Pinago Utama;- Foto copy Daftar Peserta Anggota KUD Sriwijaya Tahap II;- Foto copy Daftar Kolektif Hasil Sementara Kepesertaan KKPA III (Kebun Sawit) Kecamatan Plakat Tinggi, tahun 2007;- Hasil Rapat Dengan KUD Sriwijaya Dengan Masyarakat Tentang Ingin Keluarnya Dari Anggota KUD Sriwijaya;- Foto copy Surat Keputusan Pengurus KUD Sriwijaya No.

HABIKUSNO sejak tahun 1999;Bahwa sebagai peserta dari petani plasma KKPA3 desa Suka Maju SP5 tepatnya padakelompok 6 Divisi II Tahap II tersebut, maka saksi ZAENAL ARIFIN yang menggunakannama kepesertaan ZAENAL ARIFIN dan saksi ISKANDARSYAH bin SYUKUR yangmenggunakan nama kepesertaan BUNLILY seharusnya memperoleh hak yaitu menerima uanghasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dari KUD Sriwijaya per bulannya denganjumlah yang variatif sesuai dengan hasil penjualan yang diperoleh berkisar antaraRp

Desa yakni dimulai dari Kepala Desa Suhardi, Habi Kusno, Darwin danterakhir saya sendiri (Awab Abdullah) dimana nama Zainal Arifin dan Bunlily keduanyamilik Iskandarsyah selalu muncul didalam data kepesertaan yang dibuat tersebut hanya sajapenempatannya tidak sama; Bahwa data kepesertaan tahun 2007 tersebut adalah hasil Verifikasi dari Tim Desa yangdiketuai oleh Marsuni dengan anggotanya sebanyak 11 orang; Bahwa seluruh Ketua Kelompok tani masingmasing telah membuat pernyataan yang isinyaadalah

; Bahwa kepesertaan tersebut dengan menggunakan Sertipikat susulan; Bahwa kepesertaan Zainal Arifin dan Bunlily baru masuk dalam Kelompok 6 pada tahun2007;Bahwa yang mengambil uang hasil penjualan tandan buah sawit (TBS) di Koperasi Unit Desa Sriwijaya adalah Ketua Kelompoknya; Bahwa Ketua Kelompok 6 Divisi II Tahap II Ketuanya adalah Tarmilin, namun sejak bulan Juni 2007 sampai saat ini Ketua Kelompoknya adalah terdakwa H.

2 ada 23 orang; Bahwa sepengetahuan saksi tidak bisa bertambah jumlah kepesertaan pada suatukelompok, karena telah dipetakan;e Bahwa kalau ada pesertanya menjual belikan kepada orang lain, maka hanya namapesertanya yang berubah, akan tetapi jumlah pesertanya tetap;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;2 Saksi ABU KARIM TAMEM.SH Bin TAMEM Bahwa Kelompok 6 divisi 2 kepesertaan ada 23 orang berdasarkan kepesertaan yanglama;e Bahwa saksi selaku utusan LSM Leperi (pemegang

muncul di data kepesertaan yang dibuat tersebut namun saja penempatannya tidaksama;Bahwa tahun 2007 telah ada Tim Verifikasi Kepesertaan KKPA HI Desa Suka MajuKecamatan Plakat Tinggi, dan Tim tersebut melakukan penilaian berdasarkan fakta tanah yangada dan adanya sertipikat susulan yang diserahkan oleh pihak Pemerintah Desa kepada pihakPT Pinago Utama;Bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi Kepesertaan KKPA III Desa Suka MajuKecamatan Plakat Tinggi tersebut nama Bunlily dan Zaenal Arifin masuk dalam

AdnanP72 2 Kartu Kepesertaan Jamsostek a/n Mubaedah BT H. AdnanP73 Perjanjian Kontrak Kerja dengan PT. Sungintex a/n Mubaedah BT. H AdnanP81 Kartu ID Card Pekerja PT. Sungintex a/n Abdul GandiP82 Kartu Kepesertaan Jamsostek a/n Abdul GandiP83 Perjanjian Kontrak Kerja dengan PT. Sungintex a/n Abdul Gandip9 Kartu ID Card Pekerja PT. Sungintex a/n Adi Prasetyo P92Kartu Kepesertaan Jamsostek a/n Adi Prasetyo P93 Perjanjian Kontrak Kerja dengan PT.

Hasan PermanaP502 Kartu Kepesertaan Jamsostek a/n S Hasan PermanaP511 Kartu ID Card Pekerja dengan PT.Sungintex a/n Sukari Bin NdungP512 Kartu Kepesertaan Jamsostek a/n Sukari Bin EndungP513 Perejanjian Kontrak Kerja dengan PT.Sungintex a/n Sukari Bin EndungP521 Kartu ID Card Pekerja dengan PT.Sungintex a/n SarkimP522 Kartu Kepesertaan Jamsostek a/n SarkimP523 Perjanjian Kontrak Kerja dengan PT.Sungintex a/n SarkimP531 Kartu ID Card pekerja dengan PT.Sungintex a/n SutarmanP532 Kartu Kepesertaan Jamsostek

Ita MuflihahP3592 Kartu Kepesertaan Jamsostek a/n. Ati MuflihahP3593 Perjanjian Kerja dengan PT. Sungintex a/n. Ita MuflihahP3601 Kartu ID Card Pekerja PT. Sungintexa/n. DarmayantiP3602 Kartu Kepesertaan Jamsostek a/n. DarmayantiP3603 2 Surat Pengalaman Kerja Di PT.

Asep KusawaraP3892 Kartu Kepesertaan Jamsostek a/n R.

Sungintex a/n WartiP4861 Kartu Kepesertaan Jamsostek a/n NaminP4862 Perjanjian Kontrak Kerja Dengan PT. Sungintex a/n NaminP4871 Kartu ID Card Pekerja Dengan PT. Sungintex a/n SaminP4872 Kartu Kepesertaan Jamsostek a/n SaminP4873 Perjanjian Kontrak Kerja Dengan PT. Sungintex a/n SaminP4881 Kartu ID Card Pekerja Dengan PT. Sungintex a/n Deri Kuswara P4882Kartu Kepesertaan Jamsostek a/n Deri Kuswara P4883 Perjamjian Kontrak Kerja Dengan PT.

Bahwa pada mulanya kepesertaan Penggugat di dalam Program BPJSberjalan lancar, namun setidaknya sejak tanggal 26 mei 2019 kepesertaanPenggugat dinyatakan ditolak oleh Tergugat dan dinyatakan tidak aktif darikepesertaan;. Bahwa dalam hal ini status kepesertaan BPJS Penggugat adalah berdirisendiri dan bukan berstatus TANGGUNGAN Keluarga;. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2019 sekira Pukul 00:13:15 Wib, Penggugatberobat ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung (darurat tengah malam),NAMUN kartu BPJS An.

Bahwa Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013tentang Jaminan Kesehatan (Peraturan sebelum PeraturanPeresiden Jaminan Kesehatan a quo),Pasal 13(1) Peserta Pekerja Penerima Upah wajib menyampaikanperubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja.(2) Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan datakepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadaBPJS Kesehatan.(3) Dalam hal Pemberi Kena secara nyatanyata tidakmelaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJSKesehatan, Pekenya yang bersangkutan

dapat melaporkanperubahan data kepesertaan secara langsung kepada BPJSKesehatan.(4) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan bukan Pekerjawajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepadaBPJS Kesehatanayah Penggugat memiliki kKewajiban pada saat menikah kembaliuntuk menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada BPJSKesehatan, namun tidak ada pelaporan mengingat hal tersebutdilakukan oleh PT Taspen (Persero).2.

melaporkan perubahan data kepesertaan termasukkeluarganya.Sedangkan Kepesertaan Penerima Pensiun sebagaiBukan Pekerja, SeSuai dengan Pasal 23 PeraturanPresiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang JaminanKesehatan mewajibkan yang bersangkutanmenyampaikan perubahan data kepesertaan kepadaBPJS Kesehatan.Faktanya, perubahan data dan pemuktahiran dataPenerima Pensiun termasuk Penggugat menjadi PenerimaPensiun langsung dilakukan oleh PT Taspen (Persero).

Surat Keterangan Kuliah berlaku hanya 1 Tahunsesuai dengan BAB Romawi IV angka 30 jo BAB III Romawi Huruf C Peraturan Direksi Nomor 52 Tahun 2019 tentangPedoman Administrasi Kepesertaan dan Basis DataKepesertaan, maka pada tanggal 16 Maret 2020 AyahPenggugat kembali datang dengan ke Kantor Tergugat denganalasan kepesertaan Penggugat nonaktif.

dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untukmembayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013sampai dengan Desember 2013.Nama : Kurniawan Budi Santoso = Rp. 8.804.000 (Delapan Juta Delapan RatusEmpat Ribu Rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh BANK untukkredit perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai denganbulan dibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEKpada bulan September 2013 sampai dengan

untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK padabulan September 2013 sampai dengan Desember 2013.Nama : Warsiyani = Rp. 8.804.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Empat RibuRupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh BANK untuk kreditperusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulandibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK padabulan September 2013 sampai dengan Desember 2013.Nama : Sri Suryanti = Rp. 8.804.000 (Delapan Juta Delapan

dan untukmembayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013sampai dengan Desember 2013.Nama : Wanito Wati = Rp. 8.804.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Empat RibuRupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh BANK untuk kreditHal. 41 Dari 75 Hal.Putusan No. 26/Pdt.SusPHI/G/2016/PN.Smg.18.19.20.21De.perusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulandibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK padabulan September 2013 sampai

kredit perusahaan yangbersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan dibayarkan dan untukmembayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK pada bulan September 2013sampai dengan Desember 2013.Nama : Rio Aji Hartanto = Rp. 8.804.000 (Delapan Juta Delapan Ratus EmpatRibu Rupiah) ditambah besarnya bunga yang ditetapkan oleh BANK untuk kreditperusahaan yang bersangkutan dari bulan September 2013 sampai dengan bulandibayarkan dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK padabulan

dan untuk membayar tunggakan premi kepesertaan JAMSOSTEK padabulan September 2013 sampai dengan Desember 2013.Hal. 48 Dari 75 Hal.Putusan No. 26/Pdt.SusPHI/G/2016/PN.Smg.B.

Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepada Para Penggugatberupa Kartu Kepesertaan dan polis kepesertaan Program Pensiun luranPasti DPLK Jiwasraya dengan nomor kepesertaan 200003970KP atasnama Penggugat (Eko Supriyanto) dan 200003912KP atas namaPenggugat II (Syahril Romdon);6.

bulanOktober 2018 sampai Nopember 2019 yang seluruhnya sebesarRp256.788.000,00 (Dda ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapanpuluh delapan ribu rupiah),dengan penghitungan sebagai berikut; No Penggugat Pengghitungan Upah Proses Jumlah1 Penggugat (Eko Supryanto) 12 X Rp. 15.692.000 Rp. 188.304.000,2 Penggugat II (Syahril Romdon) 12 X Rp. 5.707.000 Rp. 68.484.000,3 Total jumlah Upah Proses Para Penggugat Rp. 256.788.000,Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepada Para Penggugat berupa Kartu Kepesertaan

dan polis kepesertaan Program Pensiun luranPasti DPLK Jiwasraya dengan nomor kepesertaan 200003970KP atasnama Penggugat (Eko Supriyanto) dan 200003912KP atas namaPenggugat II (Syahril Romdon);Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa (dwangsom)kepada Para Penggugat sebesar Rp150.000,00 (seratus limapuluh riburupiah) per hari terhitung sejak Putusan dibacakan sampai dengandibayarkan hakhak Para Penggugat;Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipunPara Tergugat mengajukan

MENETAPKAN:Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Daniel Boroh Rombe diberikan izin untuk dan dalam hal menerima dan mengurus Pengambilan Hak kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) atas nama Deysa Dani Boroh (Alm) di kantor BPJS Ketenagakerjaan di Kutai Timur;Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Bahw salah satu syarat pengambilan hak kepesertaan Jaminan SosialTenaga Kerja (SAMSOSTEK) anak PEMOHON atas nama DEYSA DANIBOROH (Alm) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan di Kutai Timuradalah Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;7.

Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama DANIEL BOROH ROMBEdiberikan izin untuk dan dalam hal menerima dan mengurusPengambilan Hak kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja(JAMSOSTEK) atas nama DEYSA DANI BOROH (Alm) di kantor BPJSKetenagakerjaan di Kutai Timur;Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Sgt3.Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannyatersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat,yang selanjutnya

Saksi anak kandung dari Pemohon yangbernama Deysa Dani Boroh merupakan anak dari Pemohon yangmeninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2019 di RSUD KudunggaSangatta dan statusnya belum kawin;Bahwa ahli waris Deysa Dani Boroh ada 4 (empat) orang yaitu DanielBoroh Rombe sebagai ayah kandung (Pemohon), Yulianti Lisu Rante(lbu Kandung), Yopi Boroh Rombe (Kakak Kandung), dan Ray DanyBoroh (Adik Kandung);Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalahsebagai salah satu syarat pengambilan hak kepesertaan

Boroh merupakan anak dari Pemohon dan menginggal dunia padatanggal 25 Agustus 2019 di RSUD Kudungga Sangatta dan statusnyabelum kawin;Bahwa ahli waris Deysa Dani Boroh ada 4 (empat) orang yaitu DanielBoroh Rombe sebagai ayah kandung (Pemohon), Yulianti Lisu RanteHalaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 65/Padt.P/2020/PN Sgt(lbu Kandung), Yopi Boroh Rombe (Kakak Kandung), dan Ray DanyBoroh (Adik Kandung); Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalahsebagai salah satu syarat pengambilan hak kepesertaan

Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Daniel Boroh Rombediberikan izin untuk dan dalam hal menerima dan mengurusPengambilan Hak kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja(JAMSOSTEK) atas nama Deysa Dani Boroh (Alm) di kantor BPJSKetenagakerjaan di Kutai Timur;3.

Bahwa diketahui pula awal mula ditemukan permasalahan penonaktifan kepesertaan akses BPJS dari salah satu karyawan PTFreeport yang bernama Ama Nurjama Houbrow tanggal 24 Mei 2017ketika hendak melakukan pembayaran pasca operasi pecah ketubanistrinya menggunakan kartu BPJS dengan No. Peserta 001584791223pihak rumah sakit menyatakan bahwa akses kepesertaan tersebut telahdi nonaktifkan oleh TERGUGAT III melalui system aplikasi Edabusejak tanggal 30 Juni 2017 (Bukti P7) ;24.

Terbukti sejak bulan Juni 2017 sampai denganHalaman 29 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 498/Pdt/2019/PT.DKI Almarhum IRWAN DAHLAN meninggal dunia pada tanggal 16 November2017, TERGUGAT Ill tidak lagi membayarkan luran jaminan kesehatanatas nama Almarhum IRWAN DAHLAN dan PENGGUGAT ;Bahwa memperhatikan kondisi tersebut, TERGUGAT melalui KantorBPJS Cabang Jayapura melakukan penonaktifan kepesertaan atas namaAlmarhum IRWAN DAHLAN dan PENGGUGAT ;Apabila penonaktifan kepesertaan tidak dilakukan,

Irwan Dahlan termasuk pembayaran iuran BPJSkesehatan atas kepesertaan almarhum Sadr. Irwan Dahlan ;12. Dengan demikian tidak benar dan sangat mengadaada danmerupakan pengingkaran atas Kesepakatan Bersama tertanggal 12Halaman 41 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 498/Pdt/2019/PT.DKIPebruari 2018 dalil Penggugat bahwa tindakan Tergugat III menghentikanpembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan atas nama almarhum Sadr.Irwan Dahlan merupakan perbuatan melawan hukum ;Terbukti bahwa :a.

Berdasarkan Pasal 21 UU No. 40/2004 dan penjelasannya Jo.Pasal 7 PP No. 12/2003 terbukti bahwa kepesertaan peserta jaminanHalaman 45 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 498/Pdt/2019/PT.DKIkesehatan yang di PHK tetap berlaku paling lama 6 bulan sejak mengalamiPHK ;Berdasarkan ketentuan tersebut maka seharusnya kepesertaan jaminankesehatan almarhum Sdr.

Pasal 7 PP No. 12/2003 kepesertaan jaminan kesehatanHalaman 47 dari 56 halaman putusan perkara Nomor : 498/Pdt/2019/PT.DKIalmarhum Sdr.

Bahwa Tergugat dan Tergugat Il mengatakan pula bahwa sudah banyakorang yang ikut dalam arisan yang dikelola oleh Tergugat dan Tergugat ll,dan telah berhasil memperoleh keuntungan yang besar sambilmenunjukkan daftar peserta arisan, kemudian Tergugat menyuruhTergugat Il untuk menyiapkan formulir kepesertaan; 4.

.; ==~ $92 nn rns nnn nnn Arisan periode April 2012 sampai Mei 2014 dengan jumlah anggota 26(dua puluh enam) orang; Penggugat ikut 2 (dua) kepesertaan masingmasing sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah), total yangdibayarkan perbulan adalah Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dansudah Penggugat bayarkan sebesar Rp 2.600.000, (dua juta enamHal 3 dari 82 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2 15/PN.Dpsratus ribu rupiah); dengan uang yang harusnya didapatkan olehPenggugat pada saat jatuh tempo adalah sebesar

Rp 5.200.000, (limajuta dua ratus ribu rupiah).; Arisan periode Desember 2012 sampai Desember 2014 dengan jumlahanggota 25 (dua puluh lima) orang, Penggugat ikut 4 (empat)kepesertaan masingmasing sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah),total yang dibayarkan perbulan adalah Rp 400.000, (empat ratus riburupiah) dan sudah Penggugat bayarkan sebesar Rp 2.000.000, (duajuta rupiah); dengan uang yang harusnya didapatkan oleh Penggugatpada saat jatuh tempo adalah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh jutaPUIG

) ag ~ mn nm nnn IS Bahwa jumlah keseluruhan arisan yang diikuti oleh Penggugat adalahsebanyak 8 (delapan) kepesertaan, dan total dana yang telah disetorkanoleh Penggugat kepada tergugat adalah sebesar Rp 8.800.000,(delapan juta delapan ratus ribu rupiah); 5.

Bahwa sampai saat ini baik dana kepesertaan arisan sebesar Rp8.800.000, (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) maupun danapenyertaan modal arisan sebesar Rp 630.000.000, (enam ratus tigaHal 5 dari 82 hal Putusan Nomor 151/Pdt.G/2 15/PN.Dpspuluh juta rupiah) yang dipakai oleh Tergugat dan Il belum seluruhnyadikembalikan kepada Penggugat; ==.

meskipunmasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwadengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 06 November 1999, saksi Zaenal Arifin membeli darisaksi Iskandarsyah bin Syukur berupa Kepesertaan

Dola, dimana Sertifikat tersebut dibeli oleh Iskandarsyah bin Syukur kepadaSdr.Habikusno sejak tahun 1999;Bahwa sebagai peserta dari Petani Plasma KKPA3 Desa Suka Maju SP5,tepatnya pada Kelompok 6 Divisi II Tahap II tersebut, maka saksi Zaenal Arifinyang menggunakan nama kepesertaan Zaenal Arifin dan saksi Iskandarsyah binSyukur yang menggunakan nama kepesertaan Bunlily seharusnya memperolehhak, yaitu menerima uang hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dariKUD Sriwijaya per bulannya dengan

Suko Marsudi;Bahwa pada bulan Februari 2009 s/d Mei 2010, Terdakwa selaku KetuaKelompok 6 Divisi Tahap II, secara berlanjut telah mengambil uang dari KUDSriwijaya dengan menggunakan data berdasarkan Buku Kepesertaan yangdibuat oleh Tim Desa yang diketahui oleh Kepala Desa saat ini, yaitu AwabAbdullah dengan mencantumkan jumlah pesertanya ada 28 peserta, sehinggadengan jumlah 28 peserta tersebut, maka KUD Sriwijaya menyerahkan uangkepada Terdakwa masingmasing, yaitu :Februari 2009Maret 2009April 2009Mei

2009Juni 2009Juli 2009Agustus 2009September 2009Oktober 2009November 2009Desember 2009Januari 2010Februari 2010Maret 2010April 2010Mei 2010: Rp 3.450.000,: Rp 3.450.000,: Rp 3.450.000,: Rp 7.055.000,: Rp 8.694.000,: Rp 3.450.000,: Rp 3.450.000,: Rp 3.450.000,: Rp 3.450.000,: Rp 5.750.000,: Rp 5.750.000,: Rp 10.557.000,: Rp 7.360.000,: Rp 9.131.000,: Rp 13.409.000,Namun uang tersebut dengan sengaja secara berlanjut tidak diserahkanoleh Terdakwa kepada Pemilik Kepesertaan atas nama Bunlily dan ZaenalArifin

Pinago Utama;e Fotokopi Daftar Peserta Anggota KUD Sriwijaya Tahap II;e Fotokopi Daftar Kolektif Hasil Sementara Kepesertaan KKPA Ill(Kebun Sawit) Kecamatan Plakat Tinggi, tahun 2007;e Hasil Rapat dengan KUD Sriwijaya dengan Masyarakat Tentang InginKeluarnya Dari Anggota KUD Sriwijaya;e Fotokopi Surat Keputusan Pengurus KUD Sriwijaya No.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 10 dan angka 11Gugatannya yang telah menyatakan akibat perbuatan Tergugat dan TergugatIl telah merugikan Penggugat terkait status kepesertaan BPJS Kesehatan,karena hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat sebagaipekerja dengan PT.Polychem Indonesia Tbk sebagai pemberi kerja;.

Perlu. dicermati bahwa dalam posita Gugatan a quo, Penggugatmandapatkan Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional (terdaftar sebagaiPeserta BPJS Kesehatan) berdasarkan adanya hubungan hukumketenagakerjaan atau hubungan hukum perburuhan.

Unsur Perbuatan Melawan HukumUntuk membuktikan bahwa Tergugat Illtidak melakukan perbuatanmelawan hukum, terlebin dahulu akan diuraikan perbuatan atautindakantindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat IIhalaman 19 dari 39 putusan Nomor 84/PDT/2021/PT.BDGberkaitan dengan masalah penonaktifan kepesertaan BPJS yangmendasari diajukannya gugatan perkara a guo oleh Penggugatsebagai berikut:1)2)3)4)Kepesertaan Penggugat diawali pertama kali sejak PT PolychemIndonesia Tok melakukan registrasi

tidak beralasan.halaman 23 dari 39 putusan Nomor 84/PDT/2021/PT.BDG4)5)6)Bahwa berdasarkan Perpres 82/2018 menerangkan bahwa: Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) wajib menyampaikanperubahan data kepesertaan kepada pemberi kerja termasukperubahan status kepesertaan dan seluruh tunggakan iuran.

Pekerja juga dapat memberikan informasidimaksud.Dari uraian tersebut diatas, jelas bahwa Tergugat Ill tidakmelakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1365 KUHPerdata dimana secara jelas pihak yangbersifat aktif dalam kepesertaan pekerja merupakan PemberiKerja/Badan Usaha maupun Pekerja..

sejak awal menjadipeserta dana pensiun IPTN sampai dengan masa kepesertaan bulan Juni 2011 atau masa kepesertaan sebelum adanya perubahan peraturan dana pensiun pada tanggal 6Juni 2011, dengan permasalahan sebagai berikut :PERATURAN DANA PENSIUN YANG BERLAKU BAGI PARA PENGGUGAT :1.Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat sebelumnya memiliki hubungankerja dan Para Penggugat mendapat besaran gaji pokok maupun upah dari Tergugatyang dikaitkan dengan pekerjaan Para Penggugat, dan pada akhir berkerja

:Ali Husin/nik 830762 atau Penggugat1, awal kepesertaan pada program pensiunyang lama berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTNNomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang KetentuanPokok Jaminan Hari Tua /juncto Surat Edaran Direktur UmumNomor :SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan KaryawanPT.IPTN, dengan masa kepesertaan sejak tanggal 15 Mei 1983 hingga sampaiJuni 2011, atau masa kepesertaan selama = 27,166 tahun, dan dengan JobGrade Penggugat1

Badri, nik 790390 atau Penggugat7, awal kepesertaan pada program pensiunyang lama berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTNNomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang KetentuanPokok Jaminan Hari Tua /juncto Surat Edaran Direktur UmumNomor :SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan KaryawanPT.IPTN, sejak tanggal 1 November 1979 hingga sampai Juni 2011, ataumasa kepesertaan = 31,666 tahun, dan dengan Job Grade Penggugat7 : I3sehingga gaji pokok (base

1987 hingga sampai Juni 2011, ataumasa kepesertaan 23,833 tahun, dan dengan Job Grade : K5, sehingga gajipokok (base pay) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp. 4.806.000,;Pandji Suharso, nik 831658 atau Penggugat17, awal kepesertaan pada programpensiun yang lama berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur UtamaPT.IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentangKetentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur UmumNomor :SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989

Ken Dewi Handayani, nik 832511 atau Penggugat26, awal kepesertaan padaprogram pensiun yang lama berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan DirekturUtama PT.IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur UmumNomor :SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan KaryawanPT.IPTN, sejak tanggal 1 Desember 1983 hingga sampai Juni 2011, ataumasa kepesertaan 27,666 tahun, dan dengan Job Grade : M2 , sehingga gajipokok

Penggugat:
Kepala Bidang Kepesertaan PPs. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat
Tergugat:
PT. Putera Master Sarana Penyeberangan
Turut Tergugat:
PT. Putera Master Sarana Penyeberangan (SP) Cabang Mataram

Bahwa mengingat dalam rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaiperhitungan pensiun terdapat faktor perhitungan yang dikaitkan denganbesaran gaji pokok, dan besaran gaji pokok yang diterima ParaPenggugat ternyata berbeda dengan besaran gaji pokok yang digunakanoleh Tergugat dalam perhitungan manfaat pensiun Para Penggugat untukmasa kepesertaan sejak awal kepesertaan Para Penggugat pada danapensiun hingga sampai masa kepesertaan bulan Juni 2011, dansehingga terjadi perselisihan;.

Zulfitson, NIK 871285 atau Penggugat16, awal kepesertaan padaprogram pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan DirekturUtama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/ 036.03/IV/87, tanggal 8April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto SuratEdaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/ IPTN/30200/V/1989tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 September1987 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 23,833tahun, dan dengan Job Grade : K5, sehingga gaji pokok (base pay)yang diterima

awal menjadipeserta sampai dengan kepesertaan hingga bulan Juni 2011;Sebagai contoh:Bahwa untuk masa kerja/nasa kepesertaan yang dihitung/diakui olehTermohon Kasasi/Tergugat bagi Penggugat1 atau Sdr.

Ali Husin adalah =27,166 tahun di halaman 68 putusan, terobukti bahwa masa kepesertaan yangdihitung dan yang diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat adalah masakepesertaan sejak awal Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat menjadipeserta dana pensiun pada tanggal 15 Mei 1983 hingga bulan Juni 2011 yaituselama 27,166 tahun, dan pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat ini juga telahsama dengan masa kepesertaan yang dihitung sebagaimana yang dijelaskanoleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tentang masa kepesertaan

masa kepesertaan sejak awal kepesertaan hingga masa kepesertaanbulan Juni 2011 (gajian terkahir sebelum tanggal 6 Juli 2011) yang dituntut olehPara Pemohon Kasasi/Para Penggugat terbukti tidak ada perbedaanperhitungan oleh para pihak dan tidak diperselisihkan para pihak, sehinggasangat aneh jika dalam pertimbangan hukum Judex Facti di halaman 98tentang Pokok Perkara ternyata Judex Facti menyimpulkan tentang pokokperselisihan adalah berkatan dengan masa kepesertaan adalah merupakanpokok perselisihan

;Keberatan;Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam melakukan penilaianterhadap fakta persidangan dengan menyatakan bahwa Penggugat telahberhenti bekerja karena mengundurkan diri pada tahun 2006 karena faktapersidangan yang telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat tidakpernah berhenti bekerja dari perusahaan Tergugat, bahwa pada tahun2006 Penggugat hanya berhenti dari kepesertaan Jamsostek agar bisamendapatkan dana tersebut untuk biaya pengobatan keluarga yang sakit.Bahwa setelah Penggugat

keluar dari kepesertaan Jamsostek tersebutPenggugat tetap bekerja seperti biasa di perusahaan Tergugat dan tetapmendapat hakhak yang sama seperti sebelumnya sampai kemudianPenggugat memasuki usia pensiun dan meminta berhenti karena Pensiunkepada Tergugat pada tahun 2015.

Tergugatbernama saksi Sulaiman menerangkan bahwa ...pada tahun 2006Penggugat telah keluar dari kepesertaan Jamsostek, ...bahwa saat saksiDavid Rea berhenti bekerja, posisi Penggugat masih aktif bekerja diperusahaan Tergugat... bahwa dalam keterangannya di persidangansaksi David Rea mengakui bahwa saksi bekerja di perusahaan Tergugatsejak tahun 2002 sampai tahun 2008, dengan adanya fakta ini menunjukanbahwa sampai tahun 2008 Penggugat masih aktif bekerja di perusahaanTergugat, sehingga tidak benar

Nomor 998 kK/Padt.SusPHI/2016perusahaan Tergugat dengan posisi yang sama seperti tahun 2006 danmemperoleh upah yang sama;Bahwa adanya fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum dalamperkara a quo telah menegaskan bahwa Penggugat pada tahun 2006 telahberhenti dari kepesertaan Jamsostek namun tetap bekerja seperti biasa diperusahaan Tergugat sampai tahun 2015 sehingga sangat tidak tepat dankeliru jika Majelis Hakim Judex Facti menganggap Penggugat telahberhenti bekerja karena mengundurkan diri

Jamsostek dan dapat menarikuang kepesertaan Jamsostek tersebut Penggugat secara administrativediwajibkan untuk membuat dan menandatangani suratsurat sebagaimanayang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan a quo, sehingga dengandemikian telah menjadi terang dan jelas jika Penggugat tidak pernahmengundurkan diri dari perusahaan Tergugat melainkan Penggugat hanyakeluar dari Kepesertaan Jamsostek dan tetap bekerja secara terus menerussampai pada saat Penggugat telah melewati masa pensiun di tahun 2015

Kepesertaan PT Freeport Indonesia diawali pertama kali sejak Tergugat IIImelakukan registrasi pada form registrasi badan usaha yang ditandatanganioleh Sdr.

Bahwadalil tersebut patut dipertanyakan oleh karena wakil kelompok II yaituIlvanna Margaretha Kawatak bukan merupakan Peserta BPJSmelainkan didalam data kepesertaan kami adalah Ivana MargarethaKawatak dengan nomor kepesertaan 0001297026347.4.

sejak tanggal 15 Mei 2017;Bahwa akibat dari dinonaktifkannya kepesertaan BPJS Kesehatan...

Denny Wowor mengakibatkan kepesertaan BPJSKesehatan Para Penggugatdan almarhum Sdr. Denny Wowor tidak aktifdan tidak dapat digunakan.c. perselisihan terkait sah atau tidak sahnya PHK Tergugat III terhadap ParaPenggugatdan almarhum Sdr. Denny Wowor yang mengakibatkanpenonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Para Penggugatdan almarhumSdr.

Pasal 7 PP No.12/2003 terbukti bahwa kepesertaan peserta jaminan kesehatan yang diPHK tetap berlaku paling lama 6 bulan sejak mengalami PHK dan apabilasetelah 6 bulan belum bekerja dan tidak mampu membayar iurankepesertaan BPJS Kesehatan maka iurannya dibayarkan olehPemerintah.Berdasarkan ketentuan tersebut maka seharusnya:a. kepesertaan jaminan BPJS kesehatan Penggugat Sdr.

Nasruddin serta pengurusan Sertifkat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: 1200000017644 tanggal 05-07-2012 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. JAMSOSTEK (persero) ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Fotokopi Sertifkat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor:1200000017644 tanggal 05072012 yang dikeluarkan oleh Direksi PT.JAMSOSTEK (persero), bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P8 ;B. BUKTI SAKSI.1. Suparman bin Paidi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Pensiunan PLN/Kadus, tempat tinggal di JI. T.

Nasruddin, dan Sertifkat Kepesertaan Jaminan SosialTenaga Kerja Nomor :1200000017644 tanggal 05072012 yangdikeluarkan oleh Direksi PT. JAMSOSTEK (persero) ;Hal 13 dari 18 hal Pen.

Nasruddin, danSertifkat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 1200000017644tanggal 05072012 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. JAMSOSTEK (persero),telah dapat dibuktikan dengan sempurna oleh Pemohon yaitu dengan melihatfakta di persidangan adanya pengakuan lisan Pemohon secara in person didepan sidang bahwa Pemohon (Dra.

Nasruddin, dan Sertifkat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga KerjaHal 15 dari 18 hal Pen. No 134/Pdt.P/2015/MSJthNomor :1200000017644 tanggal 05072012 yang dikeluarkan oleh Direksi PT.JAMSOSTEK (persero), Pemohon (Dra.

No 134/Pdt.P/2015/MSJthNasruddin serta pengurusan Sertifkat Kepesertaan Jaminan Sosial TenagaKerja Nomor: 1200000017644 tanggal 05072012 yang dikeluarkan olehDireksi PT. JAMSOSTEK (persero) ;5.

Sehingga dengan demikian, status ketenagakerjaan PARAPENGGUGAT dan pekerja yang mogok dan dianggap mangkir masihtetap berlaku hingga adanya keputusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap.MENGENAI PENONAKTIFAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATANDAN MENINGGALNYA 12 KARYAWAN PT. FREEPORT INDONESIABahwa pada tanggal 24 Mei 2017, untuk pertama kalinya PENGGUGATdan atau para pekerja mogok mengetahui bahwa kepesertaan aksesBPJS Kesehatan telah dinonaktifkan oleh TERGUGAT II danTERGUGAT Ill.

Namun, pihak rumah sakit menyatakan bahwa aksesmenggunakan kartu dengan Pesertakepesertaan tersebut telah di nonaktifkan oleh TERGUGAT III melaluisystem aplikasi Edabu sejak tanggal 15 Mei 2017;Bahwa akibat dari dinonaktifkannya kepesertaan BPJS Kesehatan,Wakil Kelompok terpaksa mendaftarkan diri ke fasilitas jaminankesehatan lainnya, dalam hal ini, kartu Papua Sehat, untuk membiayaiproses persalinan dan pengobotan anaknya.

Dalam proses ini, karenamemakan waktu, tindakan medis menjadi terlambat dan mengakibatkansi janin mengalami keracunan karena terkontaminasi air ketubanibunya.Bahwa Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan juga telah berdampak seriuspada kondisi kesehatan pekerja lainnya karena mereka tidak mampu melakukanpembayaran sendiri untuk pemeliharaan kesehatan dirinya dan keluarganyasecara terjangkau dan berkelanjutan.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGATA.24.25.TERGUGAT 1, Il danIll SENGAJA MELAWAN HUKUMMENONAKTIFKAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN SEBELUMADANYA KEPUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUMTETAP TERKAIT STATUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJAPENGGUGATBahwa perbuatan TERGUGAT I,II dan III secara bersamasama dalammenonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan PARA PENGGUGATtelah bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk menjagakeikutsertaan dan/atau kepesertaan PENGGUGAT dalam programBPJS.Bahwa perbuatan TERGUGAT , II

Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk segera mengembalikan danmemulihkan status kepesertaan BPJS Kesehatan PENGGUGATsebagaimana dijamin dalam peraturan Perundangundangan yangberlaku:7. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebihdahulu (uitvoerbaat bij voorraad), meskipun ada upaya Verzet, Bandingmaupun Kasasi;8.

Nomor 100 PK/Pat.SusPHI/2016yakni Jaminan Hari Tua (JHT) pada PT Jamsostek Cabang Bekasi mulaibulan Juni 2009, dengan nama kepesertaan sesuai di kartu aslinya adalah:Candra Irkam Arief dan Nomor Kepesertaan: 09015729073, jugadiikutsertakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang lebih baik daripadaprogram jaminan sosial jaminan Pemeliharaan kesehatan (JPK) PTJamsostek, yakni Asuransi Bina Dana Arta (ABDA), atas nama PenggugatRekonvensi yakni Candra Irkham Arief beserta ke 2 (dua) anak kandungPenggugat

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah sepihak tanpa PenggugatRekonvensi ketahui, di awal bulan September 2013, kepesertaanJaminan Hari Tua (JHT) pada PT Jamsostek Cabang Bekasidengan nama kepesertaan sesuai di kartu asli adalah Candra IrkamArief dan nomor kepesertaan 09015729073 diberhentikankepesertaanya oleh Tergugat Rekonvensi, sementara PenggugatRekonvensi masih aktif bekerja di bulan tersebut;Sebagai catatan bahwa atas hal ini, Penggugat Rekonvensi telahmelaporkan indikasi pidana atas iuran kepesertaan

Atas diikutsertakan sepihak oleh Tergugat Rekonvensi denganNomor Kepesertaan Baru 13040894381 atas nama Candra IrkhamArif, adalah dapat diambil dananya di periode Oktober tahun 2018,dan hal itu merugikan Penggugat Rekonvensi. Adalah tidak divalidasidan diketahui oleh Penggugat Rekonvensi atas kepesertaan baruJHT: 13040894381 atas nama Candra Irkham Arif, dan Kartukepesertaan beserta Rincian Saldo masih dikuasai oleh TergugatRekonvensi.

Dengan asas praduga tidak bersalah, TergugatRekonvensi jelas diindikasikan memalsukan berita kepada PTJamsostek Cabang Bekasi untuk memberhentikan Kepesertaan JHTPenggugat Rekonvensi dengan nomor kepesertaan: 09015729073dengan keterangan pekerja/buruh telah berhenti bekerja memakaidan mengisi formulir 16.

Mendaftarkan kepesertaan yangbaru dengan Nomor Kepesertaan 13040894381 dengan itikad tidakbaik karena pendaftaran peserta baru diwajibkan oleh peraturanHalaman 15 dari 28 hal. Put.

pekerja Pemohon Kasasi sejak bulanNovember 2008;Sebagaimana standar umum suatu Kartu Kepesertaan Jamsostek,Bukti P2 ini hanya berisikan nama, nomor keanggotaan, bulan dantahun mulai terdaftar di PT.

Tindakan Judex Facti yang menyatakanbahwa Termohon Kasasi telah bekerja pada Pemohon Kasasi karenakartu kepesertaan Jamsostek semacam ini nyatanyata merupakantindakan yang sangat tidak adil, tidak berdasar fakta dan tidakberdasar hukum.

Tidak ada sama sekali nama Pemohon Kasasi terteradalam kartu kepesertaan Jamsostek tersebut, apalagi menunjukanPemohon Kasasi adalah pihak yang mempekerjakan TermohonKasasi pada November 2008;C Slip Gaji Periode Pembayaran Gaji Oktober 2012 dengan jumlah gajisebesar Rp1.731.160,00 (Bukti P3).Selain Bukti P1 dan Bukti P2 diatas, Termohon Kasasi jugamengajukan Bukti P3 didalam persidangan.

Tidak ada satupun dari unsurunsur Pasal angka 15UndangUndang Nomor 13/2003 di atas yang dapat dibuktikan lewat KartuKepesertaan Jamsostek (Bukti P2) yang diajukan Termohon Kasasi;16 Kartu Kepesertaan Jamsostek merupakan tanda kepesertaan TermohonKasasi sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yangartinya merupakan bukti bahwa Termohon Kasasi merupakan pesertaJamsostek dan tidak dapat serta merta diartikan, disimpulkan apalagidiasumsikan bahwa Termohon Kasasi adalah pekerja Pemohon

Kasasi sejaktanggal November 2008;17 Lebih lanjut, sebagaimana pada umumnya sebuah Kartu KepesertaanJamsostek, di dalam persidangan terbukti bahwa hanya ada nama, nomorkepesertaan, bulan dan tahun dimulainya kepesertaan dan tanda tanganTermohon Kasasi tanpa disertai adanya nama perusahaan pemberi pekerjaanpada saat Kartu Jamsostek tersebut diterbitkan, apalagi besaran upah.

Bahwa permohonan penetapan ini berlaku bagi para Ahli Waris untukmengurus Asuransi Kesehatan Kecelakaan dan Meninggal Dunia NasabahKUPEDES Komersial BANK BRI dengan nomor kepesertaan : AT.001009146681223 atas nama MUHAMMAD UTSMAN bin MANGGONG ;9. Bahwa almarhum MUHAMMAD UTSMAN suami pemohon telah pinjamuang pada BANK BRI sebesar Rp. 15.000.000, ( Lima Belas Juta Rupiah )selama 24 bulan dan di perjanjian tersebut apabila nasabah meninggaldunia, maka seluruh hutang akan lunas ;10.

Menetapkan bahwa ahli waris dapat mengurus Asuransi KesehatanKecelakaan dan Meninggal Dunia Nasabah KUPEDES Komersial BANKBRI dengan Nomor Kepesertaan : AT.001009146681223 atas namaMUHAMMAD UTSMAN bin MANGGONG.5.

Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor012/SK.SK/KEL.BTL/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Batulicin,Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 28 April 2017,bukti (P21);22.Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Batulicin, Nomor Rekening450101015232535, atas nama MUHAMMAD UTSMAN, bukti (P22);23.Fotokopi Bukti Kepesertaan Asuransi Mikro Kecelakaan, Kesehatan danMeninggal Dunia (KKM) Bagi Nasabah Kupedes Bank BRI NomorAT.001009146681223 atas nama MUHAMMAD UTSMAN tanggal

Bahwa selama hidup almarhum MUHAMMAD UTSMAN mempunyaitabungan BRI Simpedes Unit Batulicin dan telah menjadi peserta AsuransiMikro Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia (KKM) Bagi NasabahKupedes Bank BRI dengan Nomor Kepesertaan AT.001009146681223; Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris iniuntuk mencairkan atau mengambil uang tabungan tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :(1) Kelompokkelompok

FITRIATI binti HAMDANI (istri almarhum).13Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian danditolak untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa sesuai dengan tujauan diajukannya perkara ini,maka penetapan ini hanya dapat dipergunakan oleh Para Pemohon untukmengurus pencairan (claim) Asuransi Mikro Kecelakaan, Kesehatan danMeninggal Dunia (KKM) Bagi Nasabah Kupedes Bank BRI atas namaMUHAMMAD UTSMAN dengan Nomor Kepesertaan