Jemik Sadiman pada tanggal 19 Maret 2013 dantanggal 3 April 2013, atau setidaktidaknya dalam tahun 2013, bertempat diDesa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknyadi suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Bangil, dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atautidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala,Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publikyang wajib tersedia setiap

Jemik Sadiman terbukti secara sah meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Tidak menyediakan, tidak memberikandan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secaraberkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta,Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan/atau Informasi Publikyang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undangundangini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.

Jemik Sadiman terbukti secara sah meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Tidak menyediakan, tidak memberikandan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secaraHal. 8 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta,Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dan/atau Informasi Publikyang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undangundangini dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain;.

oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;10.1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan inkrah Nomor 095/VI/K1.Prov.JatimPSM/A/2013, tanggal 23 Oktober yang telah dilegalisir olehKomisi Informasi Jawa Timur;Hal. 9 dari 17 hal.

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yang menyatakanbahwa pihak Terdakwa tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidakmenerbitkan informasi publik berupa informasi secara berkala, informasipublik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yangHal. 11 dari 17 hal. Put. No. 418 K/Pid.Sus/2016wajib tersedia setiap saat dan/atau informasi publik yang harus diberikanatas dasar permintaan sesuai undangundang dan mengakibatkan kerugianbagi orang lain;.

Martua Saragih Bin P.J.I Saragih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;3.

Martua Saragih Bin PJl Saragih secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Ssecara tanpa hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang diatur dalamPasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UndangUndang no. 11 tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronika;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

Atas sms yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Firdaus dan saksiM.Noer membuat saksi Lukman Hakim sebagai Lurah namanya menjaditercemar; Bahwa berdasarkan keterangan ahli Taruli, SH. yang dimaksud denganmendistribusikan adalah penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumenelektronik melalui suatu dengan system elektronik, penyebarluasan dapatberupa mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik ke tempat atau kepihak lain melalui system elektronik, contoh mendistribusikan ialah menggugah

Hak yang dimaksudkan dalam unsurini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.= Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik.Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atauDokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui SistemElektronik.

Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuatdapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronikyang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satuunsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;Menimbang, bahwa KUHPidana sebagai aturan umum hukum pidanamaupun Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturankhusus tidak menjelaskan definisi kata

informasi elektronik dan/atau dokumenelektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baiktelah terpenuhi;Ad.2.

Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi); 2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PTS-A/I/2023 tanggal 19 Januari 2023;3. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp. 359.500,- (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhanlain selain itu selama perawatan Terdakwa tidak mendapatkan pelayanandan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan Terdakwadari dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dari dr.

elektronikdan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ataupencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum NO.

Nomor 822 K/Pid.Sus/2010dan/atau mengetahui setiap informasi yang dikirimkan kepadanya melaluialamat email miliknya.

Terdakwa dengan kesadarannya yang demikian itu menghendakiuntuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuatdapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,dalam Dakwaan Kesatu email yang dikirimkan oleh Terdakwa kepadakalangan terbatas tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatanmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik karenaemail yang dikirimkan tersebut pada hakekatnya bersifat pribadi

Bahwa pada persidangan Komisi Informasi, Majelis Komisioner KomisiInformasi Provinsi Kepulauan Riau tidak pernah menawarkan tahapmediasi kepada para pihak, atas perbuatan tersebut Majelis KomisionerKomisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah terbukti melanggarkode etik persidangan Komisi Informasi yang telah diatur sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan BAB IXtentang Hukum Acara Komisi pada Pasal 42 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkanPenyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi non litigasioleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasidinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihakHalaman 2 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 108 K/TUN/2017Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik,sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:C. informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi;Bahw permohonan informasi oleh Termohon informasi pada Point 2sampai Point 4 adalah tergolong informasi yang berkaitan denganhakhak pribadi, Karena dalam informasi pada point 2 sampai point4 tersebut terdapat namanama orang yang telah memperoleh hakganti rugi dari Tim Pembebasan Tanah, sehingga pengungkapaninformasi pada point

Pasal 17 huruf (h) angka (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan:Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap PemohonInformasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, Kecuali:(h) informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadaPemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi,yaitu:(3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bankseseorang;Bahwa permohonan informasi oleh Termohon Informasi pada point 2sampai point

Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan RiauNomor 012/V/KIKEPRIPS/2016 tertanggal 12 Agustus 2016;3. Menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh PemohonInformasi Publik/Termohon Keberatan;4.

Menyatakan Terdakwa MUH NASIRI Bin PARIYEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik Yang Berisi Ancaman Kekerasan Yang Dilakukan Secara Berlanjut ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.

NASIRI Bin PARTYEM terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hakmengirimkan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang berisiancaman kekerasan atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaiperbuatan berlanjut yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang Undang RINomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 29Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik Jo.

Pasal 29 Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.

Pasal 29 Undang Undang RI Nomor 11tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ATAU Pasal 45 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 29 Undang Undang RI Nomor 11 tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana :Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secaraalternatif, maka Majelis berdasarkan faktafakta dipersidangan akan membuktikanterlebih dahulu dakwaan yang menurut majelis sesuai dengan fakta dipersidangan yaituperbuatan Terdakwa melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 11 tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 29 Undang Undang RINomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.

Pasal 29 Undang UndangRI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo.

Menyatakan Terdakwa AGUSTOMO Bin ROIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mememiliki muatan kesusilaan;2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

Menyatakan terdakwa AGUSTOMO Bin ROIB bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan ataumembuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yangmemiliki muatan kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .2.

WMAGRO2GUECA MB, (No. bukti = 3087/2012/FKF.) maka didapatkanhasil dengan Kesimpulan bahwa adalah BENAR ditemukan data pada Sim Cardmemory yaitu : berupa file gambar sesuai dengan maksud pemeriksaan barangbukti yang berjudul 17092011 (005), 17092011 (008), 17092011 (010), danPacitan2011082400601 yang tersimpan dalam folder Blackberry/Pictures; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 45 ayat (1)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;KEDUA

danHalaman 35 dari 4236Transaksi Elektronik atau dakwaan Kedua: Pasal 29 UndangUndang Nomor 44 Tahun2008 tentang Pornografi atau dakwaan Ketiga : Pasal 369 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, makaMajelis akan membuktikan salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih memenuhirumusan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu: pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsurunsursebagai berikut :1.

Dalam persidangan terungkap fakta bahwaterdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan yaituAGUSTOMO Bin ROIB, kemudian karena tidak diketemukan faktafakta yang dapatmenghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwadapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yangmemiliki muatan kesusilaan;Menimbang,

Menyatakan Terdakwa AGUSTOMO Bin ROIJB telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hakmembuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mememiliki muatankesusilaan;2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

., Msi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Badan Publik yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publik berupa informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;3.

Saksi pelapor (Gada Rahmatullah) menyatakan dibawah sumpah di depanpersidangan bahwa ia dalam kurun waktu 14 hari kerja sejak diterimanyaAmar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jatim No. 134/XI/KIProv. JatimPSMA/2012, saksi pelapor tidak pernah datang ke kantor DKPP untukmeminta data dan informasi yang dikabulkan oleh sidang ajudikasi non litigasiKomisi Informasi Prov.

Unsur dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidakmenerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta,informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan atau informasi publk yangharus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undangundang ini, dan3. Unsur mengakibatkan kerugian bagi orang lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebsut Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Ad. 1.

Unsur dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidakmenerbitkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publikyang wajib tersedia setiap saat dan atau informasi publk yang harus diberikan atas dasarpermintaan sesuai dengan undangundang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi oranglain;Menimbang, bahwa pada pada tanggal 13 Agustus 2012 menurut pengakuan saksi pelaporyaitu Gada Rahmatullah dipersidangan ia mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala DinasKelautan

Sampang untuk memberikan informasi yang diminta olehsaksi pelapor selambatlambatnya 14 hari sejak diterimanya putusan;13Menimbang, bahwa atas putusan Komisi Informasi Jawa Timur tersebut, terdakwajuga tidak memberikan informasi yang diminta saksi pelapor dengan alasan saksi pelaporseharusnya mengirim surat permintaan kembali ke Dinas Kelautan dan memberikan biayauntuk fotokopi;Menimbang, bahwa atas kronologis tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagaiberikut, pertama mengenai dasar hukum yang dikemukakan

dengan amar putusan Komisi Informasi, dan padaprinsipnya sebenarnya terdakwa mau memberikan informasi yang dimaksud;Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Majelis berpendapat niat saja tidakcukup untuk membuktikan terdakwa akan memberikan informasi dimaksud, karena terdakwahanya beersikap pasif, karena tidak ada disposisi/perintah terdakwa kepada kepala bidangkelautan yang membidangi masalah PUGAR untuk menyiapkan data dimaksud, pembelaanterdakwa bisa Majelis terima apabila ada bukti disposisi

Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Kelapa Gading RT. 038/RW. 012,Kelurahan Oesapa, Kecamatan KelapaLima, Kabupaten Kota Kupang;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Swasta/LSM;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Waingapukarena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 27 Ayat (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronikjuncto Pasal 45 Ayat (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik;Atau;Kedua =: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumba Timur tanggal 7 November 2017 sebagai berikut:Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1948

Menyatakan Terdakwa Deddy Febrianto Holo alias Deddy telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Dengansengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronikyang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana dalam Pasal2/ Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45 Ayat (3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam surat dakwaanpertama kami;2.

dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45Ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dengandakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dengan pertimbangan hukumyang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa mengakui kalau dirinya padahari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar Pukul 12.43 WITA selaku pemilikakun facebook Deddy Febrianto Holo memposting status di media

ALI, M.Ap telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakmendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnyainformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatanpenghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara berlanjut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) Undangundang RI Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JoPasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan

Kota Bimadi Jalan Seroja Nomor : 1, Kampung Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae BaratKota Bima atau setidaktidaknya di tempattempat tertentu yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima telah melakukan beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatanberlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikandan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Dan/AtauMentransmisikanDan/AtauMembuat DapatDiaksesnyaInformasi ElektronikDan/AtauDokumen Elektronik Yang MemilikiMuatanPenghinaan Dan/AtauPencemaran Nama Baik ; Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satubagian dari unsur ini telah terbukti maka dianggap telah membuktikan unsur ini ; Menimbang, bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur pasal ini adalahperbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses,dimana obyeknya adalah informasi

Tetapi sy tetap menghargai apapun perbedaanpandangan soal ini Tujuan kita pasti sama, membangun daerah tercinta ; " Bahwa Terdakwa mengunggah katakata tersebut melalui kelembagaan bukanselaku pribadi, karena saat itu Terdakwa sebagai anggota panwaslu Kota Bima dansaat itu sedang diselenggarakan pemilukada ; Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi Informasi Elektronik adalah satuatau sekumpulan data elektronik, termasuk

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, KodeAkses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahamioleh orang yang mampu memahaminya ; Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi Dokumen Elektronik adalahsetiap Informasi Elektronik

publik berdasarkan permintaanyang disertai alasan;(5.3)Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohonmenghitamkan informasiinformasi lain yang dikecualikan sesuai denganketentuan pasal 17 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008;(5.4) Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada Pemohon informasisebagaimana poin (5.3) dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejakputusan diterima Termohon;(5.5) Membebankan biaya penggandaan informasi kepada Pemohon;Bahwa, Putusan Komisi Informasi Provinsi

Bali Nomor : 004/VII/KEP.KIBALI/2015 tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariRabu tanggal 29 Juli 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Informasi danKuasa Termohon Informasi.

Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor004/VII/KEP.KI BALI/2015 tanggal 29 Juli 2015 untuk sebagian;3. Memerintahkan Rektor Universitas Pendidikan Genesha untukmemberikan sebagian informasi yang diminta oleh Termohon Keberatanberupa lembar kerja tes tulis TKB, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulisTKB dan cara menghitung nilai;4.

"Menimbang bahwa informasi yang diminta adalah menyangkuthasil evaluasi dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidaktermasuk hasil evaluasi peserta seleksi CPNS yang lain. Oleh Karena ituPengadilan berpendapat bahwa memang benar informasi yangmengungkapkan pribadi Gede Kamajaya (Termohon Keberatan dahulupemohon informasi).

Namun karena Gede Kamajaya adalah pihak yangmeminta informasi maka informasi tersebut bukanlah informasi publik yangmengungkap rahasia pribadi seseorang karena informasi tersebutmenyangkut pribadinya sendiri.

MULIA REJEKI WATERINDO bekerjasamadengan terdakwa HANDOJO BIN ACHMADI HARSONO yangmerupakan orang yang ahli dalam bidang air minum kemasan dansekaligus paham dalam hal Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)untuk memproduksi dan sekaligus pemasaran air kesehatan merkMYOXY.

Haltersebut menunjukkan adanya indikasi registrasi member yang tidakprosedural ; Bahwa menurut Ahli JOSUA SITOMPUL, SH, IMM, membermyox rcom yang menerima bonus mengetahui bahwabonus yang mereka terima adalah informasi Elektronik atau DokumenElektronik yang dibuat oleh perusahaan MYOXY berdasarkanperhitungan yang telah ditentukan sebelumnya. Bonus yang dimaksudberupa nilai rupiah yang dapat mereka miliki (Konten).

MULIA REJEKI WATERINDO bekerjasamadengan terdakwa HANDOJO BIN ACHMADI HARSONO yangmerupakan orang yang ahli dalam bidang air minum kemasan dansekaligus paham dalam hal Informasi Dan Transaksi Elektronik(ITE) untuk memproduksi dan sekaligus pemasaran air kesehatanmerk MYOXY.

Menyatakan terdakwa HANDOJO bin ACHMADI HARSONO, bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawanhukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengantujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebutdianggap seolaholah data yang otentik sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang nomer 11 tahun2008 termaksud; Menimbang, bahwa menurut pasal 38(1) maupun pasal 39(1)(2) UndangUndang no 11 tahun 2008 termaksud, memberikan kesempatan bagi setiaporang yang dirugikan akibat menggunakan Teknologi Informasi dariPenyelenggara Sistem Elektronik, untuk mengajukan gugatan perdata maupunpenyelesaian melalui Arbitrase.

MENGADILI

- Membatalkan putusan Majelis Komisi Informasi Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 07/PTS/PSI/KI-STLG/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon Keberatan (dahulu Termohon) sebagai badan publik, telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai

badan publik, yakni tidak menyampaikan salinan informasi publik berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Gereja Bethany Indonesia Cabang Palu periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2016;

3. Menghukum kepada Termohon Keberatan (dahulu Termohon) untuk menyampaikan, dan atau menyerahkan salinan informasi publik berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Gereja Bethany Indonesia Cabang Palu periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2016;

4. Menghukum Termohon Keberatan

Menyatakan bahwa Dokumen Laporan Keuangan periode tahun 2005sampai dengan Tahun 2016 Merupakan Informasi Terbuka;Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.SusKIP/2020/PN Pal3.

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketayang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yangmeminta informasi kepada Badan Publik NegaraBahwa sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pengadilan Negeriberwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selainBadan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasikepada Badan Publik selain Badan Publik Negara, maka oleh

Menimbang bahwa dalam kesimpulan Pemohon Keberatan yang padapokoknya Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badanhukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publiksebagaimana diatur dalam UndangUndang ini;b. Menimbang bahwa, Pemohon selain sebagai Jemaat dan Pelayan Tuhandan Bendahara Umum di Gereja in cassu Termohon juga sebagai WargaNegara Indonesia sehingga secara Hukum merupakan Subyek dalamsengketa Informasi perkara a quo;c.

Bahwa secara yurudis, pertimbanganpertimbangan hukum yang diambilatau digunakan oleh Komisi Informasi Publik Sulawesi Tengah di dalammenjatuhkan putusan dalam perkara/sengekta Informasi Publik Nomor:07/PTS/PSI/KISTLG/VII/2020 adalah selain sudah tepat dan benar, jugatelah berdasarkan hukum acara yang berlaku, karena tidak satupun alat buktiyang diajukan oleh Pemohon ataupun dalildalil hukum yang dikemukakanoleh Pemohon dipertimbangkan secara lalai oleh Komisi Informasi PublikSulawesi Tengah;2.

Publik, danperaturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Membatalkan putusan Majelis Komisi Informasi Propinsi Sulawesi TengahNomor 07/PTS/PSI/KISTLG/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020MENGADILI SENDIRI1.

Pasal 27 ayat(3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriBangkalan tertanggal 3 Juni 2020 No Reg PDM 08/BKL/01/2020 pada pokoknyaTerdakwa telah dituntut sebagai berikut:Halaman 9 Putusan Nomor 1025/PID.SUS/2020/PT SBY.1. Menyatakan terdakwa MOH.

HOSEN bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ataumembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yangmemiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Jo.

HOSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikandan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemarannama baik ;2.

Pasal 27 ayat (3) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik.. Menjatunkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MOH HOSEN dengan pidanapenjara selama 6 (ENAM) BULAN ;. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan..

Adinur M.AP/Termohon Informasi, Stefanus Doni/Pemohon Informasi, MerahJohansyah dari Jatam Kaltim serta Drs. H.

tentang KeterbukaanInformasi Publik, hanya menggunakan Pasal 11 angka (1) huruf asaja tentang informasi yang Wajib tersedia setiap saat, yakni BadanPublik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawahpenguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan,;padahal mengenai informasi yang dikecualikan diatur lebih lanjutHalaman 11 dari 18 halaman.

Selain hal tersebut seharusnya MajelisKomisi Informasi tidak hanya menggunakan Pasal 1/7 huruf jUndangUndang Keterbukaan Informasi Publik terhadap informasiyang dikecualikan atas permohonan pemohon informasi, dalam halini Majelis Komisi Informasi juga harus mempertimbangkan Pasal 17Halaman 13 dari 18 halaman.

dikabulkan;Bahwa Termohon Informasi/Pemohon Keberatan (sekarang PemohonKasasi) keberatan terhadap petitum poin (6.1) dan (6.2) yang dikabulkandalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur a quo, yangberbunyi:(6.1) Majelis Komisioner menyatakan bahawa informasi yang dimintakanPemohon pada paragraf (2.2) merupakan informasi terbuka;(6.2) Menyatakan bahwa informasi yang dimintakan oleh Pemohonadalah bagian dari Informasi Publik yang dihasilkan, disimpan, dandikuasai oleh Termohon;Berdasarkan

Membatalkan putusan atasan Badan Publik dan memutuskan untukmemberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta olehPemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi;ataub.

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

• Mengabulkan eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara Nomor 11/PTS/KIP-SU/VI/2024 yang dimohonkan upaya hukum keberatan;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp304.900,00

Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik(selanjutnya disingkat PERKI Nomor 1 Tahun 2013) menyatakanHal. 2 dari 31 hal. Put.

Kalimantan Tengahdi atas telah melampaui wewenangnya (ultra petita) oleh karenaPemohon Informasi hanya meminta informasi nama dan alamat pembelilelang, tanggal 8 Maret 2004, namun Komisi Informasi ProvinsiKalimantan Tengah juga menyatakan bahwa seluruh dalam RisalahLelang Nomor 013/2004 tersebut di Kantor KPKNL Palangka Raya,adalah informasi publik yang terbuka dan dapat diakses oleh Pemohon.Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa secara nyata dan jelasbahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan

No. 24 PK/TUN/2016Timur telah menolak permohonan dari Pemohon Informasi ataspermintaan informasi berupa Risalah Lelang dan mengukuhkanTermohon (DJKN c.g.

Namun suratpermohonan' dimaksud tidak sesuai ketentuan peraturanperundangan dan tidak menyebutkan UndangUndang 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka permohonaninformasi tidak termasuk dalam ranah layanan informasi melaluiPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sehingga seharusnyapenyelesaian permohonan informasi dimaksud tidak dapatditindaklanjuti ke Komisi Informasi.

No. 24 PK/TUN/2016sepanjang Pemohon Informasi dapat membuktikan hubungan hukumdengan informasi yang dimintakan kepada kantor KPKNL PalangkaRaya;5.