MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS INDRARINI SAWITRI, SH;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----------------------------------------------------
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang Nomor : 133 tanggal 01 Mei 1968 di situ tertulis telah lahir INDRARINI anak dari suami istri TJANDRA, HARIWIDJAJA dan PURNAWATI diubah/diganti menjadi telah lahir INDRARINI TJANDRA anak dari suami istri

Pemohon:
Indrarini Tjandra

Penggugat:
Indrarini Sawitri, S.H.
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Indrarini Sawitri, SH.6.

Indrarini Sawitri, SH.,selaku Pejabat Pembuat Akita Tanah Kabupaten Tangerang dandituangkan di dalam Akta Jual Beli Nomor 4023/2014 tertanggal 31Desember 2014;Bahwa selama proses jual beli antara Penggugat dengan Sadr.

terletak di Desa Tanjung Pasir,Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang yang diperolehberdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31 Desember 2014 Nomor4023/2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Indrarini Sawitri, SH.

BuktiP2 : Surat dari Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang atasnama Indrarini Sawitri, S.H., Nomor: 23/IS/IX/2020, tanggal20 September 2020 Perihal: Laporan PerkembanganProses Peningkatan Hak dan Balik Nama atas Akta JualBeli No. 4023/2014, tertanggal 31 Desember 2014(Fotokopi dari Fotokopi);3. BuktiP3 :Akta Jual Beli No. 4023/2014, tertanggal 31 Desember2014 yang dibuat dihadapan Indrarini Sawitri, S.H., PPATdengan daerah kerja Kabupaten Tangerang (Fotokopisesuai dengan Salinan);4.

SAKSI KEEMPATNama : INDRARINI SAWITRI, S.H. Warga negara Indonesian, Tempatdan tanggal lahir, Jakarta, 02 Maret 1967, jenis kelamin perempuan,beralamat JI.

Clarista Desmonda Christy, anak ketiga,perempuan,Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta, 02 Desember 2005

4) Jessica Diamanta Victoria, anak keempat,perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta, 11 November 2010

Untuk menjaminkan dan menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses pengajuan menjaminkan jaminan berupa beberapa bidang tanah dengan akta jual beli :

1. Akta Jual Beli Nomor 1165/2013 atas nama PUDJIANTO TANUDIHARDJA tanggal 13 september 2013 dengan Notaris INDRARINI

Akta Jual Beli Nomor 1165/2013 atas nama PUDJIANTO TANUDIHARDJAtanggal 13 september 2013 dengan Notaris INDRARINI SAWITRI.SH. PPATwilayah Kabupaten Tangerang yaitu sebidang tanah seluas 96 M2 yang terletakdi Perumahan citra raya cluster taman palma Blok G17 No.3 Kelurahan dukuhkecamatan cikupa Kabupaten Tangerang.2. Akta Jual Beli Nomor 11/2011 atas nama PUDJIANTO TANUDIHARDJAtanggal 11 November 2011 dengan Notaris DIANA RIA WINANTINAPITUPULU.SH.

Akta Jual Beli Nomor 1165/2013 atas nama PUDJIANTO TANUDIHARDJAtanggal 13 september 2013 dengan Notaris INDRARINI SAWITRI.SH. PPATwilayah Kabupaten Tangerang yaitu sebidang tanah seluas 96 M2 yangterletak di Perumahan citra raya cluster taman palma Blok G17 No.3Kelurahan dukuh kecamatan cikupa Kabupaten Tangerang.2. Akta Jual Beli Nomor 11/2011 atas nama PUDJIANTO TANUDIHARDJAtanggal 11 November 2011 dengan Notaris DIANA RIA WINANTINAPITUPULU.SH.

Akta Jual Beli Nomor 1165/2013 atas nama PUDJIANTO TANUDIHARDJAtanggal 13 september 2013 dengan Notaris INDRARINI SAWITRI.SH. PPATwilayah Kabupaten Tangerang yaitu sebidang tanah seluas 96 M2 yangHalaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 1136/Pdt.P/2018/PN.Tng.terletak di Perumahan citra raya cluster taman palma Blok G17 No.3Kelurahan dukuh kecamatan cikupa Kabupaten Tangerang.2.

Tng.Nomor 1165/2013 atas nama PUDJIANTO TANUDIHARDJA tanggal 13 september2013 dengan Notaris INDRARINI SAWITRI.SH.

PURIGRAHA ASRI PERMAI dan Turut Terbanding NOTARIS INDRARINI SAWITRI, dkk

NOTARIS INDRARINI SAWITRI, selaku Notaris / PPATKabupaten Tangerang, berkedudukan Jalan BinongPermai No. 1 A6 Binong, Kecamatan Curug2. NOTARIS WINDA WITARA selaku Notaris/PPAT KabupatenTangerang, berkedudukan Jalan Raya Serpong Km. 8Pakulonan Serpong Tangerang3. NOTARIS DJURAIDAH, selaku Notaris21 Bekasi ; 3 / PPAT Jalan Pemuda No.selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERBANDINGsemula TURUT TERGUGAT , TURUT TERGUGAT IITURUT TERGUGAT HldanPENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca1.

Trenggalek, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;PENGADILAN NEGERI tersebut;Setelanh membaca Suratsurat perkara;Setelanh mendengar pemohon dan saksisaksi;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTrenggalek pada tanggal 1 Desember 2020 dibawah register Nomor110/Pdt.P/2020/PN Trk. telah mengemukakan hal hal sebagai berikut ; Bahwa Pemohon dengan Betty Edi Indrarini

adalah pasangan suami istrisah, hal ini didasarkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor 322/35/V/2003tanggal 15 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Mojoroto Kota Kediri; Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012, Iistri Pemohon yangbernama Betty Edi Indrarini telah meninggal dunia di rumah dikarenakansakit, hal ini didasarkan pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3503KM21120200009 tanggal 23 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh KantorPencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;Bahwa dalam

Aisyah Nur Azizah yang lahir di Kota Kediri pada tanggal 8Mei 2005, hal ini didasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor1852/IND/2005 tanggal 26 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri dan Hafshah Nur Azizah yanglahir di Kota Kediri pada tanggal 22 Mei 2008, hal ini didasarkan padaKutipan Akta Kelahiran Nomor 1923/IND/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 yangdikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri.Bahwa sejak kematian almarhumah Betty Edi Indrarini

, anakanak tersebuttetaplah ikut dan menjadi tanggung jawab Pemohon serta segala kebutuhandan biaya hidup dari anakanak tersebut ditanggung sepenuhnya olehPemohon;Bahwa setelah kemaian istri Pemohon timbul harta waris dan anak tersebutmempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhum Betty Edi Indrarini;Bahwa salah satu wujud harta waris dari perkawianan antara Pemohondengan almarhumah Betty Edi Indrarini adalah :1.

Sebidang tanah seluas 222 m2 yang terletak di DEsa Suruh KecamatanSuruh Kabupaten Trenggalek, hal ini didasarkan pada Sertifikat Hak MilikNo. 849 atas nama Pemegang Hak Eko Nur Wahyudianto;Bahwa Pemohon bermaksud menjual seluruh tanah tersebut yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Trenggalek untukbiaya hidup, biaya sekolah dan keperluan anakanak Pemohon tersebut;Bahwa anakanak Pemohon dari perkawinan yang sah dengan almarhumahBetty Edi Indrarini masih dibawah umur yaitu Aisyah

Indrarini Sawitri, SH..

Indrarini Sawitri, SH.,selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang dandituangkan di dalam Akta Jual Beli Nomor 4060/2014 tertanggal 31Desember 2014;Bahwa selama proses jual beli antara Penggugat dengan Sdr.

terletak di Desa Tanjung Pasir,Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang yang diperolehberdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31 Desember 2014 NomorHalaman 27, dari 54 Halaman, Perkara No.67/G/2020/PTUN.SRG4060/2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Indrarini Sawitri, SH.

,selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang danselanjutnya Penggugat meminta Indrarini Sawitri, SH., untukmelakukan proses peningkatan hak, tetapi sesuai dengan informasidari Indrarini Sawitri, SH., ternyata telah timbul (diterbitkan) ObjekSengketa a quo, dengan ini Tergugat menanggapinya sebagai berikut:a. bahwa sepatutnya Penggugat dan/atau Sdr.ldris (selaku Penjual)atau Indrarini Sawitri, SH., sebelum melakukan proses jual belimengajukan permohonan pengukuran dan ploting terhadap tanah

,Halaman 28, dari 54 Halaman, Perkara No.67/G/2020/PTUN.SRGmemperoleh informasi bahwa di atas bidang tanah yang diakui milikPenggugat telah diterbitkan sertipikat a quo;d. bahwa apabila benar (quadnon) Penggugat atau Indrarini Sawitri,SH., pernah mengajukan permohonan pada Tergugat untukpeningkatan hak atau setidaknya permohonan pengukuran,tentunya ada Nomor Tanda Terima Dokumennya yang dapatPenggugat atau Indrarini Sawitri, SH., sebutkan, akan tetapisenyatanya dari seluruh posita gugatan Penggugat

Indrarini Sawitri, S.H., selakuPejabat Pebuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang dan dituangkan dalamAkta Jual Beli Nomor 2229/2015 tertanggal 31 Desember 2015;Bahwa selama proses jual beli antara Penggugat dengan Sadr.

terletak di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, KabupatenTangerang yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31 Desember2015 Nomor 2229/2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Indrarini Sawitri,SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang danselanjutnya Penggugat meminta Indrarini Sawitri, S.H., untuk melakukanHalaman 22 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUNSRG.proses peningkatan hak, tetapi sesuai dengan informasi dari IndrariniSawitri, S.H., ternyata telah timbul (diterbitkan

Darman (selaku Penjual)atau Indrarini Sawitri, S.H., sebelum melakukan proses jualbelimengajukan permohonan pengukuran dan piloting terhadap tanah a quo;c. bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Indrarini Sawitri,S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Tangerang dapatdinyatakan cacat hukum, karena melanggar Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998Tentang Peraturan Jabatan

;d. bahwa sebagaimana dalil posita gugatan tersebut di atas, terlinat sekaliPenggugat belum berkapasitas untuk mengajukan gugatan a quo atautidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan, karena dariseluruh dalil posita gugatannya tidak menyebutkan atau menguraikanbagaimana Indrarini Sawitri, SH., memperoleh informasi bahwa di atasbidang tanah yang diakui milik Penggugat telah diterbitkan sertipikat aquo;e. bahwa apabila benar (quadnon) Penggugat atau Indrarini Sawitri, SH.

,pernah mengajukan permohonan pada Tergugat untuk peningkatan hakatau setidaknya permohonan pengukuran, tentunya ada Nomor TandaTerima Dokumennya yang dapat Penggugat atau Indrarini Sawitri, S.H.

Indrarini Sawitri, S.H., selakuPejabat Pebuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang dan dituangkan dalamAkta Jual Beli Nomor 2229/2015 tertanggal 31 Desember 2015;Bahwa selama proses jual beli antara Penggugat dengan Sadr.

terletak di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, KabupatenTangerang yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31 Desember2015 Nomor 2229/2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Indrarini Sawitri,SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang danselanjutnya Penggugat meminta Indrarini Sawitri, S.H., untuk melakukanHalaman 22 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUNSRG.proses peningkatan hak, tetapi sesuai dengan informasi dari IndrariniSawitri, S.H., ternyata telah timbul (diterbitkan

Darman (selaku Penjual)atau Indrarini Sawitri, S.H., sebelum melakukan proses jualbelimengajukan permohonan pengukuran dan piloting terhadap tanah a quo;c. bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Indrarini Sawitri,S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Tangerang dapatdinyatakan cacat hukum, karena melanggar Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998Tentang Peraturan Jabatan

;d. bahwa sebagaimana dalil posita gugatan tersebut di atas, terlinat sekaliPenggugat belum berkapasitas untuk mengajukan gugatan a quo atautidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan, karena dariseluruh dalil posita gugatannya tidak menyebutkan atau menguraikanbagaimana Indrarini Sawitri, SH., memperoleh informasi bahwa di atasbidang tanah yang diakui milik Penggugat telah diterbitkan sertipikat aquo;e. bahwa apabila benar (quadnon) Penggugat atau Indrarini Sawitri, SH.

,pernah mengajukan permohonan pada Tergugat untuk peningkatan hakatau setidaknya permohonan pengukuran, tentunya ada Nomor TandaTerima Dokumennya yang dapat Penggugat atau Indrarini Sawitri, S.H.

Indrarini Sawitri, SH..

Indrarini Sawitri, SH.,selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang dandituangkan di dalam Akta Jual Beli Nomor 4060/2014 tertanggal 31Desember 2014;Bahwa selama proses jual beli antara Penggugat dengan Sdr.

terletak di Desa Tanjung Pasir,Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang yang diperolehberdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31 Desember 2014 NomorHalaman 27, dari 54 Halaman, Perkara No.67/G/2020/PTUN.SRG4060/2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Indrarini Sawitri, SH.

,selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerang danselanjutnya Penggugat meminta Indrarini Sawitri, SH., untukmelakukan proses peningkatan hak, tetapi sesuai dengan informasidari Indrarini Sawitri, SH., ternyata telah timbul (diterbitkan) ObjekSengketa a quo, dengan ini Tergugat menanggapinya sebagai berikut:a. bahwa sepatutnya Penggugat dan/atau Sdr.ldris (selaku Penjual)atau Indrarini Sawitri, SH., sebelum melakukan proses jual belimengajukan permohonan pengukuran dan ploting terhadap tanah

,Halaman 28, dari 54 Halaman, Perkara No.67/G/2020/PTUN.SRGmemperoleh informasi bahwa di atas bidang tanah yang diakui milikPenggugat telah diterbitkan sertipikat a quo;d. bahwa apabila benar (quadnon) Penggugat atau Indrarini Sawitri,SH., pernah mengajukan permohonan pada Tergugat untukpeningkatan hak atau setidaknya permohonan pengukuran,tentunya ada Nomor Tanda Terima Dokumennya yang dapatPenggugat atau Indrarini Sawitri, SH., sebutkan, akan tetapisenyatanya dari seluruh posita gugatan Penggugat

Indrarini Sawitri, SH., untukmengajukan pengurusan permohonan peningkatan Hak Milik danproses balik nama atas Tanah A quo dari atas nama Sdr. Masimmenjadi Hak Milik atas nama Penggugat berdasarkan Akta Jual BeliNomor 2152/2013 tertanggal 31 Desember 2013 di KantorPertanahan Kabupaten Tangerang/Tergugat.20. Bahwa selanjutnya, Sdri. Indrarini Sawitri, SH.

Blok 007, Kohir , C Nomor 829 seluas 18.120 m* terletakdi Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, KabupatenTangerang yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31Desember 2013 Nomor 2152/2013, yang dibuat oleh dandihadapan Indrarini Sawitri, SH., selaku Pejabat Pembuat AktaTanah Kabupaten Tangerang;Halaman 19 dari 49.

Putusan Nomor 71/G/2020/PTUN.SRGSawitri, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah KabupatenTangerang dan selanjutnya Penggugat meminta Indrarini Sawitri,SH., untuk melakukan proses peningkatan hak, tetapi sesuaidengan informasi dari Indrarini Sawitri, SH., ternyata telah timbul(diterbitkan) Objek Sengketa a quo, dengan ini Tergugatmenanggapinya sebagai berikut:a. bahwa sepatutnya Penggugat selaku pembeli /atau penjualbidang tanah atau Indrarini Sawitri, SH., sebelum melakukanproses jual beli mengajukan

Putusan Nomor 71/G/2020/PTUN.SRGPenggugat atau Indrarini Sawitri, SH., sebutkan, akan tetapisenyatanya dari seluruh posita gugatan Penggugat tidak adasatupun yang menguraikan/menyebutkan adanya permohonandari Penggugat maupun Indrarini Sawitri, SH., atas bidang tanaha quo;e. bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali, Girik bukan sebagaitanda bukti kepemilikan tanah, dan di dalam Girik tidak tercantumposisi, bentuk dan batasbatas bidang tanah, dengan demikiansangatlah sulit dibuktikan letak tanah yang

BuktiP11 : Surat Kuasa tertanggal 7September 2020 dari Nyoman Ngurah Mahadnyakepada Indrarini Sawitri, S.H. (fotokopi dari fotokopi)12. BuktiP12 : Surat Keterangan dariKepala Desa Tanjung Pasir Nomor: 593/165DS.Tp/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentangKepemilikian tanah berdasarkan Girik C.829 Persil26.D.II Blok 007 atas nama Masim (fotokopi darifotokopl)Bahwa, selain Bukti Surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga)orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:1.

Indrarini Sawitri,SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tangerangdan dituangkan di dalam Akta Jual Beli Nomor 2152/2013 tertanggal31 Desember 2013;Bahwa selama proses jual beli antara Penggugat dengan Sadr.Mulyadi, Penggugat telah memeriksa seluruh kelengkapan suratsurat milik Sdr.

terletak di DesaTanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang yangdiperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31 Desember 2013Nomor 2152/2013, yang dibuat oleh dan dihadapan Indrarini Sawitri,SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten TangerangHalaman 21 dari 47.

Putusan Nomor 71/G/2020/PTUN.SRGdan selanjutnya Penggugat meminta Indrarini Sawitri, SH., untukmelakukan proses peningkatan hak, tetapi sesuai dengan informasidari Indrarini Sawitri, SH., ternyata telah timbul (diterbitkan) ObjekSengketa a quo, dengan ini Tergugat menanggapinya sebagaiberikut:a. bahwa sepatutnya Penggugat selaku pembeli /atau penjualbidang tanah atau Indrarini Sawitri, SH., sebelum melakukanproses jual beli mengajukan permohonan pengukuran dan plotingterhadap tanah a quo;b. bahwa

Putusan Nomor 71/G/2020/PTUN.SRGe.dari Penggugat maupun Indrarini Sawitri, SH., atas bidang tanaha quo;bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali, Girik bukan sebagaitanda bukti kepemilikan tanah, dan di dalam Girik tidak tercantumposisi, bentuk dan batasbatas bidang tanah, dengan demikiansangatlah sulit dibuktikan letak tanah yang didalilkan Penggugattelah diterbitkan sertipikat a quo, apalagi Penggugat selakupembeli /atau penjual bidang tanah dan/atau Indrarini Sawitri,SH., belum pernah mengajukan permohonan

(printout):BuktiP11 : Surat Kuasa tertanggal 7 September 2020 dariNyoman Ngurah Mahadnya kepada Indrarini Sawitri,S.H. (fotokopi dari fotokopi)12.

Tng, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 1932/2013 tanggal 30 Desember 2013yang dibuat dihadapan PPAT Indrarini Sawitri, SH. antara TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT, PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah HakMilik Adat, Persil No. 26/Ill Blok 007, Kohir No. C.831, seluas + 35.000 m?,terletak di Desa Tanjung Pasir, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang, Prop.

Menyatakan sah jual beli antara TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGATberdasarkan Akta Jual Beli No. 1932/2013 tanggal 30 Desember 2013 yangdibuat dihadapan PPAT Indrarini Sawitri, SH. tersebut.Halaman 6 dari 49 halaman Putusan No. 163/PDT/2017/PT.BTN. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah Hak Milik Adat,Persil No. 26/Ill Blok 007, Kohir No. C.831, seluas + 35.000 m2, terletak diDesa Tanjung Pasir, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang, Prop.

Bahwa selain telah melakukan pelanggaran tersebut di atas, proses AktaJual Beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Turut Tergugatdihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Indrarini Sawitri.

Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) indrarini Sawitri, SH., sebagaiPPAT sudah seharusnya mengetahui Peraturan Kepala BPN tersebutsehingga jika dia menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan KepalaBPN tersebut, terlebih dahulu melakukan Pengukuran dan diberikan NomorIdentifikasi Bidang Tanah (NIB), maka permasalahan aquo tidak akanteijadi, akan tetapi secara sadar Indrarini Sawitri, SH., sebagai PPATmelanggar kewajibannya yang akibatnya merugikan Tergugat denganditariktarik sebagai Tergugat

Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Indrarini Sawitri, SH., sebagaiPPAT sudah seharusnya mengetahui Peraturan Kepala BPN tersebutsehingga jika dia menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan KepalaBPN tersebut melakukan Pengukuran dan diberikan Nomor l(entifikasiBidang Tanah (NIB), maka permasalahan aquo tidak akan terjadi, akantetapi secara sadar Indrarini Sawitri, SH., sebagai PPAT melanggarkewajibannya yang akibatnya merugikan PENGGUGATREKONPENSITERGUGAT KONPENSI dengan ditariktarik sebagaiHalaman

Hamojoyo, Indrarini G, Eko Heru Santoso,Dwieini Kartikasari, M. Wahyudi Noor Saleh, Dudik Djajasidarta, Subagiyo,Drs. Suharmadji, Mba, Drs. Prawoto, M. Wahyudi Noor Saleh, Eko HeruSantoso, Indrarini G dan Dwirini Kartikasasi S.Si. tela mengetahui atau patutmenduga rapat atau pertemuan yang diadakan tersebut tidak sah ataubertentangan dengan aturan yang ada dimana rapat tersebut hanyaberdasarkan surat mengundurkan diri para pengurus YPCU yaitu BambangAriadi, BA, Drs. Mumoto dan Ir.

Indrarini G. Dwirini Kartikasari dan Guna Jaya Artha,SH.Mhum untuk menguasai aset Unitomo yang merupakan bagian dariYayasan Pendidikan Cendekia Utama sehingga pihak Yayasan PendidikanCendekia Utama yang saat ini dipimpim oleh Drs. H.

Hamojoyo, Indrarini G, Eko Heru Santoso,Dwieini Kartikasari, M. Wahyudi Noor Saleh, Dudik Djajasidarta, Subagiyo,Drs. Suharmadji, Mba, Drs. Prawoto, M. Wahyudi Noor Saleh, Eko HeruHal. 6 dari 16 hal. Put.

No.691 K/Pid/2008Santoso, Indrarini G dan Dwirini Kartikasasi S.Si. tela mengetahui atau patutmenduga rapat atau pertemuan yang diadakan tersebut tidak sah ataubertentangan dengan aturan yang ada dimana rapat tersebut hanyaberdasarkan surat mengundurkan diri para pengurus YPCU yaitu BambangAriadi, BA, Drs. Mumoto dan Ir.

Indrarini Sawitri, SH.6.

Indrarini Sawitri, SH., untukmengajukan pengurusan permohonan peningkatan Hak Milik danproses balik nama atas Objek Perkara A quo dari atas nama Sdr. Idrismenjadi Hak Milik atas nama Penggugat berdasarkan Akta Jual BeliNomor 4023/2014 tertanggal 31 Desember 2014 di Kantor PertanahanKabupaten Tangerang/Tergugat.20. Bahwa selanjutnya, Sdri. Indrarini Sawitri, SH.

terletak di Desa TanjungPasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang yang diperolehberdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31 Desember 2014 Nomor4023/2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Indrarini Sawitri, SH.

terletak di Desa Tanjung Pasir,Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang yang diperolehberdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31 Desember 2014 Nomor4023/2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Indrarini Sawitri, SH.

SAKSI KEEMPATNama : INDRARINI SAWITRI, S.H. Warga negara Indonesian, Tempatdan tanggal lahir, Jakarta, 02 Maret 1967, jenis kelamin perempuan,beralamat JI.

batas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik BennySebelah Timur berbatasan dengan Kehutanan ;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik RusdiSebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ratna Lela Salim Menyatakan sesuai dengan Akta Jual No.755/2014 tertanggal 22 Agustus 2014 dibuat dihadapan Indrarini Sawitri, S.H Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Tangerang adalah sah dan berkekuatan hukum ; Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menyatakan tanah

Bahwa setelah Tergugat melengkapi suratsurat yang berhubungandengan tanah aquo tersebut, Penggugat pun membeli dan membuat suatuakta jual bell yang dibuat dihadapan Indrarini Sawitri, SH, PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Tangerang;6.

Bahwa Penggugat adalah pemilik satusatunya yang sah atas tanahaquo, sesuai dengan Akta Jual No. 755/2014, tertanggal 22 Agustus2014, dibuat dihadapan Indrarini Sawitri, SH, Pejabat Pembuat AktaTanah ( PPAT ) Kabupaten Tangerang, dan Penggugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmembatalkan segala bukti pemilikan dan beriku turunannya antaraTergugat Il dengan pihak manapun atas tanah perkara aquo;17.Bahwa kemudian akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh

Menyatakan sesuai dengan Akta Jual No. 755/2014, tertanggal 22 Agustus2014 , dibuat dihadapan Indrarini Sawitri, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT ) Kabupaten Tangerang adalah sah dan berkekuatan hukum ;5. Menyatakan perbuatan Tergugat Il, yang menyatakan tanah perkara milikTergugat Il dan membuat empang diatas tanah Penggugat adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigdaad);6.

Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor 755/2014 yang dibuatoleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Indrarini Sawitri,S.H, Kabupaten Tangerang, diberitanda P1 ;10.11.12.20Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Girik Alas Hak Milik Adat atas namaRusdi, Persil Nomor % D.Ill Blok 001, Kohir nomor C 1121, SPPT 0340 dan0341.0 seluas kurang lebih 86.874 M2, diberi tanda P2 ;Foto9copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal12 Juni 2014, yang mengetahui Kepala

Menyatakan sesuai dengan Akta Jual No.755/2014 tertanggal 22 Agustus2014 dibuat dihadapan Indrarini Sawitri, S.H Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Kabupaten Tangerang adalah sah dan berkekuatan hukum ;4. Menyatakan perbuatan Tergugat Il yang menyatakan tanah perkara milikTergugat Il dan membuat empang diatas tanah Penggugat adalahmerupakan perbuatan melawan hukum ( onrechmatigdaad) ;5.

Bahwa selain telah melakukan pelanggaran tersebut di atas, proses AktaJual Beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Turut Tergugatdihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Indrarini Sawitri, SH.

Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Indrarini Sawitri, SH.,sebagai PPAT sudah seharusnya mengetahui Peraturan Kepala BPNtersebut sehingga jika dia menjalankan tugasnya sesuai denganPeraturan Kepala BPN tersebut, terlebih dahulu melakukan Pengukurandan diberikan Nomor Mdentifikasi Bidang Tanah (NIB), maka permasalahanaquo tidak akan terjadi, akan tetapi secara sadar Indrarini Sawitri, SH.

Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas sangat jelas dan terangbenderang bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum,malah Penggugat, dan Indrarini Sawitri, SH., sebagai PPAT lah yangmelakukan perbuatan melanggar hukum dengan telah melanggar Pasal32 Ayat (4) menjalankan Peraturan Pemerintah Republik Indonesa Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan PPAT Indrarini Sawitri,SH., melanggar Pasal 54 Ayat (4) Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

ldentifikasiBidang Tanah (NIB), maka permasalahan aquo tidak akan terjadi, akantetapi secara sadar Indrarini Sawitri, SH., sebagai PPAT melanggarkewajibannya yang akibatnya merugikan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan ditariktarik sebagai Tergugat dalam gugatan konpensiaquo;Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas sangat jelas dan terang benderangbahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak melakukanperbuatan melawan hukum, malah Tergugat Rekonpensi / PenggugatKonpensi, dan Indrarini

Sawitri, SH., sebagai PPAT lah yang melakukanperbuatan melanggar hukum dengan telah melanggar Pasal 32 Ayat (4)menjalankan Peraturan Pemerintah Republik Indonesa Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan PPAT Indrarini Sawitri, SH.

Indrarini Sawitri, S.H. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkedudukan di Kabupaten Tangerang Tanggal 19 Januari 2022 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau penetapan lain yang mencabutnya;

II. Dalam Eksepsi

• Menolak Eksepsi Terbanding untuk seluruhnya;

II.

Indrarini Sawitri, S.H. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkedudukan di Kabupaten Tangerang Tanggal 19 Januari 2022;

Pembanding/Penggugat : Indrarini Sawitri, S.H. Diwakili Oleh : David Gayus Elharun, S.H.
Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Fotocopy Kutipan Akte Nikah atas nama SOLICHUL HADI Bin H.A.BAKRI dengan ROSITI INDRARINI No.384/61/IX/1984 tanggal 12September 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama /Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banjarsari Surakarta, (bukti P 2);. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI NIK. 3174062305570003 atasnama SOLICHUL HADI, yang dikeluarkan oleh Pemkot Surakarta padatanggal 25062015 berlaku hingga Seumur Hidup, (bukti P 3);.

Bahwa nama isteri Pemohon bernama Rositi Indrarini. Bahwa Pemohon adalah anak lakilaki bernama Solichul Hadi AB anakdari suami isteri Achmad Bakri dan Munjayanah. Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Negeri Surakarta untukmengajukan Permohonan persamaan nama yang tertulis didalamKutipan Surat Kenal Kelahiran bernama Solichul Hadi AB, di KutipanAkta Nikah bernama Solichul Hadi Bin H.A.

BAKRI dengan SOLICHUL HADI dengan SOLICHUL HADIACHMAD BAKRI menurut keterangan saksi Sri Istianti dan Saksi EndangSulastri, orangnya adalah sama.Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksisaksi maupun bukti P2yaitu berupa Kutipan Kutipan Akte Nikah atas nama SOLICHUL HADI Bin H.A.BAKRI dengan ROSITI INDRARINI No.384/61/IX/1984 tanggal 12 September1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat NikahKecamatan Banjarsari Surakarta.Menimbang, bahwa sesuai bukti P4, P5, Pemohon telahmenyelesaikan