dan saksi HonghotPurba mengatakan kepada terdakwa ke tempat komplek perumahan DinasKehutanan sambil saksi Honghot Purba menyerahkan 1(satu) paket Narkotikajenis Shabu kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dan memegangNarkotikajenis Shabu tersebut dengan menggunakan tangan krirnya dan terdakwasegera berangkat menuju ke Komplek Perumahan Dinas Kehutanan di Jalan BaliKelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara dengan mengendarai sepeda motor,dan sesampainya di Komplek Perumahan Dinas Kehuatanan sekitar

dan saksi Honghot Purba mengatakan kepada terdakwa ketempat komplek perumahan Dinas Kehutanan sambil saksi Honghot Purbamenyerahkan 1(satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dan terdakwamenerimanya dan memegang' Narkotikajenis Shabu tersebut denganmenggunakan tangan krirnya dan terdakwa segera berangkat menuju ke KomplekPerumahan Dinas Kehutanan di Jalan Bali Kelurahan Bane Kecamatan SiantarUtara dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampainya di KomplekPerumahan Dinas Kehuatanan sekitar

SektorTanah Putih Kelurahan Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atausetidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan NegeriRokan Hilir, dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerimatitipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang patut diketahuinya atau patut didugaberasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) Undangundang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehuatanan

No. 162 K/Pid.Sus/2015Kerangka hukum keterangan ahli tersebut di atas, didasarkan pada DataPeta Dasar Kementerian Kehutanan yang berupa Peta Bumi indonesiaberdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan sebagaimanatertuang dalam ketentuan Surat Keputusan Menteri Kehuatanan No. 79 /KptsIl/2001 dan Peta Area Kerja T.

Sumbar Nomor : PT.671/K.9/TU/KSA/01/2019tanggal 29 April 2019;Bahwa riwayat pendidikan Ahli :e SD (tahun 1995) di SDN 25 Pasaman Barat; SMP (tahun 1998) di SLTPN 1 Pasaman; Sekolah Kehuatanan Menengah Atas (SKMA) di Pekan Barutamat tahun 2001;Bahwa riwayat pekerjaan ahli pada bulan Mei 2002 sampai dengan Oktober2016 bertugas di Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat di Jambisebagai Pengendali Ekosistem Hutan di Balai Sumber Daya Alam SumateraBarat sampai sekarang.bahwa berdasarkan UU No. 05 tahun

Akan tetapi oleh terdakwaterdakwa menukargulingkan tanah tersebut kepada saksi Jafifah Bakkara, yang oleh saksijefifah Bakkara merasa percaya kepada terdakwa Iskandar Muda karena ketika itu saksiiskandar Muda adalah perangkat Desa Simandulang yang menjabat sebagai Sekretaris,selanjutnya pada tahun 2005 oleh Dinas Kehuatanan Kabupaten Labuhan Batu melarang saksiiefifah Bakkara untuk mengusahai lahan tersebut, dan setelah dikonfirmasikan, oleh terdakwaiskandar Muda berjanji akan menyelesaikan permasalahan

titik koordinatpada obyek perkara di desa Ramba, Kecamatan Huristik, KabupatenPadang Lawas yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan perkebunandaerah Kabupaten Padang Lawas, P.24 Copy kwitansi tanda terimatanggal 21 juli 2010 telah terima dari Rusling Siregar dari Edy Siregar,P.25 Kwitansi tanda terima tanggal 21 Juli 2010 dari Rusling Siregarditerima oleh Edy S siregar, P.26 Kwitansi tanda terima tanggal 23 Mei2011 dari Rusling Siregar diterima oleh Syahrizal Harahap, P.27 berupaPeraturan Menteri Kehuatanan

No : 174/PDT/2014/PT.MDN1/2012 tentang pelaksanaan tata batas areal ijin usaha pemanfaatanhutan bertanggal 21 Pebruari 2012, P29 berupa Kepres No 34 tahun2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan tanggal 31 Mei2003,P.30 berupa peta hasil overlay obyek perkara tanggal 31 Juli 2013dibuat oleh Nana Suherna,S.hut,P.31 berupa referensi saksi ahli Nanasuherna,S.hut,P.32 Copy surat eputusan Menteri Kehuatanan No. 200/KptsII/1999 tentang Tatacara pelaksanaan kegiatan survie potensi,pengukuran

Menyatakan terdakwa CHOIRON Bin KHUDORI secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana yang didakwakankepada terdakwa melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (5) UUNo.41 tahun 1999 tentang Kehuatanan sebagaimana dirubah dan ditambahdengan UU Nomor 19 tahun 2004;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHOIRON Bin KHUDORI berupapidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwadalam tahanan sementara, dan terdakwa tetap ditahan.3.

Surat dari Kepala Kepolisian Resor Solok Kota N.Pol : R/46/III/2012, tanggal 06Maret 2012 kepada Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehuatanan PemdaKota Solok perihal Mohon Bantuan Pengukuran barang bukti serta keterangansaksi Ahlli;2.

Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PengadaanBarang Dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten AsmatTahun Anggaran 2012, Tanggal 25 Februari 2012 ;1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Kepala Dinas KehutananKabupaten Asmat Nomor : Tentang Penunjukan Pejabatan PelaksanaTeknis Kegiatan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat TahunAnggaran 2012 ;1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Kepala Dinas KehutananKabupaten Asmat Nomor : 701/07.a/SK/2012 Tentang PerubahanPertama Keputusan Kepala Dinas Kehuatanan

Adapun Izin yang dimiliki oleh PT.Riau Andalan Pulp and Paper atas Pengusahaan hasil Hutan Kayu padaHutan tanaman industri adalah Surat Keputusan menteri Kehuatanan RIdengan Nomor : SK. 180 / Menhut II / 2013 Tanggal 21 Maret 2013 tentangPerubahan keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomro : SK . 130 /KPTS Il / 1993, tanggal 27 Februari 2013 tentang Pemberian HakPengusahaan Tanaman Industri Kepada PT. RAPP .

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehuatanan, suatu masyarakathukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhiunsur antara lain:a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;c. ada wilayah hukum adat yang jelas;d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yangmasih ditaati, dan;e. masin mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnyauntuk pemenuhan kebutuhan hidup seharihari.2

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehuatanan dan pasal5 dan pasal 6 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak UlayatMasyarakat Hukum Adat, maka terhadap kesaksian saksisaksi tersebutharuslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan urian fakta fakta tersebut maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan pokokpokok dalil gugatannya yang menyatakan menjadi obyek sengketa dalamperkara ini berupa

Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PengadaanBarang Dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten AsmatTahun Anggaran 2012, Tanggal 25 Februari 20121 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Kepala Dinas KehutananKabupaten Asmat Nomor : Tentang Penunjukan Pejabatan PelaksanaTeknis Kegiatan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat TahunAnggaran 20121 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Kepala Dinas KehutananKabupaten Asmat Nomor : 701/07.a/SK/2012 Tentang PerubahanPertama Keputusan Kepala Dinas Kehuatanan

adapermasalahan terkait Program Revitalisasi perkebunan;Bahwa yang ikut melakukan pengecekan dilahan milik Budiman, SHselain dari Dinas Kehutanan adalah dari BPN dan Dinas PerkebunanKabupaten Musi Rawas;Bahwa dari hasil pengecekkan tersebut disimpulkan bahwa lahantersebut masuk dalam wilayah kawasan Hutan Produksi (HP) BenakatSemangus;Bahwa kepastian lahan tersebut masuk dalam kawasanhutanproduksi berdasarkan peta penunjukan kawasan Hutan Produksi olehMenteri Kehutanan RI yang kemudian dari Dinas Kehuatanan

SumateraSelatan;Bahwa pada saat melakukan pengecekan dilakukan sebanyak 5 (lima)titik koordinat yang diambil secara berpindahpindah dengan titikberbeda, namun masih dalam satu kawasan yaitu di Desa Lubuk PauhKecamatan Bts Ulu Kabupaten Musi Rawas;Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;H.A MURTIN, SH M.Sidibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi sekarang menjabat Kepala Badan Lingkungan HidupKabupaten Musi Rawas, pada tahun 20072008, saksi menjabatKepala Dinas Kehuatanan

Kabupaten Musi Rawas;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala DinasKehuatanan Kabupaten Musi Rawas adalah membantu Bupati MusiRawas dalam bidang kehuatanan;Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan revitalisasi perkebunan diKabupaten Musi Rawas karena pada tahun 2007 saksi pernahmengikuti rapat membahas kegiatan revilatisasi perkebunan tersebut;Bahwa dalam rapat tersebut dibahas tentang program pembukaanlahan perkebunan melalui revitalisasi perkebunan;Bahwa pada saat itu BPN (Badan Pertanahan

Eka Triasna Wati ketika itu berdinas di Dinas Kehuatanan Kab.Bima;4. Sdr. Suryadin, ketika itu berdinas di Dinas Kesehatan Kab.Bima;5. Sdr. Yuyundari, S.Sos, ketika itu berdinas di RSUD Kab. Bima;Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2019/PN Mtr6. Sdr. Syarifudin, ketika itu berdinas di Bagian Umum Setda Kab.Bima;7. Sdr. Nurhayati, ketika itu berdinas di Bagian Umum Setda Kab.

Evi Rahmawati, ketika itu berdinas di Dinas Kesehatan Kab.Bima;Rita Elmiati, ketika itu berdinas di Dinas Kesehatan Kab.Bima;Eka Triasna Wati ketika itu berdinas di Dinas Kehuatanan Kab. Bima;Suryadin, ketika itu berdinas di Dinas Kesehatan Kab.Bima;Yuyundari, S.Sos, ketika itu berdinas di RSUD Kab. Bima;Syarifudin, ketika itu berdinas di Bagian Umum Setda Kab. Bima;Nurhayati, ketika itu berdinas di Bagian Umum Setda Kab.

Adapun ke7(tujuh) orang PNS tersebut adalah sebagai berikut :1) Evi Rahmawati, ketika itu berdinas di Dinas Kesehatan Kab.Bima;2) Rita Elmiati, ketika itu berdinas di Dinas Kesehatan Kab.Bima;3) Eka Triasna Wati ketika itu berdinas di Dinas Kehuatanan Kab. Bima;4) Suryadin, ketika itu berdinas di Dinas Kesehatan Kab.Bima;5) Yuyundari, S.Sos, ketika itu berdinas di RSUD Kab. Bima;6) Syarifudin, ketika itu berdinas di Bagian Umum Setda Kab.

/Distan/2006,tanggal 08 November 2006 dengan susunan kepengurusan sebagaiberikut : Penanggungjawab Kepala Dinas Pertanian, KetahananPangan, perkebunan dan Kehuatanan Kota Banjar. Ketua Saksi sendiriDrh. ASWIN, MP. Sekretaris Ir. AGUS KOSTAMAN. Anggota Drh. IISMEILIA, SUHRI, SP, YADI MULYADI, SPt , DEDE.

YADIMULYADI yang kemudian ditanda tangankan kepada Kepala DinasPertanian, Perkebunan, Ketahanan Pagan dan Kehuatanan Kotae Bahwa karena sewaktu bantuan ternak sapi Brahman cross tersebutdatang ada yang mengundurkan diri dan tidak bersedia memeliharasapi sehingga diganti dengan yan baru dan bahkan banyak darimasayarakat sekitar yang ingin memelihara sapi sehingga peternakbertambah menjadi 36 orang dan itu juga dilakukan musyawarahterlebih dahulu;e Bahwa untuk surat pengunduran diri maupun berita acara

Fotokopi Surat Setoran Pajak PPN Atas Pekerjaan Pengadaan Herbisida Paket 1Pada Dinas Kehuatanan Kab.Bulungan atas nama Wajib Pajak CV.MITRA SARIBHAKTI, npwp 01 741 354 3 727 000 Juli 2008 ;5). Fotokopi Surat Setoran Pajak PPN Atas Pekerjaan Pengadaan Herbisida Paket 1Pada Dinas Kehutanan Kab.Bulungan atas nama Wajib Pajak CV.MITRA SARIBHAKTI, NPWP 01 741 354 3 727 000 Juli 2008 ;6). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2331/ SP2DLS/DAKDR/2008tanggal 20 Agustus 2008 ;7).

Fotokopi Surat Setoran Pajak PPN Atas Pekerjaan Pengadaan Herbisida Paket 1Pada Dinas Kehuatanan Kab.Bulungan atas nama Wajib Pajak CV.MITRA SARIBHAKTI, npwp 01 741 354 3 727 000 Juli 2008 ;5). Fotokopi Surat Setoran Pajak PPN Atas Pekerjaan Pengadaan Herbisida Paket 1Pada Dinas Kehutanan Kab.Bulungan atas nama Wajib Pajak CV.MITRA SARIBHAKTI, NPWP 01 741 354 3 727 000 Juli 2008 ;6). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2331/ SP2DLS/DAKDR/2008tanggal 20 Agustus 2008 ;7).

Riau Andalan Pulp and Paper atas Pengusahaan hasilHutan Kayu pada Hutan tanaman industri adalah Surat Keputusanmenteri Kehuatanan RI dengan Nomor : SK. 180/MenhutlI/2013Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2018/PN TIkTanggal 21 Maret 2013 tentang Perubahan keempat atas KeputusanMenteri Kehutanan Nomro : SK . 130/KPTS II/1993, tanggal 27Februari 2013 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Tanaman IndustriKepada PT.

Tugas pokok saksi memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yangdiserahkan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atauPerjanjian (Kontrak) yang kemudian dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan Barang.Kontrak yang menjadi pedoman dalam memeriksa pada saat penerimaankecambah kakao tersebut akan tetapi saksi tidak pernah melihat kontraktersebut dan saksi hanya ikut sebagai pendamping Panitia PemeriksaBarang.Saksi bersama Panitia ada melakukan pemeriksaan kecambah kakao diKantor Dinas Kehuatanan

tanggal 01April 2011.Tugas saksi memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkansesuai dengan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau Kontrak/Perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.Kontrak yang menjadi pedoman dalam memeriksa pada saat penerimaankecambah kakao tersebut akan tetapi saksi tidak pernah melihat kontraktersebut dan saksi hanya ikut sebagai pendamping Panitia PemeriksaBarang.Saksi bersama Panitia ada melakukan pemeriksaan kecambah kakao diKantor Dinas Kehuatanan

Tugas pokok saksi memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yangdiserahkan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atauPerjanjian (Kontrak) yang kemudian dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan Barang.Kontrak yang menjadi pedoman dalam memeriksa pada saat penerimaankecambah kakao tersebut akan tetapi saksi tidak pernah melihat kontraktersebut dan saksi hanya ikut sebagai pendamping Panitia PemeriksaBarang.Saksi bersama Panitia ada melakukan pemeriksaan kecambah kakao diKantor Dinas Kehuatanan

tanggal 01April 2011.Tugas saksi memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkansesuai dengan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau Kontrak/Perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.Kontrak yang menjadi pedoman dalam memeriksa pada saat penerimaankecambah kakao tersebut akan tetapi saksi tidak pernah melihat kontraktersebut dan saksi hanya ikut sebagai pendamping Panitia PemeriksaBarang.Saksi bersama Panitia ada melakukan pemeriksaan kecambah kakao diKantor Dinas Kehuatanan