Ditemukan 699 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-08-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Bjm
Tanggal 6 September 2018 — Penuntut Umum:
ADI FAKHRUDIN, SH. MH
Terdakwa:
PT. GEMILANG SUPERMARKET BANJARBARU
40098
  • GSB) yang diwakili oleh GERARD FRANKLIN FRANCISCUS, S.IP. MM JOHN FRANCISCUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi;
  • Menjatuhkan pidana terhadap PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) yang diwakili oleh GERARD FRANKLIN FRANCISCUS, S.IP.
    GSB)

    • 1 (satu) lembar fotocopy yang di cap stempel, Surat Mutasi Karyawan No. 004/GSB/HR&GA/SMutK/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.
    • Berita Acara Verifikasi Pembangkit Listrik PT. Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 671/2081-BK/DESDM tanggal 24 Mei 2018.
    • Akta nomor 78 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
    GSB) yang diwakili oleh GERARD FRANKLIN FRANCISCUS, S.IP. MM JOHN FRANCISCUS membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
  • GSB)yang diwakill GERARD FRANKLIN FRANCISCUS, S.IP.MM JOHNFRANCISCUS selaku penerima kuasa dari Direktur PT. Gemilang SupermarketBanjarbaru (PT. GSB) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di areal kerja PT.Gemilang Supermarket Banjarbaru (PT. GSB) yang beralamat Jalan A.
    GSB menunjuk Sdr. TONI RISA HIRMAWAN selaku operatorGenset dan sepanjang yang saya ketahui bahwa Sdr. TONI RISAHIRMAWAN tidak ada memiliki sertifikat kompetensi;Bahwa yang membeli Genset tersebut adalah PT. GSB;Bahwa PT.
    GSB melakukan usaha penyediaan tenaga listrikdengan cara membangun instalasi pembangkit listrik tenaga diesel berupagenset dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri saja. Bahwa benar Yang ,membeli genset tersebut adalah PT. GSB. Bahwa benar PT.
    GSB) yang berdasarkan surat kuasa dari Direksi PT. GSB ditunjuk untukmewakili PT. GSB dalam memberikan keterangan sebagai terdakwa sesualdengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2018 yang ditanda tangani olehSdr. IWAN TJIOESANTO (Direktur PT. GSB);Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN BjmBahwa saat ini saya bekerja di PT.
    GSB) yang beralamat JalanA.
Register : 22-09-2022 — Putus : 17-10-2022 — Upload : 18-10-2022
Putusan PN SIBOLGA Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Sbg
Tanggal 17 Oktober 2022 — Pemohon:
1.JENNI KRISTINA SIMANJUNTAK
2.ROHID MARTIN PASARIBU
4218
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menetapkan Perkawinan Para Pemohon pada tanggal 1 Mei 2022 di Gereja Segala Bangsa sesuai dengan Surat Nikah Nomor: 92/GSB/SN/GSB/Sipakpahi-Aek Lobu/Parsanggarahan/2022 tertanggal 1 Mei 2022 adalah sah secara hukum;
    3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;
    4. Membebankan biaya permohonan
Register : 24-05-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 07-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 127/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 8 Oktober 2018 — PT. PERDAGANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERKEBUNAN TENANG DJAJA : KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TAMANSARI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
100108
  • OBYEK SENGKETA.Bahwa Obyek Sengketa yang diajukan Penggugat adalah berupa Surat yangditerbitkan oleh Tergugat Nomor: 053/1.711.1, Tanggal 27 Februari 2018, Hal:Pembatalan KRK Nomor: 0042/GSB/JB/TS/IV/15 tanggal 16 April 2015;B.
    Bahwa merujuk pada Pasal 53 ayat (1) yang tersebut di atas, terbuktiditerbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, jelasjelas telah merugikanKepentingan Hukum Penggugat karena sesungguhnya terbitnya ObyekSengketa yang berisi pembatalan terhadap penerbitan KRK Nomor 0042/GSB/JB/TS/IV/15 tanggal 16 April 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat sendirijelas bertentangan dengan hukum, apalagi KRK Nomor 0042/GSB/JB/TS/IVi5 telah terbit sesuai prosedur serta didasarkan pada referensi (dasar)yakni Sertifikat
    Bahwa terlepas dari terbitrnya Obyek Sengketa jelas bertentangan denganfaktafakta hukum yang menjadi dasar terbitnya KRK Nomor 0042/ GSB/JB/TSIV15 tanggal 16 April 2015 dimana KRK a quo terbit atasreferensi/dasar (HGB 134 dan HGB 133) bahkan sebelumnya pernah jugaditerbitkan sebagian KRK No. 0138/GSB/JB/I/2003.
    Bahwa merujuk pada alasan pembatalan KRK Nomor 0042/GSB/JB/TS/IV/15tanggal 16 April 2015 sebagaimana tersebut pada Obyek Sengketa berbunyi:Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor: 127/G//2018/PTUNJKT(butir 1): Terdapat informasi bahwa KRK yang dimohon ternyata beradapada bagian lahan HPL Nomor 1 tanggal 6 Maret 1984 a.n. PemerintahDaerah Khusus Ilbukota Jakara;(butir 2): Pada lokasi tersebut pernah diterbitkan KRK No. 1107/GSB/ JB/TS/IX/14 a.n.
    Satu Pintu KecamatanTamansari terbentuk sehingga arsip permohonan Ketetapan Rencana KotaHalaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor: 127/G//2018/PTUNJKT(KRK) Nomor 1107/GSB/JB/TS/IX/14 dan Ketetapan Rencana Kota (KRK)Nomor 138/GSB/JB/I/2003 tidak diketahui Tergugat;.
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 784/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
YOKLINA SITEPU. SH.MHum
Terdakwa:
HERNOWO KERTAWIDJAJA
756
  • Duri Raya nomor 1Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut dan tidakpernah pula mengajukan permohonan pelayanan jasa Ketata Kotaan tanggal 3Maret 2005 bermaterai Rp.6000 serta fotokopi surat pernyataan tanggal 3 Maret2005 bermaterai Rp.6000.Bahwa dalam Surat Keterangan Rencana Kota nomor 680/GSB/JB/III/2005tanggal 22 Maret 2005 tersebut, menyebutkan terkait dengan GSB (GarisSempadan Bangunan) yang harus ditaati oleh si pemohon Pelayanan JasaKetata Kotaan yaitu pemohon tidak
    Mardi) membatalkan niat untuk memberi ruko tersebutwalaupun telah disepakati harga jual sebesar Rp. 2.750.000.000, (dua milyartujuh ratus lima puluh juta rupiah), dikarenakan KPR tidak disetujui oleh Bank,menurut keterangan Bank yang ditunjuk oleh para pembeli bahwa bangunanruko milik saksi Melina Senjaya telah melanggar GSB (Garis SempadanBangunan), dimana terkait dengan GSB (Garis Sempadan Bangunan) tersebutmenyebabkan bangunan berupa 1 unit ruko Jalan Duri Raya Nomor 1AKelurahan Duri Kepa Kecamatan
    Duri Raya nomor 1 Kelurahan Duri KepaKecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut dengan menggunakan dasarIMB nomor 03749/IMB/2006 tanggal 14 April 2006 atas nama Budi Wirawandan Adriawan Budiratwanto dan dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK)nomor : 680/GSB/JB/III/2005 tanggal 22 Maret 2005.Bahwa dalam Surat Keterangan Rencana Kota nomor 680/GSB/JB/III/2005tanggal 22 Maret 2005 tersebut, menyebutkan terkait dengan GSB (GarisHal. 11 dari 42 Halaman. Put. No. 784/Pid.B/2019/PN. Jkt.
    Brt.Bahwa tahun 2014, tanah dan bangunan 2 lantai dengan SHM 07763seluas 158 M yang terletak di Jalan Duri Raya No. 1A Kelurahan Duri KepaKecamatan Kebun Jeruk Jakarta Barat milik istri saya Melina Senjaya telahmelanggar GSB sebesar 50 M?
    Kepa Kecamatan Kebun Jeruk JakartaBarat ada tambahan bangunan 1 lantai disamping yang berdiri diatas GSB,saksi menyatakan dipersidangan bagunan tersebut melanggar GSB, tidakmengetahui berapa M?
Register : 16-06-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN KOTABARU Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN.Ktb
Tanggal 19 Juli 2017 — SEK MIE SIOE Als MIE SIOE Anak Dari (Alm) SEK CANTING
21643
  • Menetapkan barang bukti berupa : - 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) buah busy merk GSB Platinum Spark Plus ;- 1 (satu) buah kotak klakson merk MOCC New Horn ;- 2 (dua) Buah kotak Klakson merk Kawa ;- 2 (dua) kotak spion merk TDH ;- 1 (satu) buah shock depan motor merk Chochu.Dirampas untuk dimusnahkan4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
    Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEK MIE SIOE Als MIE SIOE denganpidana Denda sebesar Rp. 3.000.000, (dua juta rupiah) Subsidair 3 (tiga)bulan kurungan.Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.Menetapkan barang bukti berupa:Y 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) buah busy merk GSB Platinum SparkPlusY 1 (satu) buah kotak klakson merk MOCC New Horn 2 (dua) Buah kotak Klakson merk Kawa 2 (dua)kotak spion merk TDHY 1 (satu) buah shock depan motor merk ChochuDirampas untuk dimusnahkanMenetapkan
    di toko Sumber Mulia menjual berbagai jenis Spare Part sepedamotor, kemudian pada saat melakukan pengecekan di toko Sumber Mulia tersebutyang ada didalam toko yaitu terdakwa bersama saksi ARMI dan saksi DAYAH yangmerupakan karyawan toko melihat dan menyaksikan saksi KITY TOKAN dan SANDYROSADY bersama rekanrekan dari Reskrimsus Polres Kotabaru melakukanpemeriksaan terhadap beberapa spare part selanjutnya ditemukan beberapa barangbarang seperti 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) buah busy merk GSB
    Busy merk GSB Platinum Spark Plusb. Klakson merk MOCC New Hornc. Klakson merk KAWAd. Spion Merk THDe.
    Menetapkan barang bukti berupa : 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) buah busy merk GSB Platinum SparkPlus ; 1 (satu) buah kotak klakson merk MOCC New Horn ; 2(dua) Buah kotak Klakson merk Kawa ; 2(dua) kotak spion merk TDH ; 1 (satu) buah shock depan motor merk Chochu.Dirampas untuk dimusnahkan4.
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2340 K/Pdt/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — HARIMUKTI WANDEBORI, S.T., M.B.A. vs DEMMY FIRMANSYAH
11376 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bangunan rumahtidak memiliki GSB di belakang, hampir tidak ada GSB depan, di mana GSBdepan hanya mempunyai luas 4 m? dan GSB samping hanya mempunyailuas 2 m?;Dari kondisi dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu:a.
    Garis Sempadan Bangunan (GSB)Pembangunan harus memenuhi persyaratan (lokasi, fungsi, KDB/Koefisien dasar bangunan, KLB/Koefisien Lantai Bangunan, lapis lantaibangunan, KDH/Koefisian Dasar Hijau, GSB/Garis Sempadan Bangunan)yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang kota dalam hal ini PerdaKota Bandung Nomor 18/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah/ RTRW Kota Bandung 20112031 dan berdasarkan dengan Perda KotaBandung Nomor 05/2010 Pasal 8, Pasal 17, dan Pasal 25.
    Sehinggaterkait dengan GSB, Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sudahmelakukan kesalahan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukumkhususnya Perda Kota Bandung Nomor 05/2010 tentang bangunangedung dan Perda Kota Bandung Nomor 18/2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah/RT RW Kota Bandung 20112031;.
    Bahwa rumah yang sudah selesai dibangun mempunyai jumlahsebesar 3 (tiga) lantai serta hampir tidak memiliki Garis SempadanBangunan (GSB) depan, samping. dan belakang. Mempunyairuangan bangunan tingkat 2 (dua) yang massif di atas carport yangbersebelahan langsung dengan rumah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Sedangkan untuk GSB belakang bahkan seluruh tanahdijadikan bangunan massif sehingga sama sekali tidak ada resapanair tanah.
    Bangunan milik Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang sudahmendapatkan IMB tidak sesuai dengan peraturan dalampembangunan rumah terutama untuk rumah hoek (rumah PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi adalah rumahhoek)dimana hampir tidak ada Garis Sempadan Bangunan (GSB) depandan samping rumah dan tidak ada sama sekali GSB belakang rumah.Sesuai dengan Pemeriksaan Setempat, GSB samping memilikidimensi 20 cm x 2 m (berbeda dengan gambar di IMB yang berukuran4,5 m x 15 m).
Register : 06-05-2013 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 30-12-2013
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1377/Pdt.G/2013/PA.Sda
Tanggal 23 Oktober 2013 — PEMOHON X TERMOHON
170
  • icrcple nb nmimlw qceg cpysr8 @fuqiaqgbjf wf Ncknfiim9e @fuNecknim bl Rck nim bj f gsk ggrmpfk cl gf gsb f qcnsjsfrfsl jc g9e @fu qcrj f kclgf Ncknfiim b Rckk ninth mee j bgopk f qiaggb jk icbI pisl b! gsb f bgplggO nple !i*twleqs gsrqiq @fuqiggnm i ncdf rfs Ncknfiim b! Rckk nim cocleie @fu Ncknfiinh b Reckk nim qciple gqsbf ngf rcknr thee jNck nfiinh repej bg@ 1s b! Rck nim mee j bosk f qiqe @fu Neck nim icfh bg@ rs*aqck gees qcijgnsj e9 @fuNcknfinh icth bg@!
    Ncknim bl Rckkninmi el qigqgbjfnk Rcfk ninh9@fuNck nin b Rck nin bj f gsk ggnpfacrcjf kclqgf mee jbopsk f nplers Rc nim9@fu Ncknfiinh b Rcfkk ninth gsb f bgplggO nple i*/ gsrNck nim b / gsrgs Rckk nimh9@fu Ncknfinh bI Rckk nim gqciple gsb f ngf rknr ree jqcjikisplejc g/rfsl9@fu qiqgrp i r fs Nck nim mee jbgk gqcbleRck nin mee jbosk f nplers w9@fuNcknim gosb f kclwpfil Rok nimicnb nplesIw9@fu Neck nfinh qcjdeisf bcle ulg j g*qigqgr fs b pyRck nim9@fu Nck nfinb icth bgG@SKLYI@fu qiqgq!
    1QGT nb gw kclcpleiI* IrpNck ninth b Rew ninh gsb f mi pisl* kclspr QsiqgogNcknim b Rek nini qcipleqsb f ngf rcknrree jaqcjkisplejc g / rfsl*qiagrp i rfs Ncknfinmh mee j bgk gqcb le Rc nim mee j bok f nplerslw*Ncknfiint gsb f kclwepfil Rckk nim icnb nple sIw*qcbleqiqgKkf kclcpleil bsjs Nck nfm / k gees qcijgnsjle*qciplehple nsjle kj f kclefgle bI mi b bg@ns* ba wbg sir.rcreelw qsb f nsj le b! rdpi ich*rngicksbg!
    Rcfk niin gsb f mi gislkcqigs! np qiqgrmpi ncd f rfs Ncknfinmi B! Rckk nim cpclei&ksl qiqgNcknim wlecdk D mpgQcrgu! ncp f kcjgrNckninmb Rcgk ninth dpi rcespqn*b! /Irp Ncknfiim b! Rc niin gsb f ngfmk f isple jc g 4 sj Ncknim gsbf hple nsj le* kclspr qiaqg14Rcck nfinh* Nck nim gqcjgeisf bcle ulg j g bl fj gS rj f bgisgnefNck ninh wlekcknslwofssle! bcle! ulg j g*np qiqgrbi cfagkclbkg Ncknfinh b Rcgk ninh*qcfdgeeicrcple! qiqgeiqgrcme srrcj f cmcgs gl b ! qjgekcjcleingIrp qesbcle! wlej g*b!
    Rckk nim gsb f mpi pisl qcpye rmhbgncpcjgg bil ncpcleipl wle tceq kclcpq aqcfdee aqsjg sisibgsisliIl* njcf ipcl gS kWtjgq kclgg fu n wle bd jg! nicfNck niint rclrleicb pkf rleelw mpi pisl j efrchhbgncacigdb ncpcleipl*qcfgeegqsb f mi bn rbgssi! ick jofpqbdwri rcjf rmpsiKcld&k*le* ~fu kcqigsl icrcple! qiqg rp nr ncpcb rclrlenclwe~ ncpcleip! i! rcrngqcgsg Wppnpsbcl gg K fikf?esle PGLm 16, ?
Register : 24-11-2009 — Putus : 24-03-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 175/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 24 Maret 2010 — 1. The Eng Lan, 2. Beng Susanto, DKK;1. I. Kepala Suku Dinas Tata Ruang (Dahulu Tata Kota) Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2. Kepala Dinas Tata Ruang ( Dahulu Tata Kota ) Provinsi DKI Jakarta, DKK
10454
  • Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tata Kota KotamadyaJakarta Selatan No. 550/GSB/JS/SB/V1I/2008 tanggal 2September 2008 berupa Ketetapan Rencana.
    Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tata Kota Kotamadya14Jakarta Selatan No. 550/GSB/JS/SB/VI/2008 tanggal 2September 2008 berupa Ketetapan Rencana2. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Provinsi DKIJakarta No. 550/GSB/JS/SB/V1/2008 tanggal 27 Agustus2008 berupa Ketetapan Rencana Tata LetakBangunan ;r errr rere re ee ee eee eeeSampai perkara a quo mempunyai putusan yang berkekuatanhukum tetap ; DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untukseluruhnya ;2.
    Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tata Kota KotamadyaJakarta Selatan No. 550/GSB/JS/SB/VI/2008 tanggal 2September 2008 berupa Ketetapan Rencanab. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Provinsi DKIJakarta No. 550/GSB/JS/SB/V1/2008 tanggal 27 Agustus2008 berupa Ketetapan Rencana Tata LetakBangunan ; rrr rrr rrr rere errr eee3.
    Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tata Kota KotamadyaJakarta Selatan No. 550/GSB/JS/SB/VI/2008 tanggal 2September 2008 berupa Ketetapan Rencanab. Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Provinsi DKIJakarta No. 550/GSB/JS/SB/V1I/2008 tanggal 27 Agustus2008 berupa Ketetapan Rencana Tata LetakBangunan ; 2 rece err ree ee eee eee eee4.
    .:550/GSB/JS/SB/VI/2008 tanggal 27 Agustus 2008berupa Rencana Tata Letak Bangunan' sebagaimanadidalilkan Para Penggugat dalam surat gugatan,karena fakta sesungguhnya yang diterbitkan olehKepala Dinas Tata Kota DKI Jakarta adalah LAMPIRANKETETAPAN RENCANA KOTA NO.: 550/GSB/JS/SB/V1/2008TANGGAL 27 AGUSTUS 2008 BERUPA REVISI TATA LETAKBANGUNAN; Bahwa Lampiran surat yang dibuat PejabatTata Usaha tidak merupakan suatu) Keputusan Tata224.3.Bahwa Surat Tergugat tidak merupakan suatusurat keputusan melainkan
Register : 06-09-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MALILI Nomor 11/Pid.C/2018/PN Mll
Tanggal 6 September 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
BAHARUDDIN, S. Pd., M. Si.
Terdakwa:
Sem Batu Pare
10549
  • Saksi Zulkifli, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi telah mengerti sebelumnya, sehingga dihadirkansebagai dalam perkara terdakwa sekarang ini; Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadirkan dipersidangansehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa telah mendirikanbangunan tanpa memiliki IMB = (Izin Mendirikan Bangunan) danmelanggar GSB (Garis Sempadan Bangunan) serta bangunan tersebutdibanguan diatas irigasi; Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pada hari
    , knhususnyakepada para pemilik bangunan yang dinyatakan melanggar garissempadan dan tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan)berdasarkan data yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja daerahKabupaten Luwu Timur; Bahwa saksi menerangkan, Terhadap tedakwa SEM BATU PAREtelah diberikan tegugaran, namun tidak diindahkannya; Bahwa saksi menjelaskan bangunan yang didrikan oleh Terdakwaadalah rumah permanen dimana bangunan tersebut didrikan tanpamemiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan melanggar GSB
    Saksi Ni Wayan Mariani, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi telah mengerti sebelumnya, sehingga dihadirkansebagai dalam perkara terdakwa sekarang ini; Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadirkan dipersidangansehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa telah mendirikanbangunan tanpa memiliki IMB = (Izin Mendirikan Bangunan) danmelanggar GSB (Garis Sempadan Bangunan) serta bangunan tersebutdibanguan diatas irigasi; Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pada
    Penyidik Pegawai Negeri Sipilpada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran KabupatenLuwu Timur.Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keteranganpada pokoknya: Bahwa Terdakwa telah mengerti sebelumnya, sehingga dihadirkanpada persidangan sekarang ini; Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan denganadanya kejadian Terdakwa telah mendirikan bangunan tanpa memilikiIMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan melanggar GSB
    Poros Tomoni Timur, Dusun Hargosari,Desa Purwosari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur; Bahwa, benar Terdakwa telah mendirikan bangunan tanpamemiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan melanggar GSB (GarisSempadan Bangunan) serta bangunan tersebut dibanguan diatasirigasi; Bahwa, benar setelah dilakukan pengukuran bangunan yangdidirikan Terdakwa berada sekitar 8,5 m (delapan koma lima meter)Hal. 6 dari 10 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalamdaftar catatan Perkara.
Upload : 21-08-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 210/PDT/2014/PT-MDN
EFFENDI TAMBUNAN X ASLI DACHI
3621
  • Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk membuat perjanjiandalam pengurusan Dispensasi Garis Sempadan Bangun (GSB) / IzinMendirikan....Mendirikan Bangunan (untuk selanjutnya disingkat dengan DispensasiGSB/IMB) Hotel Tiara Medan (Tower), dimana Tergugat menyanggupi dapatmengurus Dispensasi GSB/IMB yaitu dispensasi melewati batas garissempadan (roylen) sepanjang 11 (sebelas) meter , untuk lobby hotel agardapat menjorok ke depan ; 2 n= noo non non nnn noe nee neon.
    Bahwa untuk membekali Tergugat melakukan pengurusan Dispensai GSBtersebut Penggugat membuat Surat Permohonan Dispensasi GSB kepadaWalikota Medan, dan surat tersebut diserahkan kepada Tergugat karenaTergugat yang akan mengurusnya ke kantor Walikota Medan; 8.
    Tentang pengurusan IzinGangguan ini tercatat juga dalam Nota Bene (NB) dalam Bukti P1, yaitumerupakan urusan berikutnya yang akan diberikan kepada Tergugat jikaDispensasi GSB / IMB telah selesai ;10.Bahwa pada akhir Januari 1995 Penggugat bertanya kepada Tergugattentang pengurusan Dispensasi GSB/IMB tersebut,Tergugat mengatakanmasih dalam proses dan akan turun segeta 5 == 11.Bahwa pada Bulan Pebruari 1995 Penggugat mendapat informasi bahwaTergugat sedang membangun rumah di Jalan Mega (rumah yang
    Tambunan sudah saya teruskan semuanya danpasti akan selesai dengan baik (BUKTI P3) ; 16.Bahwa setelah Penggugat terus mendesak Tergugat, maka Tergugatmenyuruh agar dibuat lagi Surat Permohonan Dispensasi Garis SempadanBangunan (GSB) yang ditujukan kepada Walikota Medan.
    Penggugat mengatakan Tergugat tidak benar mengurusdispensasi GSB tersebut dan agar seluruh uang yang telah diserahkanRp.120.000.000, (Seratus dua puluh juta rupiah) dikembalikan ;20.Bahwa Tergugat tidak mau mengembalikan uang tersebut dengan alasan21telah habis diberikan/dibagibagikan kepada pejabatpejabat di kantorwalikota termasuk kepada Walikota sendiri.
Register : 16-11-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1593/Pdt.G/2015/PA.Lpk
Tanggal 27 April 2016 — Zainab binti Terang Perangin-angin / kuasa... Nurman Ginting bin M. Ali Ginting
5282
  • yang terletak di Kab.Deliserdang, yang dibeli dengan cara ganti rugi dari Ranggi Tarigan padatahun 2005, dengan batasbatas tanah sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan > RT 22mSebelah Selatan berbatasan dengan :Y 22mSebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Umum 14MSebelah Barat berbatasan dengan : GSB 14M3.
    Deliserdang, dengan batasbatas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan YT 22m Sebelah Selatan berbatasan dengan :Y 22m Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Umum 14m Sebelah Barat berbatasan dengan : GSB 14mAdalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;3. Menetapkan '% (setengah) bagian dari harta tersebut pada posita ke2 diatasadalah menjadi hak dan milik Penggugat dan % (setengah) selebihnyamenjadi hak dan milik Tergugat;4.
    Deliserdang, yang dibeli dengan cara ganti rugi dari Ranggi Tariganpada tahun 2005, dengan batasbatas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasandengan YT : 22m Sebelah Selatan berbatasan dengan Y : 22m Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum : 14m Sebelah Barat berbatasan dengan GSB : 14m2. Bahwa terhadap sebidang tanah seluas 201 m ? yang diatasnya berdiri 1(satu) unit rumah yang terletak di Kab.
    Deliserdang, dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan > RT 22m Sebelah Selatan berbatasandengan :Y 22m Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Umum 14m Sebelah Barat berbatasan dengan : GSB 14mAdalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;3. Menetapkan 1% (setengah) bagian dari harta tersebut pada posita ke2 diatasadalah menjadi hak dan milik Penggugat dan 2 (setengah) selebihnya men jadihak dan milik Tergugat;4.
    Deliserdang, yang dibeli dengan cara ganti rugi dariRT pada tahun 2005, dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan RT : 22m Sebelah Selatan berbatasan dengan Y : 22m Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum : 14mSebelah Barat berbatasan dengan GSB : 14madalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.3. Menetapkan setengah bagian harta bersama tersebut di atas adalahmenjadi bagian Penggugat dan setengah bagian lagi menjadi bagianTergugat,4.
Register : 01-03-2011 — Putus : 08-06-2011 — Upload : 13-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 33/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 8 Juni 2011 — Lisdiana Nurhalim; Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat
7062
  • Duri Utara Kec.TamboraKota Adm Jakarta Barat ; Jenis Kegiatan : Penambahan dan perbaikanFormulir : Formulir permohonan IMB ;KRKNo.1338/GSB/JB/V1I11/91/T :Peruntukan KKT/KPD/D danPenggunaan Kantor ;Gambar i a sea Arsitek iPBB : Copy PBB ;KTP Fotocopy KIP ;IPTB : Foto Copy IPTB ;Sertifikat Tanah : No.53/HGB/1998 ;Surat Kuasa : Surat Kuasa dari Sdri.
    LisdianaNurhalin,Cs kepada : SdriHardah untuk mengurus IMB ;Berkas Konsultasi PIMB tersebut dikirim ke Suku16Dinas P2B Jakarta Barat pada tanggal 3 November2010 untuk dilakukan penilaian Teknis danpemeriksaan lapangan dalam rangka PersetujuanTeknis ;Dari hasil penilaian teknis Suku Dinas P2B JakartaSDBarat menemukan bahwa KRK yang dilampirkan olehpemohon ( KRK No. 1338/GSB/JB/VII/91/T) = waktupenerbitanya telah berusia lebih dari 10 tahun,sesuai dengan SK. 42 tahun 2005 bahwa permohonanIMB tidak
    KRK : No. 1338/GSB/JB/VII1/91/T;Peruntukan KKT/KPD/D dlanPenggunaan kantor ;Gambar Gambar Arsitek ;PBB Copy PBB ;KTP : Foto copy KTP ;IPTB : Foto copy IPTB ;Sertipikat tanah > No. 538/HGB/1998 ;Surat Kuasa : Surat Kuasa dari Sdri.Lisdiana Nurhalim,Cs kepada Sadri.Hardah untuk mengurusIMB ; ++ eee eeeMenimbang, bahwa Berkas Konsultasi PIMBtersebut diatas kemudian dilakukan penilaian teknisdan pemeriksaan lapangan oleh Tergugat akan tetapidari penilaian teknis Suku Dinas P2B Jakarta Baratmenemukan
    bahwa KRK yang dilampirkan oleh Pemohon( KRK No. 1338/GSB/JB/VI1/91/T ) waktu penerbitannyatelah berusia lebih dari 10 tahun, sesuai dengan SK.42 tahun 2005 bahwa permohonan IMB tidak dibolehkan26menggunakan KRK yang usianya telah lebih dari 10tahun (KRK harus diperbaharui di Dinas tata MRuang) ;Menimbang, bahwa atas penilaian yang dilakukanoleh Kepala Suku Dinas perizinan Bangunan JakartaBarat (Ic.
Register : 06-05-2013 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 16-12-2013
Putusan PA SIDOARJO Nomor 144/Pdt.P/2013/PA.Sda
Tanggal 27 Juni 2013 — PEMOHON
170
  • ajm gs kgw rece sr gsb f qjde agrkclagrgqchi sj 7wleqkngccipleaqsjgsl si bngfi197. @fuIrp Ncknfinh bclel ajnb gskgNck ninth mi b fj lel fsisksl rsi k cjleqsleiI ncpug198. @fu Ncknfiim cmcbg kck>wp gw ncpp wle rk'sj igrnck nfinh Nck nfinh rcpgc sO@fu*chqp!l jqi+jq! mmc srNcknim kcle Isi nck nimlrpgc srb knfinh icnb Ncle bg! ?e k Qdhmapmsl ssi cpcl kckleegb kck cpyq nck ninh Ncknim bl! qclbdw kclhesfil nclcrnl qcegcpysr8NPG&CP 81. Kclesji ncpk nintl Nck niin,2. Kclcrni!l ~fu ujgNckniinh &?SB?P? ?
    nck ninmujg bfnpigl ujgolg@f Ncknfinh ry i kskclhbqu j@@fu ajnbh gs kgNcknim kcleis gsb f ncp f ic pkf UjgNck nimslrsi kcjkp Ncknfinh* ksl Ujg Ncknfiinh kclmi bcle!l jqlNck ninth *si q.sb pIlw9@fu qiqgkclecr fsgqr sq a jnh gs kgNckninh Bsb Acpgb! qrrsqNck ninth Hib Acp @@fua jn gs kgNckniim mi b fs 'slel icjs fw rsqcgsgs bcle Nck ninth &plej gd'b qk4kcpek @k9@fuajm gsk gNcknfinh qgn cpl eesil ehu*9@fuajm gsk gNck nim k ck nsl wgncicfhh!
    7LBSLE NCKMFML'wlecpfi kclhbgujglgf Ncknfimipelwf Ncknfinh rej f kcldee jbsl g qcigp3rfsl wlej js9@fu qiqgk cl ecr fsgajnh qsk gNck nfiinh gsb f ncpf k cjk pNck nfiim*ksl ?bg Qcwf Nck niin kcl mi kclhbgujgbcle jq! miwidgi jsNck ninh bj f qsbp qcwf bclellw9@fu qiqgkclecr fsgUjgNck ninh Q?SB?P? 1?LBSLE NCKMFML' bj fbg qcwf bclel Ncknfimb*ipel qcijmsl gs Ncknfint ncp f cracpgbcle wf Ncknfinh*!l ksl gs Nck nin psisi j egbcle wf Ncknfim j jsqcrcjf k ck nsl wg!
    rcrngUjgNck nfinh ri cmcbg kclhbgUjgg f ~egNck nfimh9 @fuajnh gsk gNck nim gsb f ncpf kcjkpNck ninth icnb UjgNck nfimh*i rcrngujgNck niinh k cl ni bclel jq! UjgNck nim wigij sNcknfiinb si! q sbp qcwf bcle! bggjw9e @fuNcknimb!ajmoqs kdgw mi b fsslelicjs fw rsqcqsgs 19e @fuNckniinb cm rsqH!ib Acpgqcblei! ajnh gskgNck nim cmrrsqBsb Acp gb! icbs w cpe k@k9 @fua jm gsk gNck nim qgn cpleesl ehu**a jmi gsk gNck nimi ~ ci cfhqce gNcr1@Kcl&k le* fu ch qplicreple!
    KGNCKMFML' gsb f bck gg! ip *mi b fs slel ics w@ rsqcqsgs *b qkk cpe k gjk, Bgkndge gs rcj f rcpsirgnsj ~ fuNck ninh b Ajnh gs kgw cr nsq*hib acpgb! bsb acpgMijcf iflIwbckg kclhe fjfj wle mpple ki iccprl Ujg Ncknim fpqbgcak ngei19Kcld& > le** fu nef ipel Ujgl@gf ~egNcknfim rcpsirgbfnjitkincd gf! Irp Ncknfnmh bclel a jnh qgsk gNck ninh A?) ML QS? K GNCK MF ML'rpc srbgcrni!l bcle ujofik*qc e&klqb LgKsfkbQ?U wlecp sl w8ld 9 Y ve ods yp Usa Is Igy rina!
Putus : 08-08-2011 — Upload : 28-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756 K/Pdt/2010
Tanggal 8 Agustus 2011 — JAMIN SOETOYO, DK. VS. HASIM NIO, DKK.
6368 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 756 K/Pdt/2010bahwa pada mulanya para Penggugat dalam rekonvensi tidakmengetahui bahwa ruko milik mereka telah menyimpang dari ketentuan hukumyang ada;bahwa ternyata setelah para Penggugat dalam rekonvensi mendapatkandan mempelajari dokumen berupa IMB No. 1842 Tahun 1980 dan data BlokPlan No. 095/GSB/JB/1980, tanggal 5 Februari 1980 diketahui bahwa bangunanTergugat dalam rekonvensi tidak sesuai dengan IMB No. 1842 Tahun 1980dan sertifikat tidak sesuai dengan Blok Plan No. 095/GSB/JB/1980;bahwa
    No. 756 K/Pdt/2010hukum, karena telah menjual tanah dan bangunan yang terkena GSB danFasum di mana hal ini tidak sesuai dengan IMB No. 1842 Tahun 1980 dan BlokPlan No. 095/GSB/JB/1980, tanggal 5 Februari 1980 dan telah merugikan paraPenggugat dalam rekonvensi dan adalah merupakan tanggung jawab paraTergugat dalam rekonvensi untuk menanggungnya;bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang tidak terbantahkan, karena ulahdari Tergugat dalam rekonvensi yang telah melakukan perbuatan melawanhukum sebagaimana
    Menyatakan Tergugat dalam rekonvensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum, karena telah menjual bangunan tidak sesuai IMB No. 1842Tahun 1980 dan tidak sesuai dengan Blok Plan 095/GSB/JB/1980, tanggal 5Februari 1980;4.
    Bahwa IMB No. 1842/1980, tanggal 24 April 1980 dan Blok Plan No.095/GSB/JB/1980, tanggal 5 Februari 1980 tidak ada mengizinkanpengembang (Termohon Kasasi /Penggugat ) boleh mendirikan bangunandi atas jalan umum sebagaimana yang ditentukan dalam Blok Plan No.095/GSB/JB/1980, tanggal 5 Februari 1980 dan para Termohon Kasasi IVpara Penggugat telah melakukan pelanggaran karena menjual ruko di atasbadan jalan dan fakta tidak dapat disangkal oleh para Termohon Kasasi IVpara Penggugat melanggar ketentuan
    Bahwa sudah terbukti di lokasi bahwa blok bangunan ruko bergeser majudari GSB di atas badan jalan lebih kurang 3,4 meter sedangkan hasilgambar Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada Berita Acara Sidangtanggal 18 Juni 2008 tidak sesuai dengan keadaan di lapangan di manabangunan ruko digambarkan mundur dari GSB;b.
Register : 16-06-2017 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 311/Pdt.G/2017/PN .JKT.UTR.
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat:
NGI THAI WINARKHO
Tergugat:
1.LI SHIFENG
2.LUO YONG
3.Nona ELKA CANRISSA
4.Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH
5.Direktur Utama PT. ANEKA BINTANG GADING
6.Direktur Utama PT. MULTI ARTHA PRATAMA
7.Direktur Utama PT. Bank CIMB Niaga Tbk
8.Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Kamal Muara Jakarta Utara
9.Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
10.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
13786
  • PERJANJIAN KREDIT NO. 462/PK/KPR/GSB/X/2011, yang dibuat danditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh dan antaraPenggugat dan Turut Tergugat IV.Bahwa dalam Perjanjian Kredit No. 462/PK/KPR/GSB/X/2011 tersebut,dimana Penggugat dan Turut Tergugat IV, telah menerangkan dengantegas untuk tunduk dan taat kepada Ketentuan dan Syarat UmumFasilitas Kredit Bank CIMB Niaga & 2009 Rev. 02 ( "KSUFK BankCIMB Niaga 2009 Rev. 02 ) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 8ayat 1 Perjanjian Kredit No. 462/PK/KPR
    PERJANJIAN KREDIT No. 463/PK/KPR/GSB/X/2011, yang dibuat danditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2011 oleh dan antaraPenggugat dan Turut Tergugat IV, Bahwa dalam Perjanjian Kredit No.463/PK/KPR/GSB/X/2011 tersebut, dimana Penggugat dan TurutTergugat IV, telah menerangkan dengan tegas untuk tunduk dan taatkepada Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit Bank CIMBNiaga 2009 Rev. 02 (KSUFK Bank CIMB Niaga 2009 Rev.02 )sebagaimana dijelaskan pada Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Kredit No.463/PK/KPR/GSB
    /X/2O0ll, PK No.463/PK/KPR/GSB/X/20 , PK No. 464/ PK/KPR/GSB/X/201 1, dan PKNO. 465/PK/KPR/GSB/X/20II yang seluruhnya tertanggal 7 Oktober2011 tersebut telah selesai atau berakhir karena telah dilunasi ataudibayar lunas seluruhnya oleh Penggugat, agalagj keempat SertifikatHGB yaitu: Sertifikat HGB No: 4277, Sertifikat HGB No: 4283, SertifikatHGB No: 4285, dan Sertifikat HGB No: 4290 tersebut telah diserahkanatau dikembalikan oleh Turut Tergugat IV kepada Penggugat..
    /IX/2011 tertanggal 15 September 2011, (diberi tanda P10);Foto copy surat persetujuan kredit kepemilikan Rumah (KPR) No.Ref :660/SPK/GSB/IX/2011 tertanggal 15 September 2011, (diberi tanda P11);Foto copy surat persetujuan kredit kepemilikan Rumah (KPR) No.Ref :661/SPK/GSB/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 (diberi tanda P12);Foto copy surat persetujuan kredit kepemilikan Rumah (KPR) No.Ref :662/SPK/GSB/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 (diberi tanda P13);Foto copy surat persetujuan kredit Nomor
    : 465/PK/KPR/GSB/X/2011tertanggal 17 Oktober 2011 (diberi tanda P14);Foto copy surat persetujuan kredit Nomor : 464/PK/KPR/GSB/X/2011tertanggal 17 Oktober 2011, (diberi tanda P15);Foto copy surat persetujuan kredit Nomor : 462/PK/KPR/GSB/X/2011tertanggal 17 Oktober 2011, (diberi tanda P16);Foto copy surat persetujuan kredit Nomor : 463/PK/KPR/GSB/X/2011tertanggal 17 Oktober 2011, (diberi tanda P17);Foto copy Surat Keterangan Lunas Nomor SKL8352/HODSC/XII/2015,tertanggal 29 Desember 2015, (diberi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 PK/Pdt/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA disingkat YPTK PETRA VS PT. PETRA TOWN SQUARE, DK
86123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ternyata dalam melaksanakan pembangunan tersebut, Tergugat telah melanggar beberapa ketentuan yang berlaku, antara lain ketentuantentang Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan(KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana diatur di dalamPeraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunandan peraturanperaturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan ketentuantentang GSB, KDB, KLB dan ketentuan tentang penyediaan lahan/tempatparkir untuk bangunan bertingkat
    Pelanggaran GSB, KDB dan KLB dan tidak tersedianya lahan parkiryang memadai akan mengakibatkan kemacetan di jalan depan kampusUK Petra semakin parah dan pemanfaatan lahan parkir UK Petra olehpenghuni apartemen dan pengunjung shopping arcade secara melawanhukum sejauh mereka bukan bagian dari civitas akademi UK Petra;7.
    Nomor 194 PK/Pdt/201612.13.14.15.diuraikan dalam permohonan dalam provisi;Bahwa Tergugat Il sebagai pihak yang berwenang memberi jjin danmengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Tergugat karenanya sudah seharusnya tahu tentang telah terjadinya pelanggaranpelanggaran yang sangat kasat mata tersebut, namun tidak pernah adatindakan dari Tergugat II terhadap Tergugat untuk membongkar bangunanatau bagian bangunan Tergugat yang telah melanggar GSB, KDB, KLBdan pelanggaranpelanggaran lainnya.
    atas,Penggugat mohon agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Surabayaterlebih dulu memutus:Dalam Provisi:1) Memerintahkan Tergugat segera dalam tempo paling lambat dua (2)hari setelah dijatunkannya putusan provisi, menghentikan semuakegiatan membangun gedung The Petra Square Apartments &Shopping Arcade;2) Memerintahkan Tergugat Il dalam tempo paling lama tujuh (7) harisetelah dijatuhnkannya putusan provisi, melakukan pengecekan danpengukuran terhadap pelanggaranpelanggaran Garis SempadanBangunan (GSB
    Namun dalam gugatan Penggugat tidakmenjelaskan tentang hal tersebut;Bahwa sebagaimana eksespi Tergugat pada point 1 diatas telahdijelaskan bahwa permasalahan yang menjadi alasan diajukannyagugatan tersebut adalah Tergugat dalam melaksanakan pembangunangedung The Petra Square Apartmens & Shopping Arcade telahmelanggar beberapa ketentuan yang berlaku, antara lain ketentuanterhadap: Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisian DasarBangunan (KDB) dan Koefisian Lantai Bangunan (KLB) sebagaimanadiatur di
Register : 03-04-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 73/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 24 September 2014 — THIO YONATAN,SH.,S.Kom.,SE.,MAF., M.Kn;1.KEPALA SUKU DINAS TATA RUANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,2. LENNY HARIJANNI.S
12491
  • KRK: 0002/GSB/JB/KJ/I/14, yang diberikan atas nama LennyHerijani S, beralamat di Komplek Perumahan Taman Kedoya Permai, Blok A.9, Nomor37, RT. 005, RW. 07, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, KotaAdministrasi Jakarta Barat, tanggal 9 Januari 2014.DALAM EKSEPSI ==an 2nd1.
    No.KRK: 0002/GSB/JB/KJ/1/14, Atas Nama Pemohon: Lenny Harijanni S. Alamat Pemohon: TamanKedoya Permai A.9/37, Rt.005, Rw.007, Kelurahan Kebon Jeruk. Alamat Lokasi:Taman Kedoya Permai, Kav. Blok.A.4, No.12. Rt.005. Rw.007. Kelurahan KebonJeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat.(Foto kopi darifoto kop1);2Bukti P.2 : Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 TentangAdvokat.
    KRK: 0002/GSB/JB/KJ/I/14, tanggal 9 Januari 2014,atas nama Lenny Harijanni, S.; Menimbang, bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan pada hari Selasa,tanggal 6 Mei 2014, telah hadir Pihak ke HI yang berkepentingan dalam sengketa iniatas nama Lenny Herijanni, S. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:Joko Nurwanto, SH. dan HM.
    KRK: 0002/GSB/JB/KJ/I/14, tanggal 9 Januari2014, tidak bersifat Final sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 1 angka 9UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara.
    KRK: 0002/GSB/JB/KJ/I/14, tertanggal 9 Januari 2014, atas namaLenny Herijanni S, terhadap Ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlakudan atau AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 09-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 40/Pdt P/2016/PN Tng
Tanggal 25 Februari 2016 — NGI THAI WINARKHO
6823
  • Perjanjian Kredit No. 462/PK/KPR/GSB/X/2011, tertanggal 17 Oktober2011 ;b. Perjanjian Kredit No. 463/PK/KPR/GSB/C/2011, tertanggal 17 Oktober2011 ;c. Perjanjian Kredit No. 464/PK/GSB/X/2011, tertanggal 17 Oktober 2011 ;d. Perjanjian Kredit No. 465/PK/KPR/GSB/X/2011, tertanggal 17 Oktober2011 ;. Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Pemohon menghadap ke Notaris untukmembuat Pernyataan akan melepaskan hak atas kepemilikan tanah danbangunan rumah Kantor (Rukan) nya tersebut kepada Nona Elka Carisa ;.
Putus : 12-03-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2431 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Maret 2014 — YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA disingkat YPTK PETRA, vs PT. PETRA TOWN SQUARE, dk
5349 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Siwalankerto No. 146148Surabaya;Bahwa ternyata dalam melaksanakan pembangunan tersebut, Tergugat telah melanggar beberapa ketentuan yang berlaku, antara lain ketentuantentang Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan(KDB) dan Koefiisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana diatur didalamPeraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunandan peraturanperaturan pelaksanaannya yang berkaitan denganketentuan tentang GSB, KDB, KLB dan ketentuan tentang penyediaanlahan/tempat parkir
    Pelanggaran GSB, KDB dan KLB dan tidak tersedianya lahan parkiryang memadai akan mengakibatkan kemacetan di jalan depan kampusUK Petra semakin parah dan pemanfaatan lahan parkir UK Petra olehpenghuni apartemen dan pengunjung shopping arcade secara melawanhukum sejauh mereka bukan bagian dari civitas akademi UK Petra;Bahwa pelanggaranpelanggaran yang telah dilakukan Tergugat dalammelaksanakan pembangunan gedung tersebut telah merugikan Penggugatdan jika pembangunan dibiarkan dilanjutkan sampai selesai
    agar kepadaTergugat I diperintahkan melakukan pengukuranpengukuransebagaimana akan diuraikan dalam permohonan dalam provisi;Bahwa Tergugat Il sebagai pihak yang berwenang memberi ijin danmengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Tergugat karenanya sudah seharusnya tahu tentang telah terjadinya pelanggaranpelanggaran yang sangat kasat mata tersebut, namun tidak pernah adatindakan dari Tergugat Il terhadap Tergugat untuk membongkar bangunanatau bagian bangunan Tergugat yang telah melanggar GSB
    Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk dalamtempo paling lambat tujuh (7) hari setelah putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap, membongkar bangunan ataubagianbagian bangunan The Petra Square Apartments & ShoppingArcade yang telah melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB),Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2431 K/Pdt/2013Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan(KLB);V.
    N petitumtersebut diatas, membongkar bangunan atau bagianbagianbangunan The Petra Square Apartments & Shopping Arcade yangtelah melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien DasarBangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB);Vl. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang paksasebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) sehari untuk tiap hariTergugat alba melaksanakan perintah membongkar tersebut di atas,sampai seluruh jumlah dibayar lunas;Vil.
Register : 26-06-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 383/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 20 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. LINTASAN SUKSES
Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat : GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
9250
  • Perdana Pranata KLB 10.314,50 M2.Bahwa tanah Penggugat sebagaimana point1 dan 2 di atas pada tahun1990 sudah KKT/KPD (K1) yang dibuktikan dengan Gambar RencanaTata Kota yang diterbitkan Pemda DKI Jakarta tahun 1990 sesuaidengan blok plan berdasarkan No. 412/GSB/JB/III/I90 dan No.615/GSB/JB/IV/90 sebagai KKT/KPD (K1 Apartemen Perkantoran) yangtelah dibahas dalam sidang kell No. 14/BP/SP/JB/III/90 tanggal 13Maret 1990 dan diketahui/ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kotadan Dinas Pengawasan Pembangunan
    Terhadap KRK dan RTLB No. 0179/GSB/JB/PM/VIII/2010 tanggal 22Agustus 2011 yang diterbitkan sebelum Perda No. 1 Tahun 2014 tentangRencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) dapatdijadikan acuan dalam ijin Pemanfaatan Ruang;3.
    Berdasarkan point 5 dan 6 di atas Surat Dinas Cipta Karya dapatmenyarankan BPTSP untuk menerbitkan IMB yang dimohonkan PTLintasan Sukses;Karena tanah Penggugat sudah lebih dahulu memperoleh satus KKT/KPD(K1) sejak 1990 yang dibuktikan dengan Gambar Rencana Tata Kota yangditerbitkan Pemda DKI Jakarta tahun 1990 sesuai dengan blok planberdasarkan No. 412/GSB/JB/III/90 dan No. 615/GSB/JB/IV/90 sebagaiKKT/KPD (Ki Apartemen Perkantoran) yang telah dibahas dalam sidangkeIl No. 14/BP/SP/JB/III/90 tanggal
    Bahwa status KKT/KPD (K1) sudah sejak tahun 1990 dibuktikandengan Gambar Rencana Tata Kota yang diterbitkan Pemda DKIJakarta tahun 1990 sesuai dengan blok plan berdasarkan No.Halaman 7 dari 41 halaman putusan Perkara Nomor : 383/PDT/2020/PT.DKI 16.17.412/GSB/JB/III/90 dan No. 615/GSB/JB/IV/90 sebagai KKT/KPD (K1)yang telah dibahas dalam sidang keIl No. 14/BP/SP/JB/III/90 tanggal13 Maret 1990 dan diketahui/ditandatangani olen Kepala Dinas Tata Kotadan Dinas Pengawasan Pembangunan Kota oleh Bapak IR
    Bahwa Tindakan Tergugat telan Melawan Hukum berdasarkan Perda No. 1Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ karena Surat Pemberitahuan Jawabanmelebihi tenggang waktu 3(tiga) Bulan sejak Dimohonkan tanggal 10 Agustus2015 dan menyatakan status Tanah R.4, Padahal Tanah Penggugat MasukDalam Kategori KKD/KPD (K1Apartment/Perkantoran) sejak Tahun 1990sesuai Blok Plan No.412/GSB/JB/III/90 dan No. 615/GSB/JB/IV/90 dan StatusKKT/KPD (K1 Apartment/Perkantoran) sejak Tahun 1990 Sesuai Blok PlanNo. 412/GSB/JB/III/90 dan