ARISANTYbelum pernah bertemu langsung dengan IRWASDA;Bahwa Saksi memberikan nama IRWASDA MZ.

;Bahwa belum pernah ada dilakukan pertemuan antara Terdakwa II DEWIdengan Irwasda MZ.

sudah pernah menyampaikan hal pemberian tanah seluas 30Hektar ke Irwasda via telepon tersebut namun hari dan tanggalnya Saksilupa;Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Terdakwa II DEWI memintarekomendasi kepada pihak kepolisian tepatnya kepada nama Irwasda MZ.MUTTAQIEN tersebut adalah untuk mengurus surat hibah dari SaudaraAnwar Thio;Bahwa sepengetahuan Saksi surat hibah tersebut sudah pernah dibuat olehTerdakwa II DEWI;Bahwa Saksi belum pernah ada diberikan izin oleh Irwasda MZ.

ViaTelepon dan Irwasda berpesan kepada Saksi dengan mengatakan coba sajacek dulu tanah tersebut;Bahwa Irwasda MZ.

kalau ke Pak Kapolda terlalu kecilbagaimana jika kita kasih ke Pak Irwasda saja, lalu saksi Bainar menjawab"ya, Silahkan saja yang jelas tidak ada permasalahan.

. : R/114/VIV/2009/P3Dtanggal 10 Juli 2009 Perihal Jawaban Keberatan Sidang KKEP ;Bahwa setelah menerima Surat Jawaban Atas Keberatan Penggugattersebut, Penggugat melapor ke Irwasda Polda Riau. Dan Irwasda Polda Riaumewajibkan Penggugat untuk melaksanakan dinas rutin di lingkungan ltwasdaPolda Riau. Untuk itu Penggugat telah melaksanakan dinas rutin di lingkunganItwasda Polda Riau sejak bulan Juli s/d September 2009 ;Bahwa perlu.

Hal ini teroukti berdasarkan isiSurat Irwasda No.Pol. : B/2011/VIV2009/ttwasda tanggal 23 Juli 2009 PerihalLaporan Hasil Pelaksanaan Sidang KKEP atas nama Terperiksa Briptu Ibrahim Musa Nrp 81110661 Ba Sat Samapta Polres Kuansing, yang Laporan HasilPelaksanaan Sidang KKEP atas nama Penggugat ditemukan beberapakelemahan antara lain :a. Tidak adanya saran pendapat hukum dari Bid Binkum Polda Riausebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 4 Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia No.

Pol. : 8 Tahun 2006 ;Dengan demikian seyogyanya Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkanSurat Keputusan objek sengketa a quo, harus mempertimbangkan sertamemperhatikan Surat Irwasda No.Pol. : B/2011/V1I/2009/Itwasda tanggal 23 Juli2009 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang KKEP atas nama TerperiksaBriptu lorahim Musa Nrp 81110661 Ba Sat Samapta Polres Kuansing ;Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo atasnama Penggugat adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan

Hal ini dapat dibuktikan secara aktual yang manapada saat Termohon Kasasi/Tergugat menerbitkan Surat Keputusan a quo,Pemohon Kasasi/Penggugat telah melaksanakan tugas secara rutin diLingkungan Irwasda Kepolisian Daerah Riau dalam rangka pembinaan sejakbulan Juli s/d September 2009, hal ini sesuai dengan Surat Keteranganlrwasda Polda Riau tanggal 17 Desember 2009 (Bukti P8) ;.

Bahwa Irwasda Kepolisian Daerah Riau dalam menandatangani surat yangtelah disebutkan pada point 5 diatas berdasarkan tugas dan wewenangnyayaitu. menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum danperbendaharaan dalam lingkungan Polda termasuk satuansatuan organisasinon struktural yang berada dibawah pengendalian Kapolda. Dan lagi pulasurat dimaksud ditandatangani oleh Irwasda Polda Riau atas persetujuanatau paling tidak diketahui oleh Termohon Kasasi/Tergugat sendiri. Olehsebab itu.

Nias tidak mampuungkap kasus Ijazah aspal penyidik mabes polriambil kasus dalam Februari ini akan turunke Nias mengambil berkas dan Ketua DPRDbisa ditangkap oleh penyidik mabes Polrisekarang sudah jadi tersangka (HJH1).Bahwa adapun terdakwa pemilik akun Facebook bernama LoozaroZebua sebelumnya pernah membuat postingan di akun Facebook miliknya yangditujukan kepada saksi korban Herman Jaya Harefa Alias Herman Alias AmaTasya, dimana postingan tersebut berupa :Ombusdman telah menyampaikan surat pd irwasda

muatan penghinaan yangditunjukkan kepada saksi korban; Bahwa isi screnshoot/capture screen akun facebook milik terdakwa yaitukarena penyidik Polres Nias tidak mampu ungkap kasus ijazah aspal penyidikmabes polri ambil kasus dalam Februari ini akan turun ke Nias mengambilberkas dan Ketua DPRD bisa ditangkap oleh penyidik mabes Polri sekarangsudah jadi tersangka (HJH1); Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membuat postingan akunFacebook milik terdakwa berupa : Ombusdman telah menyampaikan suratpada irwasda

yaitu diantaranya Opi Putra HarefaAlias Opi dan Helpianus Gea Alias Helpi; Bahwa saksi korban tidak tahu berapa akun facebook Terdakwa yangsudah didaftarkannya; Bahwa yang memposting kalimat yang berupa : karena penyidik PolresNias tidak mampu ungkap kasus ijazah aspal penyidik mabes polri ambil kasusdalam Februari ini akan turun ke Nias mengambil berkas dan Ketua DPRD bisaditangkap oleh penyidik mabes Polri sekarang sudah jadi tersangka (HJH1).dan kalimat Ombusdman telah menyampaikan surat pada irwasda

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Gst Bahwa setahu saksi 2(dua) kali ada posting dalam akun facebookTerdakwa tersebut; Bahwa yang diposting terdakwa dalam akun facebook tersebut adalahdengan kalimat:e Karena penyidik Polres Nias tidak mampu ungkap kasus ijazahaspal penyidik mabes polri ambil kasus dalam Februari ini akan turun keNias mengambil berkas dan Ketua DPRD bisa ditangkap oleh penyidikmabes Polri sekarang sudah jadi tersangka. dane Ombusdman telah menyampaikan surat pada irwasda

Ombusdman telahmenyampaikan surat pada irwasda terkait kasus diduga ijazah oknum KetuaDPRD Kota Gunungsitoli hampir 3 tahun tidak tuntas spdk tidak ada SKS tapikeluar ljazah;Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN GstMenimbang, bahwa sebelumnya pada tahun 2014, ada laporanmasyarakat yang menyatakan bahwa ljazah saksi korban adalah ljazah palsu danTerdakwa memuat dalam berita koran bahwa ada pemeriksaan saksi korbanterkait Ijazah palsu, sehingga pihak kepolisian telah memeriksa ljazah

. : Kep/19/IX/2006 tanggal 14 September 2006 yangdikeluarkan tidak mempertimbangkan sebagai berikut :(1) Pertimbangan dari Inspektorat Pengawasan Umum Daerah(IRWASDA) Polda Metro Jaya dalam Surat InspektoratPengawasan Umum Daerah (IRWASDA) Polda Metro JayaNo.

. : R/44/IX/2006/ Inspektorat Pengawasan UmumDaerah (IRWASDA) tanggal 22 September 2006 perihalSaran pertimbangan sanksi PTDH terhadap AKP LarisonSinaga, SH yang isinya menyarankan agar tidakdilaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat tetapidiberikan sanksi/nukuman berupa demosi, penundaanpangkat 2 periode dan tidak boleh mengikuti pendidikan;(2) Pertimbangan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM)yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Metro Jaya dalam Nota Dinas No.Pol. :

Komisaris Polisi Ponco Adiwinoto, SIK Kesatuan InspektoratPengawasan Umum Daerah (IRWASDA) Polda Yogyakarta dalamkasus Pelanggaran Disiplin sebanyak 6 (enam) kali seperti Diserse,Pemerasan, Penipuan;b.

Bahwa Irwasda (Inspektorat Pengawasan Umum Daerah) Polda MetroJaya sebagai Pejabat yang berwenang dalam Keanggotaan SidangKomisi Kode Etik Polri se/aku Ketua Sidang Komisi Kode EtikPratesi pada tingkat Po/da untuk Perwira Pertama pada Pasal 8tentang Keanggotaan Komisi Kode Etik Profesi dalam rekomendasinyamelalui Surat Irwasda kepada Kapolda Metro JayaNo. Pol.

RIND16/III/2008/Dit Reskrimsus tanggal10 Maret 2008:4) Surat Irwasda Polda Metro Jaya No. Pol. : Rl4411X12006I1twasdatanggal 22 September 2006;yang merupakan bukti penting dan bagian dari berkas pengajuandari Kapolda kepada Kapolri, sehingga Divisi Hukum Mabes Polri salahmemberikan Saran Hukum kepada Kapolri yang berakibat keluarnyaSurat Keputusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).Seharusnya Kapolda Metro Jaya berdasarkan buktibukti surat padaHalaman 15 dari 18 halaman.

Jelutung Kota Jambi atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawanhukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja seberat0,075 gram dan 1,288 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wib diLapangan Hijau Mapolda Jambi dilaksanakan Apel Pagi yang dipimpin langsungoleh Irwasda

Polda Jambi, ketika itu Irwasda Polda Jambi memerintahkan kepadadokter dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jambi untuk mengambilsampel urine dan darah para personil Polda Jambi yang diduga sebagai penggunaNarkotika, termasuk salah satunya adalah terdakwa, selanjutnya terhadapterdakwa dilakukan pengambilan urine dan darah.

Polda Jambi, ketika itu Irwasda Polda Jambi memerintahkan kepadadokter dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jambi untuk mengambil sampelurine dan darah para personil Polda Jambi yang diduga sebagai pengguna Narkotika,termasuk salah satunya adalah terdakwa, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukanpengambilan urine dan darah dengan diawasi oleh anggota Provos Polda Jambi,setelah itu urine terdakwa ditest dengan Rapid One Step Test Stripe Narkoba antaralain test Amphetamine (shabu), Met Amphetamine

,MMBahwa saksi menjabat sebagai Kasubdit Provost Polda Jambi, dan mengertidiperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa Sulistyianto, yang didugaterlibat penyalah gunaan Narkotika;Bahwa dugaan terlibatnya terdakwa adalah berawal dari pelaksanaan apelpagi di lapangan Mapolda jambi yang dipimpin oleh Irwasda Polda Jambi,dan setelah pengecekan kekuatan personil sekalian dilakukan pengambilansampel personil yang diduga terlibat penggunaan Narkotika, pada saat ituterdakwa keluar dari barisan menuju pintu

Inspektorat Pengawas Daerah (Irwasda) Kepolisian Daerah Riau, beralamatdi Jl. Jend. Sudirman No.235 Pekanbaru, Dalam hal ini memberi kuasakepada : 1. Toni Ariadi Effendi, SH., S.Ik. MH.MM. 2. Rusli, SH. dan 3.Nerwan, SH.MH. Kabidkum, Kasubbid Bankum Polda Riau, Advokat Bidkum Polda Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei2016, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON VV ; 6. Kepala Kepolisian Daerah Riau, beralamat di JI. Jend.

Bahwa Pemohon dalam gugatan mencantumkan IRWASDA Polda Riausebagai Termohon V dalam gugatannya adalah salah alamat (Error inpersona), sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor22 Tahun 2010 IRWASDA Polda Riau Tentang Susunan OrganisasiTata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah Riau bertugas sebagaipengawas dan membantu pimpinan yang berada dibawah Kapoldasehingga tidak berwenang secara teknis dalam proses penyidikan,sedangkan yang dimohonkan dalam permohonan Pra Peradilan aquoadalah

proses penyidikan tindak pidana dalam yaitu tentang penetapansebagai Tersangka, sedangkan Irwasda Polda Riau yang dijadikanTermohon V oleh Pemohon bertugas sebagai pengawas dalam halmelaksanakan tugas Polri secara umum, bukan melaksanakanpengawasan penyidikan, sedangkan yang melaksanakan pengawasanpenyidikan disebut dengan Wassidik. 2) Gugatan Penggugat salah objek (error in objekty).

Bahwa pernyataan atau sinyalemen Pemohon tersebut sangatlahmengadaada dan tidak beralasan hukum karena Inspektoratpengawasan daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyaimekanisme atau prosedur yang telah ditentukan oleh peraturanperundangundangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan,sebagaimana diketahui Pemohon dalam perkara aquo tidak pernahmelaporkan kepada Irwasda Polda Riau jika memang ada keberatan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimanasalah satu fungsi Irwasda Polda

,nnn ann nmn nnn nnn nnennnnenennnnnnsacsmannn nasMenimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Pemohon tersebut, KuasaTermohon V & VI telah mengajukan Tanggapan (Duplik) tertanggal 19 Mei2016 sebagai berikut : 22 nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn ne nnn cncnnenA.Tentang Eksepsi.1)Gugatan Penggugat salah alamat.Bahwa Termohon menegaskan kembali, Pemohon telah salah alamatdengan menempatkan IRWASDA sebagai Termohon V, karena secarakewenangan Irwasda tidak terlibat dalam proses penyidikan karenadidalam peraturan

Penggugat:
MARSEL MASPAITELLA
Tergugat:
Enne Yospina Kailuhu
Turut Tergugat:
1.DIRKRIMUM POLDA MALUKU
2.IRWASDA POLDA MALUKU
3.I KADEK JUWITRA

Jelutung Kota Jambi atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi,tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja seberat 0,075 gramdan 1,288 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wib di LapanganHijau Mapolda Jambi dilaksanakan Apel Pagi yang dipimpin langsung oleh Irwasda

PoldaJambi, ketika itu Irwasda Polda Jambi memerintahkan kepada dokter dari BidangKedokteran dan Kesehatan Polda Jambi untuk mengambil sampel urine dan darah parapersonil Polda Jambi yang diduga sebagai pengguna Narkotika, termasuk salah satunyaadalah teman terdakwa yang bernama SULISTIYANTO Bin SARTIM SUMODIHARJO(diajukan dalam penuntutan terpisah), selanjutnya terhadap SULISTIYANTO BinSARTIM SUMODIHARJO dilakukan pengambilan urine dan darah.

Polda Jambi,ketika itu Irwasda Polda Jambi memerintahkan kepada dokter dari Bidang Kedokteran danKesehatan Polda Jambi untuk mengambil sampel urine dan darah para personil Polda Jambiyang diduga sebagai pengguna Narkotika, termasuk salah satunya adalah teman terdakwa yangbernama SULISTIYANTO Bin SARTIM SUMODIHARJO, selanjutnya terhadapSULISTIYANTO Bin SARTIM SUMODIHARJO dilakukan pengambilan urine dan darahdengan diawasi oleh anggota Provos Polda Jambi, (diajukan dalam penuntutan terpisah),selanjutnya

,MMBahwa saksi menjabat sebagai Kasubdit Provost Polda Jambi, dan mengertidiperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa, yang diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika;Bahwa dugaan terlibatnya terdakwa adalah berawal dari pelaksanaan apel pagi dilapangan Mapolda jambi yang dipimpin oleh Irwasda Polda Jambi, dan setelahpengecekan kekuatan personil sekalian dilakukan pengambilan sampel personilyang diduga terlibat penggunaan Narkotika, pada saat itu saksi Sulistiyanto(terdakwa dalam berkas terpisah)

. : Kep/19/IX/2006tanggal 14 September 2006 yang dikeluarkantidak mempertimbangkan sebagai berkut(1) Pertimbangan dari Inspektorat PengawasanUmum Daerah (IRWASDA) Polda Metro Jayadalam Surat Inspektorat Pengawasan UmumDaerah (IRWASDA) Polda Metro Jaya No.Pol. : R/44/1X/2006/ InspektoratPengawasan Umum Daerah (IRWASDA) tanggal22 September 2006 perihal Saranpertimbangan sanksi PTDH terhadapap AKPLarison Sinaga, SH yang isinyamenyarankan agar tidak dilaksanakanpemberhentian tidak dengan hormat tetapidiberikan

Komisaris Polisi Ponco Adiwinoto, SIK KesatuanInspektorat Pengawasan Umum Daerah (IRWASDA) PoldaYogyakarta dalam kasus Pelanggaran Disiplinsebanyak 6 (enam) kali seperti Diserse, Pemerasan,Penipuan;b.

(Foto copysesuai dengan asli) ; : Surat Irwasda Polda Metro jaya kepadaKapolda Metro Jaya No. Pol.: R44/IX/2006Itwasda tanggal 22 September 2006 perihalsaran pertimbangan sanksi PTHD an. LarisonSinaga Nrp. 67060688. (Foto copy dari foto: Nota Dinas Kabidbinkum Polda Metro Jayakepada Kapolda Metro Jaya No. Pol. : B/ND236/X1/2006/Bid Binkum tanggal 10 November2006 perihal Saran dan Pendapat Hukum AKPLarison Sinaga Nrp. 67060688 Pama DitReskrimsus Polda Metro Jaya. (Foto copy8. Bukti9. Bukti10.

Setelah Ditreskrimum dan Irwasda Polda Jabar melakukan penelitian danpenyelidikan, akhirnya pada Tanggal 17 Desember 2014 dan 24Desember 2014, Ditreskrimum dan Irwasda Polda Jabar mengirimkansurat pemberitahuan secara resmi kepada Pemohon Kasasi yang isinyamenjelaskan bahwa proses perkara yang Pemohon Kasasi laporkantidak dapat ditindakianjuti ke tingkat penyelidikan sehubungan dengantidak terpenuhinya unsurunsur pasal yang dipersangkakan.Ditreskrimum dan Irwasda Polda Jabar menyampaikan kepada PemohonKasasi

Sekali lagi Pemohon Kasasi inginsampaikan bahwa Polda Jabar melalui Ditreskrimum dan Irwasda nyatelah menyatakan secara resmi bahwa materi foto yang dilaporkan olehPemohon Kasasi di Polda Jabar, yang juga merupakan foto yang samayang dijadikan sebagai barang ukti oleh Sdri. Maya di Polresta Bogor,adalah tidak memenuhi unsur pornografi/kesusilaan. Foto yangdilaporkan sama, namun kesimpulannya berbeda.

Namun Polda Jabar dengankesimpulan hasil penyelidikannya yang obyektif mengatakan bahwa fotofoto tersebut tidak mengandung unsur pornografi/kesusilaan ;Surat dari Ditreskrimum dan Irwasda Polda Jabar ini merupakan buktibaru yang Pemohon Kasasi lampirkan dalam Memori Kasasi ini. DenganHal. 15 dari 52 hal. Put. No. 2143 K/Pid.Sus/2015terbitnya surat hasil penyelidikan terhadap materi foto Sdri.

Memohon kepada Judex Jurist agar memperhatikan Surat Resmi yangdikeluarkan oleh Ditreskrimum dan Irwasda Polda Jabar yang dengantegas menyatakan bahwa materi foto saksi korban adalah tidakmengandung unsur pornografi/kesusilaan ;4.

Hal ini juga dikuatkan olehketerangan dari Ditreskrimum dan Irwasda Polda Jabar dalam suratresminya yang telah Pemohon Kasasi jelaskan di atas ;Yang lebih tak masuk di akal adalah Pemohon Kasasi di dakwa denganPasal 35 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,yang berbunyi : setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objekatau model yang mengandung muatan pornografi.

Bahwa IRWASDA Kepolisian Daerah Sumatera Barat melalui suratnyanomor : R/30/WAS.2.4/I/2019 tertanggal 23 Januari 2019 menjelaskanpada pokoknya ditemukan beberapa kejanggalan dan kesalahanprosedur oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dalam menindaklanjutiLaporan Polisi Nomor: LP/1625/K/XII/2016/SPKT Unit Il tanggal 28Desember 2016 dan Laporan Polisi LP/1035/K/V/2017/SPKT Unit IIHalaman 9 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Pag.tanggal 22 Mei 2017, namun IRWASDA juga tidak menjelaskansecara rinci kejanggalan

Artinya bukanhanya Pemohon yang menilai adanya kejanggalan/kesalahanprosedur yang dilakukan oleh Termohon namun IRWASDA PoldaSumatera Barat pun menegaskan telah ada kejanggalan/kesalahanprosedur yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan prosesPenyelidikan ini jadi berlarutlarut hingga memakan waktu hampir 3(tiga) tahun;.

dicabut, jadi tidakbisa dilanjuti perkara kedua ini, tetapi kenyataannya tetap dilanjutkan,tetapi saksi dan pemohon tidak berhasil bertemu dengan Kasat, danakhirnya saksi dan pemohon mendapat surat dari Ombudsman (bukti P1)dan dari surat dari Ombudsman inilah saksi dan pemohon dapat nomorsurat pemberhentian penyelidikan, sementara surat pemberhentianpenyelidikan tidak pernah dikirimkan kepada pemohon;Bahwa idealnya pemohon dapat surat pemberhentian penyelidikantersebut;Bahwa pemohon sudah laporkan ke Irwasda

, Propam, Ombudsman,kemudian dalam surat tersebut saksi pernah mendampingi pengacarapemohon ke Irwasda, tetapi Irnwasda tidak mau memberikan bukti laporan,bukti kita melapor ke Irwasda tidak dikasih, dan Pemohon sendiri pernahdiperiksa oleh Irwasda dan Propam tetapi tetap tidak pernah ada hasilnya;Bahwa dalam surat Ombudsman tersebut pada alenia kedua memangIrwasda menjelaskan ditemukan ada beberapa kejanggalan dan kesalahanprosedur oleh Penyidik/Penyidik Pembantu, tetapi kejanggalan dankesalahan

BU DEWI pernah mengatakan kepada saksibahwa tanah tersebut akan digarap oleh PAK IRWASDA;Bahwa saksi pernah melihat surat kuasa dari Sdr. ANWAR TIO kepadaSdri. BU DEWI tentang masalah lahan pada tahun 2019;Bahwa saksi mengetahui adanya pemutusan surat kuasa dari Sdr.ANWAR TIO kepada Sdr. SEMBIRING;Bahwa saksi pernah menerima surat pernyataan dari Sdr. SEMBIRINGyang dikirim Sdri. BU DEWI melalui WA kepada saksi dan apa isi daripernyataan Sdr.

SOFYAN SEMBIRING berjanji akan menyerahkantanah seluas 30 (tiga puluh) hektar kepada Bapak IRWASDA POLDARIAU (MZ MUTTAQIEN) tersebut namun itu hanya pernyataan dari Sdr.M.

sepengetahuan saksi, setelah plang tersebut dicabut tidak adayang datang untuk menanyakan mengapa plang tersebut dicabut;Bahwa sepengetahuan saksi, pemasangan plang tersebut tidak atassepengetahuan atau izin dari Tergugat;Bahwa Tergugat merasa dirugikan, karena nama baik Tergugat menjaditercemar akibat adanya pemberitaan di media masa dengan adanyaPutusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sak halaman 29 dari 43 halamangugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut karena pada saat ituTergugat menjabat sebagai IRWASDA

di POLDA RIAU;Bahwa untuk saat ini, Tergugat tidak lagi menjabat sebagai IRWASDAdi POLDA RIAU;Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah diperiksa oleh MABESPOLRI terkait adanya tuduhan atau gugatan yang diajukan Penggugatkepada Tergugat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi parapihak di dalam Kesimpulan;3.FEBRI FERDIANSYAH yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi menjadi ajudan dari Tergugat sejak tahun 2018 atautepatnya sejak Tergugat menjabat sebagai IRWASDA POLDA

SAMIN atau kuasanya tidak pernahmendatangi Tergugat baik di kantor maupun di rumah Tergugat;Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi sengketa antara Penggugatdengan Tergugat setelan Kapolsek Siak menghubungi Tergugat terkaitadanya pemasangan plang di objek sengketa yang tertulis namaTergugat kemudian saksi diperintahkan untuk mengecek karenaTergugat merasa tidak mempunyai tanah di objek sengketa tersebut,selain itu dari beberapa anggota juga mengirimkan link berita yangmengatakan bahwa IRWASDA mengklaim

KRIMSUS KEPOLISIANDAERAH JAWA BARAT, cq IRWASDA KEPOLISIANDAERAH JAWA BARAT, cq PROPAM KEPOLISIANDAERAH JAWA BARAT, cq KEPALA KEPOLISIANNEGARA REPUBLIK INDONESIA, untuk selanjutnyadisebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;1) Telah membaca permohonan Praperadilan Pemohon;1) Telah membaca suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7Desember 2020, telah mengajukan permohonan Praperadilan terhadapTermohon, permohonan mana telah

Dusun Selatan, Kab Barito Selatan, Prov.Kalteng sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/K/03/I/2017/KSPKT, tanggal 3 Januari 2017;Bahwa tim saber pungli melakukan operasi tangkap tangan terhadap saksiAHMAD BUDI MARTONO;Bahwa dasarnya melakukan operasi tangkap tangan adalah:e SKEP GUB Kalteng Nomor: 188.44/541/2016, tanggal 25 November2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli diWilayah Provinsi Kalteng ;e Surat Perintah Irwasda Polda Kalteng Nomor: Sprin/220/XII/2016, Tgl29 Desember

2016, Tentang Pelaksanaan Tugas Saber Pungli diWilkum Polres BarselBahwa awalnya pada hari Senin taggal 02 Januari 2017 sekira jam 21.05wib saksi diperintahkan oleh Irwasda Polda Kalteng untuk berangkat keKabupaten Barito Selatan karena ada informasi bahwa anggota ReskrimPolres Barito Selatan meminta uang kepada saksi SYahrul yang ditetapkansebagai tersangka kasus Korupsi, selanjutnya saksi melaporkan kepadaIrwasda Polda Kalimantan Tengah untuk menambah anggota karena kalau2 orang saja tidak cukup

, kemudian Irwasda memerintahkan untukmenambahkan anggota dan menyarankan dari Direktorat Krimsus PoldaKalteng Karena kasus korupsi dan Irwasda menyetujui selanjutnyamenghubungi Kasubdit Tipikor Polda Kalteng untuk meminta anggota An.IPTU HERU MANDOSIOKO, IPDA ARMIN dan BRIPKA YUMEDI.Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2017 sekira jam 05.15 Wibsaksi dengan saksi JOKO PRASETYO stanby di ruang Dumas lItwasdaPolda Kalteng kemudian IPTU HERU MONDOYIOKO menghubungi saksidan team Krimsus.

Selanjutnya sekira jam 09.15 wib tim Saber Pungli tibadi Kabupaten Barito Selatan dan menuju rumah saksi H.SYAHRUL.Selanjutnya saksi H.SYAHRUL menceritakan bahwa yang meminta uangadalah terdakwa ROCHMAT GUNAWAN agar anaknya yang bernamaLINA INDRIAWATI tidak dijadikan tersangka Kasus Korupsi, kemudiansaksi menjelaskan sesuai perintah Irwasda ditugaskan untuk memastikanadanya penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah) tersebut.

Polda Kalimantan Tengahdan diperintahkan untuk lapor juga kepada Irbinops untuk membawaBarang bukti Uang dan saksi AHMAD BUDI MARTONO kepada Irwada diPolda Kalteng, karena saksi AHMAD BUDI MARTONO baru selesaisertijab maka minta ijin untuk berangkat ke Palangkanya dengan mobilsendiri dan menyusul karena membawa keluarga, atas kordinasi yangdilaksanakan oleh Irbinops dengan Kapolres Barsel maka ada jaminansaksi AHMAD BUDI MARTONO menyusul ke Polda Kalteng untukmenghadap Irwasda dan sekitar jam 16.00

Pembanding/Penggugat : MARSEL MASPAITELLA Diwakili Oleh : Rahmawaty, S.H
Terbanding/Tergugat : Enne Yospina Kailuhu
Terbanding/Turut Tergugat I : DIRKRIMUM POLDA MALUKU
Terbanding/Turut Tergugat II : IRWASDA POLDA MALUKU
Terbanding/Turut Tergugat III : I KADEK JUWITRA

Menetapkan agar barang bukti berupa :- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam;- 1 (satu) unit charger laptop;- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;Dikembalikan kepada Irwasda Polda Gorontalo;5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

tidak sama dengan Ijazah.Bahwa atas laporan Terdakwa ke pihak Polres Blora telah diterbitkan Laporan Polisidengan Nomor: LP/48/IV/2011/Jateng/Res Blora tanggal 7 April 2011 dan diberikanbukti berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 7 April 2011 selanjutnya buktiSurat Tanda Penerimaan Laporan dari Polres Blora tanggal 7 April 2011 di foto copy(diperbanyak) dan Terdakwa dengan sengaja mengirimkan Tanda Penerimaan Laporanke DPC PDIP Kabupaten Blora, DPD PDIP di Semarang, DPP PDIP di Jakarta,IRWASDA

tidak sama dengan Ijazah.Bahwa atas laporan Terdakwa ke pihak Polres Blora telah diterbitkan Laporan Polisidengan Nomor: LP/48/IV/2011/Jateng/Res Blora tanggal 7 April 2011 dan diberikanbukti berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 7 April 2011 selanjutnya buktiSurat Tanda Penerimaan Laporan dari Polres Blora tanggal 7 April 2011 di foto copy(diperbanyak) dan Terdakwa dengan sengaja menggunakan tanda Penerimaan laporanke DPC PDIP Kabupaten Blora, DPD PDIP di Semarang, DPP PDIP di Jakarta,IRWASDA

/Jateng/Res Blora tanggal 7 April 2011 dan diberikanbukti berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 7 April 2011 yangditandatangani Terdakwa selanjutnya bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan yangditandatangani Terdakwa dari Penyidik Polres Blora tanggal 7 April 2011 di Foto Copy(diperbanyak) dan Terdakwa dengan sengaja mengirimkan (mempertunjukkan) tandapenerimaan laporan tentang Ijazah SD sampai SLTA yang diduga palsu ke DPC PDIPKabupaten Blora, DPD PDIP di Semarang, DPP PDIP di Jakarta, IRWASDA

diterbitkan Laporan Polisidengan Nomor: LP/48/IV/2011/Jateng/Res Blora tanggal 7 April 2011 dan diberikanbukti berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 7 April 2011 yangditandatangani Terdakwa selanjutnya agar perbuatan Terdakwa yang telah melaporkanColbert Mangaratua tentang Ijazah SD dan SMP, Surat Keterangan Lulus Kejar PaketC palsu Terdakwa memperbanyak bukti laporan yang diterima dari Polres Blora dan16dikirimkan ke DPC PDIP Kabupaten Blora, DPD PDIP di Semarang, DPP PDIP diJakarta, IRWASDA

di Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Lampung Barat berdasarkan informasi yang diperolehMarkas Besar (MABES) Kepolisian Negara Republik Indonesia(POLRI) telah terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh terdakwa,maka kemudian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI)melalui Irwasum Mabes Polri mengirimkan surat kepada KepalaKepolisian Daerah (KAPOLDA) Lampung dengan surat Nomor :R/1664/VI/201 1/Itwasum tanggal 5 Juli 2011, guna menindaklanjutihal tersebut maka Kapolda Lampung melalui Irwasda

di Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Lampung Barat berdasarkan informasi yang diperolehMarkas Besar (MABES) Kepolisian Negara Republik Indonesia(POLRI) telah terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh terdakwa,maka kemudian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI)melalui Irwasum Mabes Polri mengirimkan surat kepada KepalaKepolisian Daerah (KAPOLDA) Lampung dengan surat Nomor :R/1664/VII/201 1/Itwasum tanggal 5 Juli 2011, guna menindaklanjutihal tersebut maka Kapolda Lampung melalui Irwasda

Bahwa dasar saksi melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaanpemerasan yang dilakukan oleh Kasat Pol PP Lampung Barat.1 Surat KAPOLRI a.n irwasum POLRI No: R/1664/VI/201 1/Irwasumtanggal 5 Juli 2011 tentang informasi dugaan pungutan liar yangdilakukan oleh Kasat Pol PP Lampung Barat.2 Surat KAPOLDA Lampung a.n Irwasda POLDA Lampung No :R/732/VII/2011/Bawasda tanggal 14 Juli 2011 tentang informasidugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Kasat Pol PP LampungBarat.3 Surat KAPOLRES Lampung Barat berupa

yangtidak sama dengan ijasah ;Bahwa atas laporan terdakwa ke Pihak Polres Bloratelah diterbitkan Laporan Polisi dengan Nomor :LP/48/IV/2011/Jateng/Res Blora tanggal O7 April2011 dan diberikan bukti berupa Surat TandaPenerimaan Laporan tertanggal O7 April 2011selanjutnya bukti surat tanda Penedmaan laporandari polres Blora tanggal O7 April 2011 di FotoCopy ( diperbanyak ) dan terdakwa dengansengaja mengirimkan tanda Penerimaan laporanke DPC PDIP Kabupaten Blora, DPD PDIP diSemarang,DPP PDIP di Jakarta, IRWASDA

yangtidak Sama dengan ijasah ;Bahwa atas laporan terdakwa ke Pihak Polres Bloratelah diterbitkan Laporan Polisi dengan Nomor :LP/48/IV/2011/Jateng/Res Blora tanggal O7 April2011 clan diberikan bukti berupa Surat TandaPenerimaan Laporan tertanggal O7 April 2011selanjutnya bukti surat tanda Penerimaan laporandari polres Blora tanggal O7 April 2011 di FotoCopy ( diperbanyak ) dan terdakwa dengansengaja mengunakan tanda Penerimaan laporan keDPC PDIP Kabupaten Blora, DPD PDIP diSemarang,DPP PDIP di Jakarta, IRWASDA

Pihak Polres, Bloratelah diterbitkan Laporan Polisi dengan Nomor:LPI48/M201 I/Jateng/ Res Blora tanggal 07 April2011 dan diberikan bukti berupa Surat TandaPenerimaan Laporan tertanggal 07 April 2011 yangditanda tangani terdakwa selanjutnya agarperbuatan terdakwa yang telah melaporkanColbert Mangaratua tentang ijasah daerah SMP,Surat keterangan lulus kejar paket C Palsuterdakwa memperbanyak diterima dan PolresBlora dan dikirimkan ke DPC PDIP Kabupaten Blora,DPD PDIP di Semarang,DPP PDIP di Jakarta,IRWASDA

Pemohon:
Nila Putri
Termohon:
1.KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES DOMPU
2.Kepolisian Resort Dompu
3.INSPEKTORAT PENGAWAS DAERAH Irwasda KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
4.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT