Ditemukan 3786 data
207 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs JO OC-JK JOINT OPERATION;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2361/PJ/2019, tanggal 21 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanJO OCJK JOINT
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP09422/NKEB/WPJ.04/2016 tanggal 23Desember 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor 00373/107/15/061/16 tanggal 23 Mei 2016 Masa PajakJanuari 2015, atas nama JO OCJK Joint Operation, NPWP03.117.876.7061.000, beralamat di Jalan Pancoran Timur Il Nomor3, Pancoran, Jakarta Selatan, adalah telan sesuai
Menyatakan bahwa STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00373/107/15/061/16 tanggal 23 Mei 2016 Masa PajakJanuari 2015, atas nama JO OCJK Joint Operation, NPWP03.117.876.7061.000, beralamat di Jalan Pancoran Timur Il Nomor3, Pancoran, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 700/B/PK/Pjk/20203.4.
73 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KNS JAYA KONSTRUKSI DUTA GRAHA JOINT OPERATION
60 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs KNS JAYA KONSTRUKSI DUTA GRAHA JOINT OPERATION
153 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT KAJIMA PP JOINT OPERATION
./2014 tanggal 17 November 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT KAJIMA PP JOINT OPERATION, beralamat di JalanKarebbe Site Malili Luwu Timur, Sulawesi Selatan denganalamat Korespondensi Jalan Lamandau Il Nomor 22Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP93/WPJ.15/2011 tanggal 9 Maret 2011 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Desember 2008 Nomor 00013/407/08/803/10 tanggal 22Maret 2010, atas nama BUT Kajima PP Joint Operation, NPWP02.477.414.3803.000, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
80 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
JO OC-JK JOINT OPERATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KNS JAYA KONSTRUKSI DUTA GRAHA JOINT OPERATION
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
JGC INDONESIA JOINT OPERATION;
21 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
JGC INDONESIA JOINT OPERATION;
22 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
JGC INDONESIA JOINT OPERATION;
21 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
JGC INDONESIA JOINT OPERATION;
78 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
JGC INDONESIA JOINT OPERATION;
63 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT JGC CORPORATION PT JGC INDONESIA JOINTOPERATION
18 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
CSTS JOINT OPERATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
830 — 639 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARINE-ANDEMA-TIDARMARINE VS WIKA-HUTAMA JOINT OPERATION, Joint Operation yang dibentuk oleh PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. dan PT Hutama Karya (Persero),
., dan kawan, Para Advokat padaFirma Hukum Damanik, Zuhriati & Rekan (DNZ), beralamat diJalan Bambu IV Nomor 8, Medan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Agustus 2019;Pemohon;LawanWIKAHUTAMA JOINT OPERATION, Joint Operation yangdibentuk oleh PT Wijaya Karya (Persero), Tok. dan PT HutamaKarya (Persero), yang diwakili olen Ahmad Fauzi,berkedudukan di Jalan D..
169 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
NUR ZAKARIA VS PT TRANSINDO INTERDWIPANTARA (TRANSINDO + NRCSI JOINT OPERATION),
66 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KAJIMA PP JOINT OPERATION;
KAJIMA PP JOINT OPERATION, beralamat di KarebbeSite Malili, Lawu Timur, Sulawesi Selatan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terggugat, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.31512/PP/M.XII/99/2011, tanggal 25 Mei 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Faktur Pajak yang Penggugat lakukansudah benar;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT31512/PP/M.XII/99/2011, tanggal 25 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat, dengan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP397/WPJ.15/2010 tanggal 20September 2010, dan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuariMei 2008 Nomor : 00033/107/08/803/09 tanggal 1 Juli 2009 atas namaBUT Kajima PP Joint
Kajima PP Joint Operation(Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat), telah diberitahukansecara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)oleh Pengadilan Pajak melalui surat Sekretariat Pengadilan PajakNomor: P.641/SP.33/2011 tanggal 23 Juni 2011 perihal PengirimanPutusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal 05 Juli 2011 sesuaidengan surat tanda
93 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
GRAHA PRATAMA JOINT OPERATION, DKK
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KAJIMA PP JOINT OPERATION
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT KAJIMA PP JOINT OPERATION
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADHI-METRO JOINT OPERATION; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI (KPPU)
PUTUSANNo.797 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata knusus (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :ADHIMETRO JOINT OPERATION (JO), berkedudukan diJalan Merdeka VIII/06, Renon Denpasar, Bali (dahulu TerlaporIl), dalam hal ini memberi kuasa kepada : DR. AmirSyamsuddin, SH.
sesuai dengan Pasal 5 (4)Perma No.3 Tahun 2005 ;bahwa Pemohon Kasasi terbukti telah melakukan persekongkolanvertikal maupun horizontal sebagaimana dipertimbangkan dalam putusanKPPU dan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melanggar Pasal 22 UndangUndang No.5 Tahun 1999 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi : ADHIMETRO JOINT