Demikian untuk menjadi maklum", namunTergugat tetap tidak mengindahkannya sehingga menerbitkan Surat KeputusanNomor 171.1/Kep.1270Pem.Um/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang dalamkonsideran menimbang huruf b bahwa H.URYANTO HADI, SH, SE telahdiberhentikan dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Indramayu sesuai denganKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor Kep.128/DPP/GOLKAR/VIII/2011.

H.Uryanto Hadi,. SH., SE., sebagai anggota kader Partai GolonganKarya justru. menggugat kemenangan pasangan calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu yangdiusung Partai Golongan Karya ke Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia; c Bahwa pasca Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Indramayu, Sdr. H.

;Terhadap hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Sdr H.Uryanto Hadi., SH., SE., telah melanggar AD/ART dan PO serta Keputusan DPPPartai Golongan Karya, yaitu; Anggaran Dasar Pasal 15 Huruf C, yang berbunyi:;"Setiap Anggota Berkewajiban aktif melaksanakan Kebijakan dan ProgramPartai Golongan Karya.

tanggal 05 Oktober 2011 tentang Peresmian PemberhentianAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten IndramayuMasa Jabatan Tahun 20092014 terhadap H.Uryanto Hadi, S.H.

,S.E pada calon penggantinya bernama Cuengsih;Bahwa pada tanggal 8 September 2011, Ketua DPRD Kabupaten Indramayudalam surat No.170/287/Persid/DPRD/2011 mengusulkan kepada Ketua KPUKabupaten Indramayu untuk mengesahkan, memberhentikan dan mengangkatanggota DPRD penggantian Antarwaktu Masa Bhakti 20092014 dari H.Uryanto Hadi,S.H.

H.Uryanto, SH, SE sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu, bahwaPenggugat baru mengetahui adanya suratsurat tersebut setelah adanya suratTergugat (Vide P1), terbitnya suratsurat yang mendasari keputusan Tergugat(Vide P1) bertentangan dengan PeraturanOrganisasi Partai Golongan KaryaNo.

dikabulkanseluruhnya;10 Bahwa karena gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka menuruthukum juga beralasan menghukum Tergugat membayar biaya perkara danmentaati keputusan in casu;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat supaya menjatuhkan putusan berikut :126Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 128/DPP/GOLKAR/VIII/2011, tanggal15 Agustus tentang Pemberhentian dari Partai Golongan Karya atas nama H.Uryanto

, SH, SE adalah cacat hukum;Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 12 8/DPP/GOLKAR/VITI/2011,tanggal 15 Agustus tentang Pemberhentian dari Partai Golongan Karya atas nama H.Uryanto, SH, SE adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dan mentaati putusan perkara incasu;Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara dan mentaati putusan perkarain casu;Mohon putusan yang seadiladilnya dan patut (ex aequo et bono);berpendapat lain mohon putusan yang

Penggugat:
PT.Sumber Budi
Tergugat:
1.H.Uryanto Hadi,SH,SE
2.Dinari Mayasari,SE
Turut Tergugat:
Notaris Sri Maryati Sudarminto,SH

Sertifikat Hak Milik Nomor : 178/Desa J umbleng atas nama H.Uryanto Hadi yang telah dilakukan pengikatan secara HakTanggungan peringkat pertama sebagaimana Sertifikat HakTanggungan Nomor : 1467/2008;i. Sertifikat Hak Milik Nomor : 140/Desa J atimunggul atas namaUryanto yang telah dilakukan pengikatan secard HakTanggungan peringkat pertama sebagaima iffkat HakTanggungan Nomor : 1000/2008. WSj.

Tergugat I mengetahui pemilik perumahan jangga regency adalah H.Uryanto Hadi setelah memeriksa dokumen perumahan dan melakukan survey dilapangan. Bahwa ternyata pemilik perumahan jangga regency adalah secara pribadidimiliki dan dimohon oleh H .Uryanto Hadi dan bukan oleh Penggugat.

Dan antara Tergugat I dengan H.Uryanto Hadi tidak memiliki hubungan hukum dan Penggugat tidak sedang dalamrangka mewakili kepentingan H. Uryanto Hadi dalam gugatan ini. Sehingga Penggugattidak memilki kualitas menggugatBahwa Tergugat I menolak poin 2 gugatan yang menyatakan Tergugat IImemperkenalkan Tergugat I kepada Penggugat.

Hal demikian diperkuat dengan dalil bahwa :Pertama : sesungguhnya pekerjaan pengembanganperumahan jangga regency adalah bukanmilik Penggugat melainkan milik pengembang H.Uryanto Hadi sehinggaPenggugat tidak dapat menentukan nilai kerugian. Kendati demikian antaraTergugat I dan H.

(Bukti: TH2 / Copy Surat KuasaPENGGUGAT) ;3 Bahwa PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT II telah melakukan wanprestasimerupakan gugatan salah alamat, karena TERGUGAT II sudah berusaha ikut memberikantanda jadi sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) atas perintah TERGUGAT I padatanggal 30 Nopember 2012 kepada PENGGUGAT karena iktikad baik TERGUGAT II.Sementara penandatanganan kontrak antara H.Uryanto Hadi, SH, SE dan TERGUGAT Iadalah Tugas dan kewajiban TERGUGAT I sebagai Direktur CV. Juragan Anom.

Ketika ituPenggugat meminjam uang Rp. 50.000.000 namun TergugatI hanya memberi Rp 10.000.000, untuk keperluan tambahanmodal perumahan jangga regency ;3 Bahwa sesungguhnya pekerjaan pengembangan perumahanjangga regency adalah bukan milik Penggugat melainkanmilik pengembang H.Uryanto Hadi sehingga Penggugat tidakdapat menentukan nilai kerugian karena antara Tergugat Idan H.

Milik Nomor : 264/Desa Rajasinga atas namaNyonya Sutrisnie yang telah dilakukan pengikatan secara HakTanggungan peringkat pertama sebagaimana Sertifikat HakTanggungan Nomor : 426/2008Sertifikat Hak Milik Nomor : 755/Desa Paoman atas nama HajiUryanto Hadi yang telah dilakukan pengikatan secara HakHalaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor: 428/PDT/2017/PT.BDG.Tanggungan peringkat pertama sebagaimana Sertifikat HakTanggungan Nomor : 410/2008;Sertifikat Hak Milik Nomor : 178/Desa Jumbleng atas nama H.Uryanto