405.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima jutarupiah), yang menerima/ditandatangani oleh Sdr. Ali Uhar, T, Spdan setuju dibayar atasan langsung Sdr. Edi Juanda, M.

Simeulue Drs.Darmili, tentang lokasi/tanah yang kami mohon untuk dijadikanlokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dengan luas 11 hektaredi Kecamatan Teupah Selatan adalah tanah negara dan benarbahwa tanah tersebut sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah(RTRW) Kab. Simeulue serta tidak termasuk dalam kawasan hutanlindung;1 (satu) eksemplar Surat keterangan Tanah Nomor 030/021/2015tanggal 24 Maret 2015 yang ditandatangani oleh atas nama BupatiKab. Simeulue / Sekretaris Daerah Drs.

HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II//Terdakwa Drs.DARMILI

Bahwa yang sebenaranya sekarang tanah saudara Jubir Laliktelah dijualhabis kepada Saudari Afridawati/ Drs.Darmili dan yang tersisa + 17 meterpanjang dari Barat ke Timur telah diserahkan oleh Ahli Waris Jubir Lalikkepada saudara Rustam (keuchik air dingin) sehingga tanah Alm.Jubir Laliktidak ada lagi dan ini telah Pelawan beritahukan kepada saudara Khairudinsewaktu melakukan peletakkan Sita dengan rasa arogan yang tinggi dankesombongannya tidak menghiraukan atau mendengarkan saran dariPelawan;.

Darmili tidak ingat lagi, apa dalam Perdaada diatur mengenai Tunjangan Operasional bahkan pemberianTunjangan Operasional kepada Badan Pengawas, seingat saksi Drs.Darmili tidak ada mengikuti aturan terdahulu;Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan SK Badan Pengawas dansaksi lupa mengenai berapa pendapatan daerah yang diterima olehPDKS pada tahun 2010 ;Bahwa benar saksi M.