Penggugat:
BOBBY SUHARDIMAN
Tergugat:
1.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada KEMENDAGRI
2.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum KEMENDAGRI

., Kepala BiroHukum Kemendagri ;Halaman 1 dari 97 halaman Putusan Nomor 48/G/2020/PTUNJKT.2. WAHYU CHANDRA, SH.,M.Hum.,Kabag.Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;3. SUKARNI, SH.,MH.,Kabag. Perundangundangan pada Sekretariat Ditjen POLPUMKemendagri;4. MALIK IBRAHIM, S.STP, MSI.,Kasubdit Mediasidan Sengketa Ormas Ditjen POLPUMKemendagri;5. MUNZIAR, SH.,Kasubbag. Wil Bag. AdvokasiHukum pada Biro Hukum Kemendagri;6. KUSUMA DWI HASTANTI, SH.,MH.,KasubbagWil Il Bag.

Advokasi Hukum pada BiroHukum Kemendagri;10. PUT DWI JAYANTI, SH.,JFU Subbag. Wil IllBag. Advokasi Hukum pada Biro HukumKemendagri;11. TYAR SEMESTA PERDANA, S.STP.JFUSubbag. Wil Bag. Advokasi Hukum pada BiroHukum Kemendagri;12. HAFIZH SYAHPUTRA, S.STP.,JFU Subbag. WilI! Bag. Advokasi Hukum pada Biro HukumKemendagri;13. BAGUS PENARA AMRU, S.IP.,JFU Subbag. Wil Bag. Advokasi Hukum pada Biro HukumKemendagri;14. DETRI NITA SARI, S.IP.,JFU Subbag. Wil IIIBag.

Hukum Bag.Advokasi Hukumpada Biro Hukum Kemendagri;16. RR.AURA WIDYA A, ~ SH.,MH., TenagaPendukung Bid. Hukum Bag.Advokasi Hukumpada Biro Hukum Kemendagri;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,berkedudukan di JI.

Tanggal 8 Januari 2018, Ali Wongso menyampaikan surat keMENDAGRI meminta penghentian kegiatan dan pencabutan SKT atasSOKSI kubu Ade Komarudin;. Tanggal 9 Februari 2018, diadakan rapat pembahasan permasalahanSOKSI, tindak lanjut hasil rapat tersebut yaitu memberi jawaban kepadaDEPINAS SOKSI dengan Surat Dirjen POLPUM Nomor220/1358/POLPUM;.

Tanggal 5 Maret 2018, DEPINAS SOKSI menyampaikan surat keMENDAGRI Nomor 25/DEPINAS/SOKSI/III/2018, yang berisipermohonan untuk mediasi permasalahan kepengurusan SOKSI;Tanggal 3 April 2018, telah dilakukan rapat mediasi dalam rangkapenyelesaian sengketa internal ormas SOKSI yang dihadiri SOKSI kubuAde Komarudin yang diwakili oleh Ketua Harian SOKSI Fatahillah Ramliyang menyampaikan data pendukung tambahan yang menyatakanbahwa SOKSI kubu Ade Komarudin adalah SAH;.

Drs.PAULUS SAMUEL PUTTI LEIHALAT CS >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENDAGRI

tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilberkewajiban untuk mencatatkan kematian tersebut sehingga dalam hal ini perlumemerintahkan kepada Pemohon melaporkan kematian tersebut untuk prosespencatatan, yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makakepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri

tersebutPejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untukmencatatkan kematian tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkankepada Pemohon melaporkan kematian tersebut untuk proses pencatatan,yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonanint;Mengingat ketentuan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, SuratDirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri

Pembanding/Tergugat : Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada KEMENDAGRI
Terbanding/Penggugat : BOBBY SUHARDIMAN

PEM RI CQ KEMENDAGRI CQ PEMERINTAH PROV.DKI JAKARTA CQ.GUBERNUR KEPALA DAERAH.PROV.DKI JAKARTA >< R.SITI SOBARIYAH

KEMENDAGRI Cq. PEMPOV MALUT Cq. PEMKAB HALSEL Cq. BUPATI HALSEL
2.Pemerintah RI Cq. KEMENDAGRI Cq. PEMPROV MALUT Cq. PEMKAB HALSEL Cq. DPKAD
3.Pemerintah RI Cq. KEMENDAGRI Cq. PEMPOV MALUT Cq. PEMKAB HALSEL Cq. DISPERKIMLH

Penggugat:
CHARLES MANURUNG
Tergugat:
PEMERINTAH RI cq KEMENDAGRI cq GUBERNUR KALSEL cq DISHUT KALSEL cq AINUN JARIAH SHut

AMINA SAYALAHA sebagai Pemohon Kasasi- PEMERINTAH RI Cq KEMENDAGRI Cq PEMPOV MALUT Cq PEMKAB HALSEL Cq BUPATI HALSEL sebagai Termoho Kasasi

Penggugat:
1.Lanjar Noto Suwarno
2.Karyatno Hadi Parwoto
3.Sutiyem
4.Miskam
Tergugat:
1.PEMERINTAH RI Cq KEMENDAGRI Cq PEMPROV JAWA TENGAH Cq PEMKAB KLATEN Cq PEMERINTAH DESA KEBONALAS
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENDAGRI Cq PEMPROV JAWA TENGAH Cq PEMKAB KLATEN Bupati Klaten

SUMADJID >< PEM.RI CQ KEMENDAGRI CQ PEMPROV DKI JAKARTA CQ PEMKOT ADMINISTRASI JAK.BAR CQ KEC. KEBON JERUK CQ KEL.DURI KEPA CS

Kemendagri Cq Pemprov Sumbar Cq. Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Solok

KEMENDAGRI CQ. BUPATI DELI SERDANG CQ. KADIS PU KAB. DELI SERDANG, IR. DONALD P. LUMBAN TOBING VS AHMAD FACHRUDDIN DAN IR. SOEHARDONO

KEMENDAGRI. CQ. GUBERNUR DIY. CQ. KEPALA DAERAH/BUPATI KABUPATEN SLEMAN CQ. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN DEPOK CQ. KEPALA DESA CATUR TUNGGAL, dkk

;Bahwa jumlah pengunjuk rasa sekitar 500 (lima ratus) orang ;Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan saksi sedang ada diLoby Kantor lantai dasar Kemendagri ;Bahwa setahu saksi dan yang saksi lihat orang atau pengunjukrasa yang telah melakukan pengrusakan barangbarang milikKantor Kemendagri sebanyak 2 (dua) orang ;Bahwa barang yang dirusak diantaranya logo Kemendagri, garduparkir, kaca jendela kantor ;Bahwa para pelaku merusak menggunakan batu dan konblok,sedangkan untuk melempar kaca jendela menggunakan

,M.Hum :14Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak adahubungan keluarga ;Bahwa saksi sebagai PNS pada Kantor Kementerian DalamNegeri selaku Setjen Kemendagri Kepala Biro Hukum ;Bahwa Kantor Kemendagri di Jl.

dan mulai ada yang melakukanpelemparan botol air mineral dan telur ;Bahwa masa mulai tidak terkendali akhirnya lemparan digunakandengan menggunakan batu ke arah gedung Kemendagri ;Bahwa para peserta ada yang melompati pagar ;Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa ikut terpancing danmenjadi emosi lalu Terdakwa naik pagar Kantor Kemendagri dandi halaman Kemendagri Terdakwa mengambil batu aludilemparkan ke arah kaca gedung ;e Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah lemparan tersebut kena atautidak ;e Bahwa

untuk membuktikan keberadaanbapak Menteri Dalam Negeri, ternyata Mendagri tidak ada ;Bahwa sehingga peserta demo terpancing emosi dan mulai adayang melakukan pelemparan menggunakan botol air mineral dantelur ;Bahwa masa mulai tidak terkendali akhirnya lemparan digunakandengan menggunakan batu ke arah gedung Kemendagri ;Bahwa para peserta ada yang melompati pagar ;Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa ikut terpancing danmenjadi emosi lalu Terdakwa naik pagar Kantor Kemendagri dandi halaman Kemendagri

Fotofoto gambar fasilitas gedung Kemendagri yang telah rusak ;Dikembalikan kepada saksi Irfan Muslim ;5.

., Jabatan Kepala BiroHukum Kemendagri, Alamat Jalan Medan MerdekaUtara, Nomor 7, Jakarta Pusat ; Halaman dari 169 halaman, Putusan Nomor 223/G/2015/PTUNJKT. Drs. Anselmus Tan, M.Pd, Jabatan Direktur FasilitasKepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar LembagaDitien OTDA Kemendagri, Alamat Jalan MedanMerdeka Utara, Nomor 7, Jakarta Pusat ; . DR. T. Saiful Bahri, SH, M.Si., Jabatan AdvokasiHukum pada Biro Hukum Kemendagri, Alamat JalanMedan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta Pusat ; . Drs.

., Jabatan Kasubdit Wil Direktorat Fasilitas Kepala Daerah, DPRD danHubungan Antar Lembaga Ditien OTDA Kemendagri,Alamat Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta. Syelli Nila Kresna, SH.,MH., Jabatan Kasubbag Wil Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri,Alamat Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta. Bitner Samosir, SH.,MM., Jabatan Kasubbag Wil lllBag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri,Alamat Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta. Wahyu Chandra, SH.

Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri,Alamat Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta. Santoso Tuji Utomo, SH., Jabatan JPU. Subbag. Wil Bag Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri,Halaman 2 dari 169 halaman, Putusan Nomor 223/G/2015/PTUNJKTAlamat Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta9.

Kemudian Viktor bertugas menjelaskanmekanisme penerimaan CPNS di Kemendagri RI, serta Subandrio mengakusebagai Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemendagri RI dan menerima keuangandari para peserta/peminat CPNS. Syarat formal antara lain, fotokopi ijazahpertama sampai dengan terakhir, KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat KeteranganDokter. Terdakwa memberi satu bendel fotokopi suratsurat tentangpengangkatan CPNS Kemendagri RI, sebagai contoh bahwa Terdakwa dapatmembantu memasukkan CPNS di Kemendagri RI.

Viktor dan Hartono juga ikut memberikan pembekalan tentangmekanisme Pangadaan CPNS Kemendagri RI. Pada bulan Juli 2010 di WismaJoglo Yogyakarta, Terdakwa mengumpulkan saksi Sriyani dan peserta CPNSserta diberi satu fotokopi SK CPNS Kemendagri RI yang dikeluarkan SekjenKemendagri RI tanggal 1 Juli 2010.

Kemudian Viktor bertugas menjelaskanmekanisme penerimaan CPNS di Kemendagri RI, serta Subandrio sebagaiKetua Tim Pengadaan CPNS Kemendagri RI dan menerima keuangan dari parapeserta/peminat CPNS. Syarat formal antara lain fotokopi ijazah pertamasampai dengan terakhir, KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Dokter.Terdakwa memberi satu bendel fotokopi suratsurat tentang pengangkatanCPNS Kemendagri RI, sebagai contoh bahwa Terdakwa dapat membantumemasukkan CPNS di Kemendagri RI.

Viktordan Hartono juga ikut memberikan Pembekalan tentang Mekanisme PangadaanCPNS Kemendagri RI. Pada bulan Juli 2010 di Wisma Joglo Yogyakarta,Terdakwa mengumpulkan saksi Sriyani dan peserta CPNS serta diberi satufotokopi SK CPNS Kemendagri RI yang dikeluarkan Sekjen Kemendagri RItanggal 1 Juli 2010.

dan isisuratsurat berkop Kemendagri RI yang berhubungan dengan seleksiCalon CPNS Pusat Kemendagri yang selanjutnya akan ditempatkan diDaerah Otonom dari Mujoto Zein, S.H;e 1 (satu) bendel Daftar Nama Peserta Calon CPNS yang diusulkansebagai CPNS Kemendagri yang selanjutnya akan ditempatkan didaerah otonom Tahun 200920102011 dan 1 (satu) bendel daftar hadir/absen peserta Calon CPNS kaitan dalam perkara ini yang diusulkanatau yang dibuat oleh Mujoto Zein, S.H.

Viktor dan Hartono juga ikut memberikanpembekalan ...............pembekalan tentang mekanisme pangadaan CPNS KEMENDAGRI RI.Pada bulan Juli 2010 di Wisma Joglo Yogyakarta, terdakwamengumpulkan saksi Sriyani dan peserta CPNS serta diberi satu fotocopy SK CPNS KEMENDAGRI RI yang dikeluarkan SekjenKEMENDAGRI RI tanggal 1 Juli 2010.

Kurang lebih Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) untuk biayaoperasional dan akomodasi terdakwa selama proses penerimaanCPNS KEMENDAGRI RI dalam kurun waktu 2010 Maret 2012. ;b.

Kurang lebih Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) untuk biayaoperasional dan akomodasi terdakwa selama proses penerimaanCPNS KEMENDAGRI RI dalam kurun waktu 2010 Maret 2012. :b.

2010, 2011, dan2012 ; 7 (tujuh) bendel foto copy maupun asli dari berbagaijenis, bentuk dan isi Suratsurat ber kop KEMENDAGRI RI yangberhubungan dengan seleksi CPNS Pusat KEMENDAGRI RIyang selanjutnya akan ditempatkan di daerah otonom dariMUJOTO ZEIN, SH j22nene noe ennecenn ene cenecenecceee 1 (satu) bendel daftar nama peserta calon CPNS yangdiusulkanSQDAQAL ........cceeeeeeeeeeessebagai CPNS KEMENDAGRI RI yang selanjutnya akanditempatkan didaerah otonom tahun 2009 2010 2011 dan 1(satu) bendel daftar

berbagaijenis, bentuk dan isi suratsurat berkop KEMENDAGRI yangberhubungan dengan seleksi CPNS PUSAT KEMENDAGRI yangselanjutnya akan ditempatkan di daerah otonom dari MUJOTOZEIN, SH j +2 nn nnnnnn nnn 1 (satu) bendel daftar nama peserta CPNS yangdiusulkan sebagai CPNS KEMENDAGRI yang selanjutnya akanditempatkan di daerah otonom Tahun 200920102011, dan 57 1 (Satu) bendel daftar hadir / absen peserta CPNSkaitandalam perkara ini yang diusulkan atau yang dibuat olehMUJOTO ZEIN,Tetap terlampir dalam

MH,Jabatan Kepala Biro Hukum Kemendagri;2Dra. RINA KENTIANA RIVAL J, MSi., JabatanKepala Pusat Diktat Kemendagri Regional3ERMA WAHYUNI, SH. M.Si, Jabatan Kepala BagianPenyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum padaBiro Hukum Kemendagri;Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 138 / B/2014/ PT.TUN.JKT4HERSON SIMBOLON, SH, Msi, Jabatan KepalaBidang Dijktat Teknis Fungsional PusdiklatKemendagri Regional Bandung;SMAMAY MULYADIN, SE., Jabatan Kasubag ProgramPusdiklat Kemendagri Regional6WAHYU CHANDRA, S.H.

I Bagian Penyelesaian Sengketa dan BantuanHukum Biro Hukum Kemendagri;7TKUSUMA DWI HASTANTI, S.H, Jabatan Staf SubagWil.

II Bagian Penyelesaian Sengketa dan BantuanHukum Biro Hukum Kemendagti;Kesemuanya adalah Kuasa Hukum Kemendagri, berkantorpada Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7Jakarta Pusat dan pada Pusat Diklat Kemendagri RegionalBandung, Jalan Sukajadi No. 185 Bandung, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 183/7711/SJ tanggal 22 Oktober2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI/ TERBANDING 3Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; Telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan

., Jabatan Kabag AdvokasiHukum pada Biro Hukum Kemendagri;3. Malik Ibrahim, S.STP., M.Si., Jabatan Kasubdit Mediasi danSengketa Ormas Ditjen POLPUM Kemendagri;4. Sukarni, S.H., M.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Madya;5. Dewa Nyoman Tri Putra Adi Pramana, S.H., Jabatan AnalisHukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;6. Kusuma Dwi Hastanti, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum AhliMuda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;7.

., Jabatan Analis Hukum AhliMuda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;8. Indah Sari S. Putri Adi Muchtar, S.H., M.H., Jabatan AnalisHukum Ahli Muda Perundangundangan pada Sekretariat DitjenPOLPUM;9. Isnandar Aristo Prabowo, S.H., Jabatan JFU Subbag. Wil Il Bag.Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;10. Puti Dwi Jayanti, S.H., Jabatan JFU Subbag. Wil Ill Bag.Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;11. Tyar Semesta Perdana, S.STP., Jabatan JFU Subbag. Wil Bag.

Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.245/B/2021/PT.TUN.JKT12. Hafizn Syahputra, S.STP., Jabatan JFU Subbag. Wil. Il Bag.Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;13. Bagus Penara Amru, S.IP., Jabatan JFU Subbag. Wil. Bag.Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;14. Detri Nita Sari, S.IP., Jabatan JFU Subbag. Wil. Ill Bag.Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;15. Feni, S.H., Jabatan Analis Advokasi Hukum pada Biro HukumSetjen Kemendagri;16.

Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;17. RR. Aura WidhaA, S.H., M.H., Jabatan Tenaga Pendukung Bid.Hukum Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;18. Adly Heris Wiranda, S.H., Jabatan Tenaga Pendukung Bid.Hukum Bag.

Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di JalanMedan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 183/3131/SJ tanggal 25 Mei 2021,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;2.PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN), beralamat diKompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard BukitGading Raya Blok A1517, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara,dalam hal ini diwakili oleh Dr.