ajaranagama dan kepercayaannya adalah sah, nami.ri untuk menjaminkepastian hukum pemikahan telsebut, rnaka yang beraangkutan harusmencatatkan pada mstansi yang drtunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang. bahwa perlu mengetengahkan dalit syar'i berupaHadis Nabi SAW yang dinwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Alsyah yangberbunyi:Artinya: Tidak sah pem/kahan (seseonmg kecua/ dsngan adanya walldan dua orang SBksi yang adil"Menlmbang, bahwa doktnn uram&l dalam kHab I'anatul

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nur Yasin bin Menek) terhadap Penggugat (I'anatul Khasanah binti Zubaidi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkanTergugat berstatus Jejaka;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggalbersama terakhir di rumah bersama dengan alamat Kecamatan Gresik,Kabupaten Gresik , selama 23 tahun;Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telahmelakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudahdikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Akhmad Rifki Ariadi lahir diGresik 21 Juli 1996 dan anak kedua bernama I'anatul

tahun, agama Islam, pekerjaan iburumah tangga, alamat di Jl Kebon Tower, Desa Peganden, KecamatanManyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksiadalah tetangga PenggugatBahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akanmenggugat cerai Tergugat;Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istrisah, (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama AkhmadRifki Ariadi, dan I'anatul

Bahwa pada tanggal O8 januari 2015, PEMOHON (AHMADBAHAUDIN) telah menikah dengan I'ANATUL FADHILAH, sebagaimanaberdasar :7 Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/03/I/2015, yang pada tanggal08 Januari 2015, PEMOHON (AHMAD BAHAUDIN) telahmelangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernamal'ANATUL FADHILAH, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah(PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarang, KabupatenRembang, Kutipan Akta Nikah mana telah dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Sarang

Bahwa pada tanggal 22012019, I'ANATUL FADHILAH (istriPEMOHON) telah meninggal dunia, sebagaimana berdasar :/ Surat Keterangan Kematian Nomor : 477.02.01/DS17/VIII/2019,a/n 'ANATUL FADHILAH, lahir di Rembang tanggal 26101994, telahmeninggal dunia pada tanggal 22012019, yang dikeluarkan oleh a/nKepala Desa Sendangmulyo, Kecamatan sarang, KabupatenRembang, tanggal 16 Agustus 2019;4.

Memberi izin kepada Pemohon (Casmadi Bin Kasan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (I'anatul Khasanah Binti Mashudi) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 650000 ( enam ratus lima puluh ribu rupiah);

dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul

dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul

dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul

dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul

dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul

dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul

dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul

dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul

dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul

dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul

dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul

dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul

dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul

dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul

dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul