Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI)LAWANPT.Tirta Sukses Perkasa

Tirta Sukses perkasa .Jabatan Serikat : Anggota Serikat Pekerja/Burun PTP FPBI PT.TirtaSukses Perkasa.Tempat Tinggal : Kp Hegarmanah RT 03/01 Desa. Cibiuk Kecamatan.Ciranjang Kabupaten. Cianjur2. Nama : Yudi Sopian.Pekerjaan : Karyawan PT.

Tirta Sukses perkasa .Jabatan Serikat : Anggota Serikat Pekerja/Burun PTP FPBI PT.TirtaSukses PerkasaTempat Tinggal : Kp Pasir Jengkol RT01/03 Desa.NanggalamekarKecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur .Dalam hal ini para penggugat menguasakan kepada GAN GAN SOLEHUDIN,SH dan FAJRIAN RAMADHAN Para Kuasa Hukum, yang kesemuanyaberkewarganegaraan Indonesia, pada Sekretariat Federasi PerjuanganBuruh Indonesia (FPBI) yang beralamat di JI.

secarabertahap dan selama proses pengangkatan tergugat tidak akan melakukanpemutusan hubungan kerja10.Bahwa tanggal 19 Mei terjadi audiensi di dinas sosial dan transmigrasikabupaten cianjur yang intinya Tergugat harus mengangkat seluruhkaryawannya menjadi Karyawan Tetap dan memperkerjakan kembali 4orang yang sudah di PHK secara sepihak11.Bahwa pada tanggal 19 juni 2015 terjadi perundingan bipartite yang intinyaTergugat akan memperkerjakan kembali Para penggugat12.Bahwa pada tanggal 22 februari 2016 PC FPBI

Para Tergugatbekerja pada bagian packing.Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 terjadi perundingan bipartit yang intinyaTergugat akan mengangkat seluruh pekerjanya menjadi PKWTT secarabertahap dan selama proses pengangkatan Tergugat tidak akan melakukanpemutusan hubungan kerja serta tanggal 19 Juni 2015 terjadi perundinganbipartit yang intinya Tergugat akan mempekerjakan kembali para Penggugat.Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 PC FPBI Cianjur mengirimkan suratbipartit untuk membahas perselisihan antara

denganNomor 001/B/PTP FPBI PT.

Labuhan BatuNomor: 001/B/PTP FPBI PT. DLI2/I/2019. Yang menyatakan MENOLAKisi Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab.

Bahriun Rambe selaku perwakilan dari SerikatPTP FPBI PT.

Daya Labuhan Indahpasal 2 ayat 2;Fotocopy Job Desk Penggugat dibagian Sterilizer;Fotocopy surat PTP FPBI PT.DLI 2 No. 002/B/PTP FPBIPT.DLI 2/II/2018 Hal Sosialisasi Serikat tanggal 26September 2018;Fotocopy Fotocopy surat PTP FPBI PT.DLI 2 No.002/B/PTP FPBI PT.DLI 2/II/2019 Hal Bipartit, daftar hadirdan notulen pertemuan;Fotocopy Surat Pimpinan Pusat FPBI No. 01/SD/PPFPBI/I/2019 Hal dispensasi waktu kerja;Fotocopy surat PTP FPBI PT.DLI 2 No. 001/B/PTP FPBIPT.DLI 2/1/2020 Hal Pemberitahuan Konferensi

Dli 2/lb/ix/2018;Bahwa pada tanggal 26 September 2018, Pengurus FPBI PT.

FPBI) PT.NARACITRA OTOWARNA yang berafiliasi denganFederasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI),dengan nomor pencatatan SP/SB oleh DisnakerKabupaten Bekasi : 01/BPTP.FPBI PT.NCO/II/20135, Bahwa PENGGUGAT adalah anggota SerikatPekerja Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT.Naracitra Otowarna.6. Bahwa pada tangal 13 juli 2017 penggugat memaluiserikat pekerja PTP. FPBI PT. NCO mengirim suratpermohonan pensiun dengan no surat 001/B/PTPNCO/VII/20177.

Bahwa legal standing Kuasa Penggugat yaitu Serikat BuruhFederasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) cacat hukumdan tidak berwenang menjadi Kuasa Penggugat olehkarena Serikat Buruh Federasi Perjuangan Buruh Indonesia(FPBI) di Perusahaan Tergugat telah tidak aktif sejak bukanOktober 2017:2.

(FPBI) yangmengajukan pengunduran diri dari Federasi PerjuanganBuruh Indonesia (FPBI) dan mengajukan pembubaranSerikat Buruh Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI)perusahaan Tergugat ke Dinas Tenaga Kerja KabupatenBekasi tertanggal 25 Oktober 2017 dan telah diterima olehDinas Tenaga Keria Kabupaten Bekasi tanggal 26 Oktober2017:Bahwa atas kosongnya kepengurusan Serikat BuruhFederasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Perusahaantergugat pertanyaannya adalah apakah Kuasa Penggugatmasih memiliki

tahu mogok keria vano diakukan FPBI adalahmoaok keria tidak sah karena tidak didahuluipemberitahuan kepada Tergugat;Bahwa saksi tahu kemudian 12 pengurus FPBI danbeberapa anggota menyatakan mengundurkan diri dariPerusahaan Tergugat secara sukarela sekitar bulanSeptember 2017:Bahwa Saksi mengetahui dan pemah melihat SuratsuratPengunduran diri mantan pengurus FPBI (vide bukti T4)Bahwa saksi tahu dan pemah melihat Surat Pernyataanmantan Pengums dan anggota FPBI tentang pengundurandiri seluruh Pengurus

secara langsung tidak lagi menjadianggota Serikat Buruh Federasi Perjuangan Buruh Indonesia(FPBI);Bahwa dengan tidak adanya lagi Pengurus dan Anggota SerikatBuruh Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) diPerusahaan Tergugat maka tidak ada lagi fungsi Serikat BuruhFederasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) sebagaimana diaturdalam UU No.21 tahun 2000;Bahwa karena sejak Oktober 2017 Serikat Buruh FederasiPerjuangan Buruh Indonesia (FPBI) sudah tidak ada lagi diPerusahaan Tergugat dan Penggugat

Asahan), dimana serikat buruh/serikat pekerja tersebutmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI)sebagai sebuah Organisasi Buruh/Pekerja Tingkat Nasional sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FPBI;Bahwa Para Penggugat merupakan Pengurus dari PTP. FPBI PT.

AIP yang masingmasing bertanggung jawab di bidang sekretaris jenderal dan koordinator bidangpendidikan dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja tersebut;Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 serikat pekerja/buruh PTP FPBI PT. AIPmengajukan permohonan perundingan bipartit kepada Tergugat untuk membahasstuktur dan skala upah untuk tahun 2015;10.11.12.13.14.15.Bahwa Para Penggugat adalah tim perunding stuktur dan skala upah dari serikatpekerja PTP FPBI PT.

AIP;Bahwa dalam Perundingan tersebut tidak ada kesepakatan antara PTP FPBI PT. AIPdan Tergugat;Bahwa akibat dari gagalnya perundingan mengenai stuktur dan skala upah, padatanggal 29 januari 2015 seluruh anggota PTP FPBI PT. AIP baik pengurus maupunyang bukan anggota melakukan mogok kerja selama hariBahwa setelah melakukan mogok kerja, pada tanggal 16 Maret 2015 Tergugatmemanggil Para Penggugat yang intinya bahwa Tergugat akan melakukan Mutasikepada Para Penggugat, ke PT.

RokanHilir, Riau dengan jarak tempuh ratarata dari lokasi tempat Para Penggugat adalahmasingmasing 5 jam dan 7 jam, bahkan harus keluar pulau dan ini merupakan jarakyang sangat jauh,Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015, Para Penggugat melalui Pimpinan Pusat FederasiPerjuangan Buruh Indonesia (PP FPBI) telah menolak Mutasi dalam surat somasitertanggal 23 Maret 2015 dengan No. Surat 012/B/PTP. FPBI PT. AIP/III/2015dengan alasan Para Penggugat adalah pengurus serikat PTP. FPBI PT.

AIP merupakan Serikat Buruh/Pekerja dengananggota lebih dari 50% + 1 dari seluruh karyawan di perusahaan seperti berdasar pasal120 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, maka PTP FPBI PT. AIP merupakanpihak yang berhak untuk merumuskan PKB dengan pihak Tergugat, tetapi serikatpekerja/buruh PTP FPBI PT. AIP tidak pernah sekalipun merumuskan PKB denganpihak Tergugat, sehingga PKB yang dimaksud Tergugat tersebut tidak berlakubagi Para Penggugat.Bahwa sebelumnya salah satu buruh/pekerja PT.

) PT.AGRINDO INDAH PERSADA yang berafiliasi dengan Federasi PerjuanganBuruh Indonesia (FPBI), dengan nomor pencatatan SP/SB oleh dinas tenaganomor: 4050/IIIDTK/IX/2014,kerja kab.asahan dengan tertanggal 01september 2014.13.Bahwa Penggugat adalah anggota serikat pekerja/ouruh Pimpinan TingkatPerusahaan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT.AGRINDO INDAHPERSADA PTP FPBI PT.

Hal ini dibuktikan Indra Amindo Sinurattidak terdaftar di Pengurus Unit Kerja Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PTAgrindo Indah Persada (terlampir Surat PUK Federasi Perjuangan BuruhIndonesia (PUK FPBI) PT. Agrindo Indah Persada Nomor01/B/PTP.FPBI.PT.AIP/VII/2014 tanggal 9 Juli 2014 perihal Pemberitahuan danPermohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Buruh yang mana sebagaikelengkapannya dilampirkan Struktur dan nama pengurus PTP. FPBI PT.

AIP,Daftar hadir konfrensi pembentukan serikat buruh dan surat pernyataanbergabung dengan FPBI); Sesuai dengan Pasal 87 UU No 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial Serikat Pekerja atau Serikat Buruh danOrganisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk beracaradi Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya, dengandemikian PTP FPBI tidak berhak mengajukan gugatan atas nama Penggugat.Dan sebaliknya Penggugat tidak boleh memberikan kuasa ke PTP FPBI

PTP FPBI;Bahwa Penggugat sebelumnya menyatakan bukan sebagai anggota serikatburuh/serikat pekerja yang bernama Pimpinan Tingkat Perusahaan FederasiPerjuangan Buruh Indonesia dan sepengetahuan Tergugat, Penggugat bukansebagai anggota serikat pekerja FPBI PT.

BuktiT1: Foto copy Surat PUK FPBI PT.AIP No.01/B/ PTP.FPBI.PT.AIP/VII/2014 beserta lampiran Struktur dan nama pengurus/keanggotaan PTP.FPBI PT.AIP;Halaman 21Putusan Nomor 94/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdn10. Bukti T10:. BuktiT2:Bukti T3 :.

Tingkat Nasional sesuai AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga FPBI;5.

FPBI PT AIP yangmasingmasing bertanggung jawab di bidang sekretaris jenderal dankoordinator bidang pendidikan dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja tersebut;Halaman 3 dari 17 hal. Put.

Nomor 330 kK/Padt.SusPHI/201610.11.12.13.14.Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 serikat pekerja/ouruh PTP FPBI PTAIP mengajukan permohonan perundingan bipartit kepada Tergugat untukmembahas stuktur dan skala upah untuk tahun 2015;Bahwa Para Penggugat adalah tim perunding stuktur dan skala upah dariserikat pekerja PTP FPBI PT AIP;Bahwa dalam perundingan tersebut tidak ada kesepakatan antara PTPFPBI PT AIP dan Tergugat;Bahwa akibat dari gagalnya perundingan mengenai stuktur dan skala upah,pada tanggal

Rokan Hilir, Riau dengan jarak tempuh ratarata dari lokasitempat Para Penggugat adalah masingmasing 5 jam dan 7 jam, bahkanharus keluar pulau dan ini merupakan jarak yang sangat jauh;Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015, Para Penggugat melalui PimpinanPusat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (PP FPBI) telah menolakMutasi dalam surat somasi tertanggal 23 Maret 2015 dengan Nomor Surat012/B/PTP. FPBI PT AIP/III/2015 dengan alasan Para Penggugat adalahpengurus serikat PTP.

Marriot yang beralamat diJalan Putri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara dan meminta bertemu padatanggal 9 April 2015;Bahwa tanggal 9 April 2015, Para Penggugat yang diwakili oleh PengurusPusat FPBI dan Pengurus Cabang FPBI Medan bertemu dengan pimpinanWilmar Grup wilayah Sumatra Utara, yang intinya dalam pertemuantersebut bahwa Wilmar Grup tidak pernah meminta kepada Tergugat untukmelakukan mutasi kepada Para Penggugat;Bahwa setelah kembali dari Kantor Cabang Medan Wilmar Group danhendak kembali pulang

Ardiansah, kesemuanya adalah PengurusFederasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), yangberalamat di Jalan Raya Fatahillah Rt.002 Rw.04 No.24 Kp.Pengkolan, Desa Kalijaya Cikarang Barat, KabupatenBekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30September 2014, untuk selanjutnya disebutPenggugat ;LawanPT.

selaku Kuasa Hukum Penggugat tidak berwenang mewakiliPenggugat .Bahwa Pimpinan Pusat FPBI tidak berwenang mewakili Penggugat karena penerimakuasa yaitu Pimpinan Pusat FPBI, baru ada di Perusahaan sejak tahun 2014 tepatnya padatanggal 21 Pebruari 2014 sedangkan perselisihan ini sudah adam sejak tahun 2013, olehkarena itu penerima kuasa belum sah untuk mewakili Penggugat, selaku penerima kuasadalam mewakili Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung.DALAM PROVISI1 Bahwa

Oriental ElectronicsJabodetabek yang berubah nama menjadi PTP FPBI PT. Oriental Electronics Indonesia,dan Penggugat sebelum serta sesudah kejadian demo dan sweping tersebut adalahsebagai anggota serikat PTP FPBI PT.

selaku Kuasa Hukum Penggugat tidak berwenang mewakiliPenggugat karena FPBI baru ada di perusahaan sejak tahun 2014 tepatnya tanggal 21Februari 2014 sedangkan perselisihan sudah ada sejak tahun 2013 oleh karena itu penerimakuasa belum sah untuk mewakili Penggugat ;Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat mendalilkan bahwa Pimpinanpusat FPBI berwenang mewakili Penggugat dengan dasar :.

Keterangan dari Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi Nomor 560/2327/HISyaker/VIII/2014 yang ditujukan kepadaKetua Umum PP FPBI yang beralamat di Jalan Fatahilah RT 02/04 No 24 KampungPengkolan Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tentangditerimanya Perubahan nama Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pimpinan PusatFederasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (PP FPBJ) menjadi Pimpinan Pusat FederasiPerjuangan Buruh Indonesia (PP FPBI) , sesuai Surat Tanda Bukti Pencatatan PP FPBJNomor

(PTP FPBI) PT Edico Utama yang berafiliasi dengan FederasiPerjuangan Buruh Indonesia (FPBI), dengan nomor pencatatan SP/SBoleh Sudinakertrans Jakarta Timur 823/IV/P/VIII/2014 tertanggal 19Agustus 2014;Bahwa Para Penggugat adalah anggota dan pengurus Serikat Pekerja/Buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan BuruhIndonesia (PTP FPBI) PT Edico Utama;Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Para Penggugat melayangkansurat sosialisasi keberadaan Serikat Pekerja/Buruh dengan Nomor Surat002/B/PTP

FederasiPeijuangan Buruh Indonesia (PTP FPBI) PT Edico Utama melayangkansurat pelaporan terkait tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, kepada Sudinakertrans JakartaTimur dengan Nomor Surat 06/B/PTP FPBI PT.EU/IX/2014;Bahwa pada tanggal 10 September, Para Penggugat melaksanakanperundingan bipartit yang ke2 (dua), tetapi dalam perundingan tersebuttidak terjadi kesepakatan (deadlock);Bahwa pada tanggal 18 September 2014, Para Penggugat melaluiSerikat Pekerja/Buruh

(PTP FPBI) PT Edico Utama menghadiripanggilan klarifikasi/penawaran dari Sudinakertrans Jakarta Timur;Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, Para Penggugat didampingi SerikatPekerja/Buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi PeijuanganBuruh Indonesia (PTP FPBI) PT Edico Utama melaksanakanperundingan tripartitfmed/asOpertama di Sudinakertrans Jakarta Timur.Akan tetapi dalam perundingan tersebut tidak teijadi kesepakatan(deadlock);Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014, Para Penggugat didampingiSerikat Pekerja

/Buruh Pimpinan Tingkat Perusahaan FederasiPeijuangan Buruh Indonesia (PTP FPBI) PT Edico Utama melaksanakanperundingan tripartit (mediasi) yang ke2 (dua) di Sudinakertrans JakartaTimur.

Bahwa Perlu Tergugat tambahkan Para Penggugat yang dalam hal inidiwakili oieh Pengurus SP/SB PTP FPBI yang mana SP/SB PTP FPBI barudidaftarkan atau tercatat di Sudinakertrans Jakarta tertanggal 19 Agustus2014, Nomor 823/IV/P/VII 1/2014, tetapi sampai dengan diajukannyagugatan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Para Penggugat tidak pemah menyerahkan AD/ART dandatadata lengkap susunan pengurus/anggota SP/SB PTP FPBI, karenayang nota bene Para Penggugat telah

(FPBI).

Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT bukan anggota PTP FPBI,maka FPBI tidak berwenang menjadi kuasa hukum yang mewakiliPARA PENGGUAT. Oleh karena PTP FPBI tidak berwenang mewakiliPARA PENGGUGAT dalam perkara aquo, maka sudah sudahsepantasnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).2.

Tapi faktanya soal PKWTadalah soai hubungan kerja individual bukan hubungan kerjasama antarapengusaha dengan SP/SB (in casu PTP FPBJ/ PTP FPBI).

Dalam perkara aquo, jika diperiksa dalam eksepsiTERGUGAT jelas sekali bahwa PARA PENGGUGAT bukan anggota FPBJ/FPBI, jika pun bisa dibuktikan PARA PENGGUGAT anggota FPBJ/FPBI, tidakjelas siapa saja di antara 35 orang PENGGUGAT yang menjadi anggota FPBJ/FPBI? Faktanya PARA 41PENGGUGAT tidak pernah memberikan kuasa khusus dalam prosesbipartit dan mediasi. Padahal surat kuasa khusus dalam bipartit danmediasi adalah wajib diberikan oleh yang ingin diwakiii/in casu PARAPENGGUGAT (vide Pasal 123 HIR).

Alamat yang adapada perjanjian kerja adalah sesuai dengan alamat tempat tinggal 4 (empat) orangPenggugat tersebut hingga saat ini ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan memberipertimbangan hukum sebagai berikut :Terhadap eksepsi angka 1 :113Menimbang, bahwa didalam berkas perkara ini, Surat Kuasa Khusus yangdiberikan Para Penggugat kepada kuasanya FPBI telah dilampiri dengan KartuTanda Anggota (KTA) FPBI, Susunan Kepengurusan FPBI, serta Bukti PencatatanFPBJ dan surat pemberitahuan

Buruh Indonesia yangberalamat di JL.Raya Fatahillah No.24 Kp.Pengkolan Rt.02/04 Desa KalijayaKec.Cikarang Barat Kab.Bekasi ;Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensimelalui SP/SB PTP FPBI PT.

BAMATEX telah mengirimkan surat undangan bibartit yangpertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai permasalahan hakstatus kerja dengan Nomor surat 02/B/ PTP FPBI PT.

/B/ PTP FPBI PT. BAMATEX /V/ 2016, untuktanggal 3 Juni 2016 ;Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak maumenemui Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan menolak melakukanperundingan bipartite. ;Bahwa pada tanggal 11 Juni 2016 Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensimelalui SP/SB PTP FPBI PT.

BAMATEX telah mengirimkan surat permintaan bipartityang kedua kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai permasalahanhak status kerja dengan Nomor surat : 03/B/ PTP FPBI PT. BAMATEX /VI/ 2016 untuktanggal 13 Juni 2016 ;Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensimelalui serikat pekerja PTP FPBI. PIT BAMATEX kembali melakukan perundinganbipartit dengan pihak perusahaan PT.

PT BAMATEX PRIMA TEKTILE menjawabanjuran mediator Dinas Tenaga Keija Kab Pekalongan melalui surat dengan Nomor surat:04/B/PTP FPBI PT.

Oriental Electronics Indonesia telah berubahmenjadi PTP FPBI PT.

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial,Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasahukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.Bahwa sebagaimana serikat pekerja yang berasal dari luar perusahaan sudah pastimempunyai AD/ART, oleh sebab itu perlu dipertegas, Apakah PTP FPBJ/ PP FPBJatau PTP FPBI/PP FPBI, yang mewakili Para Penggugat ?

Bahwa oleh karena itu PP FPBJ sudah tidak berwenang lagi mewakili Para Penggugatsebagaimana surat dari PTP FPBI tanggal 27 Januari 2014 Nomor 155/B/FPBI/I/2014(perubahan nama menjadi PTP FPBI) sebagaimana Tanda Bukti Pencatatan yangditerima Tergugat, menyebabkan gugatan tidak dapat diterima oleh karena kuasa hukumPara Penggugat sudah tidak berwenang .Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas.Bahwa tentang bentuk Surat Gugatan dalam HIR maupun RBG, ataupun peraturanhukum keperdataan lainnya, tidaklah

FPBI. PT. OEI) yang sebelumnya bernama Pimpinan TingkatPerusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT. Oriental Electronic Indonesia(PTP. FPBI. PT.

FPBI. PT. OEI)yang sebelumnya bernama Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan BuruhJabodetabek PT. Oriental Electronic Indonesia (PTP. FPBI. PT.

Bekasi dengan nomor 012/Eks/PTP FPBI PT.

MADUSARI NUSAPERDANA yang disingkat menjadiPTP FPBI PT. MADUSARI NUSAPERDANA yang tergabung dalamFEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA (FPBI) yang beralamatdi JI. Raya Fatahilah No. 24 Kp. Pengkolan Rt/Rw 02/04 Desa. KalijayaKec.

Dan Para TergugatKonpensi/Para Penggugat Rekonpensi yang dalam hal ini diwakili olehserikat pekerja PIP FPBI PT.

presentasi penjualan perusahaanselama satu tahun kepada serikat pekerja PTP FPBI PT.

Bekasi mengeluarkan anjuran dengan nomor 567/979/HISYAKER/1/2015.23.Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 Para Tergugat /Para PenggugatRekonpensi yang di wakili oleh Serikat Pekeda PTP FPBI PT. MadusariNusaperdana mengirimkan surat jawaban anjuran dari Dinas TenagaKerja Kab. Bekasi dengan nomor 012/Eks/PTP FPBI PT.

Astra International Daihatsu Pre DeliveryCenter disingkat PTP FPBI PT.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, Para Penggugat mengirimkanSurat Undangan Perundingan Bipartit Ke2 (dua) nomor006/B/PTP/FPBI/PT.AIDPDC/I/2017 kepada Tergugat , nomorHalaman 18 dari 96 Putusan Nomor 225/Padt.SusPHI/2018PN Jkt.Pst17.18.19.20.006/B/PT P/FPBI/PT.AIDPDC/I/2017 kepada Tergugat Ill dan nomor006/B/PTP/FPBI/PT .AIDPDC/I/2017 kepada T ergugat IV;D.

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017, Para Penggugat mengirimkanSurat Undangan Perundingan' Bipartit Ke3 (tiga) nomor007/B/PT P/FPBI/PT.AIDPDC/I/2017 kepada Tergugat I, nomor007/B/PTP/FPBI/PT.AIDPDC/I/2017 kepada Tergugat Ill dan nomor007/B/PTP/FPBI/PT AIDPDC/I/2017 kepada T ergugat IV;F.

Astra International Tok Daihatsu Pre Delivery Center atau yangdisingkat PTP FPBI PT.

; Foto copy Surat Perundingan Bipartit Nomor 014/ B/ PTP/FPBI/ PT.AIDPDC/ Ill/ 2017 tertanggal 20 Maret 2017yang ditujukan kepada Tergugat Ill; Foto copy Surat Perundingan Bipartit Nomor 013/ B/ PTP/FPBI/ PT.AIDPDC/ Ill/ 2017 tertanggal 20 Maret 2017yang ditujukan kepada Tergugat IV; Foto copy Surat Perundingan Bipartit Nomor 017/ B/ PTP/FPBI/ PT.AIDPDC/ Ill/ 2017 tertanggal 27 Maret 2017yang ditujukan kepada Tergugat ; Foto copy Surat Perundingan Bipartit Nomor 018/ B/ PTP/FPBI/ PT.AIDPDC/ Ill/

Midi Utama Indonesia untukselanjutnya disebut PTP FPBI PT MU.10.Bahwa awal bulan Juli 2020 PENGGUGAT dipanggil oleh TERGUGATuntuk memberitahukan perihal penempatan kerja selama 3 bulan diSibolga, Padang Sidimpuan, Nias sebagai Inventory Control untukmelakukan audit toko.11.Bahwa PENGGUGAT bersedia menjalankan mutasi kerja denganmengajukan permohonan perihal fasilitas yang diberikan olehTERGUGAT selama 3 bulan.Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 411/Pdt.

SusPHI/2020/PNMdn12.13.14.15.16.i18.19,20.Bahwa TERGUGAT hanya memfasiliasi tunjangan transportasi sebesarRp 300,/KM sudah termasuk Biaya Service Kendaraan (KendaraanPribadi) dan tempat tinggal yaitu di dalam Gudang Toko.Bahwa PENGGUGAT melalui Serikat Pekerja PTP FPBI PT Midi UtamaIndonesia Tok mengajukan Perundingan Bipartit melalui surat No:006/B/PTP FPBI PTMU/VII/2020tertanggal 24 Juli 2020.Bahwa Bipartit tanggal 28 Juli 2020 Perihal Dinas ke luar kota selama 3(tiga) bulan di Sibolga, Padang

SK Mutasi ke Toko Bakaran Batu Lubuk Pakamdengan jabatanAssistant Chief Of Store tanpa ada pemberitahuan melalui internal memoterlebin dahulu satu bulan pelaksanaan mutasi.Bahwa PENGGUGAT melalui Serikat Pekerja PTP FPBI PT MUmengajukan permohonan sidang mediasi pada Dinas Tenaga Kerja KotaMedan melalui surat No: 007/B/PTP FPBI PTMU/VII/2020.Bahwa pada Sidang Mediasi keIIl pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medantanggal 14 Agustus 2020, TERGUGATkembali menyodorkan SK Mutasikepada PENGGUGAT yang tidak sesuai

Fotocopy Surat Permohonan Biparti, No.006/B/PTP FPBI PT. MU/VII/2020,tertanggal 24 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda buktiT7;8. Fotocopy Risalah Perundingan Bipartit, tertanggal 28 Juli 2020, selanjutnyadiberi tanda buktiT8;9. Fotocopy Surat Undangan Perundingan Tripartit, No.567/1750, tertanggal 4Agustus 2020, dan No.567/1785, tertanggal 10 Agustus 2020 dari DinasKetenagakerjaan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda buktiT9;10.

Fotocopy Surat Permohonan Bipartit, No.014/B/PTP FPBI PT MU/IX/2020,tertanggal 5 September 2020, selanjutnya diberi tanda buktiT12;13.

Harapan Baru RT 002 RW 013 Desa Cikarang KotaKecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi JawaBarat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jakaria; Ardiansah,Dwi Eksan Fauzi; Jajat Sudrajat dan Herman Susanto adalahPengurus Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), yangberkedudukan di JI. Raya Mawar Merah Blok 33 No. 18, Kel.Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2021,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;LawanPT.

Taewon Indonesia (departemen Advokasi PTP FPBI PT. TaewonIndonesia) yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Indonesiayang beralamat di JIn. Mawar Merah Raya Blok.33 No. 18 Kelurahan PondokKopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Prov.

Bag.10.11.12.13.14.Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 Penggugat melalui Pengurus SerikatPekerja/Serikat Buruh PTP FPBI PT Taewon Indonesia melayangkan suratpenolakan mutasi dan surat permohonan perundingan bipartit tertanggal 15Mei 2020, namun Tergugat yang diwakili oleh HRD menolak surat tersebutdengan alasan tidak ada pembahasan lagi mengenai keputusan mutasi yangdikeluarkan oleh Tergugat untuk Penggugat;Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 Penggugat melalui pengurus serikatpekerja/serikat buruh PTP FPBI

PT Taewon Indonesia, yangmana Tergugat menolak adanya perundingan tersebut.Bahwa tidak adanya etikat baik dari Tergugat untuk menerima permohonanBipartit yang diajukan Penggugat melalui pengurus serikat pekerja/serikatburuh PTP FPBI PT Taewon Indonesia, maka pada tanggal 11 Juni 2020Penggugat melalui pengurus serikat pekerja/serikat buruh PTP FPBI PTTaewon Indonesia melayangkan surat permohonan fasilitas bipartite kepadaDinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi;Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Tergugat

Penolakan perintah pemindahan atau mutasi tersebut dapat dikenakansanksi hukuman sekurangkurangnya dalam bentuk Surat Peringatan;5) Bahwa Pengugat sejak tanggal 14 Mei 2020 setelah diberikannya SuratPeringatan (SP1) oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah masuk kerjadan tidak melakukan kewajibannya sampai di Putus Hubungan Kerja(PHK) oleh Tergugat;6) Bahwa Penggugat pada tanggal 16 Mei 2020 melalui Pengurus SerikatPekerja/Serikat Buruh PTP FPBI PT.

PENGURUS PIMPINAN CABANG FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA (FPBI) KOTA BATAM YANG DIWAKILI OLEH PARA PENGURUS PIMPINAN CABANG FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA (FPBI) KOTA BATAM., V. PENGURUS PIMPINAN TINGKAT PERUSAHAAN FEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA PT. JOVAN TECHNOLOGIES VS I. BADAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURAN INDONESIA (BPC PHRI)., II. PERKUMPULAN GALANGAN KAPAL DAN LEPAS PANTAI BATAM., III. DEWAN PENGURUS DAERAH REALESTAT INDONESIA (REI) KHUSUS BATAM., IV.

PENGURUS PIMPINAN CABANG FEDERASIPERJUANGAN BURUH INDONESIA (FPBI) KOTABATAM, yang diwakili oleh Masmur Siahaan, S.H.

,jabatan Ketua Cabang Federasi Perjuangan BuruhIndonesia (FPBI) Kota Batam;PENGURUS PIMPINAN TINGKAT PERUSAHAANFEDERASI PERJUANGAN BURUH INDONESIA PTJOVAN TECHNOLOGIES, yang diwakili olen Hesti BRSinaga, jabatan Ketua Perusahaan Federasi PerjuanganBuruh Indonesia PT Jovan Technologies;Pemohon Kasasi l, Il, Para Pemohon Kasasi Ill, PemohonKasasi IV, V;LawanHalaman 2 dari 9 halaman.

DEWANPENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DANELEKTRIKELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA(DPC F LOMENIK SBSI) KOTA BATAM, Pemohon Kasasi IV.PENGURUS PIMPINAN CABANG FEDERASI PERJUANGAN BURUHINDONESIA (FPBI) KOTA BATAM, Pemohon Kasasi V. PENGURUSPIMPINAN TINGKAT PERUSAHAAN FEDERASI PERJUANGANBURUH INDONESIA PT JOVAN TECHNOLOGIES tidak diterima;Halaman 7 dari 9 halaman.

Tunjangan lainlain : Rp. 250.000,Bahwa PENGGUGAT adalah ketua Serikat Pekerja/Buruh PTP FPBI PT. Tri ciptaplatindo ;Bahwa pada tanggal 1 September 2016 Penggugat yang diwakili oleh pengurusserikat pekerja PTP. FPBI PT. TRI CIPTA PLATINDO mengirim surat penolakanPHK kepada Tergugat. Setelah itu dilaksanakan perundingan bipartite terkaitpemutusan hubungan kerja Penggugat.

Bahwa pada tanggal 26 September 2016 Penggugat yang diwakili oleh pengurusserikat pekeria PTP FPBI PT. TRI CIPTA PLATINDO mengajukan suratpermohonan pencatatan perselisihan hubungan induatrial kepada Dinas TenagaKerja Kab.

dan pertemuan pundilanjutkan pada tanggal 09 November 2016 ;13.Bahwa pada tanggal 09 November 2016 Penggugat yang diwakili olen pengurusserikat pekeria PTP FPBI PT TRI CIPTA PLATINDO dan Tergugat hadirmemenuhi agenda yang sudah di sepakati sebelumnya, akan tetapi tetapi tidakmenemukan titik temu pertemuan pun kembali dilanjutkan pada hari Selasa 22November 2016 ;14.Bahwa pada tanggal 22 November 2016 Penggugat yang diwakili olen pengurusserikat pekera PTP FPBI PT TRI CIPTA PLATINDO dan Tergugat

TRI CIPTA PLATINDO) adalah perusahaan yangbergerak di bidang jasa plating;3.2 Bahwa Penggugat adalah mantan Pekerja Tergugat dan mantan ketuaSerikat Pekerja/Buruh PTP FPBI PT. TRI CIPTA PLATINDO dengan upahterakhir diterima adalah; Gaji pokok : Rp.2.925.000, Tunjangan jabatan(tetap) :Rp. 100.000, Tunjangan lainlain(tdak tetap) :Rp. 250.000,TOTAL : Rp.3.275.000,4.

Tri Cipta Platindo Dept.Humas) kepada bendahara FPBI Cabang Bekasi;Surat pemutusan hubungan kerja Nomor001/SK/PGA/TCP/VIII2016 tertanggal 31 Agustus 2016dari Tergugat kepada Penggugat;Risalah Perundingan Bipartit tanggal 01 September2016;Surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten BekasiNomor 567/70/HISyaker//2017 tanggal 16 Januari 2017;Peraturan perusahaan PT.

Dalim FidetaKornesia Cianjur terjadi perdebatan mengenai pendirian SerikatPekerja di tempat Tergugat, dan dalam perbedaan tersebut Tergugatmenyatakan akan mem PHK bagi siapa saja yang mendirikandan menjalankan Serikat Pekeria di tempat Tergugat ;16.Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Para Penggugat (PengurusSerikat FTP FPBI PT. Dalim Fideta Kornesia) mengirimkan suratsosialisasi kepada Tergugat mengenai adanya Serikat Pekerja/Buruhdi PT.

Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 7 butir angka 16 yangmenyatakan Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Para Penggugat( Pengurus Serikat Pekerja PTP FPBI .PT. Dalim Fideta Kornesia)mengirim surat sosialisasi kepada Tergugat mengenai adanya SerikatPTP FPBI PT.

Fotocopi tanda terima surat sosialisasi pemberitahuan serikat pekerjaPTP FPBI PT.

Para penggugat PengurusSerikat Pekerja PTP FPBI di PHK oleh Tergugat dikarenakan memintaagar seluruh karyawan PT.

Serikat Pekerja PTP FPBI PT. Dalim Fideta Kornesia belummendapat nomor pencatatan artinya belum sah. Tergugat belum meresponkeinginan para Penggugat yang bertindak secara pribadi karena ketika itubelum memiliki legalitas/mendapat nomor pencatatan.

., Pengurus Pusat Federasi Perjuangan BuruhIndonesia (FPBI), berkantor di Jalan Raya Fatahillah, RT. 02/04Nomor 24, Kampung Pengkolan, Desa Kali Jaya, CikarangBarat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 Desember 2016;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukangugatan terhadap Pemohon Kasasi

Umbul Rejeki yang disingkat menjadi PTP FPBI PT. UmbulRejeki yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Indonesiayang beralamat di Jalan Raya Fatahillah Nomor 24, KampungPengkolan, RT. 02/04, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat,Kabupaten Bekasi;Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Para Penggugat yang diwakilioleh Serikat Pekerja PTP FPBI PT. Umbul Rejeki melakukanperundingan bipartit dengan Tergugat untuk membahas statusHalaman 10 dari 24 hal.Put.

Nomor 222 K/Pdt.SusPHI/201715.16.17.18.19.20.21.22.23.hubungan kerja di tempat Tergugat, namun di dalam perundingantersebut intinya tidak menemui kesepakatan (deadlock);Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014, Para Penggugat yang diwakilioleh Serikat Pekerja PTP FPBI PT.

Umbul Rejeki melakukanperundingan bripartit yang ke Il dengan Tergugat untuk membahasstatus hubungan kerja di tempat Tergugat, namun di dalamperundingan tersebut yang intinya tidak menemui kesepakatan(deadlock);Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014, Para Penggugat yang diwakilioleh Serikat Pekerja PTP FPBI PT.

Umbul Rejeki;Bahwa pada tanggal 24 November 2014, pihak Para Penggugatmelalui Serikat pekerja PTP FPBI PT.

Nomor 674 k/Pdt.SusPHI/201616.17.18.19.20.21.22.23.Bahwa selama bekerja di tempat Tergugat, Penggugat tidak diikutsertakanpada program BPJS dengan demikian seluruh biaya persalinan dibebankanoleh Tergugat kepada Penggugat;Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 telah terbentuk serikat pekerja ditempat Tergugat yang bernama Pimpinan Tingkat Perusahaan FederasiPerjuangan Buruh Indonesia PT Dalim Fideta Kornesia yang disingkatmenjadi FTP FPBI PF DFK;Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Penggugat bergabung

denganserikat pekerja FTP FPBI PT DFK dan menjabat sebagai Koord.

FPBI PT DFK mempertanyakan mengenai upah selama cuti hamil danmelahirkan serta upah selama menunggu.

Dan Tergugat akan membayarupah selama cuti hamil dan melahirkan serta upah selama menunggu padasaat Penggugat mulai bekerja lagi;Bahwa dikarenakan tidak ada kejelasan mengenai status Penggugat padatanggal 6 Januari 2015 Penggugat melalui serikat pekerja PTP FPBI PTDFK mengirimkan surat permohonan perundingan bipartit dengan Tergugatuntuk membahas status kerja dan upah selama cuti hamil dan melahirkanserta upah selama menunggu proses bekerja;Bahwa pada bulan Januari 2015 Penggugat yang diwakili oleh

serikatpekerja melakukan perundingan bipartit untuk membahas status kerja danupah selama cuti hamil dan melahirkan serta upah selama menungguproses bekerja dan dalam perundingan tersebut kedua belah pihak sepakatakan dilanjutkan ke mediasi;Bahwa pada tanggal 13 Januari 2015 serikat pekerja PTP FPBI PT DFKmengirimkan surat permohonan mediasi ke Dinas Sosial Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Cianjur untuk membahas status kerja dan upahHalaman 5 dari 18 hal.