• lahir di Waingapu, 31 Januari 2014, dan JESELIN GABRIELA DWI PUTRY YAN anak perempuan, lahir di Waingapu, 14 Januari 2020 adalah anak yang sah dari Para Pemohon menurut hukum;

• Menyatakan sah penambahan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-22102014-0015, atas nama STIVEN NAFTALI RICHARDO YAN tertanggal 22 Oktober 2014) dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-22102014-0014, atas nama JENNIFER LIANISTY RAMBU YAN tertanggal 22 Oktober 2014 serta perubahan frasa

  dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-18052020-0031, atas nama JESELIN GABRIELA DWIPUTRI YAN tertanggal 19 Mei 2020 untuk menghilangkan frasa yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana kesemuanya dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur atau untuk mengganti Kutipan Akta Kelahiran Ketiga anak Para Pemohon;

• Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan Ini Kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan

• M E N G A D I L I

  • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----------------------
  • Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 09/Pid.Sus/2014/PN.Trk tanggal 11 Februari 2014 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana yang dijatuhkan, frasa

  kalimat menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan diganti dengan frasa kalimat memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan, dan frasa kalimat memerintahkan agar barang bukti berupa diganti dengan frasa kalimat menetapkan supaya barang bukti berupa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut

- Menyatakan terdakwa ASWIN ALIAS WIWIN BIN SUTRISNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut

Negeri TarakanNomor : 09/Pid.Sus/2014/PN.Trk tanggal 11 Februari 2014 Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwaTerdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebutdiambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindakpidana, lamanya pidana yang dijatuhkan, frasa

kalimat menyatakan agar terdakwatetap ditahan, dan frasa kalimat memerintahkan agar barang bukti berupa, akan dipertimbangkan sebagai berikut;11Menimbang, bahwa kualifikasi putusan Hakim tingkat pertama menurutPengadilan Tinggi kurang tepat oleh karenanya diperbaiki sebagaimana tersebutdalam amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku pernahmengkonsumsi shabushabu sebelum terjadinya perkara ini dan ketika Terdakwabersamasama Rahmat dan Wawan di kamar kos Refli ditawari

generasi mudadan meresahkan masyarakat; Menimbang, bahwa sehubungan dengan status penahanan Terdakwadalam amar putusannya Hakim tingkat pertama menetapkan agar terdakwa tetapditahan; Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 242 KUHAP jika dalampemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, makaPengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetapditahan atau dibebaskan; Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 242KUHAP tersebut maka frasa

dalam amar putusan dibawah ini;12Menimbang, bahwa sehubungan dengan barang bukti dalam amarputusannya Hakim tingkat pertama memerintahkan barang bukti berupa :Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAPdalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutanhukuman, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali;Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 194ayat (1) KUHAP tersebut maka frasa

kalimatmemerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan, dan frasakalimatmemerintahkan agar barang bukti berupa diganti dengan frasa kalimatmenetapkan supaya barang bukti berupa, sehingga amar selengkapnya sebagaiberikut :1.

• B.31-GS/KC-XII/MKR/09/2023, tanggal 13 September 2023, Hakim tidak menemukan adanya frasa yang secara tegas menyebutkan Pihak Prinsipal Pselaku Pemberi Kuasa, memberi, menyerahkan atau menunjuk Muhammad Irfan Wahid sebagai Penerima Kuasa;

  Menimbang, bahwa perlunya ada frasa memberi, menyerahkan atau menunjuk karena frasa tersebut secara hukum menjadi penanda bahwa prinsipal telah secara tegas menunjuk seseorang tersebut sebagai Kuasa yang akan mendampingi

  atau mewakilinya dalam suatu urusan tertentu, dengan demikian ketiadaan frasa memberi, menyerahkan atau menunjuk dalam surat kuasa maka dengan demikian surat kuasa tersebut mengandung cacat hukum karenanya harus dianggap tidak sah dan tidak dapat diterima.

• Menyatakan Internal Memo yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 411/IM/MAP/PCC/XI/2017 sepanjang frasa pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada pasal 161 ayat (3) adalah batal demi hukum;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut :- Uang pesangon : Rp.

  Namun tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang tataurutan penomoran surat kuasa.Menimbang, bahwa berdasakan ketentuan pasal 1795 KUH Perdatadisebutkan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanyamengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputisegala kepentingan pemberi kuasa;Menimbang, bahwa dalam bantahan dalil Penggugat dalam Repliknyamenanggapi bahwa frasa,,,,,,dst, merupakan hal yang baku didalam suratkuasa khusus yang kemungkinan akan dilakukan

  Penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa dalil Penggugat meminta Tergugat untukmelakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat adalah merujukpasal 164 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :19/PUUIX/2011, yangisinya antara lain menyatakan bahwa pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa

  Menyatakan Internal Memo yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor:411/IM/MAP/PCC/XV/2017 sepanjang frasa pemutusan hubungan kerjayang didasarkan pada pasal 161 ayat (3) adalah batal demi hukum;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uangkompensasi pemutusan hubungan kerja dengan rincian sebagai berikut : Uang pesangon : Rp.

• M E N E T A P K A N :

  1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;
  3. Menyatakan bahwa 1 (satu) orang anak yang Bernama Matheus Horung Laki Djua anak Laki-laki, lahir di Denpasar, 2 Januari 2016 adalah anak yang sah dari Para Pemohon menurut hukum;
  4. Menyatakan sah perubahan pada frasa belum tercatat menjadi tercatat dalam Kutipan

• Seandainya tidak ada frasa a quo, pastitidak menimbulkan persoalan karena tidak ada rincian bahanpakan yang dimuat dalam daftar lampiran tersebut.

  Daftarrincian bahan pakan dalam lampiran, seharusnya tidak lagidiperlukan karena dalam frasa bagian awal Pasal 1 ayat (1dan 2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015telah ditentukan dengan pasti kriteria bahan pakan yangdibebaskan PPN yaitu, bahan pakan untuk pembuatan pakanternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan danpelengkap pakan;Bahwa dengan demikian akibat adanya frasa a quo, tujuanpembentukan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 untukmeningkatkan kepastian hukum dan keadilan

  Tetapi dengan adanya kewajiban yangmemuat rincian dengan daftar sebagaimana yang diharuskandalam frasa pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h PP a quo,akan sulit menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yangbaru. Sehingga adanya ketentuan tersebut mempersulitsesuatu yang sangat mudah;Bahwa frasa pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf h PP a quobertentangan dengan Penjelasan Pasal 16B UndangUndangNomor 42 Tahun 2009 (vide Bukti P12) yang menyatakan:Halaman 25 dari 70 halaman.

  Dengan peraturan menteri tersebutyang menentukan jenis barang yang dikenai pajak dan tidakdikenai pajak sehingga frasa a quo telah memberikanwewenang kepada menteri untuk menentukan jenis barangdikenai PPN dan tidak dikenai PPN, sehingga bertentanganUndangUndang Dasar 1945:Bahwa dengan adanya turunan peraturan pelaksanaan dariPeraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 sebagai akibatadanya frasa a quo sebagaimana terlihat dari lahirnyakebijakan positive list pada Peraturan Menteri KeuanganNomor 267

  Bertentangan dengan asas kejelasan tujuan:Bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan dalamPasal 5 huruf a UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011adalah setiap pembentukan peraturan perundangundanganharus mempunyai tujuan yang jelas hendak dicapai;Bahwa frasa a quo dalam Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf hPeraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tidak memilikitujuan jelas yang hendak dicapai. Justru adanya frasa a quo,telah menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukumdalam regulasi perpajakan.

• Putusan Nomor 6 P/HUM/2018Fakta mana dalam perkara ini Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) QanunAceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh telahnyata memenuhi kualifikasi sebagai objek uji materiil menurut Pasal9 ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangundangan;Bahwa Permohonan Keberatan yang akan diajukan oleh Pemohon,yaitu tentang frasa atas usul tertulis dan Ketua KPA pada Pasal 44ayat (1) dan frasa atas usul tertulis dari Ketua KPA wilayah padaayat

  Bahwa Pemohon merupakan para mantan Anggota GerakanAceh Merdeka (GAM) yang terdiri dari Panglima Daerah WilayahAceh Barat Daya dan para korban konflik Aceh yang merasadirugikan dengan adanya frasa atas usul tertulis dari KetuaKPA pada Pasal 44 ayat (1), dan frasa atas usul tertulis KetuaKPA wilayah pada pasal 44 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh;2.

  Pemohon juga merasakan adanya ketidakadilan hukum denganmunculnya frasa atas usul tertulis dari Ketua KPA pada Pasal44 ayat (1) dan frasa atas usul tertulis dari Ketua KPA wilayahpada pasal 44 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015tentang Badan Reintegrasi Aceh yang subtansinya memberikankewenangan secara penuh kepada Ketua Komite Peralinan Aceh(KPA) dan Ketua Komite peralihan Aceh wilayah (KPA Wilayah)untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian secaratertulis Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA

  Dalam Pasal2 angka 2 huruf h dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentangBRA pencantuman frasa non diskriminatif menjadi paradoksdengan keberadaan frasa afas usul tertulis dan Ketua KPApada Pasal 44 ayat (1) dan frasa atas usul tertulis Ketua KPAwilayah pada Pasal 44 ayat (4);Bahwa, menurut MOU (memorandum of understanding)/Notakesepahaman Helsinski (Finlandia) tanggal 15 agustus 2005antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan AcehMerdeka pada poin 3.2 tentang Reintegrasi Masyarakat telahsangat

  Frasa atas usul tertulis ketua KPA dan frasa atas usultertulis Ketua KPA wilayah pada pasal 44 ayat (1) dan (4)Qanun Aceh BRA menjadikan Muatan pada pasalpasaltersebut tidak memenuhi keseluruhan ketentuan yangberlaku dalam Pasal 6 huruf dan J UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;20.

• M E N G A D I L I

  • Menerima permintaan banding dari Penunut Umum dan Terdakwa;
  • Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 Mei 2023 Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dimintakan banding sepanjang mengenai frasa dan, alternatif kedua, penambahan frasa bukan tanaman dan status hukum barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dan diduga yang secara lengkap sebagaimana tersebut dibawah ini;

  <

• • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----------------------
  • Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 18/Pid.B/2014/ PN.Trk tanggal 25 Februari 2014 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dan frasa kalimat dinyatakan dimusnahkan diperbaiki dengan frasa kalimat dirampas untuk dimusnahkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :----------------------------------------------------------

  1. Menyatakan

  putusan Pengadilan Negeri TarakanNomor : 18/Pid.B/2014/PN.Trk tanggal 25 Februari 2014 Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwaTerdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan alternatif Ketiga dan pertimbangan Hakim tingkat pertamatersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidanayang dijatuhkan, dan frasa

  Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAPdalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutanhukuman, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkankepada pihak yang paling berhak menerima kembali, kecuali jika menurut undangundang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara ataudimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 194ayat (1) KUHAP tersebut maka frasa

  kalimat dinyatakan dimusnahkan diperbaikimenjadi frasa kalimat Dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahandikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnyaditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Memerhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnyaPasal

  36 ayat ( 3 ) Undang Undang No.7 Tahun 2011 dan Undang Undang No.8Tahun 1981, serta peraturan perundang undang lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;M ENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 18/Pid.B/2014/PN.Trk tanggal 25 Februari 2014 yang dimintakan banding mengenailamanya pidana yang dijatuhkan, dan frasa kalimat dinyatakan dimusnahkan10diperbaiki dengan frasa kalimat dirampas untuk dimusnahkan sehingga amar selengkapnya

• Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

• Kedua, putusan tentang frasa pihak lain justru akanmenguatkan perlindungan hukum bagi Pemohon karena mempunyaikejelasan yuridis tentang frasa pihak lain dalam pasalpasal a quo;3.

  Pemohonmenganggap KPPU memperluas makna frasa pihak lain dalam Pasal 22UndangUndang a quo, sehingga makna frasa pihak lain mencakup pihakpihak lain di luar pelaku usaha. Penafsiran KPPU atas frasa pihak lainbertentangan dengan definisi persekongkolan dalam Pasal 1 angka 8UndangUndang a quo..

  Frasa pihak lain tidak merujuk kepadapengertian persekongkolan atau konspirasi usaha tetapi frasa pihaklain ini penjabaran pasalpasal mengenai kegiatan persekongkolan,sehingga frasa pihak lain perlu dimasukkan sebagai kebutuhanuntuk memperjelas persekongkolan yang dimaksud dalam pasalpasal a quo.

  Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 164dengan permasalahan Uji Materiil yaitu penafsiran frasa "pihak lain" danpenafsiran frasa "penyelidikan":Penafsiran frasa "pihak lain" Dalam permasalahan penafsiran frasa "pihak lain", KPPU telah menyusunPeraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999.

  Meskipun frasa pihak lain dapat mengacu pada Pasal 1 angka 8UU 5/1999, namun penggunaan frasa pihak lain dipandang tidakmemberikan kepastian hukum dan rentan untuk ditafsirkan secara subjektifdengan memperluas makna dari frasa pihak lain. Dengan demikian gunamemberikan kepastian hukum, Mahkamah dapat memberikan penafsirankonstitusional terhadap frasa pihak lain dalam pasalpasal a quo yaknipelaku usaha lain;b.

• M E N G A D I L I :

  1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, tanggal 17 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut, dengan penambahan kata tahun dibelakang frasa 8 (delapan) , pada amar putusan angka 2, sehingga amar lengkap putusan angka 2, sebagai berikut : Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, dengan pidana oleh karena

• MENGADILI :

  Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas;
  Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 88/Pdt.G/2023/
  PN Mks tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai sistimatika bunyi amar putusan tersebut dengan menambah frasa dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagi berikut : ;

  Dalam eksepsi :

  Menerima eksepsi Turut Terbanding

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;------------------------- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 108/PID.SUS/2013/PN.KTP, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kwalifikasi frasa Secara Tanpa Hak dan melawan hukum, menjadi Secara Tanpa Hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-------------------------- Menguatkan

  Pengadilan Tingkatbanding tidak sependapat pada kwalifikasi amar putusan Hakim tingkat pertamatersebut yang berbunyi Secara Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, seharusnyasesuai dengan bunyi Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor. 35 Tahun 2009adalahSecara Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, danmenguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena secara normatif Pasal112 ayat (1) UndangUndang Nomor. 35 Tahun 2009 menggunakan frasa

  RINo. 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundangundangan lainnya yang bersangkutandengan perkara ini ;MENGADILI :e Menerima permintaan banding dari Terdakwatersebut; e Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 11 Juli2013 Nomor : 108/PID.SUS/2013/PN.KTP, yang dimintakanbanding tersebut sekedar mengenai kwalifikasi frasa Secara TanpaHak dan melawan hukum, menjadi Secara Tanpa Hak memiliki,3menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanamane Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang

• Menyatakan Internal Memo yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 411/IM/MAP/PCC/XI/2017 sepanjang frasa pemutusan hubungan kerja yang didasarkan pada Pasal 161 ayat (3) adalah batal demi hukum;4.

  Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa dalil Penggugat meminta Tergugat untukmelakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat adalah merujukPasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai PutusanMahkamah Konstitusi Nomor : 19/PUUIX/2011, yang isinya antara lainmenyatakan bahwa Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa

  Uang Penghargaan MasaHalaman 38 dari 40 Putusan Nomor 1/Padt.Sus.PHI/2018/PN TteKerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan dan peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:Dalam Eksepsi;Menolak Eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara;1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalahsejak tanggal 21 Oktober 2012;Menyatakan Internal Memo yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor:411/IM/MAP/PCC/XV2017 sepanjang frasa