Ditemukan 4 data
9 — 0
Bahwa selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suamiisteri (ba'dadukhul) dan sudah punya anak 2 orang, masingmasing bernama ; Putusan Cerai Talak, nomor: 1039/Pdt.G/2012/PA.PctiHalaman 1 dari 10 (1) ISHMAT, umur 9 tahun ;(2) PRATU, umur 8 tahun ;5.10.Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namunpada tanggal 1 Mei 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyahdan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomidimana
36 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
ISHMAT Bin UNTUNG, selakuAnggota DPRD Kota Madiun telah menerima danmenikmati penghasilan tidak sah bersumber dari :1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah);2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp. 3.600.000,(tiga juta enam ratus ribu rupiah);3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp. 1.020.000,(satu juta dua puluh ribu rupiah) ;4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesar Rp. 4.320.000,(empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;Hal. 19 dari 50 hal. Put.
ISHMAT Bin UNTUNG,selaku Anggota DPRD Kota Madiun telahmenerima dan menikmati penghasilan tidaksah bersumber dari :1. Biaya Pemeliharaan Kesehatansebesar Rp. 6.000.000, (enam jutarupiah);2. Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.3.600.000, (tiga juta enam ratus riburupiah);3. Biaya Kesejahteraan Pegawai sebesarRp. 1.020.000, (satu juta dua puluhribu rupiah) ;4. Biaya Listrik, Air dan Telepon sebesarRp. 4.320.000, (empat juta tiga ratusdua puluh ribu rupiah) ;5.
43 — 32
Nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang bernama:
84 — 32
Ishmat.7. Bahwa menurut Saksi penghasilan tetap yang menjadi hakDPRD sesuai dengan PPRI No. 110 adalah :a. Penghasilan tetap Pimpinan dan anggota :e Uang representasi.e Uang paket.e =Tunjangan jabatan.e Tunjangan komisi. =Tunjangan khusus.e Tunjangan panitia.e = Tunjangan perbaikan penghasilan.b. Tunjangan kesejahteraan diberikan dalam bentuk :e Asuransi kesehatan.e Uang duka.e Rumah jabatan dan perlengkapannya dan satu unit mobil dinas.80Pakaian dinas.c.
Ishmat.7. Bahwa penyusunan APBD kota Madiun tahun anggaran 2003dan 2004 dalam menentukan pospos anggaran sudah sesuaidengan ketentuanketentuan berikut ini :a. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.b. PP No. 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.c. PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Daerah.d. PP No. 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban KepalaDaerah.e.