bawahregister Perkara nomor 2163/Pdt.G/2015/PA.Lmj tanggal 18 Agustus 2015 padapokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:1 Bahwa pada tanggal 25 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang(Kutipan Akta Nikah Nomor : 486/66/XI/2007 tanggal 26 Desember2007);2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke1PUTUSAN

Menyatakan terdakwa JORGE DO SANTOS AliasJORGE Alias PEDRO tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan, menjadikan sebagaikebiasaan untuk sengaja membeli, menukar,menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikanbarang yang diperoleh dari kejahatan, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 481 ayat (1)KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1Putusan No : 46 /Pid.B /2014 /PN Kfm, Halaman 3 dari 70 halaman2

Narkotika ;3216 / 2014 / NNF berupa urine atas nama.ALBERTUS MARIASUHARTONO Bin SUNYONO dan 3217 / 2024 / NNf berupa urine atasnama SUHERMANTO Bin SOEKARNO tersebut adalah benar didapatkankandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Perbuatan terdakwa sebaaaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal114 ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke1Putusan

ada penilaian sama sekali terhadap buktibukti yang diajukan olehPemohon Kasasi, padahal buktibukti yang diajukan Pemohon Kasasiadalah buktibukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian sempurnayang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya;Demikian pula, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Malang tersebut videhalaman 30 alinea ke1 dan halaman 31 alinea ke4 telah salingbertentangan/tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya, hal manaterbukti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 alinea ke1putusan

akta (perjanjian/perikatan) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan harus tunduk padaketentuan pasal 1320 BW yang memuat syaratsyarat wajib yang harus dipenuhiuntuk sahnya suatu perjanjian ;Oleh karena itu cukup beralasan dan sudah sepatutnya apabila pertimbanganhukum Judex Facti (Majelis Hakim Tingkat Pertama/ Pengadilan NegeriMalang) tersebut dibatalkan ;Bahwa selanjutnya Judex Facti (Majelis Hakim Tingkat Pertama/ PengadilanNegeri Malang) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 alinea ke1Putusan

Dari hasilpemeriksaan di persidangan telah diperoleh faktafakta hukum, yangdidasarkan pada keterangan saksisaksi dan alat bukti lainnya, bahwaTerdakwa SYAHDIANI alias ADI bin ANANG HARKANI dengan identitas diatas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalamperkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkansemua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke1Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2016/PN Mtpdari Pasal di atas yaitu setiap orang telah

Pasal 55 Ayat (1) Ke1Putusan Nomor : 07/Pid.Sus/2017/PT.KPG hal 11 dari 17 halKUHP.

Bahwa Judex Facti tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnyamengenai diterima atau tidaknya panggilan sidang oleh Pemohon kasasisebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 17 alinea ke1putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan aquo yang menyatakan:Menimbang, bahwa karena surat tersebut sudah diterima di kantorperusahaan Pelawan dahulu Tergugat sesuai pengakuan Pelawan dalamdalildalil perlawanannya, tetapi tidak hadir dipersidangan sebagaimanaHalaman 11 dari 15

Sehubungan dengan halhal tersebut PT BPP mohon agar PajakMasukan atas pembelian bahanbahan kimia/ pupuk, bahanpembantu dan alat/perlengkapan lain yang digunakan untukpemeliharaan tanaman kelapa sawit dapat dikreditkan agardapat meningkatkan keuntungan hasil operasi perusahaan danmeningkatkan kemampuan cash flow perusahaan";Bahwa dengan demikian telah keliru dan tidak benar pula pendapat MajelisHakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 31 alinea ke1Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put

Pembelian tahap Banding Rp20.496.916.018,00 data penyerahan/penjualan Rp23.398.271.750,00 sedangkan penyerahan/penjualanyang dilaporkan dalam SPT PPN Rp 30.796.774.898,00.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pendapat Majelis Hakim di persidangan, sebagaimanatertuang dalam Halaman 23 Alinea ke8 dan Halaman 24 Alinea ke1Putusan a quo yang menyatakan :bahve berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis berpendapat sebagaiberikutpahwa Pemohon Banding telah membuktikan

milik terdakwa;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan di atas,Terdakwa telah melakukan perbuatan Unsur mereka yang melakukan danturut serta melakukan yang merupakan perbuatan Sebagaimana dimaksuddalm unsur ini, maka dengan demikian unsur ke3 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari Pasal 158 UU RINo. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke1PUTUSAN

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, MAHRUS Alias RUSDI dan SYAIDUL UMAM,saksi SUKRON selaku pemilik mobil Honda Jazz mengalami kerugian 1 (satu) unitMobil Honda Jazz senilai Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke1Putusan No. 1290/PID.B/2015/PN.Bks, hal 5 dari 18 HalKUHP.Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksisaksi yang telahdisumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut

Bahwa dapat disimpulkan dalil yang dikemukakan Majelis diatasadalah tidak relevan dengan uji bukti kebenaran material atassengketa dimana keputusan Majelis diambil berdasarkan bukti dandokumen yang Majelis sendiri sebetulnya tidak meyakini, sepertitersirat dalam pernyataan Majelis pada Halaman 26 Alinea ke1Putusan Pengadilan ini:Bahwa Majelis telah mempertimbangkan dan meneliti buktibuktiyang diajukan oleh Pemohon Banding dan memang benar buktibukti berupa kwitansi dan bukti pengeluaran kas bank

;Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 16 dari 18 halKUHP dan UndangUndang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI:1.

MUKSON Bin (Alm) PAUAN, TerdakwaIV EDI WIDODO Bin (Alm) PAENO, dan Terdakwa V SULIANTO Bin (Alm)MAULAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke1Putusan Nomor 558/Pid.B/2017/PN Pgr. Halaman 5 dari 23 halamanKitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDAR :Bahwa mereka Terdakwa SUWARNO Bin (Alm) TIMIN, Terdakwa IlSUWOKO Bin SUGIMAN, Terdakwa Ill M.

Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akandijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas,maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandangpantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1Putusan

penjualanalat kerja tersebut.Sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf d) dan g) UU KUP,Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 823/B/PK/PJK/20164.12.4.13.Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilaibahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) seharusnya melaporkan faktur pajak sederhanaatas penjualan aktiva tersebut pada SPT PPN masa Juli2008, namun Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak melaporkannya.Bahwa atas pendapat Majelis Hakim dalam Halaman 40 Alinea ke1Putusan

sopan dalam persidangan; Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya; Para Terdakwa menyesali perbuatannya; Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi; Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akandijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1Putusan

tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasselanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke1Putusan

dirinya sendiri;Keadaan yang meringankan : Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya; Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi; Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akandijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1Putusan