Ditemukan 60279 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro; Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri; Hamzah Dkk. vs kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Dkk.; Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri; Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Kusdiana Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri; Suwarno vs i. kepala kantor pertanahan kota semarang. Ii. kementerian pertahanan ri; Annie sri cahyani vs kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 27-03-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/TUN/KI/2019
Tanggal 20 Mei 2019 — KEMENTERIAN KEUANGAN RI VS TJANDI WONGSONEGORO;
165 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KEUANGAN RI VS TJANDI WONGSONEGORO;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/TUN/KI/2020
Tanggal 30 Juni 2020 — IBNU HAJAR VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
294 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IBNU HAJAR VS KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
    Wahidin Raya, Nomor 1,Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Sekretaris JenderalKementerian Keuangan Republik Indonesia selaku AtasanPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada TioSerepina Siahaan, jabatan Kepala Biro Advokasi, SekretariatJenderal, Kementerian Keuangan RI, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU8/SJ/2019,tanggal 2 Oktober 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-05-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1752 K/PDT/2020
Tanggal 8 Juli 2020 — VS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI, dkk.;
138 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI, dkk.;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-10-2015 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1966 K/PID.SUS/2015
Tanggal 19 Oktober 2015 — RIJAL ROIHAN, S.Ag., M.A
132 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1966 K/Pid.Sus/2015(Madrasah Tsanawiyah) dan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA(Madrasah Aliyah) pada Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010,dengan perincian sebagai berikut : Pembayaran oleh Kementerian Agama Kepada PT Sean Hulbert Jayayaitu : Rp38.507.260.000,00 () PPN Rp3.500.660.000,00 (PPN) =Rp35.006.600.000,00 ;Pembayaran oleh Kementerian Agama Kepada PI Alfindo NuratamaPerkasa yaitu : Rp22.752.125.000,00 () Rp2.068.375.000,00 (PPN) =Rp20.683.750.000,00;Total pembayaran oleh Kementerian
    Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat PerjanjianHal. 61 dari 183 hal.
    Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 20102014 yangdikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.2). Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2010Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.3). Fotokopi Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) tahun 20102014.4). Asli Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama pada APBNP tahun 2010 tanggal 08 Juni 2010 beserta lampirannya.5).
    Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat PerjanjianHal. 106 dari 183 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
163 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
    Aturan ini yang secaraumum disebut dengan istilah Pembatasan, telah berlaku sejak 31Oktober 2017;Pemohon telah mengajukan berbagai keberatan, pertemuan,diskusi, bahkan sampai demonstrasi sejak Juli 2017 (pada saat Aturan inimulai disosialisasikan) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatikadan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia).
    Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.sebagai badan hukum privat, jika telah memenuhi persyaratanadanya pengakuan dari kekuasaan umum (negara), yaituadanya bukti pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.e.
    Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.2) Bahwa menyikapi pelanggaran registrasi dimaksud, Termohonmenetapkan Program Penataan Registrasi Kartu Pra Bayarsebagai program oprioritas Kementerian Komunikasi danInformatika, dengan tugas melakukan penataan registrasi kartuprabayar, melakukan revisi terhadap PERMEN Kominfo Nomor23 Tahun 2005, dan percepatan pemanfaatan DataKependudukan berdasarkan
    UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan (UndangUndangNomor 23 Tahun 2006) berupa NIK dan Nomor KK untukmelakukan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar;3) Bahwa dalam penyusunan PERMEN Kominfo Nomor 23 Tahun2005, Termohon telah bersinergi dengan otoritas yangberwenang serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan(stakeholders) terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri,Bareskrim Mabes Polri, dan penyelenggara jasa telekomunikasipada jaringan bergerak seluler, serta
    Kementerian DalamNegeri untuk mendukung National Single Identity NumberHalaman 79 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-03-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 PK/TUN/2019
Tanggal 20 Mei 2019 — KARUNIA SUMBER JAYA VS KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN;
82 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARUNIA SUMBER JAYA VS KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN;
    ., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor Law Firm & IP Consultant Ali Imron & Partners,beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 021/SK/AIM/XII/2018, tanggal 4Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA BADAN KARANTINA PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIAN, tempat kedudukan diGedung E lantai 1, 5, 7, Kementerian Pertanian, JalanHarsono RM, Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, JakartaSelatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jafar Sidik, S.P., M.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2022
Tanggal 29 Maret 2022 — KUSDIANA, DKK VS KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI QQ. MENTERI LUAR NEGERI RI;
213 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUSDIANA, DKK VS KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI QQ. MENTERI LUAR NEGERI RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 03-08-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423 K/TUN/KI/2020
Tanggal 1 Oktober 2020 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS ANNIE SRI CAHYANI;
410 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS ANNIE SRI CAHYANI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-07-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 24-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 394 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — GAS SECURITY SOLUTION SERVICES VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
60 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GAS SECURITY SOLUTION SERVICES VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 26-01-2022 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/TUN/KI/2022
Tanggal 31 Maret 2022 — ANNIE SRI CAHYANI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
165 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANNIE SRI CAHYANI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 K/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — KEMENTERIAN PERTAHANAN RI;
132 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PERTAHANAN RI;
    KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor1314, Jakarta Pusat:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Marsekal Pertama TNIBambang Eko S., S.H., M.H., jabatan Kepala Biro HukumSetjen Kemhan, dan kawankawan, berdasarkan SuratHalaman 1 dari 6 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 K/TUN/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — KEMENTERIAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA;;
35 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 29-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/TUN/KI/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — ROBERT SUDJASMIN VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
342 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROBERT SUDJASMIN VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
    Memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Republik Indonesia untuk memberikan seluruh informasi yangdiminta oleh Pemohon Informasi Publik;4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dariperkara ini;Halaman 2 dari 6 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-05-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 06-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/TUN/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA., 2. DIREKTUR BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
256 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA., 2. DIREKTUR BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-09-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — KEMENTERIAN PERTANIAN;
140 — 68
  • KEMENTERIAN PERTANIAN;
    Kementerian PertanianRepublik Indonesia;. Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013,tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m7, terletak di Desa Wedomartani,Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah IstimewaYogyakarta, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2013atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.g. Kementerian PertanianRepublik Indonesia;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar tanah:Halaman 2 dari 8 halaman.
    Kementerian PertanianRepublik Indonesia;2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013,tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m7, terletak di Desa Wedomartari,Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah IstimewaYogyakarta, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2013atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian PertanianRepublik Indonesia;4.
    Kementerian PertanianRepublik Indonesia;2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013,tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m7, terletak di Desa Wedomartani,Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2020Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah IstimewaYogyakarta, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2013atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.g. Kementerian PertanianRepublik Indonesia;3.
    Kementerian PertanianRepublik Indonesia;2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 111/Wedomartani, Surat Ukur 00074/2013,tanggal 27/03/2013, Luas 91.700 m7, terletak di Desa Wedomartani,Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah IstimewaYogyakarta, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2013atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.g. Kementerian PertanianRepublik Indonesia;4.
    Intervensi merupakan pejabat publik yang sedang menjalankan tugaspenyelenggaraan negara: Bahwa Menteri Pertanian merupakan Pengguna Barang Milik Negara,Kementerian Keuangan merupakan Pengelola Barang Milik Negara danKepala Satuan Kerja merupakan Kuasa Pengguna Barang (DirekturPolbangtan Yogyakarta Magelang dan Kepala BPTP Yogyakarta), makaDirektur Polbangtan Yogyakarta Magelang dan Kepala BPTP Yogyakartaselaku Kuasa Pengguna Barang mempunyai kewenangan untukmelakukan pemecahan sertipikat hak pakai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 25-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232 K/TUN/2021
Tanggal 19 Juli 2021 — DIREKTUR JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI VS BOBBY SUHARDIMAN;
180 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI VS BOBBY SUHARDIMAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 19-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/TUN/2020
Tanggal 5 Mei 2020 — KEMENTERIAN KESEHATAN RI;
128 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KESEHATAN RI;
    Putusan Nomor 207 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor4/Kelurahan Campaka tanggal 14 Juli 2014 Surat Ukur Nomor00010/2014 tanggal 19 Mei 2014 seluas 2.545 Meter Persegi atasnama Pemerintan Republik Indonesia cq Kementerian KesehatanRepublik Indonesia;Mewajibkan
    Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor4/Kelurahan Campaka tanggal 14 Juli 2014 Surat Ukur Nomor00010/2014 tanggal 19 Mei 2014 seluas 2.545 Meter Persegi atasnama Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian KesehatanRepublik Indonesia;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan TergugatIl Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libe!)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 17-03-2022 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2022
Tanggal 12 April 2022 — KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
101 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 05-07-2023 — Putus : 31-10-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/TUN/TF/2023
Tanggal 31 Oktober 2023 — MULIA TANGJONG vs DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;;
62 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MULIA TANGJONG vs DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 06-06-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 13-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/TUN/2023
Tanggal 8 Agustus 2023 — PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA., II. DIREKTUR BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
185 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA., II. DIREKTUR BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;