INDO BASYO

COSL INDO;

PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4099/PJ/2019, tanggal 23 September 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT COSL INDO

Putusan Nomor 2193/B/PK/Pjk/2020 Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01311/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Juli 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor: 00002/206/14/081/16 tanggal 9 Mei 2016 TahunPajak 2014, yang terdaftar dalam ~berkas sengketa Nomor:117450.15/2014/PP, atas nama PT COSL Indo, NPWP 02.414.462.8081.000, beralamat di Prudential Tower Lt. 21 JI. Jend.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01311/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00002/206/14/081/16 tanggal 9 Mei 2016Tahun Pajak 2014, atas nama PT COSL Indo, NPWP02.414.462.8081.000 beralamat di Prudential Tower Lantai 21Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Setiabudi, Jakarta Selatan, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

INDO BISMAR;

INDO BISMAR;

INDO SURYA

INDO BISMAR

INDO CREATIVE MEBEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3035/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDO CREATIVE MEBEL, beralamat di Delta SiliconIndustrial Park Blok L8 Nomor 5B & 5C, Lippo Cikarang,Bekasi 17530, yang diwakili oleh Tn.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT INDO CREATIVE MEBEL;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73243/PP/M.VIIA/99/2016, tanggal 22 Agustus 2016;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan gugatan dari Penggugat PT INDO CREATIVE MEBEL;2.

SIME INDO AGRO;

296/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, dankawankawan, jabatan Direktur Keberatan dan BandingDirektorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU2261/PJ/2017, tanggal 29 Mei 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SIME INDO

Kurniawanto Setiadi, jabatan DirekturPT Sime Indo Agro;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut:Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81157/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 22 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan

amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81157/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 22 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2511/WPJ.07/2012 tanggal 28 Desember 2012tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan Juni 2010 Nomor 00050/207/10/058/12 tanggal 13 Februari 2012,atas nama PT Sime Indo

Putusan Nomor 296/B/PK/Pjk/2019Februari 2012, atas nama PT Sime Indo Agro, NPWP01.071.252.9058.000, alamat The Plaza Office Tower 36th Floor,Jalan MH. Thamrin Kav.2830, Jakarta 10350, adalah telan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

INDO KORDSA TBK;

Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3253/PJ/2018, tanggal 19 Juli 2018;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa substitusiDanang Prasiasda Gunara, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INDO

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00569/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 13September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor 00002/207/14/092/16,tanggal 15 Januari 2016, atas nama PT Indo Kordsa Tbk, NPWP:01.558.452.7.091000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum

ZINKPOWER BATAM INDO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1915/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ZINKPOWER BATAM INDO, NPWP: 02.498.210.0217.000, beralamat di Jalan Brigjend Katamso KM.6 (SpindoIndustrial Area), Tanjung Uncang, Batam, yang diwakili olehFranz Josef Troeszter, jabatan Presiden Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190

tanggal 22 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114670.15/2014/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 12 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00024/KEB/WPJ.02/2017 tanggal 21 April 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00003/206/14/217/16 tanggal 16 Maret 2016 TahunPajak 2014, atas nama: PT Zinkpower Batam Indo

Mengadili sendiri:Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Bandingdalam Surat Banding Pemohon/PT Zinkpower Batam Indo Nomor:01/ZBI/1007/2017 tanggal 10 Juli 2017, yang diantar langsung kePengadilan Pajak di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017 dan terdaftardalam berkas Sengketa Nomor: 114670.15/2014/PP.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT ZINKPOWER BATAM INDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.

JAYA INDO PREPERTY VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG., II. HENKI LOHANDA;

PUTUSANNomor 03 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT JAYA INDO PROPERTY, tempat kedudukan di GedungKing Sand International, Jalan Mpu Tantular, Perum IlKarawaci, Kabupaten Tangerang, yang diwakili olehEduardus Noe Ndopo Mbete, S.H, jabatan Direktur LegalCorporate;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa AlexiusHyronimus Pantur, S.H., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia

TH INDO PLANTATIONS;

./2013, tanggal 14 Februari 2013:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TH INDO PLANTATIONS, beralamat di Jalan TeukuUmar Komplek Regency Park Blok Il Nomor 15 Pelita,Batam, yang diwakili oleh Soemanto Sastro, jabatanDirektur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP563/WPJ.07/2010 tanggal 10 Juni 2010, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2007 Nomor 00019/206/07/057/09 tanggal 30 Maret2009, atas nama PI TH Indo Plantations, NPWP01.332.790.3057.000, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;c.

INDO SUNG IL JAYA;

PUTUSANNomor 3060/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU509/PJ/2019, tanggal 04 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INDO SUNG

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118095.16/2014/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 13 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00081/KEB/WPJ.08/2017 tanggal 15Agustus 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2014 Nomor 00074/207/14/402/16 tanggal 27 Mei 2016, atas namaPT Indo

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor.PUT118095.16/2014/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 13 November2018;MENGADILI KEMBALI:Menolak banding Pemohon Banding PT INDO SUNG IL JAYA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H.M.

PT INDO ALAM MAKMUR;melawanBUPATI BERAU;

INDO ALAM MAKMUR, sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan No. 108tanggal 23 Desember 2005 diwakili oleh ALI DARSONO selakuDirektur Utama PT. Indo Alam Makmur, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Direktur Utama PT. Indo Alam Makmur, alamat JalanIndrapura No. 49 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ALOYSIUS TUKAN, S.H., M.Hum.;2. JUSTINA LUCKY, S.H.;3. JOSEPH PIETER PADAAMA TUKAN, S.H., M.Hum.

Indo Alam Makmur;: fotokopi sesuai ash Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor:Halaman 20 dari 65.

Indo Alam Makmur di Kampung TanjungBatu.

Indo Alam Makmur; bahwa Saksi tahu ada perkara ini karena ditelepon Pak Ali Darsono (Direktur PT. IndoAlam Makmur); bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan 2012 Saksi bekerja di PT. Indo Alam Makmursebagai staf bagian perizinan; bahwa Saksi bekerja di PT.

Indo Alam Makmur menggantikan Bapak Rudiansyah; bahwa Saksi bekerja di PT. Indo Alam Makmur di Bagian Tata Usaha dan bergabungdengan PT. Indo Alam Makmur bulan Februari 2013; bahwa Saksi yang mengurus perizinan dari tahun 2013 sampai sekarang sementarabelum mengurus izin; bahwa Saksi tahu hadir dipersidangan ini tentang pencabutan izin Pt.

INDO KORDSA, TBK;

PUTUSANNomor 3700/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU579/PJ/2018, tanggal 01 Februari 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT INDO KORDSA

2017 tanggal 8 Februari2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September sampai dengan Desember 2013 #Nomor:00055/107/13/092/16 tanggal 10 Juni 2016, dan membatalkan SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember sampai dengan Desember 2013 Nomor: 00055/107/13/092/16tanggal 10 Juni 2016, atas nama PT Indo

PIONEER OFFSHORE INDO RAYA;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5654/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER OFFSHORE INDO

Putusan Nomor 2609/B/PK/Pjk/2020 Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00008/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 9Februari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor0001 7/206/11/217/16 tanggal 22 Desember 2016, atas nama PT PioneerOffshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di KawasanIndustri Tanjung Uncang, Kota Batam, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00008/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 9 Februari 2018, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor00017/206/11/217/16 tanggal 22 Desember 2016, atas nama PTPioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000,beralamat di Kawasan Industri Tanjung Uncang, Kota Batam,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor0001 7/206/11/217/16 tanggal 22 Desember 2016, atas nama PTPioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000,beralamat di Kawasan Industri Tanjung Uncang, Kota Batam,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2609/B/PK/Pjk/20203.4.

PIONEER OFFSHORE INDO RAYA;;

PIONEER OFFSHORE INDO RAYA;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5655/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER OFFSHORE INDO

Putusan Nomor 261 0/B/PK/Pjk/2020 Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00009/KEB/WPJ.02/2018 tanggal O09Februari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00022/206/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atas nama PT PioneerOffshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di KawasanIndustri Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau, 29400, sehinggaperhitungan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00009/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 9 Februari 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012Nomor 00022/206/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atasnama PT Pioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan Industri Tanjung Uncang, Batam,Kepulauan Riau, 29400, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00022/206/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atas nama PTPioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000,beralamat di Kawasan Industri Tanjung Uncang, Batam, KepulauanRiau, 29400, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 261 0/B/PK/Pjk/20203.4.

PIONEER OFFSHORE INDO RAYA;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5663/PJ/2019, tanggal 10 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PIONEER OFFSHORE INDO

Pengadilan Pajak Nomor PUT003680.13/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 12 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00017/KEB/WPJ.02/2018 tanggal 12Februari 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September2012 Nomor 00009/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atas namaPT Pioneer Offshore Indo

Putusan Nomor 2971/B/PK/Pjk/2020Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September2012 Nomor 00009/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atasnama PT Pioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000, beralamat di Kawasan Industri Tanjung Uncang, KotaBatam, Kepulauan Riau, 29400 adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2012 Nomor00009/204/12/217/16 tanggal 30 Desember 2016, atas nama PTPioneer Offshore Indo Raya, NPWP 01.085.037.8217.000,beralamat di Kawasan Industri Tanjung Uncang, Kota Batam,Kepulauan Riau, 29400 adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

INDO-RAMA SYNTHETICS, TBK.;