Ditemukan 1436 data
Terbanding/Terdakwa : HARNIA Binti BEDDU SELLE
21 — 0
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANGRIANI, SH
28 — 0
AGUS SYAMSUL ARIFIN, SH
Terdakwa:
LINA ISTIATUTI
26 — 17
Imelda Panjaitan, SH
Terdakwa:
Muhammad Supiani Als Ucung Karak
38 — 6
ERWAN SUSIYANTO, SH
Terdakwa:
YULIA HENDRIYANI
26 — 19
Terbanding/Penuntut Umum : GITA ARJA PRATAMA, SH.
87 — 28
GITA ARJA PRATAMA, SH.
Terdakwa:
RIVER WAHIU
56 — 10
1.WILIYAMSON, SH
2.AFRIADI ASMIN, SH
3.HELMIDES, SH
Terdakwa:
DEDI MUSLIADI panggilan DEDI Bin MUSLIM Alm
61 — 21
Khairi Widani
Terdakwa:
LIU LIMIAN
35 — 7
Terbanding/Penuntut Umum : AGUS SYAMSUL ARIFIN, SH
4 — 1
RADITYO, SH.
Terdakwa:
1.DWI SUTRISNO Bin SUTOMO
2.MASHURI Bin BASKAT
3.SAGUNG Bin SAMEKAN
73 — 36
MHD. SYAKDAN HAMIDI NASUTION, SH
Terdakwa:
ANDY
17 — 4
1.RAFLINDA.SH
2.AJI YODASKORO,SH
Terdakwa:
RAHMADANDI PRASETYO BIN NUR INDONES
65 — 17
DWI NOVANTORO
Terdakwa:
SATRUKI alias TUKI bin NEMAN
22 — 3
YULLY LESTARI TASDIKIN, S.H.
Terdakwa:
ADEL OMAR MOHAMMED BA HASHWAN Alias ADIL
45 — 11
AGUS SYAMSUL ARIFIN, SH
Terdakwa:
JAUHARI
19 — 0
Khairi Widani
Terdakwa:
WANG TAIGE
34 — 4
16 — 0
3, KelahiranPEMOHON 4, KelahiranPEMOHON 5 (51 tahun,PEMOHON 6(63 tahun),Islam, Kenegaraan Indonesia, Alamat Surabaya,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebutsebagai Pemohon Il;: Surabaya, 8 Maret 1980 ,Agama Islam,Kenegaraan Indonesia, Al am at Surabaya,Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagaiPemohon III;Surabaya, 23 Juni 1987, Agama Islam, KenegaraanIndonesia, Alamat Surabaya, Pekerjaan Swasta,selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;Kelahiran Surabaya, 18 Januari 1967, Agama Islam,Kenegaraan
Sby.hal. 1 dari 29 hal.PEMOHON 7(43 tahun), Kelahiran Surabaya, 5 Mei 1975,Agama Islam, Kenegaraan Indonesia, AlamatSidoarjo, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon VII;PEMOHON 8(42 tahun), Kelahiran : Surabaya, 4 Juni 1976,Agama Islam, Kenegaraan Indonesia, AlamatSurabaya, Pekerjaan I!
bu Rumah Tangga,selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;PEMOHON 9(40 tahun), Kelahiran Surabaya, 26 Juni 1978,Agama Islam, Kenegaraan Indonesia, AlamatSurabaya, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,selanjutnya disebut sebagai Pemohon Ix;PEMOHON 10(60 tahun), Kelahiran Surabaya, 22 Nopember 1958, AgamaIslam, Kenegaraan Indonesia, Alamat KapasanSurabaya, Pekerjaan karyawan Swasta,selanjutnya disebut sebagai Pemohon xX;PEMOHON 11(53 tahun), Kelahiran Surabaya, 11 September 1965,Agama Islam, Kenegaraan Indonesia
, Kenegaraan Indonesia, Alamat Surabaya,Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebutsebagai Pemohon XIV;Penetapan Nomor 0039/Pat.P/2019/PA.
Sby.hal. 3 dari 29 hal.PEMOHON 23(62 tahun), Kelahiran Surabaya, 26 Oktober 1956Agama Islam, Kenegaraan Indonesia, Alamatkota Surabaya, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,selanjutnya disebut sebagai Pemohon XXIII;PEMOHON 24(59 tahun), Kelahiran Surabaya, 14 Juli 1959, Agama Islam,Kenegaraan Indonesia, Alamat Surabaya,Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagaiPemohon XXIV;PEMOHON 25(52 tahun, Kelahiran Surabaya, 17 Oktober 1966, AgamaIslam, Kenegaraan Indonesia, Alamat Sidoarjo,Pekerjaan : Penjahit
KASWIN HIDAYAT
30 — 10
pemohon dikarenakan pemohon adalah temansekantor saksi ;Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukanPermohonan ke Pengadilan dikarenakan pemohon ingin menambahkannamanya di dalam akta kelahiran anaknya yang bernama SHARGAATHALLA HIDAYAT ;Bahwa setahu saksi nama pemohon tersebut belum tertera dalam aktakelahiran anaknya dikarenakan sebelumnya pemohon dan isterinya yangbernama RITA SAHARA menikah siri dengan tata cara agama Islam,namun pernikahan tersebut belum tercatat resmi secara kenegaraan
,hingga akhirnya pemohon dan isterinya tersebut menikah secara resmi diKUA Kecamatan Cinere pada tanggal 12 Desember 2018 ;Bahwa awalnya dari pernikahan siri antara pemohon dengan isterinyayang bernama RITA SAHARA tersebut, Pemohon dan isterinya telahdikaruniai seorang anak yang bernama SHARGA ATHALLA HIDAYAT yanglahir pada tanggal 18 Nopember 2017 ;Bahwa dikarenakan pernikahan antara pemohon dengan isterinya tersebutbelum resmi secara kenegaraan, maka di akta kelahiran SHARGAATHALLA HIDAYAT hanya
Usman No. 31 G Rt. 001 Rw. 006 KelurahanGandul Kecamatan Cinere Kota Depok (vide bukti P1, dan P4) ; Bahwa benar awalnya pemohon menikah siri dengan seorang wanitayang bernama RITA SAHARA, namun pernikahan tersebut belum dicatatkansecara kenegaraan ; Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2018, Pemohon dan isterinyaRITA SAHARA tersebut akhirnya melangsungkan permikahan di KUAKecamatan Cinere (vide bukti P1) ; Bahwa benar sebelum pemohon melangsungkan pernikahan denganisterinya secara resmi dan tercatat
199 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi;Bahwa pada prakteknya Tata Tempat Pimpinan DPR dalam AcaraKenegaraan dan Acara Resmi menjadi tidak jelas dan terpisahpisahantara Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR.
Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun bagi Termohonuntuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;Bahwa Pemohon antara lain juga menyampaikan kerugiannyakeberadaan Objek Materil yang tidak menjelaskan Tata Tempatuntuk Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmitelah menimbulkan ketidak jelasan mengenai posisi Tata TempatPimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.Halaman 29 dari 57 halaman.
dan Acara Resmi sebagaimanadimaksud Pasal 2, sesuai urutan sebagaimana dimaksud UndangUndang Keprotokolan, adalah untuk menjamin kehormatan Ketuadan Wakil DPR dalam Acara Kenegaraan berdasarkan normahukum urutan Tata Tempat yang telah dibentuk oleh DPR denganHalaman 40 dari 57 halaman.
dan AcaraResmi telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai posisi Tata TempatPimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dan padaprakteknya Tata Tempat Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan danAcara Resmi menjadi tidak jelas dan terpisahpisah antara Ketua DPRdan Wakil Ketua DPR.
Putusan Nomor 43P/HUM/2020bersifat tetap dan Pemohon adalah anggota DPR RI yang menjabatsebagai Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI; Bahwa keberadaan objek hak uji materiil yang tidak menjelaskan TataTempat untuk Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan AcaraResmi telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai posisi Tata TempatPimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi; ketidakjelasan Tata Tempat Pimpinan DPR sebagaimana diatur dalamobjek uji materiil jelas telan bertentangan dengan