JORONG BARUTAMA GRESTON;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5543/PJ/2019, tanggal 9 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JORONG

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113402.16/2013/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 18 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur KEP00182/KEB/WPUJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 90013/207/13/091/15, tanggal 29 Desember 2015,Masa Pajak Januari 2013 atas nama PT Jorong

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00182/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor90013/207/13/091/15, tanggal 29 Desember 2015, Masa PajakJanuari 2013 atas nama PT Jorong Barutama Greston, NomorPokok Wajib Pajak (NPWP) 01.440.252.3091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaNomor VTA Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 90013/207/13/091/15,tanggal 29 Desember 2015, Masa Pajak Januari 2013 atas namaPT Jorong Barutama Greston, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)01.440.252.3091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor VTA Pondok Pinang,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta12310, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JORONG BARUTAMA GRESTON

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JORONG BARUTAMA GRESTON

JORONG BARUTAMA GRESTON;

Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat JenderalPajak, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU4702/PJ/2019, tanggal 28 Oktober2019;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: AkhmadReiza Herbowo, Penelaah Keberatan, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 November2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JORONG

Menyatakan batal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Nomor 90013/277/13/091/15 tanggal 29 Desember2015 Masa Pajak Januari 2013 atas nama PT Jorong BarutamaGreston, NPWP 01.440.252.3091.000, Sehingga perhitungan PPNJLN yang masih harus dibayar menurut perhitungan PemohonBanding untuk Masa Pajak Januari 2013 adalah Nihil denganperincian perhitungan sebagai berikut: PERMOHONANKETERANGAN SPT SKP SELISIH SANDING SENGKETADPP

M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00191/KEB/WPUJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor90013/277/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa Pajak Januari2013 atas nama PT Jorong

Putusan Nomor 2571/B/PK/Pjk/20203. 3.3. 4.Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor90013/277/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa PajakJanuari 2013 atas nama PT Jorong Barutama Greston, NPWP01.440.252.3091.000, beralamat di Pondok Indah Office TowerIl Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav.VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JORONG BARUTAMA GRESTON

PT JORONG BARUTAMA GRESTON vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Penggugat- SANTI, -Tergugat-KEPALA DESA JORONG KECAMATAN JORONGKABUPATEN TANAH LAUT,

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JORONG CAFE AND RESTO tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm tanggal 10 Maret 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;3.

JORONG CAFE AND RESTO VS NORHADI

PUTUSANNomor 756 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihnan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:JORONG CAFE AND RESTO, berkedudukan di Jalan S.Parman, Nomor 115, Banjarmasin, yang diwakili oleh WidayaTiono selaku Pemilik Jorong Cafe and Resto;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;LawanNORHADI, bertempat tinggal di Jalan Kuin Utara, Gang AlMizan, Nomor 4, RT 02

SusPHI/2020Dalam Provisi:1.Bahwa Penggugat benar telah bekerja pada Tergugat atau Jorong Capeand Resto dengan status pekerja terhitung sejak: Bahwa Penggugat dari tanggal 2 Agustus 2000 hingga 31 Maret 2019;dengan upah rata rata Rp2.689.362,00Bahwa sejak terhitung tanggal 31 Maret 2019 Tergugat tidak lagi dapatmelaksanakan pekerjaannya karena Tergugat telah memutus hubungankerja secara sepihak oleh Tergugat tanpa menyebutkan alasanpemutusan hubungan kerja padahal belum ada putusan yangberkekuatan

SusPHI/2020Kasasi JORONG CAFE AND RESTO, tersebut harus ditolak denganperbaikan;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihnhan Hubungan Industrial, UndangUndang

Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JORONG CAFE ANDRESTO tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 34/Pdt.SusPHI/2019/PN Bjmtanggal 10

PerdataNORHADILawanJORONG CAFE AND RESTO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT JORONG BARUTAMA GRESTON

./2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JORONG BARUTAMA GRESTON, beralamat di PondokIndah Office Tower Ill Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaPondok Indah Nomor VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan12310, yang diwakili oleh Ignatius Wurwanto dan AHBramantya Putra, jabatan Direktur Utama dan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Radityo HarryndraPutra, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3507/POA/JBG/FIN/12/2019,

tanggal 14 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon BandingDirektur Jenderal Pajak KEP00199/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilaiterhadap Keputusan NomorBarang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari LuarDaerah Pabean Nomor 90020/277/13/091/15, tanggal 29 Desember 2015,Masa Pajak Oktober 2013 atas nama PT Jorong

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00199/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah PabeanNomor 90020/277/13/091/15, tanggal 29 Desember 2015, MasaPajak Oktober 2013 atas nama PT Jorong Barutama Greston,NPWP 01.440.252.3091.000, beralamat di Pondok Indah OfficeTower Ill Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok

Putusan Nomor 2863/B/PK/Pjk/2020Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean Nomor90020/277/13/091/15, tanggal 29 Desember 2015, Masa PajakOktober 2013 atas nama PT Jorong Barutama Greston, NPWP01.440.252.3091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower IIILantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Nomor VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JORONG CAFE AND RESTO, tersebut;

JORONG CAFE AND RESTO vs DEDY ISKANDAR,

PUTUSANNomor 765 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:JORONG CAFE AND RESTO, berkedudukan di Jalan SParman, Nomor 115, Banjarmasin, yang diwakili oleh WidayaTiono, selaku Pemilik Jorong Cafe & Resto;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat:lawanDEDY ISKANDAR, bertempat tinggal di Jalan Pangeran GangPangeran dalam, Nomor 98,

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 1 dari 6 hal.Put.Nomor 765 K/Pdt.SusPHI/2020Dalam Provisi:1.8.9.Bahwa Penggugat benar telah bekerja pada Tergugat atau Jorong Capeand Resto dengan status pekerja terhitung sejak:Bahwa Penggugat dari tanggal 7Januari 2004 hingga 31 Maret 2019;dengan upah ratarata Ro1.820.000,00;Bahwa sejak terhitung tanggal 31 Maret 2019 Tergugat tidak lagi dapatmelaksanakan pekerjaannya karena Tergugat telah memutus hubungankerja secara sepihak oleh

tindakan Tergugat tersebut dapatdikategorikan sebagai tindakan efisiensi dan Penggugat tetap berhakmendapatkan kompensasi atas pemutusan hubungan kerjanya dariTergugat (vide Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: JORONG

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JORONG CAFEAND RESTO, tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Halaman 5 dari 6 hal.Put.Nomor 765 K/Pdt.SusPHI/2020Dr.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT JORONG BARUTAMA GRESTON

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4710/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JORONG

M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Selurunnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00193/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor90014/277/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa Pajak Februari 2013atas nama PT Jorong

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00193/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor90014/277/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa PajakFebruari 2013 atas nama PT Jorong Barutama Greston, NPWP01.440.252.3091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower IllLt.3, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav.VTA PondokPinang

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JORONG CAFE AND RESTO, tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm tanggal 10 Maret 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;3.

JORONG CAFE AND RESTO VS DIAN YUSTIKA RINIE

PUTUSANNomor 759 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:JORONG CAFE AND RESTO, berkedudukan di Jalan SParman, Nomor 115, Banjarmasin, yang diwakili oleh WidyaTiono, selaku Pemilik Jorong Cafe & Resto;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;lawanDIAN YUSTIKA RINIE, bertempat tinggal di Jalan Kuripan,Gang 08, Nomor 34, RT 04 RW

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 759 K/Pdt.SusPHI/2020Dalam Provisi:1.Bahwa Penggugat benar telah bekerja pada Tergugat atau Jorong Capeand Resto dengan status pekerja terhitung sejak:Penggugat bekerja dari tanggal 3 Februari 1999 hingga 31 Maret2019, dengan upah rata rata Rp1.905.000,00;Bahwa sejak terhitung tanggal 31 Maret 2019 Tergugat tidak lagi dapatmelaksanakan pekerjaannya karena Tergugat telah memutus hubungankerja secara sepihak

Bahwa pada amar ke4 (keempat) pada bagian terbilang tertulis enambelas juta empat seratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh duarupiah seharusnya enam belas juta seratus tiga pulun enam ribuseratus tujuh puluh dua rupiah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBanjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi JORONG

2004, makaHalaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 759 K/Pdt.SusPHI/2020biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JORONG

JORONG BARUTAMA GRESTON;

Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat JenderalPajak, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU4703/PJ/2019, tanggal 28 Oktober2019;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: AkhmadReiza Herbowo, Penelaah Keberatan, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 November2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JORONG

Menyatakan batal Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00185/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Nomor 90016/277/13/091/15 tanggal 29 Desember2015 Masa Pajak April 2013 atas nama PT Jorong Barutama Greston,NPWP 01.440.252.3091.000;3.

Menyatakan batal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Nomor 90016/277/13/091/15 tanggal 29 Desember2015 Masa Pajak April 2013 atas nama PT Jorong Barutama Greston,NPWP 01.440.252.3091.000, sehingga Perhitungan PPN JLN yangharus dibayar untuk masa Pajak April 2013 adalah Nihil, denganperincian perhitungan sebagai berikut: KETERANGAN SPT SKP SELISIH PERMOHONA SENGKETAN BANDINGDPP PPN atas IDR 0 IDR2.339.765 IDR2.339.765

M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00185/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor90016/277/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa Pajak April 2013atas nama PT Jorong

Putusan Nomor 2642/B/PK/Pjk/202090016/277/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa PajakApril 2013 atas nama PT Jorong Barutama Greston, NPWP01.440.252.3091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower IIILt.3, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kav.VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3. 3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JORONG BARUTAMA GRESTON

Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4704/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT JORONG

M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 14 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00197/KEB/WPJ.19/2017 tanggal02 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari LuarDaerah Pabean Nomor 90017/277/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 MasaPajak Juli 2013 atas nama PT Jorong

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JORONG BARUTAMA GRESTON;

PUTUSANNomor 3582/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190:Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5597/PJ/2019, tanggal 9 Desember 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JORONG BARUTAMA

Pengadilan Pajak Nomor PUT113406.16/2013/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 18 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00187/KEB/WPJ.19/2017tanggal 02 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor9001 7/207/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa Pajak Agustus 2013atas nama PT Jorong

Putusan Nomor 3582/B/PK/Pjk/20203.Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.3. 4.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00187/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor90017/207/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa PajakAgustus 2013 atas nama PT Jorong Barutama Greston, NPWP01.440.252.3091.000, beralamat di

Pondok Indah Office Tower 3Lt.3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.VTA Pondok Pinang,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 9001 7/207/13/091/15tanggal 29 Desember 2015 Masa Pajak Agustus 2013 atas namaPT Jorong Barutama Greston, NPWP 01.440.252.3091.000

JORONG BARUTAMA GRESTON;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4708/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JORONG

tanggal 14 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon BandingDirektur Pajak KEP00201/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilaiterhadap Keputusan Jenderal NomorBarang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari LuarDaerah Pabean Nomor 90021/277/13/091/15, tanggal 29 Desember 2015,Masa Pajak November 2013 atas nama PT Jorong

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00201/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atasPemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah PabeanNomor 90021/277/13/091/15, tanggal 29 Desember 2015, MasaPajak November 2013 atas nama PT Jorong Barutama GrestonNomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) 01.440.252.3091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower III Lantai 3, Jalan

Putusan Nomor 2662/B/PK/Pjk/2020November 2013 atas nama PT Jorong Barutama Greston, NomorPokok Wajib Pajak (NPWP) 01.440.252.3091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower Ill Lantai 3, Jalan Sultan IskandarMuda Pondok Indah Nomor VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JORONG BARUTAMA GRESTON

Subroto Kav. 4042, Jakarta 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5548/PJ/2019, tanggal 9 Desember 2019:Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Akhmad ReizaHerbowo, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Desember2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JORONG

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00188/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 90018/207/13/091/15 tanggal 29 Desember2015 Masa Pajak Oktober 2013 atas nama PT Jorong Barutama Greston,sehingga perhitungan PPN yang masih harus dibayar menurutperhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Oktober 2013 adalahNihil dengan perincian sebagai berikut: Keterangan SPT SKP Selisih

Pengadilan Pajak NomorPut.113407.16/2013/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 18 September 2019yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00188/KEB/WPJ.19/2017tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor90018/207/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa Pajak Oktober 2013atas nama PT Jorong

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00188/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor90018/207/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa PajakOktober 2013 atas nama PT Jorong Barutama Greston, NPWP01.440.252.3091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lt.3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.VTA Pondok Pinang,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310, adalah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 90018/207/13/091/15tanggal 29 Desember 2015 Masa Pajak Oktober 2013 atas namaPT Jorong Barutama Greston, NPWP 01.440.252.3091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3, Jalan SultanIskandar Muda Kav.VTA Pondok Pinang, Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310, adalah telah sesuai denganHalaman 4 dari 9 halaman.

JORONG BARUTAMA GRESTON;

PUTUSANNomor 2700/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Knusus NomorSKU4705/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JORONG

Agustus 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Direktur Pajak KEP00194/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiKeputusan Jenderal NomorBarang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor90018/277/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa Pajak Agustus 2013atas nama PT Jorong