Ditemukan 16555 data
19 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES PROJECTS OFFICE FOR SSIE DIV;
450 — 233 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, Inc., tersebut;
THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, Inc
PUTUSANNomor 306 K/Pdt.SusHKI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) dalam tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, Inc., perusahaanyang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat, yang berkedudukandi 8392 Tod Avenue, Boardman, Ohio 44512, dalam hal ini memilihkediaman hukum di Kantor Kuasanya, Yudianto Medio NatamanaSimbolon, S.H., M.Hum
K/Pdt.Sus/....Io.it Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalamperjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Ciptaan;Sejalan dengan ketentuan angka (ii) tersebut, kalimat perjanjian multilateralyang sama mengenai perlindungan Hak Cipta merujuk pada Konvensi Berneyang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentangpengesahan Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works.Dalam pasal 5 ayat (1) Konvensi Berne, Pencipta
Niagaatas pelanggaran hak cipta dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkanatau hasil perbanyakan ciptaan itu;Ketentuan Pasal 56 ayat Undang Undang Hak Cipta sebagaimana dikemukakan diatassecara jelas dan tegas memberikan hak dan perlindungan bagi Penggugat, yang telahdilanggar hak ciptanya oleh Tergugat, untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepadaPengadilan Niaga;Copyright holder has the right to file a claim on compensation to the commercial courtfor violation of copyrights and request for
a seizure for the announced creation or theresult of the creations multiplicity ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka Penggugat sebagai Penciptamaupun pemegang hak cipta atas materi ciptaan mempunyai kedudukan hukum (legalstanding) untuk mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta terhadap Tergugat;II Tergugat Bertanggung Jawab Atas Pelanggaran Hak Cipta Penggugat;A Tergugat Telah Menggunakan, Mengalih Bahasa, Memperbanyak, DanMendistribusikan Material Penggugat Dalam Buku Tergugat Tanpa
Bahwa penilaian tentang kaburnya gugatan dapat dibenarkankarena uraian gugatan tidak jelas, hak cipta mana milik Penggugat yang telah dilanggarkarena hak cipta Penggugat banyak sekali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwaputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONALLIVING, Inc., tersebut
843 — 397
THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, Inc. >< YON NOFIAR
PUTUSANNomor : 61/PDT.SUS/HAK CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa danmengadili dalam peradilan tingkat pertama perkara perdata dalam bidang HAKI, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukanTHE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, Inc., perusahaanyang didirikan berdasarkan hukum Amerika Serikat, yang beralamat di 8392 TodAvenue, Boardman, Ohio 44512.
Putusan No. 61/PDT.SUSHAK CIPTA/2013/PN.Niaga.JKT.PST.14.terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan CiptaanKetentuan Pasal 56 ayat UU Hak Cipta sebagaimana dikemukakan diatassecara jelas dan tegas memberikan hak dan perlindungan bagi Penggugat,yang telah dilanggar Hak Ciptanya oleh Tergugat, untuk mengajukangugatan ganti rugi kepada PengadilanCopyright holder has the right to file a claim on compensation to theCommercial Court for violation of Copyrights and request for a seizurefor the
tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis dengan surattertanggal 07 November 2013; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan suratsurat bukti yang telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkandengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak adaaslinya lalu diberi tanda sebagai berikut:301 Bukti P1 : Foto copy sesuai aslinya Certificate of Incorporation of InstituteFor Motivational Living Inc (Akta Pendirian Institute for
Clark dan sampai kepada Dr.Sanford G Kulkin; e Bahwa DISC adalah istilah umum mengenai tipetipe perilaku ataukepribadianmanus; e Bahwa saksi pernah membandingkan buku materi ciptaan Penggugatdengan buku ciptaan Tergugat, ternyata memang benar banyak kemiripandidalamnya dan di dalam buku Tergugat disebutkan adanya dukunganlangsung dari The Institute for Motivational Living (Penggugat) haltersebut tidak benar ; e Bahwa akibat adanya penerbitan bukubuku ciptaan Tergugat yangisinya diambil dari materi
aslinya Workbook CertifiedBehavioral Analyst; Foto copy sesuai aslinya CDROM;Foto copy dari print out Bukti daftar harga padaFoto copy dari printout Email Tergugat kepadaPenggugat mengenai hasil temuan ilmiah Tergugat yangtelah diterjemahkan kedalam software;Foto copy sesuai aslinya Terjemahan dari BahasaInggris ke bahasa Indonesia oleh penerjemah TersumpahFoto copy dari print out websitewww.qqinternational.com;Foto copy sesuai aslinya Buku Advance BehavioralAnalysis, IML, tahun 2002, Institute for
203 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES PROJECTS OFFICE FOR SSIE DIV
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES PROJECT OFFICE FOR SSIE
366 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL UVING, INC.; DIDIK MULATO DAN PT. INTI FINANCE SYNERGY ATAU INFIGY GROUP
PUTUS ANNo. 736 K/Pdt.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, INC.
No. 736 K/Pdt.Sus/2011Convention for The Protection of Literary and Artistic Works.Dalam Pasal 5 ayat (1) Konvensi Berne, pencipta dan/ataupemegang hak cipta yang berasal dari luar Negara Indonesiaharus dilindungi oleh hukum nasional, yang dalam hal initermasuk UU Hak Cipta;8.
Oleh sebab itu, permintaanganti rugi atau dasar perkiraan/asumsi kerugian tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: THE INSTITUTE FOR MOTIVATIONAL LIVING, INC.
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
TIRTA SAMUDRA CARAKA AGENT for ABEER MARINE SERVICE INDONESIA
TIRTA SAMUDRA CARAKA AGENT for ABEERMARINE SERVICE INDONESIA, berkedudukan di JalanLaksamana R.E.
Tirta Samudra Caraka Agent for Abeer Marine Services dan sudahbekeja secara terus menerus sejak bulan April 1990 sampai dikeluarkanSurat Pemberhentian Sepihak (+ 130 bulan), yang dikeluarkan oleh PT. TirtaSamudra Caraka pada tanggal 6 Oktober 1999.. Bahwa Perjanjian kerja laut tertanggal : Surat Keterangan dan PT. Tirta Samudra Caraka Agent for Abeer MarineServices Indonesia tanggal 26 Nopember 1996 tentang mulai bekerjaBENNY WAROUW, terhitung mulai tanggal 12 April 1990.
Tirta Samudra Caraka Agent for Abeer Marine Services Indonesiadimana seluruh aktifitas dan komunikasi para pekerja bertanggung jawabkepada PT. Tirta Samudra Caraka Agent for Abeer Marine ServicesIndonesia.
TirtaSamudra Caraka Agent for Abeer Marine Services Indoneisa setiap hariuntuk menyiapkan kelengkapan adminisfrasi keberangkatan ke Arab Saudiini berlangsung sampal tanggal 30 Nopember 1999 BENNY WAROUWmeninggal dunia pada saat BENNY WAROUW sedang berada di kantor PT.Tirta Samudra Caraka Agent for Abeer Marine Services Indonesia saatmengurus hakhaknya yang dilanggar oleh PT. Tirta Samudra Caraka Agentfor Abeer Marine Services Indonesia dan rencana keberangkatan ke ArabSaudi.10.
Tirta Samudra Caraka Agent for Abeer Marine ServicesHal. 3 dari 10 hal. Put.
145 — 55
PINTA ULI PANGGABEAN >< YAYASAN KASIH ANAK KANKER INDONESIA (YKAKI)atau INDONESIAN CARE FOR CANCER KIDS FOUNDATION,
., Advokatdari SAT & PARTNERS, beralamat di Kota Kasablanka,Tower A Level 38, Jalan Casablanca Raya, Kav. 88,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SATSK/1 1/2014 tanggal 20 Nopember 2014, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;LawanYAYASAN KASIH ANAK KANKER INDONESIA (YKAKI)atau INDONESIAN CARE FOR CANCER KIDS FOUNDATION,berkedudukan di Jalan Percetakan Negara IX Nomor 10A Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaTri Adhyaksa, S.H., Advokat pada ADHYAKSA & CO,beralamat di Blok
234 — 109
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA ; PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR
PEMOHON KEBERATAN ;MELAWANPERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA,ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), sebuahperkumpulan yang dibentuk berdasarkan Hukum NegaraRepublik Indonesia, beralamat di Jalan Siaga Il No. 6 F, PejatenBarat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, yang diwakili olehAnggara, S.H. Warga Negara Indonesia, bertempat tingal di JalanGalunggung No. 52, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang,dan Wahyu Wagiman, S.H.
Ajeng Gandini Kamilah, S.H. ; 6Bintang Wicaksono Ajie, S.H. ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat / PengacaraPublik/ Asisten Advokat / Asisten Pengacara Publik, yang memilihHalaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUNJKT.domisili hukum pada Kantor Institut For Criminal Justice Reform(ICJR), yang beralamat di Jalan Siaga Il No. 6 F, Pejaten Barat,Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 1 September 2015, untuk selanjutnya disebutSODAGAI ....
Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan dalam memeriksa/nempertimbangkanlegal standing Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasisebagaimana dalam Putusan KIP Nomor 058/XIVKIPPSAMA/2015tanggal 11 Mei 2015, dengan penjelasan : Pada paragraf 4.22 halaman 35 dalam putusan a quo ; Menimbang bahva berdasarkan fakta persidangan, Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Pemohon bernama Perkumpulan MasyarakatPembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for
AHU239.AH.01.06.Tahun 2011tentang Pengesahan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan PeradilanPidana dalam Bahasa Inggris /nstitute for Criminal Justice Reformdisingkat ICUR, dan kuasa Termohon Keberatantelah menunjukkan SuratKuasa, serta Fotokopi KTP.
64 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yayasan Lembaga Advokasi Konsumen Indonesia atau disingkat LAKI (Indonesian Institute For Konsumens Advocacy) ; PT Makro Indonesia
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK
Termohon:
AVICENNA FOR GOOD GOVERMENT DAN PUBLIC POLICY
145 — 119
Pemohon:
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK
Termohon:
AVICENNA FOR GOOD GOVERMENT DAN PUBLIC POLICYPEMOHON KEBERATAN/DAHULU TERMOHONINFORMASI;MELAWAN:AVICENNA FOR GOOD GOVERNMENT DAN PUBLIC POLICY berkedudukan diJalan Sunan Giri RT.11/RW. 05 Desa Karangrejo Kecamatan UjungPangkah Kabupaten Gresik.
persidangan;4 Telah membaca dan ~mempelajari berkas Perkara Nomor:157/G/KI/2021/PTUN.SBY., beserta seluruh lampirannya;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Pemohon Keberatan melalui Surat keberatannyatertanggal 13 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya Tanggal 13 Oktober 2021, telah mengajukan Keberatanterhadap Putusan komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 8/IX/KIProv.JatimPSAMA/2021 tanggal 23 September 2021 dalam sengketa antaraAVICENNA FOR
BuktiP3 : Foto copy Surat dari SekretarisAVICENNA Avicenna For Good Government and PublicPolicy tanggal 04 Maret 2021 No: 017/AV/01.III/2021 Hal:Permohonan Informasi;4 BuktiP4 : Foto copy tanda terima surattanggal 432021;5. BuktiP5 : Foto copy Surat dari Kepala DinasKomunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tanggal 10Maret 2021 Nomor: 043/257/437/87/2021 PerihalPermohonan Informasi;Putusan Perkara No. 157/G/KI/2021/PTUN.SBY. Halaman 7 dari 21 halaman6.
BuktiP6 : Foto copy Tampilan dalam websitehttp://gresikkab.go.id/ transparansi tidak tertuang informasiDaftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi danInformatika yang dimaksud oleh Avicenna For GoodGovernment and Public Policy;7. BuktiP7 : Foto copy Surat dari SekretarisAVICENNA Avicenna For Good Government and PublicPolicy tanggal 15 Maret 2021 No: 038/AV/01.III/2021 Hal:Keberatan;8.
Halaman 9 dari 21 halamanPublik apabila badan publik yang dimintakan informasinya adalan Badan PublikNegara;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon Keberatan/Dahulu TermohonInformasi adalah mengenai pengujian keberatan atas Putusan Komisi InformasiProvinsi Jawa Timur Nomor : 8/IX/KIProv.JatimPSAMA/2021, tanggal 23September 2021, dan pihakpihak yang bersengketa pada sengketa InformasiPublik tersebut, adalah Pemohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan selakuBadan Hukum Indonesia ( Avicenna For Good Goverment
29 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
HERTAULI ROSLINDA HARIANJA ; YAYASAN FONDASI HIDUP atau FOOD FOR THE HUNGRY atau YAYASAN LEMBAGA FAJAR HARAPAN,
Glugur) KomplekGraha Niaga Blok C No. 5 A, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawan:YAYASAN FONDASI HIDUP atau FOOD FOR THE HUNGRYatau YAYASAN LEMBAGA FAJAR HARAPAN, berkedudukan diJalan Ring Road/Gagak Hitam No. 7,8,9, Kota Medan, ProvinsiSumatera Utara;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat
Bertanggungjawab atasdepartemen Keuangan untuk Lembaga Yayasan Fondasi Hidup atau YayasanFajar Harapan atau Food For The Hungry, (2). Mengerjakan laporan keuanganbulanan dan tahunan untuk lembaga Yayasan Fondasi Hidup atau Yayasan FajarHarapan atau Food For The Hungry, (3).
Mengelola keuangan Yayasan FondasiHidup atau Yayasan Fajar Harapan atau Food For The Hungry termasukotorisasi pembayaran gaji staf lokal, pembelian dan pengadaan barang dansebagainya;4 Bahwa, akan tetapi Tergugat menetapkan hubungan kerjanya dengan Penggugatsebagai Pekerja tidak menetap (PKWT/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).
98 — 56
YAYASAN KASIH KANKER INDONESIA (YKAKI) ATAU INDONESIAN CARE FOR CANCER KIDS FOUNDATION >< PINTA ULI PANGGABEAN
PUTUSANNomor 01/PDT/2016/PT.DKI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara :YAYASAN KASIH ANAK KANKER INDONESIA (YKAKI) atauINDONESIAN CARE FOR CANCER KIDS FOUNDATION,Berkedudukan Jakarta, berkantor diJalan PercetakanNegara IX Nomor 10 A Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Tri Adhyaksa, S.H., Advokatpada
146 — 128
MARGO INDONESIA SERVICESTAMA, SHIPOWNERS dan GENERAL SHIPPING AGENT FOR INDONESIA MALAYSIA
MARGO INDONESIA SERVICESTAMA (SHIPOWNERS & GENERAL SHIPPINGAGENT FOR INDONESIA /MALAYSIA) yang berkedudukan ataudomisili di JI.Gading Indah Raya Kav 8 Blok C No. 1920Kelapa Gading,Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya FREDDY LSITUMORANG, S.H, M.Hdan SAMUEL HUTASOIT, S,H,M.H paraAdvokat pada kantor Hukum SITUMORANG ANDRIAN SAMUEL & Co (SAS & CO beralamat di Jalan Sumur Batu Nomor 8 Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa No: 04/MIS/X/19 tanggal 19 Oktober 2019selanjutnya akan disebut:
OFFICER 40210 1203843(ECDIS)OPERATIONAL 62004129392 CPUSE OF ECDIS TRAINING 81115 1058067PROGRAMME(BOCT)BASIC TRAINING 62004129393 CPFOR OIL AND ~~ CHEMICAL 90717 2372815TANKER CARGO OPERATIONS(AOT)ADVANCED 62004129394 CPTRAINING FOR OIL TANKER 10717 2368534CARGO OPERATIONS(GMDSSRO)OPERATOR 6200412939G CCRADIO GMDSS 10116 025887B(ANT.II)AHLI NAUTIKA 6200412939N CCTINGKAT 20215 015911B(Endrs 6200412939N CEANT.I)ENDORSEMENT ANT.II BO215 009718B(Endrs 6200412939N CEANT.IID)ENDORSEMENT ANT.III C0204
ADVANCET FAER Rp.1.860.0FIRE FIGHTING 00,G (MFA)MEDICAL FIRST AID RP.1.150.000,7 (MC) MEDICAL CARE ON Rp.1.150.0BOARD SHIP 00,g (TF) TANKER Rp.1.300.0FAMILIARIZATION 00,g (OT) OIL TANKER Rp.1.960.0SPECIALIZED TRAINING 00,PROGRAMME1 (BRM) BRIDGE Rp.1.650.0RESOURCE MANAGEMENT 00,I (SSO)SHIP SECURITY Rp.2.800.0OFFICER 00,1 (ECDIS)OPERATIONAL Rp.2.150.0USE OF ECDIS TRAINING 00,PROGRAMME1 (BOCT)BASIC TRAINING Rp.1.960.0FOR OIL AND CHEMICAL 00,TANKER CARGO OPERATIONS1 (AOT)ADVANCED Rp.1.960.0TRAINING FOR
49 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
PINTA ULI PANGGABEAN VS YAYASAN KASIH ANAK KANKER Indonesia (YKAKI) atau INDONESIAN CARE FOR CANCER KIDS FOUNDATION
Parman Kavling 28, Jakarta Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 1 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanYAYASAN KASIH ANAK KANKER Indonesia (YKAKI) atauINDONESIAN CARE FOR CANCER KIDS FOUNDATION,berkedudukan di Jalan Percetakan Negara IX Nomor 10 A,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Maya lrawati Soelistyoselaku Ketua Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI),memberi kuasa kepada: Tri Adhyaksa, S.H. dan kawan, ParaAdvokat pada Kantor Adhyaksa & Co.
142 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), 2. PERKUMPULAN INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUKTRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL), 3. PERKUMPULAN HRWG (KELOMPOK KERJA KOALISI NGO UNTUK ADVOKASI INTERNASIONALHAK ASASI MANUSIA), 4. PERKUMPULAN MASYARAKAT SETARA tersebut tidak dapat diterima;
PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUANPERADILAN PIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINALJUSTICE REFORM (ICJR), DKK vs. KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PUTUSANNomor 27 P/HUM/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam PerkaraPidana, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut,dalam perkara:1.PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUANPERADILAN PIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINALJUSTICE REFORM (ICJR) adalah Suatu perkumpulanberbadan
;Kesemuanya Advokat/Pengacara Publik dan Asisteneon Gore Advokat/Asisten Pengacara Publik, memilih domisili hukum diKantor /nstitute for Criminal Justice Reform (CJR), beralamatdi Jalan Cempaka Nomor 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,12530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2015;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;Halaman 2 dari 58 halaman.
PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR),2. PERKUMPULAN INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUKTRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL), 3. PERKUMPULAN HRWG(KELOMPOK KERJA KOALISI NGO UNTUK ADVOKASI INTERNASIONALHAK ASASI MANUSIA), 4.
230 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR) VS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI;
PUTUSANNomor 568 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA, ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR),sebuah perkumpulan yang dibentuk berdasarkan Hukum NegaraRepublik Indonesia, beralamat di Jalan Siaga Il Nomor 6 F, PejatenBarat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, yang diwakili olen Anggara,S.H., Warga Negara
;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat/Pengacara Publik/Asisten Advokat/Asisten Pengacara Publik, yang memilih domisili hukumpada Kantor Institut for Criminal Justice Reform (ICJR), yang beralamat diJalan Siaga Il Nomor 6 F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2016;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan;melawan:KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA,diwakili oleh Prof. Dr. H.
Putusan Nomor 568 K/TUN/2016Pada paragraf 4.22 halaman 35 dalam putusan a quo;Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Pemohon bernama PerkumpulanMasyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for CriminalJustice Reform (ICJR) berdasarkan Surat P1 dan telah mendapatkanpengesahan dari Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia melaluiKeputusan Nomor ...
Keberatan wajibmenyertakan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh MenteriHukum dan HAM dan telah tercatat di Berita Negara RepublikIndonesia;Bahwa dalam perkara a quo, Termohon Keberatan adalah sebuahbadan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan, sebagaimanadinyatakan dalam Anggaran Dasar Akta Notaris Nomor 55 tanggal 6Februari 2014, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU239.AH.01.06.Tahun 2011 tentang Pengesahan PerkumpulanMasyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana dalam Bahasa InggrisInstitute for
205 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE (ICJR)., 2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
PUTUSANNomor 60 P/HUM/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Permohonan Keberatan Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskansebagai berikut, dalam perkara:PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUANPERADILAN PIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINALJUSTICE REFORM (ICJR) adalah Suatu perkumpulanberbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum
ICCPRmeliputi hukuman terhadap tubuh, termasuk penyiksaanyang berlebihnan sebagai bentuk hukuman atas kejahatanatau sebagai tindakan edukatif atau disipliner,Bahwa lebih jauh, United Nation Human Rights Committeedalam Concluding Obeservation terhadap beberapanegara menegaskan penghukuman cambuk merupakanpelanggaran terhadap Pasal 7 ICCPR, antara lain: 1)Concluding Observation terhadap Sudan (UN DOC.CCPR/C/79/Add. 85) menyatakan: Flogging, amputationand stoning, which are recognized as penalties for
PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILANPIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR),2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) tersebut tidak dapatditerima;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr.
Terbanding/Terdakwa : AKIF SYAHPUTRA Bin HONRULLAH Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM LBH FOR JUSTICE RAFFLESIA FJR
92 — 33
Pembanding/Penuntut Umum : FAHMILUL AMRI, SH
Terbanding/Terdakwa : AKIF SYAHPUTRA Bin HONRULLAH Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM LBH FOR JUSTICE RAFFLESIA FJRAdvokat dan Konsultan Hukum yang berkantor diLembaga Bantuan Hukum (LBH) For Justice Raflesia (FJR), yang beralamat diHal. 1 dari 15 halaman, Pts.Perk. No. 92/Pidsus./2021/PT BGL.JI.
90 — 43
Inspire For You