Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arbayanto bin Mastu) dengan Pemohon II (Hajiyah binti Bulat) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, di Desa Muara Arai, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan;

Memberi ijin kepada Pemohon (Dedi Hasyim bin Hasim Johan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Umi Khulsum Hajiyah binti Zaedun Hariyanto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Rusmanto bin Darlan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nor Hajiyah binti Natadilaha alias Natadilaga) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mutah

Toha) terhadap Penggugat (Hajiyah alias Hajiah binti Sahidin);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karangasem untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumahsekurangkurangnya sejak bulan April tahun 2020 yang lalu hingga sekarang.Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkanHalaman 24 dari 30, Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2020/PA.Sdnkesulitan (masyaggah) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumahtangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraiandalam perkara a quo setidaktidaknya telah mencapai tingkat hajiyah

bahwa melihat urgensi pencatatan pernikahan dan kesulitan(masyaggah) yang ditimbulkan apabila pernikahan tidak tercatat, baik bagikedua pasangan suami istri, maupun bagi keturunan yang dihasilkan daripernikahan tersebut, bukan hanya kesulitan yang berkaitan dengan hak akandokumen kependudukan, namun juga berkenaan dengan kepastian asal usul,sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pencatatan pernikahan bagi ParaPemohon dalam perkara a quo adalah kebutuhan yang sekurangkuranya telahmencapai tingkat hajiyah

itukesesuaian biodata antara dokumen administrasi perkawinan dengan dokumenadministrasi kependudukan itu sendiri menjadi pula syarat mutlak dalam penerbitanSurat Keputusan Pensiun itu sendiri, dan jika terdapat ketidaksesuaian antaradokumendokumen dimaksud akan menjadi hambatan/kendala yang sangatmenyulitkan bagi Pemohon, maka kesesuain biodata perkawinan dan biodatakependudukan serta kepegawaian Pemohon tersebut dalam rangka administrasikepegawaian menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak (hajiyah

bahwa melihat urgensi pencatatan pernikahan dan kesulitan(masyaqgah) yang ditimbulkan apabila pernikahan tidak tercatat, baik bagi keduapasangan suami istri, maupun bagi keturunan yang dihasilkan dari pernikahantersebut, bukan hanya kesulitan yang berkaitan dengan hak akan dokumenkependudukan, namun juga berkenaan dengan kepastian asal usul, sehinggaMajelis Hakim memandang bahwa pencatatan pernikahan bagi Para Pemohondalam perkara a quo adalah kebutuhan yang sekurangkuranya telah mencapaitingkat hajiyah

idaman lain, sehingga Penggugatdan Tergugat telah berpisah sejak 5 (lima) Tahun, dan sampai sekarang,Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, meskipun keluarga sudahberupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkankesulitan (masyaggah) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumahtangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraiandalam perkara a quo setidaktidaknya telah mencapai tingkat hajiyah

dengandokumen kependudukan itu sendiri menjadi pula syarat mutlak dalam pembuatanAkta Kelahiran anak, dan jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumendokumendimaksud akan menjadi hambatan dan kendala yang sangat menyulitkan bagi pribadiPemohon dan Pemohon Il untuk pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut, makakebutuhan akan kesesuain biodata pernikahan dan biodata kependudukan paraPemohon tersebut dalam rangka hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegaramenjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak (hajiyah

perkawinan keduaPemohon, sementara itu kesesuaian biodata antara dokumen perceraiandengan dokumen kependudukan itu sendiri menjadi pula syarat mutlak dalampendaftaran perkawinan tersebut, sementara itu adanya ketidaksesuaian antaradokumendokumentersebut menjadi hambatan/kendala yang sangatmenyulitkan bagi Pemohon, maka kebutuhan akan kesesuain biodataperceraian dan biodata kependudukan Pemohon tersebut dalam rangka hidupbermasyarakat berbangsa dan bernegara menjadi suatu kebutuhan yangsangat mendesak (hajiyah

kesesuaian biodata antara dokumenpernikahan dengan dokumen kependudukan itu sendiri menjadi pula syarat mutlakdalam pendaftaran calon anggota TNI, dan jika terdapat ketidaksesuaian antaradokumendokumen dimaksud akan menjadi hambatan dan kendala yang sangatmenyulitkan bagi pribadi calon anggota TNI tersebut, maka kebutuhan akankesesuain biodata pernikahan dan biodata kependudukan para Pemohon tersebutdalam rangka hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara menjadi suatukebutuhan yang sangat mendesak (hajiyah

namun jugakaryakarya ahli hukum yaitu berupa teori hukum/kaidah fiqhiyah/legal maxim,dan dalam penyelesaian perkara a quo Hakim Anggota berpendapatpenggunaan teoriteori hukum sangat relevan, maka Hakim Anggota mengambilalin pendapat lan McLeod (2012) sebagai pendapat Hakim Anggota untukmemeriksa dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa tujuan utama hukum (maghasid syariah) yaitu:merealisir kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya(dhoruriyah), dan memenuhi kebutuhan sekundernya (hajiyah

Menurut pendapat MajelisHakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (masyaqqah) bagiPenggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat,sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara a quo telahmencapai tingkat hajiyah, sebagai alternatif terakhir (u/timum remedium) untukmenyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari terjadinya kemudaratan yanglebih besar;Pertimbangan perceraian secara yuridisMenimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga(rumah tangga

Penetapan No.406/Pat.P/2021/PA.PIhMenimbang bahwa tujuan utama hukum (maghasid syariah) yaitu:merealisir kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya(dhoruriyah), dan memenuhi kebutuhan sekundernya (hajiyah) serta kebutuhanpelengkap (tahsiniyah) masyarakat, hal tersebut sesuai pendapat MuhammadAbduh (1989), bahwa tujuan pokok hukum yang di bawa Rosululullah SAWadalah sesuai tujuan kerasulan itu sendiri, yaitu mewujudkan kesejahteraan dankedamaian umat manusia.

Perkawinan,terkait batas minimal usia perkawinan yang merupakan aspek keadilan yuridis(yuridis justice) dapat disimpangi untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohondan memecahkan permasalahnya untuk dapat melangsungkan pernikahandengan memperhatikan keadilan moral (morality justice) dan keadilan sosial(social justice) anak Pemohon.Menimbang bahwa tujuan utama hukum (maghasid syariah) yaitu:merealisir kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya(dhoruriyah), dan memenuhi kebutuhan sekundernya (hajiyah

sesuai dengan Pasal 25 ayat (1)UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,disebutkan:Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusantersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yangbersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untukmengadili.Menimbang bahwa tujuan utama hukum (maghasid syariah) yaitu:merealisir kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya(dhoruriyah), dan memenuhi kebutuhan sekundernya (hajiyah

teks undangundang, namun jugakaryakarya ahli hukum yaitu berupa teori hukum/ kaidah fighiyah/ legal maxim,dan dalam penyelesaian perkara a quo Majelis berpendapat penggunaanteoriteori hukum sangat relevan, maka Majelis mengambil alin pendapat lanMcLeod (2012) sebagai pendapat Majelis untuk memeriksa dan memutusperkara a quo.Menimbang bahwa tujuan utama hukum (maghasid syariah) yaitu:merealisir kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya(dhoruriyah), dan memenuhi kebutuhan sekundernya (hajiyah