Ditemukan 1731945 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-08-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/G/2015/PTUN-SRG Tanggal 7 Desember 2015 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk :SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN : PT. PROTEINDO KARYASEHAT
182 — 147
182 — 147
Register : 19-01-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 04/G/2017/PTUN-PLG Tanggal 20 Juni 2017 — JUNAIDI, S.T vs 1. WALIKOTA PALEMBANG; 2. B.SIREGAR
192 — 127
192 — 127
Siregar dalam dukumen yang di ajukan untuk mengurus izin objeksengketa tidak pernah meminta persetujuan tetangga sekitar khususnyaPenggugat sebagaimana berkas Permohonan yang mengharuskan adanyapersetujuan atau izin (tanda tangan) dari tetangga yang berbatasan Jika dalamDokumen permohonan ada tanda tangan izin dari penggugat, maka tanda tangantersebut dapat di duga adanya pemalsuan tanda tangan oleh B. Siregar ; b.
Menyatakan batal atau tidak sah SURAT IZIN WALIKOTA PALEMBANGNomor : 640/IMB/909/BPMPTSP/2016 Tentang IZIN MENDIRIKANBANGUNAN NON RUMAH TINGGAL tanggal 5 Oktober 2016 atas namaB.SIREGAR ;j === = = 0= 20= 20n on nen nnn nnn en ene ene ene nnn nen nen eee nee nee ene ene ee3.
izin Mendirikan Bangunan No. 640/IMB/BPMPTSP/2016 tanggal 5Oktober 2016 atas nama B.
Siregar(fotocopy sesuai asli) ;Rekomendasi izin Mendirikan bangunan No. BPMPPTSPFormReg019.07 (fotocopy sesuai asli) ; Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari B.
Mendirikan Bangunan ; .sehubungan dengan pengurusan izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Pihak PakB.Siregar kepada Pemerintah Kota adalah telah sesuai dengan persyaratannya sehinggaterbit Izin Mendirikan Bangunan ; .Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan diatas bidang tanah sebagaimana sertipikat hakmasingmasing pemohon dan yang dalam permasalahan ini adalah sertipikat hak milikatas nama B.Siregar ; .Jika permohonan izin mendirikan bangunan tersebut ternyata dalam verifikasi yangdilakukan oleh
Register : 09-05-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 17/G/2016/PTUN-PLG Tanggal 28 September 2016 — R O H I M. DKK VS BUPATI BANYUASIN ; PT. ANDIRA AGRO
129 — 36
129 — 36
Register : 22-11-2011 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 23-06-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 30-G-2011-PTUN-PDG Tanggal 1 Mei 2012 — PT. AGROSARI MERAPI
lawan
BUPATI PASAMAN BARAT
107 — 132
107 — 132
Register : 04-02-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 4/G/2015/PTUN.JBI. Tanggal 10 Agustus 2015 — PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL vs. BUPATI KABUPATEN SAROLANGUN
278 — 297
278 — 297
Menyatakan batal Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 619/ESDM/ 2014 tentang penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan operasi batubara PT. Tamarona Mas Internasional, tanggal 30 Desember 2014;---------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 619/ESDM/2014 tentang penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan operasi batubara PT.
Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang mengembalikan luas wilayah IUP Penggugat seperti semula seluas 899 ha sesuai dengan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 40 tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas Internasional seluas 899 Ha di Kecamatan Mandiangin;----------------------------------------------------5.
usahapertambangan operasi produksi berdasarkan keputusan Bupati SarolangunNomor 40 tahun 2011 tanggal 20 desember 2011 tentang persetujuanpeningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usahapertambangan operasi produksi PT.
Tamarona MasInternasional;Bahwa saksi mengetahui jika izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT.Sarwa Sembada Karya Bumi diterbitkan pada tahun 1999 oleh PemerintahPusat dan hingga saat ini masih dalam tahapan Izin usaha pertambanganHalaman 33eksplorasi sedangkan izin usaha pertambangan PT.
Usaha Pertambangan Eksplorasimenjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.
usaha pertambangan atas nama Penggugat melaluisurat keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 40 tahun 2011 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambanganoperasi produksi kepada PT.
danpenyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi batubara PT.
Putus : 15-12-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1480 K/Pid.Sus/2009 Tanggal 15 Desember 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA ; SANJANA BATH
76 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maret 2009, Terdakwa dibebaskan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karenadidakwa :Kesatu :Bahwa Terdakwa SANJANA BATH pada hari yang tidak dapat diingatlagi dengan pasti tetapi pada tanggal 24 Maret 2005 atau setidaktidaknya padawaktuwaktu dalam tahun 2005 di Jalan Raya Darmo Permai Il No. 17 Surabayaatau setidaktidaknya di tempattempat tertentu yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa sebagai penyelenggara satuanpendidikan yang didirikan tanpa izin
Raya darmoPermai ll No. 37 Surabaya milik Yayasan Sejahtera Spin Indonesia untuktingkat SD tidak memiliki izin mendirikan dan izin operasional Sekolah vangdikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya".
;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat, bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwaputusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karenaPemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasanalasan yang dapat dijadikandasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusanbebas tersebut, dengan pertimbangan :Sekolah Sophomore International School yang berada di bawah naunganYayasan Sejahtera Spins Indonesia telah mendapat Izin
Dinas PendidikanPemerintah Kota Surabaya :Adapun izinizin tersebut adalah sebagai berikut :Piagam Tanda Bukti Sekolah tercatat tanggal 15 September 2005 ;Piagam Tanda Bukti Pendirian Sekolah tertanggal 21 Septmeber 2005 ;Izin Pendirian Sekolah Swasta tertanggal 29 Desember 2005 ;~*~ PNZin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta tertanggal 29Desember 2005 ;5.
Keputusan Kepala Dinas Kota Surabaya No. 421.2/3912.1/436.55/2008,tertanggal 29 Agustus 2008, Izin untuk SD Spins International School dibawah naungan Yayasan Sejahtera Spins Indonesia telah diterbitkan ;Hal. 9 dari 11 hal. Put.
Register : 11-06-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 13/G/2012/PTUN-PLG Tanggal 11 Desember 2012 — M. RAIS bin HOTIB YAUMID DKK. VS BUPATI MUSI BANYUASIN ; ELMAN PARULIAN DKK
105 — 38
105 — 38
Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak karena seharusnya Penggugat jugamengikutsertakan dalam gugatannya yaitu Kementerian Transmigrasi RI yangtelah mengeluarkan Keputusan Menteri transmigrasi Nomor Kep.65/Men/1991tanggal 5 juli 1991 tentang Izin Pelaksanaan Tranmigrasi PIR TRANS kepadaPT.MBI, Gubernur Sumatera Selatan yang telah mengeluarkan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 49/PI/KPTS/BKPMD/1989 tanggal 10 Juni 1989 tentang Izin Lokasi kepada PT.MBI seluas+ 24.000 ha
Register : 09-02-2015 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 01-G-2015-PTUN-PDG Tanggal 30 Juni 2015 — HASAN BASRI (HASAN BASRI GLR DT.RAJO MUDO)
LAWAN
BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA
149 — 122
149 — 122
BAS melaksanakan kegiatan di lokasi Izin yang diterbitkan tersebutkarena ada kata kata WAJIB untuk menyelesaikan masalahmasah yang ada padaLokasi atau tanah yang ada didalam objek gugatan yang dimaksud penggugat; Bahwa tanah seluas + 8.100 Ha yang diberikan Izin Lokasi kepada PT.
Hal ini tidak terbantahkan lagi karena didalam SK yang diterbitkan adaLimitatif untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalamjangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal SK ditetapkan dan dapat juga dilihatdidalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi:;Bahwa tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Izin Lokasi tersebut berdasarkanpermohonan dan faktafakta seperti:a Izin Prinsip
BAS tertanggal 18 Januari 2013;d Rapat pembahasan permohonan izin lokasi dari PT.
BAS di BP2MPBJtertanggal 17 Januari 2013 ;e Undangan rapat pembahasan dan kunjungan kelapangan tertanggal 22 Januari2013 5 222 n onan nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ce nnn nnnf Kunjungan kelokasi permohonan yang akan diberika izin tersebut 23 Januari010) Ie eeeg Pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka Izin Lokasi dari BPN Kab.Dharmasraya tertanggal 09 Juli 2013;h Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka Penerbitan izin Lokasitertanggal 9 Juli 2013 ;i Telaah Staf mengajukan Draf dokumen
Surat Keputusan Izin Lokasi kepadaBupati Cq.
Register : 13-03-2013 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 29/B/2013/PT.TUN.MDN Tanggal 16 April 2013 — M. RAIS bin HOTIB YAUMID DKK. VS BUPATI MUSI BANYUASIN ; ELMAN PARULIAN DKK
97 — 34
97 — 34
Register : 18-03-2011 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 30-05-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 3/G/2011/PTUN.BJM Tanggal 24 Agustus 2011 — cv.putera tanah bumbu, bupati tanah bumbu
121 — 48
121 — 48
PE Tanggal 26 Juli 2005 a/n CV.Putra Tanah Bumbu (Bukti P. 4)5 Bahwa Penggugat sangat terkejut setelah menerima Surat Kepala DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 545/ 219/ PU/TAMBEN Tertanggal 23 Februari 2011 yang menyatakan :1 Dilokasi yang memasuki areal izin KP sebagaimana point (1) diatas sejakTanggal 13 Juni 2008 telah terbit izin KP. Eksploitasi atas nama CV.Nawfal Pratama dengan No. 545/ 65/ KP/ D. PE TB.08 JUNPR 552 Dilokasi yang memasuki areal izin KP.
Putra Tanah Bumbu No. 545/59/ D.PE Tanggal 26 Juli2005 adalah Izin KP Eksplorasi yang masa berlakunya dari Tanggal 26 Juli2005 sampai dengan 2 Tahun berturutturut2 Dilokasi yang memasuki Areal Izin KP sebagaimana Point 1 (Satu) diatassejak Tanggal 13 Juni 2008 telah terbit Izin KP Eksplorasi atas nama CV.Nawfal Pratama dengan No. 545/65/KP/D.PE TB 08 JUNPR 553 Dilokasi yang memasuki Areal Izin KP sebagaimana Point 1 (Satu) di atassejak Tanggal 16 November 2009 telah terbit UPOP atas nama PT.
Putra Tanah Bumbu No. 545/59/ D.PE Tanggal 26 Juli 2005adalah Izin KP Eksplorasi yang masa berlakunya dari Tanggal 26 Juli 2005sampai dengan 2 Tahun berturutturut.2 Dilokasi yang memasuki Areal Izin KP sebagaimana Point 1 ( Satu ) diatas sejakTanggal 13 Juni 2008 telah terbit Izin KP Eksploitasi atas nama CV.
Bahwa izin kuasa pertambangan milik Penggugat tidakpernah dilakukan pencabutan dan atau pembatalan oleh Tergugat sampai jangkawaktunya berakhir pada tahun 2007, meski secara fakta Penggugat tidak melakukankegiatan (menelantarkan) atas izin kuasa pertambangan yang telah dimilikinya, sehinggaberdasar informasi fakta tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihaklain yang berkepentingan ingin memperoleh izin yang sama dan mempunyaikesungguhan dalam memanfaatkan potensi daerah untuk tujuan
kesejahteraanmasyarakat Tergugat, maka Tergugat menerbitkan izin kuasa pertambangan kepadapihak lain;Menimbang, bahwa menurut S.F.
Register : 11-10-2012 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 11-02-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 22/G/2012/PTUN â PDG Tanggal 10 Januari 2013 — -RUSLI
-I.CAMAT SUNGAI BEREMAS
II.BUPATI PASAMAN BARAT
110 — 33
110 — 33
Register : 11-01-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 02-G-2011-PTUN-PDG Tanggal 9 Juni 2011 — -CV GUNUNG BUNGSU ABADI
lawan
-MANAGER PT.PLN PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN SEKTOR PEMBANGKITAN OMBILIN
106 — 38
106 — 38
Register : 05-05-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 34/G/2017/PTUN-PLG Tanggal 16 Oktober 2017 — KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MIRANTI PLASMA DESA MABAT, VS 1. BUPATI BANGKA,; 2. PT. TATA HAMPARAN EKA PERSADA,
158 — 393
158 — 393
Pertama Memberikan Izin Lokasi kepada PT.
Bahkan Izin Lokasi itu merupakan persyaratanHal. 19 dari 116 hal.
Padahal Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/164/II/2006 yang terlampir peta izin lokasi merupakan salah satu syaratuntuk terbitnya Izin Usaha Perkebunan, sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga luas lebih kurang 3.000 Ha tidak dirinci lagi, hanyapenegasan pada diktum Keputusan Izin Usaha Perkebunan tersebut.Untuk dalil gugatan Penggugat 5.6.
atas permohonan Izin UsahaPerkebunan.
Mohon dapat ditunjukan oleh Penggugat bukti suratberupa Keputusan dimaksud adalah tidak benar adanya KeputusanTergugat tanggal 21 Juli 2006 tentang Izin Lokasi; Bahwa Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Penggugat yaitu KeputusanTergugat Nomor: 188.45/164/II/2006 tentang Pemberian Izin LokasiUntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 25 Maret 2006;Hal. 42 dari 116 hal.
Register : 09-03-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 14/G/2015/PTUN-PLG Tanggal 24 Juni 2015 — PT. SUMBER JAYA INDAH vs BUPATI BANGKA SELATAN
71 — 56
71 — 56
SUMBER JAYAINDAH;Final : Surat aquo yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukumkepada Penggugat dimana Penggugat tidak dapat melaksanakanpekerjaan produksi penambangan timah di lokasi Izin Usaha Produksi(IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor:188.45/59/DPE/2013 Tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT.
Bahwa, terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimanaKeputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/59/DPE/2013, tanggal13 Maret 2013.Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi kepada PT. Sumber Jaya Indah, telah dinyatakan Clear andClean oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KementerianESDM Rl, (Sertifikat Clear and Clean Nomor : 996/Min/11/2015, tanggal,04 Maret 2015);5.
Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/96/DPE/2010,tanggal 25 Februari 2010 Tentang Pemberian Izin UsahaPertambangan Ekplorasi kepada PT. Sumber Jaya Indah;b.2. Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor: 188.45/12.B/DPE/2013,tanggal 19 Januari 2013. tentang Perubahan Atas KeputusanBupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/96/DPE/2010, TentangPemberian Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada; PT.Sumber Jaya Indah;c.
Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksikepada PT.
Sumber JayaB.T02 : Poto kopi sesuai dengan aslinya, SuratKeputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/96/DPE/2010Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepadaPT.
Register : 30-04-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 11-G-2015-PTUN-PDG Tanggal 23 Nopember 2015 — Ir.DarmanLeman, Cs
LAWAN
WALIKOTA PADANG dan ZIZMAL TETTY MAIYELVA, Cs
118 — 60
118 — 60
Mendirikan Bangunan, tanggal15 Desember 2014, telah mengusik kepentingan hukum dari Para Penggugat, karenaPara Penggugat memiliki hak dan masih terdaftar sebagai pemilik yang sahsertipikat Hak Milik No 580 dengan GS No. 610 tertanggal 2 Februari 1983 Luas +2.195 yang telah berdiri diatasnya sebuah bangunan yang memiliki Izin MendirikanBangunan dimana tidak pernah Para Penggugat meminta atau mengizinkan, ataumemberi izin kepada siapapun untuk mendirikan bangunan diatas tanah yangbersertipikat tersebut
Dengan No: 0828 / IMB / UD/ LT.3 /KT.12 / 2014 tentang Izin Mendirikan BAngunan, tanggal 15 Desember 2014. Atasnama ZIZMAL TETTY MAIYELVA yang merupakan anak kandung dari Rosni9 Bahwa klien kami Ir. H.
Dikarenakan didalam sertipikat Hak Milik No 580 dengan GS No. 610tertanggal 2 Februari 1983 Luas + 2.195 terdapat nama klien kami, serta belum pernahdipecah, dibagi dan dijual;4 Bahwa Para Penggugat tidak pernah menyetujui maupun memberikan izin kepada ZizmalTetty Maiyelva untuk mengurus ataupun menyetujui untuk pengurusan Izin MendirikanBangunan; 5 Bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi(vide Pasal 8 ayat 1 UndangUndang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunanb
Status kepemilikan bangunan gedung, dan ;c Izin mendirikan bangunan gedung ;6 Bahwa hak atas tanah adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuksertifikat sebagai tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah, seperti hak milik, hak gunabangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan, dan hak pakai, statuskepemilikan atas tanah dapat berupa sertifikat, girik, pethuk, akte jual beli, dan akte/buktikepemilikan lainnya (huruf a) ;Izin pemanfaatan pada prinsipnya merupakan persetujuan yang
Bahwa terhadap bidang tanah tersebut belum pernah berpindahkan hakkepemilikanannya kepada siapapun;10 Bahwa yang menjadi pokok tuntutan kami adalah Izin Mendirikan bangunan yangdikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan PerumahanberdasarkanKeputusan Walikota Padang No: 0828 / IMB / UD/ LT.3 / KT.12 / 2014 tentang IzinMendirikan Bangunan, tanggal 15 Desember11 Bahwa sesuai dengan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010tentang Pedomana Pemberian Izin MendirikanBangunan ; I
Register : 14-02-2014 — Putus : 13-03-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 03/G/2014/PTUN-PDG Tanggal 13 Maret 2014 — - PT. GRAHA JAKARTA UTAMA
lawan
-WALIKOTA PADANG
95 — 29
95 — 29
PemeriksaanPersiapan ; e Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tanggal 03 Maret 2014 yangditerima pada tanggal 6 Maret 2014 melalui jasa Titipan Kilat, tentang PencabutanGugatan Sengketa Tata Usaha Negara No. 03/G/2014/PTUNPdg ; e Telah mendengar keterangan dari para pihak pada pemeriksaanpersiapan ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan pencabutan gugatanPenggugat adalah sebagaimana tersebut diMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :1 Surat Persetujuan Izin
SURYA PERSADA LESTARI ;2 Keputusan Walikota Padang No. 0351/IMB/LL/LT.11/PU.04/2013, tanggal 03Mei 2013, tentang Izin Mendirikan Bangunan Keperluan rumah sakit/sekolah/hotel/mall yang berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman Padang kepada PT.
Putus : 07-07-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 PK/TUN/2022 Tanggal 7 Juli 2022 — PT DANI TASHA LESTARI vs KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
BATAM
120 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 24-05-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 7/G/2017/PTUN.PDG Tanggal 30 Oktober 2017 — TESSI LEVINO, HJ.,S.H.,S.PI.
LAWAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
190 — 179
190 — 179
Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi Penolakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.434.400.- (tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
Sertifikat asli dan fotocopy sertifikat Badan Pertanahan Nasional(BPN) dan instansi terkait atau bagi tanah kaum yang belumbersertifikat diharuskan ada izin pemakaian tanah dari MamakKepala Waris / Ninik Mamak Kaum yang diketahui oleh KerapatanAdat Nagari (KAN) dan Lurah;Halaman 7 dari 49 Halaman.
Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan izin mendirikanbangunan Atas nama Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku.5.
bangunan sebelumIMB diterbitkan;10.Foto Copy Rekomendasi Amdal/UPL/UKL/ Amdal Lain bagi izinmendirikan bangunan untuk izin usaha;Halaman 37 dari 49 Halaman.
Firdaus Rivai Anmad);Menimbang, bahwa kemudian Tergugat mengirimkan surat yang menjadiobjek sengketa a quo kepada Penggugat, dengan format hal: PenolakanPermohonan IMB (Bukti T.4);Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa a quo memiliki format hal:Penolakan Permohonan IMB, namun berisi kalimat yang berbunyi:Sehubungan dengan permohonan Izin Mendirikan Bangunan an.
Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yangberisi Penolakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atasnama Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Halaman 47 dari 49 Halaman. Putusan Nomor: 7/G/2017/PTUN.PDG6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.3.434.400.
Register : 21-08-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 58/G/2017/PTUN-PLG Tanggal 7 Februari 2018 — PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS (PT. SBA), VS 1. WALIKOTA PALEMBANG, 2. PT. INDO CITRA MULIA,
197 — 136
197 — 136
Surat Izin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/1120/BPMPTSP/2016Tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal, tanggal 24November 2016, yang diberikan kepada Gunawati Pandarmi O/PT.
Tentu Penggugatmengetahui bahwa aktivitas pembangunan pemohon objek sengketamemiliki izin karena Penggugat juga dimintai persetujuannya dan telahmemberikan persetujuan atas permohonan tersebut sehingga Tergugatmengeluarkan penetapan iZin; o none nn nnennnnnee4.
Bahwa Penggugat harus dapat membedakan antara prosedur penerbitanizin dan pelaksanaan izin yang mengakibatkan kerugian seperti yangdidalilkan Penggugat; 202020 2020022.
kepada Tergugat sebagaipihak yang bersalah dalam menetapkan izin sehingga sampai mendalilkanTergugat tindakan yang menetapkan izin sebagai bentuk suatukesewanangwenangan dan tidak melaksanakan azas pemerintahan yangbaik sehingga menimbulkan kerugian seperti yang didalilkan Penggugatdalam QUgatANINY a; ~====2~2 sameeren nese nnn eee anne eemnene nena aammcns4.
Menyatakan sah Surat Izin Walikota Palembang Nomor 640/IMB/1120/BPMPTSP/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Non Rumah Tinggal di jalanLetkol Iskandar Rt 028 Rw 006 Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur ,Palembang kepada Gunawati Pandarmi O / PT. Indo Citra Mulia yangditerbitkan oleh Walikota Palembang pada tanggal 24 November 2016; 3.
Register : 21-06-2011 — Putus : 27-10-2011 — Upload : 11-02-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 17 / G / 2011 / PTUN-PDG Tanggal 27 Oktober 2011 — -DOMINIKUS SUPRIANTO
-BUPATI PASAMAN BARAT
165 — 62
165 — 62
DALAM EKSEPSI ;-------------------------------------------------------------------------------- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------ Menerima Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;------------------------------------------ Menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/288.a/BUP-PASBAR/2011 tentang Pembatalan Izin
Mendirikan Bangunan atas nama Dominikus Suprianto yang berlokasi di Pasaman Baru Kejorongan Pasaman Baru, Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 29 April 2011 ;------------------------------------------ Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut berupa Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/288.a/BUP-PASBAR/2011 tentang Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan atas nama Dominikus Suprianto yang berlokasi di Pasaman Baru Kejorongan