Ditemukan 11 data
205 — 339 — Berkekuatan Hukum Tetap
ERIYANTOUW WAHID, S.H., M.H., baikselaku pribadi maupun selaku Ketua Program MagisterIlmu Hukum, bertempat tinggal di Universitas Trisakti,Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta;39.Prof. Dr.
ERIYANTOUW WAHID,S.H., M.H., 39. Prof. Dr. SOFYAN SAFRI HARAHAP, MSAC, 40.ENDAR PULUNGAN, S.H., M.H., 41. Prof. Dr. Hj. FARIDA JASFAR,M.E., Ph.D., 42. Prof. JULIUS E. S, DR, Sp.MK., 43. Prof. Dr.MELANIE S. DJAMIL, drg., Mbiomed, 44. Ir. H. MOCH THAMRIN, 45.Dr. Ir. DOCK! SARASWATI, M., Eng., 46. Ir. IDA BAGUS RABINDRA,MSP., 47. Prof. Drs. YUSUF AFFENDI DJALARI, M. Arch., 48. Dr.ING. EKA SETIADI, R., 49. Prof. Dr. H.A. PRAYITNO, dr. Sp.,KJ (K),50. Prof. Drs. H.
93 — 75
Eriyantouw Wahid, SH, MH., baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Program Magister IImu Hukum,, dengan alamat Universitas Trisakti,Kampus A, Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, JakartaProf. Dr. Sofyan Syafri Harahap, MSAC., baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Program Magister Akuntansi, dengan alamat UniversitasTrisakti, Kampus A, Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, JakartaEndar Pulungan, SH, MH., baik selaku pribadi maupun selaku DekanFakultas Hukum, dengan alamat Universitas Trisakti, Kampus A, Jl.
Pembanding/Tergugat : Pem,RI cq,Departemen Pendidikan Nasional Diwakili Oleh : IRIYANTO NAINGGOLAN, SH
Terbanding/Penggugat : Prof.Dr.THOBY MUTIS,Cs
97 — 108
ERIYANTOUW WAHID, SH, MH, baik selaku pribadimaupun selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, denganalamat Universitas Trisakti, Kampus A, JI. Kyai Tapa No. 1, Grogol,Jakarta 11440 ; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XXXVIIIsemula Penggugat XXXVIII ; 22 nnn enn nen n nn ne ee39.Prof. Dr. Sofyan Syafri Harahap, MSAC, baik selaku pribadimaupun selaku Ketua Program Magister Akuntansi, dengan alamatUniversitas Trisakti, Kampus A, Jl.
152 — 76
.118/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.VIL.menyimpang dari penerapan yang seharusnya tentang penerapan asas nebis in idem,yang telah dijelaskan sebelumnya, namun dapat dibenarkan secara hukum karenamengedepankan pada memberi keadilan, selain itu juga dengan mendasarkan padakaidah hukum hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2009 di Palembang,bahwa kepentingan publik diatas kepentingan privat, hal itu dapat dibenarkan.Bahwa selain itu, mengacu dan mendasarkan pada teori keadilan, sebagaimanadikemukakan oleh Eriyantouw
Oleh karena itu, dengan mengacu danmendasarkan pada teori keadilan restoratif pengalihan beban tanggung jawabpembayaran ganti kerugian TURUT TERGUGAT, dari PENGGUGAT kepadaTERGUGAT dan Il, secara hukum dapat dibenarkan.Bahwa teori Keadilan Restoratif, sebagaimana dikemukakan oleh Eriyantouw Wahid,maknanya adalah bahwa teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugianakibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dankooperatif (Eriyantouw Wahid, Keadilan Restoratif
73 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2635 K/Padt/2015Vi.mendasarkan pada kaidah hukum hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun2009 di Palembang, bahwa kepentingan publik di atas kepentingan privat,hal itu dapat dibenarkan;Bahwa selain itu, mengacu dan mendasarkan pada teori keadilan,sebagaimana dikemukakan oleh Eriyantouw Wahid, pengalihan bebantanggung jawab pembayaran ganti rugi adalah dengan maksud dan tujuanuntuk pemulihan, dalam hal ini pemulihan atas hukuman bagi Penggugatdalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 2010 Nomor
Oleh karena itu, dengan mengacudan mendasarkan pada teori keadilan restoratif pengalihan beban tanggungjawab pembayaran ganti kerugian Turut Tergugat, dari Penggugat kepadaTergugat dan II, secara hukum dapat dibenarkan;Bahwa teori keadilan restoratif sebagaimana dikemukakan oleh EriyantouwWahid, maknanya adalah bahwa teori keadilan yang mengutamakanpemulihan kerugian akibat perilaku jahat, di mana pemulihannya tuntasmelalui proses yang inklusif dan kooperatif (Eriyantouw Wahid, KeadilanRestoratif
96 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2529 K/Pdt/2015sebelumnya, namun dapat dibenarkan secara hukum karenamengedepankan pada "memberi keadilan", selain itu juga denganmendasarkan pada kaidah hukum hasil Rakernas Mahkamah Agung RITahun 2009 di Palembang, bahwa kepentingan publik di ataskepentingan privat, hal itu dapat dibenarkan.Bahwa selain itu, mengacu dan mendasarkan pada teori keadilan,sebagaimana dikemukakan oleh Eriyantouw Wahid, pengalihan bebantanggung jawab pembayaran ganti rugi adalah dengan maksud dantujuan untuk "pemulihan
karenaitu, dengan mengacu dan mendasarkan pada teori keadilan restoratifpengalihan beban tanggung jawab pembayaran ganti kerugian TurutTergugat, dan Penggugat kepada Tergugat selaku istri Alm.YULIANUS INDRAYANA dan Tergugat Il, secara hukum dapatdibenarkan;Bahwa teori "Keadilan Restoratif", sebagaimana dikemukakan olehEriyantouw Wahid, maknanya adalah bahwa teori keadilan yangmengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimanapemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif(Eriyantouw
124 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muladi (Eriyantouw Wahid, him. 2: 2009) menyatakan bahwa dalamkeadilan restoratif: koroban diperhitungkan martabatnya. Pelaku harusbertanggungjawab dan diintegrasikan kembali dalam komunitasnya. Pelaku dankorban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan karena itu harusdirukunkan;Tony F.
Marshall (Eriyantouw Wahid, him. 3: 2009) merumuskan: keadilanrestorative adalah proses dimana pihakpihak berkepentingan memecahkanbersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadinya suatu tindak pidana,termasuk implikasinya di kemudian hari;M. Hatta All telah menyatakan bahwa keadilan restoratif memfokuskan padakorban yang memainkan peran penting dalam proses dan dapat menerimasemacam restitusi dan pelanggar.
224 — 420 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eriyantouw Wahid, S.H., M.H., baik selaku pribadimaupun selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum,berkedudukan di Universitas Trisakti, Kampus A, Jl. KyaiTapa Nomor 1, Grogol, Jakarta 11440;39.Prof. Dr. Sofyan Syafri Harahap, MSAC, baik selakupribadi maupun selaku Ketua Program Magister Akuntansi,berkedudukan di Universitas Trisakti, Kampus A, Jl.
111 — 58
mendasarkan pada kebenaran hakiki yangmenyimpang dari penerapan yang seharusnya tentang penerapan asasnebis in idem, yang telah dijelaskan sebelumnya, namun dapatdibenarkan secara hukum karena mengedepankan pada "memberikeadilan", selain itu juga dengan mendasarkan pada kaidah hukum hasilRakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2009 di Palembang, bahwakepentingan pubiik diatas kepentingan privat, hal itu dapat dibenarkan.Bahwa selain itu, mengacu dan mendasarkan pada teori keadilan,sebagaimana dikemukakan oleh Eriyantouw
YULIANUS INDRAYANA dan TERGUGAT II, secara hukumdapat dibenarkan.Bahwa teori "Keadilan Restoratif", sebagaimana dikemukakan olehEriyantouw Wahid, maknanya adalah bahwa teori keadilan yangmengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimanapemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif(Eriyantouw Wahid, Keadiian Restoratif dan Peradiian KonvensionalDalam Hukum Pidana, Penerbit Universitas Trisakti, Cetakan PertamaTahun 2009, halaman 3).Sebagaimana teiah dijelaskan, PENGGUGAT
83 — 48
mendasarkan pada kebenaran hakiki yangmenyimpang dari penerapan yang seharusnya tentang penerapan asasnebis in idem, yang telah dijelaskan sebelumnya, namun dapatdibenarkan secara hukum karena mengedepankan pada memberikeadilan, selain itu juga dengan mendasarkan pada kaidah hukum hasilRakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2009 di Palembang, bahwakepentingan publik diatas kepentingan privat, hal itu dapat dibenarkan ;Bahwa selain itu, mengacu dan mendasarkan pada teori keadilan,sebagaimana dikemukakan oleh Eriyantouw
mengacu dan mendasarkan pada teori keadilanrestoratif pengalihan beban tanggung jawab pembayaran ganti kerugianTURUT TERGUGAT, dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan Il,secara hukum dapat dibenarkan ;Bahwa teori Keadilan Restoratif, sebagaimana dikemukakan olehEriyantouw Wahid, maknanya adalah bahwa teori keadilan yangHal. 20 dari 92 Putusan Perkara No. 116/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Selmengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimanapemulihnannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif(Eriyantouw
143 — 113
Eriyantouw Wahid, SH, MH, baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, dengan alamat Universitas Trisakti, Kampus A, Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta 11440. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Penggugat XXXVIII ;39. Prof. Dr. Sofyan Syafri Harahap, MSAC, baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Program Magister Akuntansi, dengan alamat Universitas Trisakti, Kampus A, Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta 11440.
Eriyantouw Wahid, SH, MH, baik selaku pribadi maupun selakuKetua Program Magister Ilmu Hukum, dengan alamat Universitas Trisakti,Kampus A, JI. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta 11440. Selanjutnya disebutSODAQAl =a et Penggugat XXXVIII ;Prof. Dr. Sofyan Syafri Harahap, MSAC, baik selaku pribadi maupun selakuKetua Program Magister Akuntansi, dengan alamat Universitas Trisakti,Kampus A, Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta 11440.