ANTONIUS JOHANNIS, S.Mn., M.Ak VS BUPATI GORONTALO;;

Menyatakan terdakwa JHONNI EMANUEL JOHANNIS Als JOHNNY Bin EDDY K JOHANNIS tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri; 2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHONNI EMANUEL JOHANNIS Als JOHNNY Bin EDDY K JOHANNIS oleh karena itu dengan pidana Penempatan Dalam Lembaga atau Panti Rehabilitasi untuk Pengobatan dan Perawatan Narkotika selama 1 (satu) tahun;3. Memerintahkan terdakwa JHONNI EMANUEL JOHANNIS Als JOHNNY Bin EDDY K JOHANNIS untuk menjalani Rehabilitasi tersebut di Panti Rehabilitasi Narkoba Palangkaraya Yayasan GALILEA di Palangkaraya; 4.

JHONNY EMMANUEL JOHANNIS Bin EDDY JOHANNIS

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHONNI EMANUEL JOHANNIS Als.JOHNNY Bin EDDY K. JOHANNIS, dengan pidana penjara selama 6 (enam)tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dendasebesarRp.800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan penjara;3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;4.

JOHANNIS bersama dengan saksi RIDUAN Als.DUAN Bin H. UDIN, saksi LILIS KARLINA Als. LINA Binti SURIANSYAH dansaksi YULIA PRISNA Als.

Menyatakan terdakwa JHONNI EMANUEL JOHANNIS Als JOHNNY Bin EDDY KJOHANNIS tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHONNI EMANUEL JOHANNIS AlsJOHNNY Bin EDDY K JOHANNIS oleh karena itu dengan pidana PenempatanDalam Lembaga atau Panti Rehabilitasi untuk Pengobatan dan PerawatanNarkotika selama 1 (satu) tahun;3.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 673/A/1980 dari yang tertulis Johannis Lawesa menjadi Johannis, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon

Pemohon:
JOHANNIS

JHONNI EMANUEL JOHANNIS Als JOHNNY Bin EDDY K JOHANNIS ;

JOHANNIS bersama dengan saksi RIDUAN Als.DUAN Bin H. UDIN, saksi LILIS KARLINA Als. LINA Binti SURIANSYAH dansaksi YULIA PRISNA Als.

NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKEDUABahwa ia terdakwa JHONNI EMANUEL JOHANNIS ALS JHONNY BINEDDY K. JOHANNIS bersama dengan saksi RIDUAN ALS DUAN BIN H.

Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan ResmiPutusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 18 April 2013 Nomor : 413/Pid.Sus/2012/PN.Spt. yang amarnya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa JHONNI EMANUEL JOHANNIS Als JOHNNY BinEDDY K JOHANNIS tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi DirinyaSendiri;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHONNI EMANUEL JOHANNIS AlsJOHNNY Bin EDDY K JOHANNIS oleh

Pid/2012/PN.Spt. atas nama terdakwa : JHONNI19EMANUEL JOHANNIS Als JOHNNY Bin EDDY K JOHANNIS tertanggal24 April 2013 Nomor : W16.U2/0606/HK.01/IV/2013;7 Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa melalui Kuasahukumnya yang dibuat oleh SOETEDJO,SH.

Als JOHNNY Bin EDDY K JOHANNIS bersamadengan saksi RIDUAN Als.

Menyatakan Terdakwa FYKE JOHANNIS HEHANUSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara berlanjut ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 ( sembilan ) Bulan ;

FYKE JOHANNIS HEHANUSA

Nama Lengkap : FYKE JOHANNIS HEHANUSA ;Tempat lahir : Maluku ;Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Desember 1968 ;Jenis Kelamin : Laki laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Gununganyar Kidul 5/01 Rt. 02 Rw. 03Gununganyar, Kec.Gununganyar KotaSurabaya ;Agama > Islam;Pekerjaan : SwastaPendidikan : STM (otomotif) ;Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan )oleh :1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus2016 ;2.

Menyatakan Terdakwa FYKE JOHANNIS HEHANUSA, telah terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan secara berlanjutsebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalamdakwaan Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama10(sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanansementara, dengan perintah terhadap terdakwa tetap ditahan.3.

Bahwa Terdakwa FYKE JOHANNIS HEHANUSA bekerja di rumahsaksi korban H. MUHAMMAD HANAFI RZ, MA untuk memperbaikirumah, terdakwa melihat ada antenna ditaruh diblandar rumah sehinggatimbul niat terdakwa untuk mengambilnya ;2.

diri Terdakwa FYKE JOHANNIS HEHANUSAsebagai subyek hukum yang mampu berbuat dan dapat dipertanggungjawabkanHalaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2016/PN Sdasecara pidana atas perbuatan yang dilakukan, dengan demikian unsur barangsiapa dalam perkara aquo telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur mengambil suatu barang :Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa FYKE JOHANNIS HEHANUSAtelah menyadari dan mengisyafi bahwa terdakwa mengambil barang berupaseekor

Menyatakan Terdakwa FYKE JOHANNIS HEHANUSA telah terbukti secaraiesah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secaraberlanjut ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 9 (sembilan ) Bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNNY bin EDDY K. JOHANNIS;

PUTUSANNomor 92 PK/Pid.Sus/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauankembali, telah memutus perkara Terpidana:Nama : JHONNI EMANUEL JOHANNIS aliasJOHNNY bin EDDY K.

Menyatakan Terdakwa JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNNY binEDDY K.

Menyatakan Terdakwa JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNNYbin EDDY K JOHANNIS tersebut telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna NarkotikaGolongan bagi dirinya sendiri:2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHONNI EMANUEL JOHANNISalias JOHNNY bin EDDY K JOHANNIS oleh karena itu dengan pidanaPenempatan dalam Lembaga atau Panti Rehabilitasi untuk Pengobatandan Perawatan Narkotika selama 1 (satu) tahun;3.

Memerintahkan Terdakwa JHONNI EMANUEL JOHANNIS aliasJOHNNY bin EDDY K JOHANNIS untuk menjalani Rehabilitasi tersebutdi Panti Rehabilitasi Narkoba Palangkaraya Yayasan Galilea diPalangkaraya;4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan untuk menjalanirehabilitasi tersebut:5.

JOHANNIS tersebut:= Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2003 K/Pid.Sus/2014tanggal 10 Agustus 2015 tersebut;MENGADILI KEMBALI:1. Menyatakan Terpidana JHONNI EMANUEL JOHANNIS alias JOHNNYbin EDDY K. JOHANNIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan bukan tanaman;Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 92 PK/Pid.Sus/20192.

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JOHANNIS BAKARBESSY, Praka NRP 31020793511081, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer. 3.

Terdakwa Praka Johannis Bakarbessy, yang ditandatangani oleh Plh Danki Markas a.n. Kapten Infanteri I Dewa Agung GS NRP 626544. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

JOHANNIS BAKARBESSY, Praka NRP 31020793511081

TerdakwaPraka Johannis Bakarbessy, yang ditandatangani olehPlh Danki Markas a.n. Kapten Infanteri Dewa AgungGS NRP 626544.Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).2.

Terdakwa Praka Johannis Bakarbessy,yang ditandatangani oleh Plh Danki Markas a.n.

Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkaradari Danrem 151/Binaiya selaku Papera NomorKep/201/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, yang menyatakanTerdakwa Praka JOHANNIS BAKARBESSY, NRP31020793511081 sebagai seorang Prajurit TNI AD, SatuanKorem 151/Binaiya yang oleh Papera diserahkan perkaranyauntuk disidangkan di Pengadilan Militer III18 Ambon.3.

Terdakwa Praka Johannis Bakarbessy, yang ditandatanganioleh Plh Danki Markas a.n.

: 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi Ton SLT Kompi Markas Korem151/Binaiya TMT Bulan Agustus 2018 sampai dengan Bulan Februari 2019 a.n.Terdakwa Praka Johannis Bakarbessy, yang ditandatangani oleh Plh DankiMarkas a.n.

Pemohon:
JULIANUS CONSTANTINUS JOHANNIS

Pemohon:
JULIANUS CONSTANTINUS JOHANNIS

YACOB TUHUMURY, ;JOHANNIS TUHUMURY,

muka persidangan PengadilanNegeri Ambon pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari keturunan AlmarhumSalmon Tuhumury pemilik dari Dusun Pusaka Eung yang luasnya kuranglebih 130 Ha yang terletak di Petuanan Negeri Urimessing/Daerah GunungNona Kecamatan Nusaniwe Kotamadya Ambon;Bahwa selain Penggugat Almarhum Salmon Tuhumury juga meninggalkanpara ahli waris lainnya yang sekarang turut mewarisi tanah atau DusunPusaka Eung yakni Petrus Tuhumury, Yan Tuhumury, Johannis

JEMMY JOHANNIS GOLOSE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 779/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JEMMY JOHANNIS GOLOSE, NPWP: 06.459.718.0643.002, beralamatdi Jalan Raya Gedangan Nomor 21 Sidoarjo dan alamat korespondensidi Jalan Kutisari Selatan II/73, Surabaya;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Norbertus Simon, M.M., IzinKuasa Hukum No.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor : Put.44988/PP/M.X1/16/2013 diucapkan tanggal 20 Mei 2013yang menyatakan :Menolak Pemohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1660/WPJ.11/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008Nomor : 00104/207/08/615/11 tanggal 10 Februari 2011, atasnama: Jemmy Johannis Golose, NPWP:

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: JEMMY JOHANNIS GOLOSE, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

Putusan Nomor 779/B/PK/PJK/2017Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : JEMMY JOHANNIS GOLOSE tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari

JEMMY JOHANNIS GOLOSE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 853/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JEMMY JOHANNIS GOLOSE, tempat tinggal di Jalan RayaGedangan, Nomor 21, Gedangan, Sidoarjo dan AlamatKorespondensi di Jalan Kutisari Selatan II/73, Surabaya, dalam halini memberi kuasa kepada Drs.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.44973/PP/M.XI/16/2013 diucapkan tanggal 20 Mei 2013yang menyatakan: Menolak Pemohonan banding Pemohon Bandingterhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1430/WPJ.24/2011 tanggal 8September 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2008 Nomor 00077/207/08/643/10 tanggal 6September 2010, atas nama: Jemmy Johannis Golose, NPWP06.459.718.0643.002

) huruf cUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 2 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 45/PMK.03/2008;Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: JEMMY JOHANNIS

perkara dalam peninjauan kembaliini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sertaperaturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: JEMMY JOHANNIS

JEMMY JOHANNIS GOLOSE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 846/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JEMMY JOHANNIS GOLOSE, beralamat di Jalan RayaGedangan Nomor 21 4Gedangan, Sidoarjo, beralamatkorespondensi di Jalan Kutisari Selatan II/73, Surabaya, dalamhal ini memberi kuasa kepada Drs. Norbertus Simon, M.M.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.44975/PP/M.X1I/16/2013 diucapkan tanggal 20 Mei 2013yang menyatakan:** Menolak Pemohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1432/WPJ.24/2011tanggal 08 September 2011 tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor00079/207/08/643/10 tanggal 06 September 2010, atas nama:Jemmy Johannis Golose, NPWP: 06.459.718.0643.002

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: Jemmy Johannis Golose tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: JEMMY JOHANNIS

JEMMY JOHANNIS GOLOSE ; -------------------------------------------------------2. BELAWATI

JEMMY JOHANNIS GOLOSE ; 2.

JEMMY JOHANNIS GOLOSE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 778/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JEMMY JOHANNIS GOLOSE, NPWP: 06.459.718.0643.002, beralamatdi Jalan Raya Gedangan Nomor 21 Sidoarjo dan alamat korespondensidi Jalan Kutisari Selatan II/73, Surabaya;Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Norbertus Simon, M.M., IzinKuasa Hukum No.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor : Put.44979/PP/M.X1/16/2013 diucapkan tanggal 20 Mei 2013yang menyatakan :Menolak Pemohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1658/WPJ.11/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008Nomor : 00095/207/08/615/11 tanggal 10 Februari 2011, atasnama: Jemmy Johannis Golose, NPWP. :

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: JEMMY JOHANNIS GOLOSE, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

Putusan Nomor 778/B/PK/PJK/2017Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : JEMMY JOHANNIS

JEMMY JOHANNIS GOLOSE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 844/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JEMMY JOHANNIS GOLOSE, beralamat di Jalan RayaGedangan Nomor 21 4Gedangan, Sidoarjo, beralamatkorespondensi di Jalan Kutisari Selatan II/73, Surabaya, dalamhal ini memberi kuasa kepada Drs. Norbertus Simon, M.M.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.44970/PP/M.X1/16/2013 diucapkan tanggal 20 Mei 2013yang menyatakan:** Menolak Pemohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1427/WPJ.24/2011tanggal 08 September 2011 tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00074/207/08/643/10tanggal 06 September 2010, atas nama: Jemmy Johannis Golose,NPWP: 06.459.718.0643.002

Putusan Nomor 844/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali: Jemmy Johannis Golose tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembaili;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah

dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: JEMMY JOHANNIS GOLOSE tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam

Pembanding/Jaksa Penuntut : SITI MAIMUNAH, SH
Terbanding/Terdakwa : JHONNY EMMANUEL JOHANNIS Bin EDDY JOHANNIS

JEMMY JOHANNIS GOLOSE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 759/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JEMMY JOHANNIS GOLOSE, beralamat di Jalan Kutisari SelatanIl/ 73, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Drs.Norbertus Simon, M.M., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 Agustus 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Bandingmelawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal

perundangundangan yang berlakuBahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.44977/PP/ M.XI/16/2013 tanggal diucapkan 20 Mei 2013 yang amarnyaMenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1434/WPJ.24/2011 tanggal 08September 2011 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2008 Nomor : 00081/207/08/643/10 tanggal 06 September 2010, atas nama :Jemmy Johannis

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.44977/PP/M.XI/16/2013 diucapkan tanggal 20 Mei 2013 yangmenyatakan :** Menolak Pemohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP1434/WPuJ.24/2011 tanggal 08September 2011 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2008 Nomor : 00081/207/08/643/10 tanggal 06September 2010, atas nama : Jemmy Johannis Golose

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali : JEMMY JOHANNIS GOLOSE, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

Putusan Nomor 759/B/PK/Pjk/2017tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 TentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : JEMMY JOHANNIS GOLOSE tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk

JEMMY JOHANNIS GOLOSE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 851/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JEMMY JOHANNIS GOLOSE, tempat tinggal di Jalan RayaGedangan, Nomor 21, Gedangan, Sidoarjo dan AlamatKorespondensi di Jalan Kutisari Selatan II/73, Surabaya, dalam halini memberi kuasa kepada Drs.

peraturan perundangundangan yangberlaku;Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.44982/PP/M.XI/16/2013 tanggal diucapkan 20 Mei 2013 yang amarnyaMenyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1663/WPJ.11/2011 tanggal10 Oktober 2011 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2008 Nomor 00098/207/08/615/11 tanggal 10 Februari 2011, atas nama:Jemmy Johannis

Putusan Nomor 851/B/PK/PJK/2017Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1663/WPUJ.11/2011tanggal 10 Oktober 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Juni 2008 Nomor 00098/207/08/615/11 tanggal 10Februari 2011, atas nama: Jemmy Johannis Golose, NPWP06.459.718.0615.000, beralamat di Jalan Kutisari Selatan II/73,Surabaya;adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan

) huruf cUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 2 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 45/PMK.03/2008;Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: JEMMY JOHANNIS

perkara dalam peninjauan kembaliint;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sertaperaturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: JEMMY JOHANNIS

JEMMY JOHANNIS GOLOSE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 758/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:JEMMY JOHANNIS GOLOSE, beralamat di Jalan Kutisari SelatanIl/ 73, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Drs.Norbertus Simon, M.M., berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 15 Agustus 2013;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor : Put.44986/PP/M.XI/16/2013 diucapkan tanggal 20 Mei 2013yang menyatakan :* Menolak Pemohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1668/WPJ.11/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang keberatanWajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008Nomor : 00102/207/08/615/11 tanggal 10 Februari 2011, atasnama : Jemmy Johannis Golose, NPWP

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali : JEMMY JOHANNIS GOLOSE, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan

biaya perkara dalamPeninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yangterkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : JEMMY JOHANNIS