Ditemukan 10 data
15 — 3
T NOR alias Hj.MUSRIFAH MELAWAN 1.ZUBAIDAH binti NEMO 2.IMAM HIDAYAT
T NOR alias Hj.MUSRIFAH, Pekerjaan Tani,Tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.02/RW.01, Desa Sempolan,Kecamatan Silo, Kabupaten Jember,yang selanjutnya disebut Sebagal .............:.:eeceeeeeeeeeee tees Penggugat Il ;dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum : AHMAD CHOLILY, S.H., M.H. Dkkberkantor di JI.
21 — 6
Hj.MUSRIFAH ;3. SOLEH ;4.
43 — 7
dalam pasal 363 ayat (1) ke4 dan 5 KUHP ;Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, faktafakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secaraberturutturut berupa keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa serta adanya barang buktiadalah sebagai berikut :Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum diPersidangan telah mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi, yaitu masingmasing Saksi Hj.MUSRIFAH
32 — 23
Hj.Musrifah Mide, S.Pd. hinti Mide Lallo,(saudari kandung)b. Nlusriadi Mide bin Mide Lallo, (saudara kandung). Muslimin Mide, S.Pd. bin Mide Lallo, (saudara kandung)d. Rahman mide bin Tvlide Lallo (saudara kandung)QOe. Ismail Mide bin Mide Lallo (saudara kandung).4.
63 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2479 K/Pid.Sus/2012diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan maupun memori banding,baik mengenai perihal yang berhubungan dengan faktafakta yaitu kedudukanTerdakwa yang hanya berstatus sebagai penerus pekerjaan yang terbengkalaiatau ditinggalkan yang dilaksanakan sebelumnya oleh IRWANSYAH LINTANGsedangkan masyarakat telah mengadakan perjanjian dengan Kepala BPMKB Hj.MUSRIFAH sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian yang menyatakanmasyarakat penerima bantuan mendapatkan barang modal
Hj.MUSRIFAH, SKM, ROBERT PANJAITAN dan BUDI MARJOHAN yangmenunjuk langsung Terdakwa untuk pengadaan barang yang dibutuhkanmasyarakat penerima bantuan tersebut apalagi diperkuat dengan pernyataanROBERT PANJAITAN ketika BUDI MARJOHAN diperintahkan untuk mencariorang untuk bersedia menyediakan alatalat tersebut lalu dijawab ROBERTPANJAITAN ada PERMENDAGRI baru yang mengatur untuk bantuanberbentuk barang kepada masyarakat tidak perlu dilelang ditambah denganketerangan ROBERT PANJAITAN ketika Terdakwa
FAUAZ ILYAS, SH;Bahwa benar surat tersebut ditujukan kepada Kepala BPMKB Hj.MUSRIFAH, SKM kemudian dilakukan pertemuan dengan TKPK danBAPPEDA dengan perintah bidang TTG, UEM dan SDA untuk membuatRencana Kerja Anggaran Perubahan dengan mengeluarkan Kegiatan danposting dana yang telah tercantum Dokumen Pelaksana Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPASKPD) No. 1.22.01.16.05.5.2 dengankode rekening 2.2.02.02 belanja bahan/Bibit Tanaman untuk dialihkan keDokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Sekretariat
MUSRIFAH, SKM;Bahwa benar laporan pertanggung jawaban dari kegiatan ini ada yaituberupa daftar penerimaan uang masingmasing sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) yang ditandatangani masingmasing penerima bantuan;DASRIZAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa benar saksi pernah menerima surat dari Kepala BPMKB Hj.MUSRIFAH perihal pencairan dana bantuan penanggulangan kemiskinanKota Pekanbaru;Bahwa benar bendahara pengeluaran menyerahkan dana sebesar Rp.500.000.000, (lima
SUBAGIAAKRABINOV berdasarkan permintaan Kepala BPMKB Hj.MUSRIFAH;Drs. H. ADISMAR AMNUR, Apt.
7 — 0
Subaidi Bin Newan yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 30 Januari 2015 adalah;
- Behrah alias Hj.Musrifah binti Bedri, sebagai janda;
- Ahmadi bin Rosidi alias H. Subaidi Ahmadi bin Rosidi alias H. Subaidi, sebagai anak kandung laki-laki;
- Siti Hanifah binti Rosidi alias H. Subaidi, anak kandung perempuan;
- Holis alias Moch. Cholis bin Rosidi alias H.
4 — 0
Subaidi Bin Newan yang meninggal dunia pada tanggal tanggal 30 Januari 2015 adalah;
- Behrah alias Hj.Musrifah binti Bedri, sebagai janda;
- Ahmadi bin Rosidi alias H. Subaidi Ahmadi bin Rosidi alias H. Subaidi, sebagai anak kandung laki-laki;
- Siti Hanifah binti Rosidi alias H. Subaidi, anak kandung perempuan;
- Holis alias Moch. Cholis bin Rosidi alias H.
44 — 3
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwatelah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam SuratDakwaan Nomor Register Perkara : PDM 42 / Lamon / 0312 tanggal 12 Maret2012 sebagai berikut :Bahwa ia terdakwa Sayifudin Bin Sukiman bersamasama dengan AlfanAfendi dan Bagus Sahroni (berkas perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 14Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Toko milik saksi korban Hj.Musrifah
Helda Yulianti
Tergugat:
Rusnawati
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
18 — 0
berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1256/Kel.Sempaja Tanggal 23 Desember 1997 yang terletak dahulu di Perumahan Taman Bengkuring Kel.Sempaja, Kec.Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda, dan sekarang terletak di Perumahan Bengkuring Kel.Sempaja Timur, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan Mudjiantoro
- Sebelah Barat berbatas dengan Hj.Musrifah
63 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pekanbaru dalam Pasal 13 menyatakan bahwabantuan tersebut dapat diberikan dalam bentuk bantuan modal kerja danbantuan barang modal dimana BPMKB sebagai salah satu Satker yangtergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan KotaPekanbaru (TKPK) sehingga perlu. membuat perjanjian dalampelaksanaan program ;Bahwa adapun tentang pentransferan dana yang diterima masyarakatpenerima bantuan kepada rekening Indra Thamrin adalah atas dasarsurat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BPMKB Hj.Musrifah
dibuat masyarakat penerima denganBPMkKB agar dana tersebut dapat dicairkan dan diperkuat dalam perjanjiantersebut ada kesepakatan antara penerima dengan BPMKB berapa jumlahuang dan harga barang modal tersebut yang tidak pernah diketahuiTerdakwa kapan dan dimana perjanjian tersebut dibuat, sehingga apabilamemang Terdakwa yang bertanggungjawab atas program kegiatan tersebutmaka seharusnya Terdakwa mengetahui adanya perjanjian tersebut atauTerdakwalah yang harus menandatangani perjanjian tersebut bukan Hj.Musrifah