Ditemukan 688594 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-05-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 20 Mei 2011 — BAMBANG PURWANTO Bin BAMBANG
SUROSO
77 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangtidak ada ijinnya, sedangkan pupuk bersubsidi tersebut oleh Terdakwa akandisalurkan /dijual kepada para petani yang ada di Kabupaten Bojonegoro.Bahwa perbuatan Terdakwa selain dapat merugikan para petani jugamengakibatkan kelangkaan pupuk didaerah asal pupuk tersebut Terdakwa beli;Perbuatan Terdakwa Bambang Purwanto Bin Bambang Surosomelanggar perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6ayat (1) huruf a UU No. 7 Drt/1995 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi
Menyatakan terdakwa Bambang Purwanto Bin Bambang Suroso terbuktibersalah melakukan tindak pidana ekonomi tentang Pengadaan DanPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Purwanto Bin BambangSuroso dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara ;3.
Register : 03-02-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 28/Pid.Sus/2016/PNTbk Tanggal 19 April 2016 —
70 — 61
70 — 61
Register : 30-09-2014 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 21/Pid.Sus/2014/PN.Tbk Tanggal 16 April 2014 — LA ISA IBRAHIM BIN IBRAHIM
38 — 27
38 — 27
pabean, namun mengingat dari segipelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukaidisepanjang garis pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspordianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disaranapengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean ;Bahwa daerah pabean berdasarkan Pasal 1 point 2 Undangundang Nomor 17tahun 2006 adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan danruang udara diatasnya serta tempattempat tertentu di Zona Ekonomi
Register : 18-03-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 76/Pid.Sus.LH/2016/PN TBK Tanggal 17 Mei 2016 — SAMSUL BAHRI ALS UJANG
BIN DAHLAN ;
259 — 58
259 — 58
Putus : 11-12-2017 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1269 K/PID.SUS/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — SUMINAN alias MENAN
830 — 478 — Berkekuatan Hukum Tetap
830 — 478 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisarankarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:Bahwa ia Terdakwa SUMINAN alias MENAN, pada hari Jumat tanggal28 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktu di dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Desa Sipaku (BuluhPagar) Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKisaran, melakukan suatu tindak pidana ekonomi
Surya Tani / di luarRDKK / di luar peruntukannya;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 6 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 1 Sub 3e juncto Pasal 3 UndangUndangDarurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan PeradilanTindak Pidana Ekonomi juncto Pasal 4 huruf a Pasal 8 Ayat (1) Perou Nomor 8Tahun 1962 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi dalam Pengawasan junctoPasal 2 Ayat (1), (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasPerpres Nomor 77 Tahun 2005
No. 1269 K/PID.SUS/2017Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAsahan tanggal 5 Oktober 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa SUMINAN alias MENAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Turut melakukansuatu tindak pidana ekonomi yaitu distributor dan pengecer yangmemperjual belikan pupuk bersubsidi yang merupakan barangbarangdalam pengawasan di luar peruntukannya dan atau di luar tanggungjawabnya sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa
dalamdakwaan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 1 Sub 3e junctoPasal 3 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi junctoPasal 4 huruf a Pasal 8 Ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentangPenetapan Pupuk Bersubsidi Dalam Pengawasan juncto Pasal 2 Ayat (1),(2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PerpresNomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi SebagaiBarang Dalam Pengawasan juncto Pasal 30 Ayat (2
No. 1269 K/PID.SUS/2017Menyatakan Terdakwa Suminan alias Menan, tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turutmelakukan suatu tindak pidana ekonomi, yang dilakukan di dalam daerahhukum Republik Indonesia, tanpa izin melakukan perdagangan barangbarang dalam pengawasan distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayahtanggung jawabnya sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;Menjatuhkan pidana kepada
Register : 26-08-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 24-02-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 240/Pid.SUS/2015/PN.Tbk Tanggal 25 Nopember 2015 — BUDI SANTOSO ALIAS BUDI BIN MUSTAKIM DEDET WAHYUDI Alias DEDET Bin NASER RAJA MUHAMMAD FIRMANSYAH ALIAS AMBO BIN RAJA ISKAMAR ZAMRI BIN MUHAMMAD NOOR YUSUF KARTASANA RAJA NOPIZAL HASUNA ALIAS NOPI BIN RAJA HAMID R DJAFAR SLAMET SUBETE ALIAS BAS BIN TUKIAT JAP TJIA ALIAS JASMIN BIN SARIMAN
40 — 0
40 — 0
Register : 17-10-2014 — Putus : 30-09-2014 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 107/Pid.Sus/2014/Pn.Tbk Tanggal 30 September 2014 — SAFARI Bin Alm. UDIN
43 — 31
43 — 31
memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barangtersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagipejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasukbarang yang merupkan pembekalan kapal sudah diperlakukansebagai barang impor; n Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1angka 2 UU No. 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan DaerahPabean adalah wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayahdarat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempattempattertentu di Zona Ekonomi
Putus : 11-12-2017 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1739 K/PID.SUS/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — ACHWAN;
113 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjokarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU:Bahwa Terdakwa Achwan, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanSeptember 2015 bertempat di gudang depan rumah Terdakwa alamat DesaMulyodadi RT.002 RW.001, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan Tindak Pidana Ekonomi
Pemerintanh sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh riburupiah), selanjutnya pupuk dan uang hasil penjualan pupuk tersebutdilakukan penyitaan oleh petugas Polda Jatim; Bahwa Terdakwa termasuk pihak lain selain produsen, distributor dan pengeceryang dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, Terdakwa telah menjualpupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) dan tidak menggunakanRDKK pupuk bersubsidi telah memenuhi unsur tindak pidana dalam UndangUndang Nomor 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
Putusan Nomor 1739 K/Pid.Sus/2017Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSidoarjo tanggal 14 Juli 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Achwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 1 sub 3e juncto Pasal 6 Ayat (1) huruf d juncto Ayat (2) dan(3) UndangUndang Nomor 7/Drt/1955 juncto Pasal 2 Ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 77 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun2011 juncto Permendag
adalah putusan berupa pemidanaan;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut adalah berupa pemutusanpemidanaan, yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak pidanaEkonomi:Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pemutusanpemidanaan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak pidanaEkonomi:Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana kami uraikan diatas telah kamibuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksadan mengadili perkara Tindak Pidana Ekonomi
atas nama Terdakwa Achwanadalah berupa putusan pemidanaan yang menyatakan Terdakwa Achwanterbukti melakukan Tindak Pidana Ekonomi;Il.
Putus : 27-11-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan PN KEPANJEN Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Kpn Tanggal 27 Nopember 2017 — Yandra Prapmono, S.TP
433 — 329
433 — 329
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d yang berbunyi Hak ekonomi PelakuPertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Pelaku PertunjukanMemiliki Hak Ekonomi Meliputi Hak Melaksanakan Sendiri, Memberikan Izin,Atau Melarang Pihak Lain Untuk Melakukan Penggandaan Atas FiksasiPertunjukannya Dengan Cara Atau Bentuk Apapun, Pendistribusian AtasFiksasi Pertunjukan Atau Salinannya Untuk Penggunaan Secara Komersial"sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 116 ayat
Menyatakan Terdakwa Yandra Prapmono, S.TP. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Tanpa HakMelakukan Pelanggaran Ekonomi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23Ayat (2) Huruf C, Dan/Atau Huruf D Yang Berbunyi Hak Ekonomi PelakuPertunjukan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yakni PelakuPertunjukan Memiliki Hak Ekonomi Meliputi Hak Melaksanakan Sendiri,Memberikan Izin, Atau Melarang Pihak Lain Untuk Melakukan PenggandaanAtas Fiksasi Pertunjukannya Dengan Cara Atau Bentuk
Unsur Yang Dengan Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi YaituHak Ekonomi Pelaku Pertunjukan Yang Meliputi Hak Melaksanakan Sendiri,Memberikan Izin, Atau Melarang Pihak Lain Untuk Melakukan PenggandaanAtas Fiksasi Pertunjukannya Dengan Cara Atau Bentuk Apapun Dan/AtauPenggandaan Atas Fiksasi Pertunjukannya Dengan Cara Atau BentukApapun Untuk Penggunaan Secara Komersial;3.
Nomor 661/Pid.Sus/2017/PN Kpnd. hak ekonomi Lembaga Penyiaran;Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan:(1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi;(2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lainuntuk melakukan:a.
ekonomi Produser Fonogram; dand. hak ekonomi Lembaga Penyiaran;Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan:(1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi;(2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lainuntuk melakukan:a.
Register : 15-12-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 108/Pid.Sus/2014/PN.TBK Tanggal 21 Oktober 2014 — SYAFRIL BIN ABU SAMAH
71 — 53
71 — 53
Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan buktipermulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan makaPPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut ;Bahwa ahli menyatakan Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan CukaiNomor: KEP58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea danCukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairanIndonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi ekslusif, landaskontinen terutama pada
Register : 07-04-2011 — Putus : 07-09-2011 — Upload : 07-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pid.Sus/2011 Tanggal 7 September 2011 — KASIYEM Binti KASMUJI
153 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 01-01-2010 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 273 / Pid. B /2009 /PN.Kds Tanggal 1 Januari 2010 — - KOMARI bin SHOLEH
92 — 7
92 — 7
M E N G A D I L I1 Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ekonomi yakni tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasab berupa pupuk bersubsidi UREA, sedang untuk itu ada kewenangan baginya ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;3.
Menyatakan terdakwa KomariBin Sholeh telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Ekonomi yakni tanpa ijin melakukan perdagangan barangbarang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi UREA, sedang untuk itu tidak adakewenangan baginya,, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1)huruf b UU Darurat No 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan TindakPidana Ekonomi Jo Pasal 1 ayat (1) Perpu nomor 21 tahun 1959 tentang memperberatAncaman
Mejobo, Kab Kudus, atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah melakukan suatutindak pidana ekonomi yakni tanpa ijin melakukan perdagangan barangbarnag dalam pengawasanberupa pupuk Urea bersubsidi terdiri dari UREA, SP36, ZA dan NPK, dimana pihak lain selainprodusen.
Melakukan perbuatan suatu tindak pidana ekonomi yakni tanpa ijin melakukanperdagangan barangbarang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi.3. Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer resmi dilarangmemperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun1.
UnsurMelakukan perbuatan suatu tindak pidana ekonomi yakni tanpa ijin melakukanperdagangan barangbarang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa pada hari Kamistanggal 2 Juli 2009 sekitar jam 04.30 WIB di luar rumah terdakwa turut Desa Kirig, Rt. 03 Rw.
Perdagangan RI No. 21/MDag/Per/6/2008 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, serta ketentuan perundangundangan lainyang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Ekonomi yakni tanpa ijin melakukan perdagangan barangbarang dalampengawasab berupa pupuk bersubsidi UREA, sedang untuk itu ada kewenanganbaginya ;2.
Register : 20-11-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 262/Pid.B/2015/PN Tbk Tanggal 23 Februari 2016 —
48 — 34
48 — 34
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/PID.SUS/2010 Terdakwa; Muharianto bin Lasmorejo
83 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Blora atau setidaktidaknya di suatutempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, Terdakwatanpa ijin melakukan perdagangan pupuk bersubsidi Pemerintah, dimana pupukbersubsidi Pemerintah tersebut ditetaokan sebagai barang dalam pengawasanpelanggaranpelanggaran atas ketentuanketentuan dalam PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang ini serta peraturanperaturanpelaksanaannya adalah merupakan Tindak Pidana Ekonomi, adapun perbuatanTerdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai
No. 7 Tahun 1955 tentangTindak Pidana Ekonomi.ATAU :KEDUA :Bahwa Terdakwa MUHARIYANTO Bin LASMOREJO pada waktu dantempat sebagaimana kemukakan dalam dakwaan kesatu di atas, pihak lainselain produsen, distributor dan pengecer resmi dilarang memperjualbelikanpupuk bersubsidi Pemerintah dengan maksud dan tujuan apapun, pelanggaranpelanggaran atas ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang ini serta peraturanperaturan pelaksanaannya adalahmerupakan Tindak Pidana Ekonomi, adapun
No. 7 Tahun 1955 tentangTindak Pidana Ekonomi ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBlora tanggal 25 Mei 2009 sebagai berikut :1.
No. 170 K/Pid.Sus/2010Penetapan Pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal(1) sub 3e Jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang Drt No. 7 Tahun1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dalam Dakwaan Kesatu JaksaPenuntut Umum ;Membebaskan Terdakwa MUHARIYANTO Bin LASMOREJO dari dakwaankedua Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHARIYANTO Bin LASMOREJOdengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesarRp 100.000, (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan
Upload : 19-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1062 K/PID.SUS/2011 Terdakwa; Tomo bin Marso
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya danuntuk diperjualbelikan .Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata Terdakwa tidak memilikiijin sebagai distributor ataupun pengecer resmi pupuk bersubsidi .Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2)Peraturan Menteri Perdagangan RI No.21/M/DAG/PER/6/2008 jo tentangPengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, jo Pasal 6 ayat (1) huruf bUndang Undang No.7/Darurat/1995 tentang Pengusutan, Penuntutan danPeradilan Tindak Pidana Ekonomi
pupuk dankarena pada saat itu di Desa Pemohon Kasasi/Terdakwa sedang padamusim tanam dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mempunyai areal sawah yangsangat membutuhkan Pupuk, jadi sangatlah berlebinan dan tidak benar jikaTerdakwa melanggar Pasal 12 ayat (2) jo Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 19 ayat(4), Peraturan Memperindag RI No.21/M.DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UndangUndang No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan PeradilanTindak Pidana Ekonomi
perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Memperindag RI.No.21/M.Dag/Per/06/2008 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi joPasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Darurat No.07 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Putus : 26-08-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1483 K/Pid.Sus/2009 Tanggal 26 Agustus 2010 — ABDUL BASIT
77 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jo UndangUndang Darurat No. 8 Tahun1958 tentang Penambahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 21 Tahun 1959 tentangMemperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi jo PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 1960 tentangPenambahan UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo PeraturanPemerintah
Jo UndangUndang Darurat No. 8 Tahun 1958 tentangPenambahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberatancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi jo Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 1960 tentang PenambahanUndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Peraturan Pemerintah
PenggantiUndangUndang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penegasan dari Pasal 16 ayat(6) UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 ayat (1) huruf a joPasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang PenetapanHal. 3 dari 11 hal.
No. 1483 K/Pid.Sus/20091958 tentang Penambahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 21 Tahun 1959 tentangMemperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi jo PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 1960 tentangPenambahan UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentangPengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang
Menyatakan Terdakwa Abdul Basit terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Ekonomi ;2. Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Putus : 20-05-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 20 Mei 2011 — BUDI AJAR SAMPORNO BIN SUPARMAN;
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 07-04-2011 — Putus : 07-09-2011 — Upload : 07-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pid.Sus/2011 Tanggal 7 September 2011 — KASIYEM Binti KASMUJI
131 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akibat perobuatan Terdakwa mengakibatkankelangkaan pupuk diwilayah Bali dan Pasuruan sehingga hargapupuk di daerah tersebut menjadi mahal dan yang dirugikanadalah petani di daerah Bali dan Pasuruan ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Darurat No. 7Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan PeradilanTindak Pidana Ekonomi jo.
Upload : 23-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 989 K/PID.SUS/2010 Terdakwa; Abdul Rokhim, Sip. Bin M.Said
46 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Said terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 6 sub 1a UndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentangTindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan BarangBarangDalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI No. 77Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalamPengawasan dalam dakwaan Tunggal ;.
Said selaku Terdakwa didakwa karenadiduga telah melakukan tindak pidana Ekonomi sebagaimana yang dalamdakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Bahwa pengertian Barang Siapa atau Setiap orang yang dimaksud dalamUndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 huruf a PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang No. 8 Tahun 1962 tentangPerdagangan BarangBarang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1) dan (2)Peraturan Presiden RI No. 77
Tahun 2005 tentang Penetapan PupukBersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan adalah menunjuk padaPelaku, atau Turut Melakukan, atau Menyuruh Melakukan, atauMenggerakan untuk Melakukan ;Yang dimaksud dader atau pembuat atau pelaku dari suatu tindakpidana yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusandelik yang dalam perkara ini adalah perumusan yang terkandung dalamUndangUndang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutandan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ;Bahwa oleh karena itu
Said sebagaiTerdakwa atau error in Persona dalam tindak pidana Ekonomi ;B.
Register : 20-11-2015 — Putus : 28-12-2015 — Upload : 25-10-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 263/Pid.Sus/2015/PNTbk Tanggal 28 Desember 2015 —
50 — 21
50 — 21
(sembilan ratusribu) per ton, dan disamping itu terdakwa juga menjadi tergiur untuk melakukankegiatan tersebut karena terdakwa mengalami kesulitan ekonomi dan tidakmemiliki pekerjaan tetap ;Bahwa benar jumlah bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa angkutdengan menggunakan kapal KM ILLAHI dari Pelabuhan Sungai Sarin KualaTungkal menuju Tg Balai Karimun adalah berjumiah + 45 (empat puluh lima)ton, dan caranya terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebutadalah yang mana seluruh