MULYAKARYA JAYACO >< MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Cs

Mulyakarya Jayaco, Tergugatf) adalah Menteri Kehutanan, dan Tergugat Il adalah Direktur Jenderal BinaProduksi Kehutanan dhi. Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.Obyek sengketa sama yaitu areal HPH yang diberikan berdasarkan KeputusanMenteri Kehutanan No. 277/KptsI/1991 tanggal 27 Mei 1991 Jo.

PT.Mulyakarya Jayaco hanya sebesar Rp.2.189.052.620,60, dan bukan sebesar Rp. 283.849.163.265,63,6. Bahwa Penggugat didalam mengajukan tuntutan ganti rugi tersebutselalu didasarkan pada putusan serta merta Pengadilan Negeri JakartaPusat , bukan pada putusan mahkamah Agung jumlahnya telah direvisisebesar Rp. 2.189.052.620,60, (hanya sebesar kerugian nil yangdialami oleh PT. Mulyakarya Jayaco) ;767.

Mulyakarya Jayaco untuk mengambil uang eksekusi diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana hingga saat ini,PT. Mulyakarya Jayaco / Penggugat belum juga mengambil uangeksekusi tersebut;8.

Mulyakarya Jayaco Tahun2000 sampai dengan 2009 = Rp. 98.239.270,2. Tunggakan Hutang PajakPajak PT. MKJ = Rp. 92.525.177,3.

Mulya Karya Jayaco Nomor914/PB/1997 tanggal 9 Juli 1997; (Fotocopy)11)Bukti T.I11 : Pernyataan Direktur Utama PT.

MULYAKARYA JAYACO, tersebut;

MULYAKARYA JAYACO VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, dkk

Mulya Karya Jayaco,Tergugat adalah Menteri Kehutanan, dan Tergugat II adalah DirekturJenderal Bina Produksi Kehutanan d/h Direktur Jenderal PengusahaanHutan;b).

Mulyakarya Jayaco manadalam kaitannya dengan kasus ini terlihat itikad buruk (tekwaderHalaman 80 dari 103 hal.

Mulyakarya Jayaco. Bahwa terkaitdengan permasalahan tersebut maka dapat diuraikan faktafakta sebagai berikut:Bahwa Ketua PN. Jakarta Pusat menyatakan bahwaeksekusi terkait Putusan PN.

Mulyakarya Jayaco menolakPelaksanaan Eksekusi Putusan Kasasi Nomor 3553 K/Pdt/2000, putusan tanggal 29 April 2002, karena permohonanHalaman 82 dari 103 hal.

Mulyakarya Jayaco yangtidak berdasarkan Hukum dengan peta Kepmen Nomor44/KptsII/2005 yang telah dibatalkan Mahkamah Agung RI,memproses peruntukkan untuk Pihak Ill mendahulukanberusaha di dalam Areal HPH PT.

MULYAKARYA JAYACO VS I. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI., II. PT. KARIMUN AROMATICS., III. PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR., IV. PT. ANUGERAH SAWINDO DAN I. PT. BUKIT MAS SAWIT SUBUR., II. PT. TARA BINTANG NUSA (TARBINSA);

MULYAKARYA JAYACO., II. PT. BUKIT MAS SAWIT SUBUR., III. PT. TARA BINTANG NUSA (TARBINSA);

MULYAKARYA JAYACO, tempat kedudukan diJalan Thamrin, Nomor 3 BC, Medan, yang diwakili olehJusuf Abdul Gani, jabatan Direktur Utama;Termohon Kasasi I:ll. PT. BUKIT MAS SAWIT SUBUR, tempat kedudukan diJalan Iskandar Muda Nomor 29, Medan, SumateraUtara, yang diwakili oleh Fernando Bangun, S.E.,jabatan Direktur;Termohon Kasasi II:lll. PT. TARA BINTANG NUSA (TARBINSA), tempatkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 29, Medan,Halaman 2 dari 9 halaman.

Mulyakarya Jayaco diProvinsi Sumatera Utara;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.109/MenLHKPHPL/HPL.0/2019 tanggal 4 Februari 2019, hal Tindak LanjutPermohonan Perpanjangan IUPHHKHA PT. Mulyakarya Jayaco diProvinsi Sumatera Utara;Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/20204. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat untukmemperpanjang IUPHHKHA atas nama PT.

Mulyakarya Jayaco sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;5.

Mulyakarya Jayaco dengan suratnya No.

Mulyakarya Jayaco sebagaiPengelola Hak Pengusahaan Hutan. Mengingat permasalah yangdisampaikan merupakan lingkup kewenangan Mahkamah Agung,maka disampaikan surat kepada Mahkamah Agung RI gunamendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut dalam waktuyang tidak terlalu lama.C. Surat petunjuk dari Kapolri :1. Surat Kapolri No.

Mulyakarya Jayaco wilayah Kabupaten Karo,Kabupaten Dairi dan Kabupaten Langkat terkait dengan HPH yang dimilikioleh Penggugat.

Mulyakarya Jayaco di Provinsi Sumatera Utara.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI No. S.109/MenLHKPHPL/HPL.0O/2019 tanggal 4 Februari2019, Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. S.109/MenLHKPHPL/HPL.O/2019 tanggal 4 Februari 2019, hal Tindak LanjutHalaman 36 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUNJKTPermohonan Perpanjangan IUPHHKHA PT. Mulyakarya Jayaco di ProvinsiSumatera Utara;4.

Mulya Karya Jayaco, kamilaporkan tentang progres gugatan Departemen Keuangan dalambentuk perlawanan atas pemblokiran rekening Tergugat tersebut,sebagai berikut :1) Departemen Kehutanan telah bekerja sama dengan DepartemenKeuangan untuk mengadakan perlawanan terhadap sita eksekusiRek.

Mulyakarya Jayaco di Provinsi Sumatera Utara; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mulyakarya Jayaco di Provinsi Sumatera Utara;-----------------------------------------------------------------------------------------

Mulyakarya Jayaco sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---------------------------------------------

Jayaco Murni Abadi tertanggal 3 September 2012 dandicatatkan di Kantor Kelurahan Semanan tanggal 7 September2012 dan di Kantor Kecamatan Kalideres tanggal 10 September2012, bahwa Tergugat/Termohon menyatakan atau mengakumenguasai fisik tanah yang kemungkinan terkena untukkepentingan atas tanah seluas 4.779,65 m?

Jayaco MurniAbadi, tertanggal 3 September 2012 dan dicatatkan di kantorKelurahan Semanan tanggal 7 September 2012 dan di KantorKecamatan Kalideres tanggal 10 September 2012 faktanyaTermohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding setelah hartanyaberupa 2 (dua) bidang tanah yang terdiri seluruh areal pabrik danbangunan tersebut di atas adalah objek lelang termasuk tanahseluas + 4.779,65 m* tersebut yang telah dilelang dan sebagaipembeli lelang adalah Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Bahwa pengakuan

MulyaKarya Jayaco telah dikabulkan (vide bukti Plw10).Berdasarkan halhal tersebut di atas, berdasarkan hukum acara yangberlaku, pengajuan gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzef)secara yuridis benar, sehingga harus diterima dan dilanjutkan denganmemeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara.Oleh karena judex facti telah menyatakan tidak menerima gugatanperlawanan a quo, maka judex facti telah salah dalam menerapkanhukum.Il.

tanggal 23 September 2010dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati No. 302 Tahun 2010tentang Penetapan Lokasi Sekolah Dasar (SD) Sekolah DasarLuar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) YangMendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten lebongTahun Anggaran 2010 sebagai berikut :SD 04 Lebong AtasSD 06 Lebong AtasSD 01 PlabaiSD 05 PlabaiSD 03 Lebong UtaraSD 04 Lebong UtaraSD 07 Lebong UtaraSD 12 Lebong UtaraSD 05 Amen10 SD 06 Amen11 SD 01 Uram JayaCo

2010dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati No. 302 Tahun 2010tentang Penetapan Lokasi Sekolah Dasar (SD) Sekolah DasarLuar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) YangMendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang29Pendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten lebongTahun Anggaran 2010 sebagai berikut :SD 04 Lebong AtasSD 06 Lebong AtasSD 01 PlabaiSD 05 PlabaiSD 03 Lebong UtaraSD 04 Lebong UtaraSD 07 Lebong UtaraSD 12 Lebong UtaraSD 05 Amen10 SD 06 Amen11 SD 01 Uram Jaya12 SD 04 Uram JayaCo

No. 1051 K/Pid.Sus/2015SD 04 Lebong UtaraSD 07 Lebong UtaraSD 12 Lebong UtaraSD 05 Amen10 SD 06 Amen11 SD 01 Uram JayaCo Oo ND12 SD 04 Uram Jaya13 SD 04 Pinang Belapis14 SD O01 Pinang Belapis15 SD 08 Lebong Tengah16 SD 01 Lebong Tengah17 SD 06 Lebong Sakti18 SD 07 Lebong Sakti19 SD 07 Bingin Kuning20 SD 03 Bingin Kuning21 SD 03 Lebong Selatan22 SD 11 Lebong Selatan23 SD 02 Rimbo Pengadang24 SD 01 Topos25 SD 05 ToposBahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 saksi Toton selaku KetuaPanitia Pelelangan barang

tanggal 23 September 2010dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati No. 302 Tahun 2010tentang Penetapan Lokasi Sekolah Dasar (SD) Sekolah DasarLuar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) YangMendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan dan Dana Pendamping APBD Kabupaten lebongTahun Anggaran 2010 sebagai berikut :SD 04 Lebong AtasSD 06 Lebong AtasSD 01 PlabaiSD 05 PlabaiSD 03 Lebong UtaraSD 04 Lebong UtaraSD 07 Lebong UtaraSD 12 Lebong UtaraSD 05 Amen10 SD 06 Amen11 SD O01 Uram JayaCo

13.549 m², sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 60/ Desa Sei Semayang, atas nama Yusuf Abdul Gani;

berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Kampung Pinang Nomor : 13 Tahun2009 tanggal 10 Juni 2009 Gapoktan Pinang Saiyo dengan susunan pengurus sebagaiberikut :Ketua : WILSON Dt BAGINDOSekretaris : AMIRUDIN ST TUMANGGUNGBendahara : RISNA MILAWATIAnggota : PENGURUS DAN ANGGOTA KELOMPOK TANIKELOMPOK TANI BATU GADANGKELOMPOK TANI BATANG PIARAUKELOMPOK TANI PULAI SAKATOKELOMPOK TANI BAWAH ASAMKELOMPOK TANI BANDA YABAKELOMPOK TANI ULU BANDA MURNIKELOMPOK TANI BINTUNGAN JAYAKELOMPOK TANI PASAR DURIAN JAYACo