kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 3 April 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknyamendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakimatau

Nomor 814 PkK/Pdt/2018kekhilafan hakim dan/atau. suatu kekeliruan yang nyata, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa didalam putusan Judex Juris tidak terdapat kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (a)sampai huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 oleh karena putusanJudex Juris didasarkan fakta bahwa gugatan Penggugat Asal kabur

Pagang Dalam KoraoPagang, Kelurahan Korao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakimatau diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon Il kepada yang menjadiQadhi pada pernikahan tersebut, karena ayah kandung Pemohon H tidakShalat;Bahwa setahu saksi yang menjadi Qadhi pada pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah Nasarudin P, yaitu Ulama setempat;Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalahsaksi sendiri (Joni

Pagang Dalam KoraoPagang, Kelurahan Korao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakimatau diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon Ii kepada yang menjadiQadhi pada pernikahan tersebut, karena ayah kandung Pemohon H tidakShalat;Hal 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor; 0132/Pdt.P/2017/PA.Pdg 5 Bahwa setahu saksi yang menjadi Qadhi pada Perinaney: errdengan Pemohon adalah Nasarudin P, yaitu Ulama setempaty %, & aad os ~ Bahwa setahu saksi yang

pokoknya memohon agar permohonan peninjauan kembalitersebut mendapatkan perhatian yang sungguhsungguh;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali yang diterima tanggal 18 September 2018, yang pada pokoknyamenolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai adanya kekhilafan Hakimatau

Nomor 381 PK/Pdt/2019kenyataan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Jurisdan Judex Facti, sehingga hal tersebut bukan merupakan kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf fUndang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan

Nomor 455 PK/Pdt/2020 Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dariTermohon Peninjauan Kembali, dinhubungkan dengan pertimbanganputusan Judex Juris ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakimatau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris tersebut: Bahwa ternyata semua barangbarang pesanan Tergugat telah dikirimPenggugat kepada Tergugat dan telah diterima Tergugat total sehargaRp3.977.695.000,00 (tiga

miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enamratus sembilan puluh lima ribu rupiah), akan tetapi tidak dilakukanpembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat sampai saat ini; Bahwa adapun alasan keberatankeberatan Pemohon PeninjauanKembali yang lainnya pada prinsipnya hanyalah merupakan perbedaanpendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Juns dalammenilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalamPasal

Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata.Bahwa dalam peninjauan kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembalimengajukan 2 (dua) alasan yaitu :1.

Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata.Bahwa Judex Juris dalam putusannya pada konsideran menimbang halaman 9paragraf kesatu telah mengambil pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) telah salah menerapkanhukum, khususnya mengenai dihilangkannya pidana tambahan dalamputusannya.dan pertimbangan pada paragraf ketiga berbunyi : Bahwa perbuatan sangat meresahkan dan tidak mempunyai rasapenyesalan.

Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayunganberhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon XXXXsebagai Wali HakimAtau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnyaMenimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyacukuplah ditunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabutperkaranya dengan alasan ayah kandung Pemohon sudah bersedia

Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata".Bahwa dalam peninjauan kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembalimengajukan 2 (dua) alasan yaitu :1.

Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata.Bahwa Judex Juris dalam putusannya pada konsideran menimbang halaman 6paragraf kedua telah mengambil pertimbangan sebagai berikut : Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukankepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2013 danPemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal26 Agustus 2013 akan tetapi Memori Kasasi yang memuat alasanalasanpermohonannya

besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 22 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (novum) dan kekhilafan Hakimatau

Agung tersebut dapat ditinjau kembali;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukankepada para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana pada tanggal 19 April 2010dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para Pemohon PeninjauanKembali/para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:1 Bahwa putusan judex juris dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau

menerangkan bahwa Terdakwalah yang melakukanpemukulan kecuali keterangan saksi korban sendiri dan meskipun Visum EtRepertum sangat jelas menyebutkan keadaan korban akan tetapi tidak membuktikansiapa orang yang melakukannya, sehingga keterangan saksi korban hanya berdirisendiri tanpa didukung oleh cukup cukti dan alat bukti yang lainnya yang sahmenurut KUHAP : Bahwa pertimbangan Hakim Agung sebagaimana tersebut dalam putusan kasasihalaman 7 tersebut juga dengan teramat jelas memperlihatkan kekhilafan Hakimatau

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 27 Agustus 2018 yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakimatau

Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;"Tenggang waktuBahwa permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangkawaktu (Pasal 264 ayat (8)KUHAP)..

ALASANALASAN HUKUM PENINJAUAN KEMBALIBahwa sehubungan dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.11/Pid.C/2006/PN.BKS, tanggal 17 Maret 2006, terdapat kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata dalam menilai bukti dan menerapkanhukum, sesuai pasal 263 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana, Pemohon PK mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasanalasan sbb :ALASAN KEBERATAN PEMOHON PK :A.

lembaga atau badan pemerintahanatau melainkan perbuatan yang dilakukan sendiri untuk kepentingan diri sendiridan merugikan Negara dalam hal ini PDAM Kabupaten Lumajang milik Pemerintah Kabupaten Lumajang ;Sehubungan dengan alasan Kami Jaksa Penuntut Umum diatas, kiranya MahkamahAgung Republik Indonesia dapat mengabulkan permohonan kami untuk e Menolak permohonan PeninjauanKembali terpidana ( pemohon PeninjauanKembali) karena e Putusan Hakim dalam perkara ini tidakmemperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau

berlangsung hasilnya akanberupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atautuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ituditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;Apabila dalam berbagai keputusan terdapat pernyataan bahwa sesuatutelah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagaimana dasar dan alasanputusan dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satudengan yang lain ; 12c Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakimatau

MURNI HASAN yang menerangkan bahwa PemohonPeninjauan Kembali bernama lengkap SUSIANI yang beralamat di simpangKandis RT.O5 (perubahan dari RT.09) Rw.01 Kelurahan Sumber Jaya, KecamatanKampung Melayu yang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembalibukan berdomisili di lokalisasi;2 Putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP.Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang

Hukum gunamelakukan pembelaan terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali untukmenyampaikan keberatan keberatannya berkenaan dengan permasalahan ygdihadapinya ditinjau dari segi hukum sehingga putusan yang dikeluarkanmengandung pertimbangan yang tidak lengkap dan berimbang dan hanya ditinjaudari keberatan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sehingga hukumpembuktian menjadi tidak berdasar dan keputusan yang dihasilkanpun mengandungpertimbangan hukum yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakimatau

Kembali sedangkan Termohon Peninjauan Kembali Il telahmengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusanMahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakimatau

BinMUSLIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pencurian Ringan;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAIFULLAH NASUTIONAlias SYAIPUL Bin RAHMAT NASUTION dan Terdakwa II JEPRI NALDIAlias JEPRI Bin MUSLIADI oleh karena itu dengan pidana penjaramasing masing selama 3 (tiga) bulan ;Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani olen Para Terdakwa,kecuali dalam masa percobaan masing masing selama 6 (enam) bulanPara Terdakwa melakukan tindak pidana dengan suatu putusan Hakimatau

Putusan Nomor 93 PK/TUN/2020Kembali pada tanggal 13 April 2020 yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaputusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telan bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Bahwa Judex Juris

Putusan Nomor 31 PK/TUN/2018tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusanMahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yaitu tidak terdapat kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan bahwa intipermasalahan di dalam perkara tersebut menyangkut pembuktiankepemilikan atas tanah, sehingga merupakan perkara perdata yangpenyelesaiannya harus ke peradilan umum;Menimbang, bahwa

dapatmenerima dan bersedia mencabut perkaranya ;Halaman 3 dari 5 halaman penetapan Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.BtmMenimbang, bahwa dalam persidanganpara Pemohon menyatakanmencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan ;Menimbang, bahwa para Pemohon didepan persidangan secara lisanmenyatakan mencabut permohonannya dan oleh karena para Pemohon jugatidak menjelaskan dalam permohonan tersebut siapa wali dalam pernikahantersebut dan para Pemohon juga tidak menjelaskan apakah pakai wali hakimatau

Untuk itu,setentang Surat Kuasa Umum ini oleh Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutuskan perkaranya adalah belumdipertimbangkan secara khusus, sehingga pada putusan yanginkracht yang dimohon PK ini terdapat suatu kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;Hal. 13 dari 61 hal. Put.

di Mahkamah Syariyah Tapaktuan pada tanggal09 Juni 2010 dengan buku register No.10/SK/2010/MsyTTNadalah tidak mencantumkan identitas pihak tergugatTergugat,baik para Pemohon PK maupun Turut Termohon PK dan Il.Untuk itu, setentang Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2010, tanggal 29Mei 2010 dan tanggal 30 Mei 2010 oleh Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutuskan perkaranya adalah belumdipertimbangkan secara khusus, sehingga pada Putusan yanginkracht yang dimohon PK ini terdapat suatu kekhilafan hakimatau

Untukitu, setentang Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2010, tanggal29 Mei 2010 dan tanggal 30 Mei 2010 oleh Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutuskan perkaranya adalah belumdipertimbangkan secara khusus, sehingga pada putusan yanginkracht yang dimohon PK ini terdapat suatu kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;Advokat Leo Sembiring, S.H. dan Armada, S.H. adalah tidakberwenang mengajukan pembatalan hibah kepada MahkamahSyar'iyah Tapaktuan.

Untuk itu, baik setentang Surat Kuasa tanggal23 Mei 2010 dan tanggal 29 Mei 2010 maupun setentang SuratKuasa Khusus tanggal 30 Mei 2010 yang diwaarmeking ditanggal 09 Juni 2010 dengan register No.10/SK/ 2010/MSyTTNoleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskanperkaranya adalah belum dipertimbangkan secara khusus danmendalam, sehingga pada putusan yang inkracht yangdimohon Peninjauan Kembali ini terdapat suatu kekhilafan hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;3.