SusPHI/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Tuntutan Penggugat sesuaiSurat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Cilegon Nomor560/145/Hubin JSK., tertanggal 24 Januari 2018 = sebesarRp1.215.626.367,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta enam

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Tuntutan Penggugat sesuaiSurat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Cilegon Nomor560/145/Hubin JSK, tertanggal 24 #jJanuari 2018 sebesarRp1.215.626.367,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta enam ratus duapuluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta Tergugatyang berupa barang tidak bergerak dan bergerak yang terdapat di dalammaupun di luar Bangunan yang beralamat di Gedung Teknologi

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Tuntutan Penggugatsesuai Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota CilegonNomor 560/145/Hubin JSK, tertanggal 24 Januari 2018 sebesarRp1.215.626.367,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta enam ratusdua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);2.

Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Tuntutan Penggugatsesuai Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota CilegonNomor 560/145/Hubin JSK, tertanggal 24 Januari 2018. SebesarRp1.215.626.367,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta enam ratusdua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta Tergugatyang berupa barang tidak bergerak dan bergerak yang terdapat diHalaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1025 K/Pdt.

surat PHK tidak dapat dikategorikan sebagaisuatu pelanggaran berat yang didalilkan dalam ketentuan Pasal 158UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, karena aturan tersebut sudah tidakberlaku dan mengikat lagi;Bahwa tindakan PHK yang dilakukan sepihak Tergugat tersebut, olehPenggugat telah melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banjarbaru guna dilakukannya sidang mediasi yang mana tanpadihadiri Pihak Tergugat, setelah dilakukan sidang mediasi maka keluarlahsurat anjuran Nomor 567/089/Hubin

Termohon Kasasi/Penggugat awal dalam gugatannya, poin 4menyatakan bahwa untuk penyelesaian masalah ini telahmelaporkannya kekantor Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banjarbaru, untuk dilakukan mediasi dan telah dikeluarkanAnjuran, Nomor 567/089/Hubin Syaker/Disnakertrans/201 1;Senyatanya: Anjuran Nomor 567/089/Hubin Syaker/Disnakertrans/201 1dikeluarkan oleh kantor Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banjar tanggal 7 Februari 2011;Bukan: dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkunganPemerintah Kota Banjarbaru (T2) knususnya Pasal 3 huruf C dan Pasal7 ayat (1);Pasal 3 : Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :huruf (c) : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;Bukan : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarbaru;Bagian Ketiga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pasal 7 ayat (1) tidak adamenyebutkan : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;Jelas, bahwa antara uraian gugatan Termohon Kasasi yangmenyatakan Anjuran Nomor 567/089/Hubin

Syaker/Disnakertrans/201 1yang dikeluarkan oleh kantor Disnakertrans Kabupaten Banjarbaru,tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya;Kenyataannya Anjuran Nomor 567/089/Hubin Syaker/Disnakertrans/2011 dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBanjar tanggal 7 Februari 2011;Bahwa seluruh bukti dan fakta yang terungkap di persidangan telahdikesampingkan oleh Judex Facti, dengan demikian Judex Facti tidakmenerapkan hukum /n casu pembuktian yang benar;Berdasarkan fakta dan landasan

Hal tersebut di atas diakuipula oleh Termohon Kasasi yang (termuat dalam Anjuran Nomor567/089/Hubin Syaker/Disnakertrans/2011 tanggal 07 Februari 2011)pada poin A. Keterangan pekerja menyatakan sebagai berikut:Karena saya emosi pada jam 12.00 saya mengumumkan lewat radiountuk menyetop kegiatan dan memerintahkan tidak ada lembur untukjam istirahat Jum'at.

Bahwa Surat Dinas Tenaga Kerja Nomor: 560/1136/Hubin tertanggal surat24 Mei 2012 perihal Jawaban Pengaduan Perselisihan PHkKdisampaikan Mediator Bapak Zharwan dan Kepala Bagian HubunganIndustrial (Hubin) Bapak Suparman kepada PUK SPKEP PolypetPolyprima pada hari Senin 28 Mei 2012 di kantor Dinas Tenaga KerjaKota Cilegon.

tertanggal 24 Mei 2012 perihal Jawaban PengaduanPerselisihan PHK yang isinya menunjukkan dengan jelas Kadisnaker KotaCilegon tidak dapat melakukan proses mediasi hal ini bertentangandengan UndangUndang No 2 Tahun 2004 tentang PPHI;14.Bahwa surat dari Kadisnaker Nomor 560/1136/Hubin tertanggal 24 Mei2012 tersebut bertentangan dengan risalah perundingan mediasi tanggal25 Mei 2009 dan surat Kadisnaker No. 560/1874/Hubin tertanggal 7September 2009, surat Kadisnaker No. 560/2160/Hubin tertanggal 15Oktober

Kota Cilegon Nomor:560/1479/Hubin tanggal 1 Juni 2010, perihal JawabanPernyataan Penegasan (fotokopi sesuai dengan asli);Informasi Perkara Putusan PK Mahkamah Agung Rldengan No.

Bukti T3 Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor:560/1479/Hubin tanggal 1 Juni 2010, perihal JawabanPernyataan Penegasan (fotokopi sesuai dengan asili);4. Bukti T4 Surat dari Mediator yang diketahui Kepala Dinas TenagaKerja Kota Cilegon Nomor: 560/1186/Disnaker tertanggalMei 2008, perihal Anjuran (fotokopi sesuai dengan asli); 5. Bukti T5 = Surat PT.

Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon telah menerbitkan surat Nomor:560/1847/Hubin tanggal 7 September 2009, perihal Penjelasan danTanggapan atas PHK Sepihak (vide Bukti P9 = Bukti T2), Nomor:560/2160Hubin tanggal 15 Oktober 2009, perihal JawabanPenegasan Status Hubungan Kerja (vide Bukti P10), dan Nomor:560/1479/Hubin tanggal 1 Juni 2010, perihal: Jawaban PernyataanPenegasan (vide Bukti P11 = Bukti T3) yang mana isi pokok ketigasurat tersebut menyatakan belum ada perundingan bipartit danmediasi mengenai

Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut masuk lewatgerbang depan kemudian masuk ruangan baru Wakasek Hubin, setelahmengambil barangbarang yang ada di dalam ruangan Terdakwa keluarlewat pintu depan . Bahwa kerugian saksi seluruhnya sebesar Rp. 9.450.000,(Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincianharga handphone Rp. 2.000.000, (dua Juta rupiah) dan uang tunas Rp.1.000.000.,.(Satu juta rupiah).

NINING melihat langsung Terdakwa sudahada didalam ruangan baru Wakasek Hubin, dengan pintu yang terbukasedang membuka meja Sdri. NELLY.Bahwa saksi berpapasan dengan Terdakwa namun saksi tidak adakecurigaan terhadap Terdakwa, karena awalnya memang akan nadaguru pengajar baru dan saya beranggapan itu salah satu dari anggotaKeluarga guru di ruangan Sekolah tersebut.

Bahwa saksi melihat rekaman CCTV di Lorong Sekolah.Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN SKB Bahwa saksi melihat 1 (Satu) orang lakilaki yang saksi lihat ketikapelaku tersebut ada di ruangan Baru Wakasek Hubin. Bahwa ciriciri pelaku Pencurian yang saya lihat di CCTV yaitu : 1 (Satu) orang lakilaki.

NINING dengan caraTerdakwa sudah ada didalam ruangan baru Wakasek Hubin denganpintu yang terbuka sedang membuka meja Sdri. NELLY namun ketikamelihat pelaku pun berbarangan seketika melihat menatap muka namunsaksi tidak ada anggapan kecurigaan terhadap Terdakwa di karenakanawalnya memang aka nada guru pengajar baru dan saya beranggapanitu salah satu dari anggota Keluarga guru di ruangan Sekolah tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi NELLY ROHMAT KURNIATI binti(alm) MAMAN SUGAND, NOVALIA KARINA KUSWANDA binti ADEKUSWANDA dan NINING SUMIATI binti (alm) CECE melihat Terdakwadari rekaman CCTV di Lorong Sekolah 1 (satu) masuk ruangan BaruWakasek Hubin. Bahwa korban dari Pencurian tersebut adalah Sdr. IWAN dan Sdri.HASANAH.

PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah: dikarenakankebutuhan dan desakan pekerja akan adanya organisasi buruh di perusahaan PENGGUGATsebagai amanat Undangundang demi menjunjung tinggi hakhak mereka, akhirnya padatanggal 20 November 2010 terbentuklah organisasi buruh dengan nama Serikat pekerjaSENTRAL GRAIN TERMINAL (SGT) & WIN dan terpilihlah PENGGUGAT sebagaiKetua (bukti SK pengankatan/P3), organisasi buruh tersebut sudah didaftarkan untukdicatat oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dengan Nomor: 560/379/Hubin

(bukti P3) ; Foto copy Surat Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 560/379 hubin tangal 14 Februari 2011(bukti P4) ; Foto copy Perundingan Bipartit No.007/SPSGTWIN/BIPARTIT/VII/2011 tertanggal 14Juli 2011 (bukti P5) ; Foto copy Surat Anjuran Disnaker Kota Cilegon No.560/164/Hubin tanggal 30 Januari2012.

Sentral Grain Terminal ada Serikat pekerja, dibentuk tahun 2011 dan Penggugatsebagai Ketua serikat ; Menimbang, dari keterangan saksi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut,bahwa Pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena alasan absensi, tidak masukkerja dan pernah diberi surat peringatan garagara indispliner hal ini bersesuain denganketerangan Perusahaan dalam Anjuran Disnaker Kota Cilegon No.560/164/Hubin tanggal 30Januari 2012, yang menyatakanbahwa pihak perusahaan PT.

(dua juta tujuhratus enam puluh ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah)/perbulan(kenaikan sebesar 13% dari UMK Tahun 2014); Dan Upah Minimum Kota Cilegon Tahun 2015, Adalah Yang TertinggiSe Provinsi Banten Bahwa WALIKOTA CILEGON mengeluarkan surat RekomendasiNomor : 560/886/Hubin tanggal 7 Mei 2015 yang ditujukan kepadayth. Bapak Plt.

Banten;16.Bahwa atas surat Rekomendasi WALIKOTA CILEGON Nomor :560/886/Hubin tanggal 7 Mei 2015 tersebut, Gubernur Banten(TERGUGAT) telah megeluarkan Surat Keputusan Nomor : 561/Kep.345Huk/2015 tanggal 15 Juli 2015 Tentang UPAH MINIMUMSEKTORAL KOTA CILEGON TAHUN 2015, yang menjadi OBYEKGUGATAN dalam sengketa a quo;17.bahwa walaupun PENGGUGAT telah menyampaikan keberatankepada TERGUGAT, Namun keberatan PENGGUGAT tidakditanggapi sama sekali oleh Gubernur Banten (TERGUGAT), sampaidiajukannya GUGATAN

Sehingga TERGUGAT menetapkan UMSK berdasarkanadanya usulan surat permohonan yang disampaikan Walikota Cilegondengan surat nomor 560/1186/Hubin, tanggal 17 juni 2015, perihalRekomendasi UMSK, yang isinya antara lain mengusulan besaranUMSK di Kota Cilegon yang isinya adalah sebagai berikut :e Besaran Upah Minimum Sektoral Kelompok ditambah 5% dari UpahMinimum Kota Cilegon 2015;e Besaran Upah Minimum Sektoral Kelompok II ditambah 3% dari UpahMinimum Kota Cilegon 2015;e Besaran Upah Minimum Sektoral

T.IPINT. 115 Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon selaku Ketua DewPengupahan, Nomor: 560/1385/Hubin, tanggal 21 April 2015, perirPemberitahuan (fotokopi sesuai aslli); 16.) T.IL INT. 116 Surat Walikota Cilegon, Nomor: 560/886/Hubin, tanggal 7 Mei 2015,Rekomendasi (fotokopi sesuai fotokopi); 17.) T.ILINT. 117 Notulensi Hasil Audensi Forum Serikat Pekerja /Buruh Cilegon denDisnakertrans Provinsi Banten (fotokopi sesuai fotokopi); 18.)

Gubernur Propinsi BarNo. 560/886/Hubin tentang Rekomendasi tanggal 7 Mei 2015 (fotokopi sfotokopi);14./T2.Intv 214 Surat Rekomendasi Walikota Cilegon kepada Plt. Gubernur Propinsi BarNo. 560/1186/Hubin tentang Rekomendasi UMSK Cilegon (fotokopi sesfotokopi);15.)

Bahwa Terdakwa dan saksi ANGGI ALFAOZAN Als ARAB BinSAAD ABDULLAH melakukan pencurian tersebut masuk lewatgerbang, depan kemudian masuk ruangan baru Wakasek Hubin, setelahmengambil barangbarang yang ada di dalam ruangan Terdakwa keluarlewat pintu depan .

Bahwa saksi melihat 1 (satu) orang lakilaki berada di ruangan BaruWakasek Hubin. Bahwa ciriciri pelaku pencurian di CCTV yaitu : 1 (Satu) orang lakilaki. Perawakan berbadan kurus di perkirakan tingginya sekitar 160Cm berambut ikal warna kulit sawo matang berbaju kemeja batiklengan pendek warna merah bata celana panjang bahan warna hitammembawa tas soren warna hitam.

Bahwa saksi melihat langsung saksi ANGGI ALFAOZAN Als ARAB BinSAAD ABDULLAH (penuntutan terpisah) sudah ada didalam ruangan baruWakasek Hubin dengan pintu yang terbuka sedang membuka meja Sdri.NELLY.

Bahwa saksi melihat saski ANGGI ALFAOZAN Als ARAB Bin SAADABDULLAH (penuntutan terpisah) dari rekaman CCTV di Lorong Sekolahberada di ruangan Baru Wakasek Hubin. Bahwa ciriciri pelaku Pencurian yang saksi lihat di CCTV yaitu : 1 (Satu) orang lakilaki. Perawakan berbadan kurus di perkirakan tingginya sekitar 160Cm berambut ikal warna kulit sawo matang berbaju kemeja batiklengan pendek warna merah bata celana panjang bahan warna hitammembawa tas soren warna hitam.

NINING melihat saksi ANGGI ALFAOZANAls ARAB Bin SAAD ABDULLAH (penuntutan terpisah) masuk ruanganbaru Wakasek Hubin dengan pintu yang terbuka sedang membuka mejaSdri. NELLY Bahwa Saksi berpapasan dengan saksi ANGGI ALFAOZAN Als ARABBin SAAD ABDULLAH (penuntutan terpisah) namun saksi tidak adaanggapan kecurigaan terhadap Terdakwa di karenakan awalnya memangaka nada guru pengajar baru dan saya beranggapan itu salah satu darianggota Keluarga guru di ruangan Sekolah tersebut.

sesuairumusan Perjanjian Kerja Bersama periode 20162018 dan UpahTerakhir di catatan data TERGUGAT 2 yaitu sebesar Rp 27.440.481(Memo Dinas no: KU.01.01/471/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019 Lampiran 5); sedangkan Upah Terakhir yang diterima PENGGUGAT dariTERGUGAT 1 sebesar Rp 41.767.142, (Detail of RemunerationPeriode 07 2017 Lampiran 6a / Surat Keterangan Lampiran 6b)Bahwa karena proses Mediasi Tripartit tidak ada kesepakatan, MediatorDinas Tenaga Kerja Kota Cilegon menerbitkan surat Nomor:560/067/Hubin

Memerintahkan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 membayar kepadaPENGGUGAT kekurangan hak manfaat pensiun (kompensasi pensiun)sesuai Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon (SuratNomor: 560/067/Hubin JSK perihal: ANJURAN tertanggal 28 Januari2020) sebesar Rp 259.185.427, (dua ratus lima puluh sembilan jutaseratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).2.

Kerja Kota Cilegon, tanggal 18 Februari2019, diberi tanda P4;Fotokopi dari fotokopi Memo Dinas Nomor KU.01.01/471/III/2019 perihal:Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tanggal 13 Maret 2019,diberi tanda P5;Fotokopi dari fotokopi Cetak Details of Remuneration Periode 07 2017diberi tanda P6a;Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan tanggal 8 Juni 2018, diberitanda P6b;Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon NomorHalaman 62 dari 86 Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2020/PNSrg560/067/Hubin

167ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sejumlah Rp451.610.802,00 (empat ratus lima puluh satu jutaenam ratus sepuluh ribu delapan ratus dua rupiah), serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya juga memintaagar Tergugat dan Tergugat II membayarkan kepada Penggugat kekuranganhak manfaat pensiun (kompensasi pensiun) sesuai Anjuran Mediator DinasTenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 560/067/Hubin

JSKperihal: ANJURAN tanggal 28 Januari 2020, berkesesuaian dengan alat buktiTergugat dengan tanda bukti Tl20 berupa fotokopi Salinan Surat Penggugattertanggal 24 Februari 2020 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon,Perihal: Tindak Lanjut atas Anjuran Nomor 560/607/Hubin JSK tanggal 28Januari 2020, maka terbukti mengenai perkara perselisihan a quo sudahdiupayakan diselesaikan secara bertingkat mulai dari bipartit hingga mediasi diDinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tetapi sampai dengan keluar

(bukti P2);Bahwa Disnaker Kota Cilegon mengeluarkan Surat Anjuran tertanggal, 25 Juni2013 dengan Nomor 560/1695/Hubin. yang materinya adalah mempekerjakankembali (bukti P3);Bahwa Disnaker Kota Cilegon Bag. Pengawas mengeluarkan Nota Pengawasantertanggal, 19 Juni 2013 dengan Nomor 560//1667/ pengawasan dengan materibahwa Tergugat (PT. Seamless Pipe Indonesia Jaya), sudah melanggar UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 29. Ayat 1 dan 2.

dariTergugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor LTMS/135HRGA/INT/V/2010tentang Skorsing, yang mana surat keputusan tersebut ditanda tangani olehAmalia Voriska selaku Act HRD & GA Manager ;Bahwa akibat perobuatan Tergugat yang melakukan skorsing tanpa bataswaktu tersebut di atas, maka Penggugat tidak dibayar gajinya oleh Tergugat, padahalberdasarkan anjuran dari mediator Disnaker Kabupaten Banjar, Tergugat diwajibkanmembayar sebesar 100% dari upah pokok selama masa skorsing dengan suratNomor 567/401/Hubin

Setelah dilakukan mediasi makakeluarlah Surat Anjuran Mediator Nomor 567/401/Hubin Syaker/Disnakertrans/201 0tertanggal 1 Juli2010, namunterhadap surat anjuran Mediator tersebut Tergugattidak mau melaksanakannya ;Bahwa dikarenakan selama tiga bulan berturutturut Tergugat tidakmembayarkan gaji kepada Penggugat maka Penggugat mengajukanpermohonan PHK melalui Pengadilan Hubungan Industri pada PengadilanNegeri Banjarmasin terhadap Tergugat, oleh karena Tergugat telah melanggarPasal 169 ayat (1) c Undang

Dari hasilmediasi tersebut, Mediator telah menerbitkan Anjuran tertulis No.567/7373.Hubin yang isi anjurannya berbunyi sebagai berikut:MENGANJURKAN1) Hubungan kerja putus terhitung mulai tanggal 31 oktober 2019,antara pengusaha PT. Saptaindra Sejati site Sambarata denganpekenanya yang bernama Kirwanto2) Agar pengusaha PT. Saptaindra Sejati site Sambarata membayarkepada pekerja Sadr. Kirwanto hak hak lainnya yang sudah diaturdalam PKB. PT.

ayat (27) PKB PT SIS, maka PenggugatRekonpensi menyampaikan PHK terhadap Tergugat Rekonpensi,terhitung sejak dilaksanakan perundingan bipartite pada tanggal 28Juli 2019;Bahwa telah dilakukan perundingan bipartit pada tanggal 28 Juli 2019dan 23 Agustus 2019, namun tidak tercapai kesepakatan, sehinggaPenggugat Rekonpensi mengajukan permohonan mediasi keDisnakertrans Kabupaten Berau, dan telah dilakuakan pertemuanmediasi pada tanggal 14 Oktober 2019 serta dikeluarkan anjuranmediator Nomor 567/7373.HUBIN

(T11 )Bahwa permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugatdengan Penggugat telah di Mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Berau tertanggal 29 Oktober 2019 .No.567/7373.Hubin ( bukti T3 )yang isi anjurannya berbunyi sebagai berikut:MENGANJURKAN1) Hubungan kena putus terhitung mulai tanggal 31 oktober 2019, antarapengusaha PT. Saptaindra Sejati site Sambarata dengan pekerjanyayang bernama Kirwanto2) Agar pengusaha PT.

mempertimbangkangugatan Penggugat khususnya pada posita nomor 2, 5, 7, dan 15 ;Menimbang bahwa dalam posita 5 Penggugat mendalilkan padatanggal 12 Juli 2019, Tergugat memberikan sanksi Pemutusan HubunganKerja secara sepihak melalui Komite Disiplin dengan membuat Berita AcaraKomite Disiplin PT.Saptaindra Sejati Site Samo, dan kemudian pada posita 2Penggugat mendalilkan Bahwa Penggugat menolak anjuran Mediator DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau tertanggal 29 Oktober 2019No. 567/7373.Hubin

(bukti T3 ) ;Menimbang bahwa berdasar uraian diatas majelis berpendapatadanya anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBerau tertanggal 29 Oktober 2019 .No. 567/7373.Hubin adalah didasarikarena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berkaitandengan penolakan Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja olehTergugat pada tanggal 12 Juli 2019, sesuai dengan dalil posita nomor 5gugatan ;Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas majelis berpendapatadanya ketidak sesuaian antara

berdasarkan surat Penggugat tertanggal 15 Juni 2010 yangberlaku sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut;Bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugattelah melalui proses bipartit yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;Bahwa setelah tidak tercapainya kesepakatan dalam masa bipartit,perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat telahdimediasikan di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Cilegon (Disnaker),Disnaker telah mengeluarkan Surat Anjuran No. 560/2583/Hubin

Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melaluimediasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikangugatan kepada Penggugat, sementara surat gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak melalui proses bipartit dan mediasi serta tidak ada AnjuranMediator dalam hal ini dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon;Bahwa bukti Anjuran Mediator Nomor : 560/2583/Hubin tertanggal 04Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yangdijadikan dasar dan atau

sesuairumusan Perjanjian Kerja Bersama periode 20162018 dan UpahTerakhir di catatan data TERGUGAT 2 yaitu sebesar Rp 27.440.481(Memo Dinas no: KU.01.01/471/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019 Lampiran 5); sedangkan Upah Terakhir yang diterima PENGGUGAT dariTERGUGAT 1 sebesar Rp 41.767.142, (Detail of RemunerationPeriode 07 2017 Lampiran 6a / Surat Keterangan Lampiran 6b)Bahwa karena proses Mediasi Tripartit tidak ada kesepakatan, MediatorDinas Tenaga Kerja Kota Cilegon menerbitkan surat Nomor:560/067/Hubin

Memerintahkan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 membayar kepadaPENGGUGAT kekurangan hak manfaat pensiun (kompensasi pensiun)sesuai Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon (SuratNomor: 560/067/Hubin JSK perihal: ANJURAN tertanggal 28 Januari2020) sebesar Rp 259.185.427, (dua ratus lima puluh sembilan jutaseratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).2.

Kerja Kota Cilegon, tanggal 18 Februari2019, diberi tanda P4;Fotokopi dari fotokopi Memo Dinas Nomor KU.01.01/471/III/2019 perihal:Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tanggal 13 Maret 2019,diberi tanda P5;Fotokopi dari fotokopi Cetak Details of Remuneration Periode 07 2017diberi tanda P6a;Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan tanggal 8 Juni 2018, diberitanda P6b;Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon NomorHalaman 62 dari 86 Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2020/PNSrg560/067/Hubin

167ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sejumlah Rp451.610.802,00 (empat ratus lima puluh satu jutaenam ratus sepuluh ribu delapan ratus dua rupiah), serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya juga memintaagar Tergugat dan Tergugat II membayarkan kepada Penggugat kekuranganhak manfaat pensiun (kompensasi pensiun) sesuai Anjuran Mediator DinasTenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 560/067/Hubin

JSKperihal: ANJURAN tanggal 28 Januari 2020, berkesesuaian dengan alat buktiTergugat dengan tanda bukti Tl20 berupa fotokopi Salinan Surat Penggugattertanggal 24 Februari 2020 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon,Perihal: Tindak Lanjut atas Anjuran Nomor 560/607/Hubin JSK tanggal 28Januari 2020, maka terbukti mengenai perkara perselisihan a quo sudahdiupayakan diselesaikan secara bertingkat mulai dari bipartit hingga mediasi diDinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tetapi sampai dengan keluar

Memerintahnkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar kepadaPenggugat kekurangan hak manfaat pensiun (kompensasi pensiun)sesuai Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon (Surat Nomor:560/067/Hubin JSK perihal: Anjuran tertanggal 28 Januari 2020) sebesarRp259.185.427,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus delapanpuluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);Menghukum Tergugat 2 membayar biaya perkara ini;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex

DALAM SUBSIDAIR Memerintahkan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 membayar kepada PENGGUGAT kekurangan hak manfaat pensiun (kompensasi pensiun) sesuai Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon (Surat Nomor: 560/067/Hubin JSK perihal: ANJURAN tertanggal 28 Januari 2020) sebesar Rp 259.185.427,- (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah). Menghukum TERGUGAT 2 membayar biaya perkara ini.

sesuairumusan Perjanjian Kerja Bersama periode 20162018 dan UpahTerakhir di catatan data TERGUGAT 2 yaitu sebesar Rp 27.440.481(Memo Dinas no: KU.01.01/471/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019 Lampiran 5); sedangkan Upah Terakhir yang diterima PENGGUGAT dariTERGUGAT 1 sebesar Rp 41.767.142, (Detail of RemunerationPeriode 07 2017 Lampiran 6a / Surat Keterangan Lampiran 6b)Bahwa karena proses Mediasi Tripartit tidak ada kesepakatan, MediatorDinas Tenaga Kerja Kota Cilegon menerbitkan surat Nomor:560/067/Hubin

Memerintahkan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 membayar kepadaPENGGUGAT kekurangan hak manfaat pensiun (kompensasi pensiun)sesuai Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon (SuratNomor: 560/067/Hubin JSK perihal: ANJURAN tertanggal 28 Januari2020) sebesar Rp 259.185.427, (dua ratus lima puluh sembilan jutaseratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).2.

Kerja Kota Cilegon, tanggal 18 Februari2019, diberi tanda P4;Fotokopi dari fotokopi Memo Dinas Nomor KU.01.01/471/III/2019 perihal:Pembayaran Kompensasi Karyawan Pensiun tanggal 13 Maret 2019,diberi tanda P5;Fotokopi dari fotokopi Cetak Details of Remuneration Periode 07 2017diberi tanda P6a;Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan tanggal 8 Juni 2018, diberitanda P6b;Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon NomorHalaman 62 dari 86 Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2020/PNSrg560/067/Hubin

167ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sejumlah Rp451.610.802,00 (empat ratus lima puluh satu jutaenam ratus sepuluh ribu delapan ratus dua rupiah), serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya juga memintaagar Tergugat dan Tergugat II membayarkan kepada Penggugat kekuranganhak manfaat pensiun (kompensasi pensiun) sesuai Anjuran Mediator DinasTenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 560/067/Hubin

JSKperihal: ANJURAN tanggal 28 Januari 2020, berkesesuaian dengan alat buktiTergugat dengan tanda bukti Tl20 berupa fotokopi Salinan Surat Penggugattertanggal 24 Februari 2020 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon,Perihal: Tindak Lanjut atas Anjuran Nomor 560/607/Hubin JSK tanggal 28Januari 2020, maka terbukti mengenai perkara perselisihan a quo sudahdiupayakan diselesaikan secara bertingkat mulai dari bipartit hingga mediasi diDinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tetapi sampai dengan keluar

PT.Indo Sarana Usaha mengakui telah memberikan kepada Para Penggugat(120 orang) dengan total Rp291.248.952,00 (dua ratus sembilan puluh satujuta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);10.Bahwa mediasi atau musyawarah yang dipimpin oleh mediator/Dinas TenagaKerja Cilegon tidak tercapai kKesepakatan antara Para Penggugat denganTergugat dan Tergugat Il sehingga mediator/dinas tenaga kerja Cilegonmengeluarkan anjuran pada bulan Juni 2012 dengan surat Nomor 560/1496/Hubin

adalah hubungan kerja berbatas waktu sehingga dengan demikiantelah terbukti pbengakuan Para Penggugat adalah dalil tetap;Keberatan ketiga:Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat pertama halaman 3738 yang menyatakan:Menimbang, bahwa dalam persidangan di tingkat mediasi yang dihadiri olehPara Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il, di mana terhadap sidang mediasitersebut Disnaker telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560/1496/Hubin,tertanggal Juli 2012,

memutarbalikkan fakta,sehingga terlihat sekali keberpihakannya dalam memutus perkara a quo, MajelisHakim tingkat pertama tidak berpedoman kepada Azas Hukum Acara PerdataAsas audio et alterampartem (mendengarkan kedua belah pihak), Majelis Hakimtingkat pertama hanya mempertimbangkan buktibukti yang diajukan ParaPenggugat/Para Termohon Kasasi, bahwa bukti P.5 dan bukti P.6 dari ParaPenggugat, sedangkan bukti berupa Resume Rapat tanggal 11 Juni 2012 danAnjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon Nomor 560/1496/Hubin

.::006 P1 dan P2 ;Foto copy Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi TanjungRedeb Nomor : 565/424.3.Hubin 2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal :Anjuran, diberi tanda ..............ccccceece eee ee eee ee eee eee eee eeeeeeeeeeeeaeeees P3 ;Foto copy Notulen Rapat tanggal 1 April 2015, diberi tanda ..........

/HRD/SK/V/2015, Tentang Pemutusan WHubungan Kerja,tertanggal 20 Mei 2015 sebagaimana bukti T8;Bahwa Penggugat dan Penggugat Il, telah melaksanakanpenyelesaian perselisihan dengan para Pihak, melalui LembagaMediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanjung Redep,dan telah dikeluarkan Anjuran Nomor : 565/424.3.Hubin 2015, kepada :1. Pimpinan PT.RIZKI KACIDA REANA2. Pimpinan CV.JAYA PRATAMA3. Sdr.Suradi4. Sdr. Nurdin (Penggugat II)5. Sdr.

Putusan Nomor 345 K/Pdt.SusPHI/2015pembinaan, karena tidak ada titik temu guna membuatkan kesepakatan.Selanjutnya dalam proses mediasi Mediator tidak pernah menanyakankepada Penggugat dasar alasan penjatuhan putusan PHK tanpa pesangonkepada Tergugat dan Tergugat Il, bahkan Kepala Disnaker turun langsungdan menyatakan 60 persen akan membela pekerja, dan karenanya tidakmemberikan pertimbangan yang memadai, maka akhirnya dan keluar suratanjuran Nomor 560/657/Hubin tanggal 2 Juli 2014;17.Bahwa gugatan

Penggugat tentang PHK diajukan memenuhi prosedur Pasal83 UndangUndang PHI, karena substansi perkara gugatan telah dilakukanperundingan bipartite dan telah diputus oleh Mediator Disnaker Kota Cilegondalam Anjuran Nomor 560/657/Hubin tanggal 2 Juli 2014 (Vide: Bukti P21),dan atas Anjuran Mediator tersebut diberitahukan kepada Penggugat padatanggal 8 Juli 2014 dan telah mengajukan penolakan dengan surat Nomor084/LBK/ADMAZ/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014, karenanya penolakandiajukan dalam tenggang waktu

Bahwa untuk menyelesaiakan perselisinan ini, para Penggugat telahmengajukan permohonan mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kab.Berau dan Disnaker Berrau telah mengeluarkan Anjuran tertanggal 10Maret 2020 No. 567/148.4.Hubin yang berbunyi sebagai berikut :a. Hubungan kerja putus antara PT. Karya Bukit Mandiri Site Sukandengan 19 pekerjanya sejak tanggal 9 Maret 2020 ;b.

Berau No.567/148.4.Hubin tanggal 10 Maret 2020 danP.VII, P.VIII, Lampiran Anjuran No.567/148.4.Hubin tanggal 10 MaretP.IX,P.X, PX, 2020;P.XII,P.XII,P.XIV, P.XV,P.XVI1,Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 88/Padt.SusPHI/2020/PN SmrP.VII2 : Fotocopy sesuai dengan asli Pembayaran gaji Penggugat VII(Muryanto) untuk bulan Juli 2019, dibayar pada tanggal 22Agustus 2019, bulan Agustus 2019, dibayar pada tanggal 20bulan September 2019, gaji bulan September 2019, dibayarpada tanggal 11 Oktober 2019;P.VIII2 :

Dada anexet Bstaie Galany Persidangan, Majelis telahen atubkan pithsan eal am perkarecerai talak antara:SAFIS HUBIN Bin SLAMET SUKUR, unmur 29 tabun, agama Islannpekejaan Dagang, pentidikam SD,fampat tinggel ei Dusum Giyanti RT.05RW.05 Desa Giyanti KecameitenEandmulye Kabupaten Magedangsebagai Penrohom;LAWANFR LESPARI bint BARBI, amur 20 tahan, agama Islam, pekerjannKaryawam Teke, pendidikam SLTP,fampat tinggal ei Dusum Bogaen RT.15RW.044 pes Tegelsari KecanratanCandimelye Kabupaten Mlagelang,sebagai