Korintiga Hutani.12Sebagai penguasaan tanpa Alas Hak yang Sah (menurut hukum) danmerupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT.Menyatakan JIUPHHKHT Kepmenhut No.

SK201/MenhutI/2011 (Perubahan Ke4 atas Kepmenhut No.219/Kptsll/1998) tanggal 08 April 2011, seluas +94.384 Hektar,alas nama TERGUGAT.7) Bahvea penerbitan dan dikeluarkannyaIUPHHKHT atas nama TERGUGAT sebagaimana angka 6(enam), faktanya PENGGUGAT sama sekali tidak pernah17menyjual..... oleh karenanya IUPHHKHT Kepmenhut No.

Bahwa pernyataan PENGGUGAT pada PETITUM Poin Nomor 6 dalamGugatannya yang menyatakan sebagai berikut:6) Menyatakan IUPHHKHT Kepmenhut No. SK 201/Menhutl/201 1(Perubahan Ke4 atas Kepmenhut No. 219/Kptsll/1998) tanggal8 April 2011 seluas 94.384 Hektar yang tercatat atas namaTERGUGAT adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat.5.

SK201/Menhut11/2011 (Perubahan Ke4 atas Kepmenhut No. 219/KptslI/1998) tanggal8 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia (TURUT TERGUGAT Il.6. Bahwa berdasarkan Poin Nomor 5 tersebut diatas, maka menunjukanIUPHHKHT Kepmenhut No.

SK. 201/ Menhutl/ 2011(Perubahan Ke4 atas Kepmenhut No. 219/ Kptsll/ 1998) tanggal 08 April 2011,seluas + 94.384 Hektar, yang tercatat atas nama TERGUGAT, adalah Tidak Sahdan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, maka menurut Majelis HakimIUPHHKHT Kepmenhut No.

No. 1120 K/Pid/2007atau tidak diatur dalam UndangUndang NO. 41 Tahun 1999, PP No. 34Tahun 2002, Kepmenhut No. 6886/KPTsII/2002, Kepmenhut No.P15/Menhutll/2004 dan Kepmenhut No.SK.382/Menhutll/2004, sehingga seluruh produksi kayu bulat tersebut adalah cacat hukum ;Dan halaman 27 No. 14:Bahwa status kayu hasil produksi pada ijin IPKMA yang menggunakan alat berat untuk operasionalnya yang ijinnya diterbitkan oleh kepalaDinas Kehutanan Propinsi Papua dinyatakan tidak sah karena tidakdikenal dan tidak

P15/Menhut11/2004, tanggal 15 Oktober 2004 tentang pemberian ijin usahapemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan Kepmenhut No.6886/KPTSII/2002, tentang cara pemberian ijin pemungutan hasilhutan IPHH) pada hutan produksi dan Kepmenhut No.

No. 34 Tahun 2002, Kepmenhut No. 6886/KPTSII/2002,tanggal 12 Juli 2002 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P..15/Menhutll/2004, tanggal 15 Oktober 2004, serta Kepmenhut No. SK.382/Menhutl/2004, tanggal 18 Oktober 2004 dan Kepmenhut No.428/KPTSII//2003, tanggal 18 Desember 2003, maka seluruh hasilhutan produksi kayu bulat yang dihasilkan adalah tidak sah ;C. Terdakwa :CHOMARUDDIN CHUNG alias Mr.

Arwin AS, SH)secara melanggar hukum karena :5.2.1 Bahwa benar sesuai Kepmenhut 10.1/KptslI/2000 (videBukti P 9), Bupati berwenang menerbitkan IUPHHKHT diwilayahnya dan benar Kepmenhut ini baru dicabut tanggal 5Februari 2003 berdasarkan Kepmenhut 32/KptsII/2003(Bukti P 12).

Tetapi sejak terbit PP No 34 tahun 2002tanggal 8 Juni 2002, wewenang penerbitan IJUPHHKHTmenurut Pasal 42 PP ini sudah dikembalikan menjadiwewenang Menteri Kehutanan (vide Bukti P 11 dan T8).Bahwa karena kewenangan Gubernur/Bupati menerbitkanIUPHHKHT sesuai Kepmenhut 10.1/KptsII/2000,bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu PPNo 34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002, maka demi hukumkewenangan Gubernur/Bupati menerbitkan IUPHHKHTsesuai Kepmenhut 10.1/KptsII/2000 tsb dianggap tidakberlaku/

335 dan halaman 336 Paragraf 5 dan 6,menyimpulkan : Menimbang, bahwa oleh karenajumlah potensi tegakan kayu tersebut telah melebihibatas yang dibolehkan menurut Kepmenhut Nomor :10.1/KptsII/2000 jo Kepmenhut Nomor : 21/Kpts11/2001 maka telah bertentangan dengan KepmenhutNomor : 10.1/KptsII/2000 dan Kepmenhut Nomor :21/KptsII/2001; Menimbang, bahwa ahli Ir.

per hektar maka lokasi tersebut tidak boleh menjadicalon lokasi hutan tanaman dan apabila diterbitkanIUPHHKHTnya maka hal tersebut melanggarHalaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 147 K/TUN/2015vi.vii.viii.peraturan yaitu Kepmenhut Nomor : 10.1/Kpts11/2000 dan Kepmenhut Nomor : 21/KptsII/2001.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalampertimbangan hukumnya pada halaman 361 paragraf4 berkas putusan dimaksud, menyimpulkan bahwadari keterangan saksisaksi yang telah diberikansecara di bawah sumpah yang satu

Nomor :21/Kptsll/2001.Bahwa walaupun penerbitan IUPHHKHT an PT.Rimba Rokan Perkasa telah melanggar KepmenhutNomor : 10.1/KptsII/2000 jo Kepmenhut Nomor :21/KptsIl/2001, tetapi karena faktanya PT.

ARWINAS, SH), dengan berdasarkan pada Kepmenhut 10.1/KptsII/2000(vide Bukti P 9).Bahwa benar sesuai Kepmenhut 10.1/KptsII/2000 (vide Bukti P 9), Bupati berwenang menerbitkan IUPHHKHT di wilayahnya danbenar Kepmenhut ini baru dicabut pada tanggal 5 Februari 2003berdasarkan Kepmenhut 32/KptsIl/2003 (Vide Bukti P 12).Bahwa akan tetapi ketika itu sudah terbit/oerlaku aturan perundangundangan yang lebih tinggi hierarkinya terkait wewenang penerbitanizin IUPHHKHT, yaitu berdasarkan PP No 34 tahun 2002

Dengan demikian bahwa sejak berlakunya PP No 34 tahun2002 tanggal 8 Juni 2002, maka Gubernur/Bupati tidak lagi memilikikewenangan menerbitkan IUPHHKHT.Bahwa karena kewenangan Gubernur/Bupati menerbitkan IUPHHKHT sesuai Kepmenhut 10.1/KptslI/2000, bertentangan denganperaturan yang lebih tinggi dan lebih baru, yaitu PP No 34 tahun2002 tanggal 8 Juni 2002, maka demi hukum kewenanganGubernur/Bupati menerbitkan IUPHHKHT sesuai Kepmenhut10.1/KptsII/2000 tsb dianggap tidak berlaku/batal demi hukum.Dengan

RimbaRokan Perkasa).Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 335 dan halaman 336 Paragraf 5 dan 6, menyimpulkan :Menimbang, bahwa oleh karena jumlah potensi tegakan kayu tersebut telah melebihi batas yang dibolehkan menurut Kepmenhut Nomor : 10.1/KptsII/2000 jo Keomenhut Nomor : 21/KptsII/2001 maka telah bertentangan dengan KepmenhutNomor : 10.1/KptsIl/2000 dan Kepmenhut Nomor : 21/Kpts11/2001; Menimbang, bahwa ahli Ir.

Arwin AS, SH telah melanggar Kepmenhut Nomor :10.1/KptsII/2000 jo Kepmenhut Nomor : 21/Kptsll/2001,tetapi karena faktanya PT. Rimba Rokan Perkasa tidakmelakukan kegiatan pada arealnya (tidak operasi), makadalam hal ini secara hukum tidak ada menimbulkan kerugianNegara atau perekonomian Negara. Hal inilah yang menjadialasan mengapa IUPHHKHT an. PT Rimba Rokan Perkasatidak dipermasalahkan dalam perkara tindak pidana korupsiini.vii.

Termohon IlPeninjauan Kembali MELANGGAR KEPMENHUT NOMOR10.1/KPTSII/2000 DAN KEPMENHUT NOMOR : 21/KPTSII/2001.. Oleh karena itu penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa olehTermohon Peninjauan Kembali, JUGA TELAH MELANGGAR Halaman 41 dari 49 halaman. Putusan Nomor 190 PK/TUN/2016Permenhut P.03/MenhutII/2005, yang merupakan acuanhukum/dasar hukum penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa.n.

Soerjo KecamatanWonosalam Kabupaten Jombang seluas : 2.864,70 Ha (Dua ribu delapan ratusenam puluh empat koma tujuh puluh) Ha dengan perbatasan sebelah BaratKawasan hutan perum Perhutani KPH Malang & KPH Jombang, sebelat Utaraperbatasan dengan Kawasan hutan perum Perhutani KPH Pasuruan, sebelahTimur dengan perbatasan Kawasan hutan perum Perhutani KPH Pasuruan &Mojokerto, sebelah Selatan dengan perbatasan Kawasan hutan PerumPerhutani KPH Malang & APL Kota Batu sesuai dengan Kepmenhut No.80/KptsII/

2001 tanggal 15 Maret 2001 dan Kepmenhut No. 190/KptsII/2002tanggal 02 April 2002 dan saksi bertugas di wilayah Desa Panglungan,Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dengan luas wilayah kuranglebih seluas 800 (delapan ratus) Ha;Bahwa petugas pengaman Hutan konserfasi Tahura R.

2001 tanggal 15 MARET 2001 dan Kepmenhut No. 190/KptsII/2002tanggal 02 April 2002 dan saksi bertugas di wilayah Desa PanglunganKecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang dengan luas wilayah kurang lebihseluas 800 (delapan ratus ) Ha;Bahwa Petugas pengaman Hutan konserfasi Tahura R.

2001tanggal 15 Maret 2001 dan Kepmenhut No. 190/Kpts11/2002 tanggal 02 April2002;Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa hingga tertangkap, jelasmerugikan pihak Tahura R.

I/2001tanggal 15 Maret 2001 dan Kepmenhut No.190/KptsII/2002 tanggal 02 April 2002dan Ahli bertugas di wilayah Desa Panglungan Kecamatan WonosalamKabupaten Jombang dengan luas wilayah kurang lebih seluas 800 (delapan ratus)Ha; Bahwa petugas pengaman Hutan konservasi Tahura R.

Pelalawan makaareal termasuk dalam areal IUPHHKHT (Ilzin Usaha Pemanfaatan HasilHutan KatuHutan Tanaman) PT Arara Abadi, persisnya di arealkompartemen 444,445,446,447,448,449 dengan luas + 60 (enampuluh) hektar ;Bahwa sepengetahuan ahli alas hak PT Arara Abadi atas lahan tersebutadalah SK Kepmenhut Nomor : 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November1996 ;Bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengerti ;2.

Pelalawan makaareal termasuk dalam areal IUPHHKHT (Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan KatuHutan Tanaman) PT Arara Abadi, persisnya di arealkompartemen 444,445,446,447,448,449 dengan luas + 60 (enampuluh) hektar, berdasarkan adalah SK Kepmenhut Nomor : 743/KPTS11/1996 tanggal 25 November 1996 ;Bahwa benar ahli yang bernama Arco Saputra dari Badan PertanahanNasional (BPN) Kab.

Langgam Kab.Pelalawan, yang dilakukan ahli pada tanggal 12 Maret 2010 dengan alat GPSmerk Garmin, dengan hasil kordinat sebagai berikut :e N:0.02' 46,2E: 101. 4730,1e N:0.02'50,1E: 101. 47'38,6e N:0.02'44,8E: 101. 47'26,2Bahwa setelah ahli mendapatkan titiktitik kordinat tersebut dan diplotkandengan Peta dari SK Kepmenhut Nomor : 743/KPTSII/1996 tanggal 25November 1996 milik Dinas Kehutanan Kab.

Pelalawanpada tanggal 09 Juli 2012 dengan alat GPS merk Garmin dengan hasil kordinatsebagai berikut :e N:0.02'54,6E: 101. 47'22,6e N:0.02'45,3E : 101. 4727,0e N:0.02'44,8E: 101. 4744,9Bahwa setelah ahli mendapatkan titiktitik kordinat tersebut dan diplotkandengan Peta dari SK Kepmenhut Nomor : 743/KPTSII/1996 tanggal 25November 1996 milik BPN Kab.

Pelalawan melakukan pengambilan titik kordinat kemudian diplotkandengan Peta dari SK Kepmenhut Nomor : 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November1996 milik Dinas Kehutanan Kab.

No.2256 K/Pid.Sus/2009menerangkan bahwa dirinya tidak tahu tentang batasbatas kawasanhutan sebagaimana dimaksud Kepmenhut No.453/1999 ;Saksi lain, Ir. H.M. Ansar Nur, MM, menerangkan bahwa pada rapatBKPRD yang membahas tentang permohonan advis planning dari KUDGajah Mada, dibicarakan tentang Kepmenhut No.453/1999. Namun,dalam rapat tersebut diputuskan untuk mengabaikan Kepmenhut No.453/1999, karena Kepmen tersebut belum final dan mengikat, karenaharus melewati beberapa tahap lain.

Dan selain itu, saksi tidak tahubatasbatas kawasan hutan sebagaimana dimaksud Kepmenhut No.453/1999 ;Demikian pula saksi H.

., selaku pejabat yangmengambil titik koordinat lokasi tambang KUD Gajah Mada, tidak tahusama sekali tentang batasbatas dan lokasi pasti kawasan hutansebagaimana dimaksud Kepmenhut No.453/1 999 ;Keterangan saksisaksi di atas, yang menegaskan tentang belumadanya kepastian mengenai letak lokasi kawasan hutan yang dimaksudoleh Kepmenhut No.453/1999, bersesuaian dengan pendapat para ahlihukum Tata Negara yang dikutip sebagai berikut :1) Prof. DR.

Teroukti fakta hukum bahwa lokasi kawasan hutan sebagaimana ditunjukoleh Kepmenhut No.453/1999 tidak pasti, belum jelas batasbatas danluasnya, sedangkan Kepmenhut No.453 tersebut masih memerlukantahaptahap lanjutan guna memberi kepastian hukum tentang lokasikawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan demikian,terdapat Beyond Reasonable Doubt atau keraguraguan yangberalasan, yang menyebabkan Kepmenhut No.453/1999 tersebut tidakdapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kawasan hutatan.Oleh karena itu, terbukti Kepmenhut No.453/1999 belumbersifat final dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat sehinggatidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah lokasikegiatan pertambangan KUD Gajah Mada berada di kawasan hutan atautidak ;.

WilayahKabupaten, namun secara umum untuk wilayah Propinsi Kalteng telahditetapkan sebagai kawasan hutan berdasarkan keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.529/MenhutIl/2012, tentangPerubahan atas keputusan Menteri Pertanian Nomor:759/KPTS/UM/10/1982, tentang penunjukan areal hutan di wilayahProvinsi Daerah Tingkat Kalimantan Tengah seluas + 15.300.000 ha(lima belas juta tiga ratus ribu hektar) sebagai kawasan hutan;Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil pemetaan pada PetaLampiran Kepmenhut

masyarakat setempat dan ada SKT nya;Bahwa yang digunakan untuk menebang hutan adalah mesin chainsawmilik Saksi Ani;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (Satu) unit chainsaw merk Maestro warna biru; 1 (satu) unit kKendaraan roda dua merk Honda warna hitam, tanpanomor rangka, nomor mesin, kap dan lampu yang diperlinatkan dipersidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukanbukti surat berupa Peta Lampiran Kepmenhut

Kecamatan Lamandau, KabupatenLamandau tersebut untuk membangun rumah; Bahwa selanjutnya Saksi Ani meminta Saksi Rohidin untuk mengolahpohon yang sudah Terdakwa tebang di kawasan hutan Desa PenopaKecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau dengan upahRp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa berdasarkan peta lokasi pemeriksaan lacak balak posisi batangpohon yang ditebang oleh Terdakwa berada pada koordinat 01 59 23,7Lintang Selatan dan 111 11 37,8 Bujur Timur yang mana berdasarkanPeta Lampiran Kepmenhut

Selanjutnya SaksiAni meminta Saksi Rohidin untuk mengolah pohon yang sudah Terdakwatebang di kawasan hutan Desa Penopa Kecamatan Lamandau, KabupatenLamandau dengan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan peta lokasi pemeriksaan lacak balakposisi batang pohon yang ditebang oleh Terdakwa berada pada koordinat 0159 23,7 Lintang Selatan dan 111 11 37,8 Bujur Timur yang manaberdasarkan Peta Lampiran Kepmenhut Nomor: SK.529/MenhutII/2012 tanggal25 September 2012

Lampung pada InhutaniV tanggal 31 Juli 1996.10.1 (satu) copy KEPMENHUT No. 144/KptsII/199911.tentang perubahan Kep. Men Hut. No. 398/Kepts1/1966 tanggal 31 Juli 1996 tentang. Pemberian hakpengusahaan Hutan tanaman industri atas areal hutanseluas + 55.547 ha di Prop.Lampung kepada PT.Inhutani V tanggal 19 Maret 1999.1 (satu) buah copy surat PT. Paramitra MulyaLanggeng (PT. PML) No. 019/PML/VIII/2006 tanggal18 Ags 2006 tentang Survey Lapangan tanggal 28 Ags2006.12.1 (satu) buah copy surat PT.

Argo Asia Manunggal dengan TjinMin Lie alias Paulus alias Ali tanggal 20 Mei 2009.8. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerja PT.AAM Tjin Min Lie alias Paulus alias Ali tanggal 26Desember 2008.9. 1 (satu) surat copy KEPMENHUT No. 398/KptsII/1966perihal Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanamanseluas + 55.157 Ha. Di Prop. Lampung pada InhutaniV tanggal 31 Juli 1996.10.1 (satu) copy KEPMENHUT No. 144/KptsII/1999tentang perubahan Kep. Men Hut.

ArgoAsia Manunggal No.020/AAM/2009;3. 3 (tiga) lembar foto copy surat pembersihan lahan No.014/AAM/2009PT.Argo Asia Manunggal dengan TJHINLIE Als Paulus Als Alitanggal. 20 Mei 2009;4. 1 (Satu) lembar foto copy surat perjanjian kerja PT.AAM denganTJHINLE Als Paulus Als Ali tanggal.26 Desember 2008;5. 1 (satu) surat copy KEPMENHUT No.398/KptsII/1966 prihalPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman seluas + 55.157 Ha diProp.Lampung pada Inhutani V tanggal. 31 Juli 1996;Hal. 19 dari 33 hal. Put.

No. 1280 K/PID.SUS/201120o. 1 (Satu) copy KEPMENHUT No.144/KptsII/1999 tentang perubahanKep.Men Hut No.398/KptslI/1966 tanggal 31 Juli 1996 tentang.Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas arealhutan seluas + 55.547 Ha di Prop. Lampung kepada PT. Inhutani Vtanggal. 19 Maret 1999;7. 1 (Satu) buah copy surat PT.Paramitra Mulya Langgeng (PT. PML)No.019/PML/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 tentang SurveyLapangan tanggal 28 Agustus 2006;8. 1 (Satu) buah copy surat PT.

Argo Asia Manunggal dengan TjinMin Lie alias Paulus alias Ali tanggal 20 Mei 2009.8. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerja PT.AAM Tjin Min Lie alias Paulus alias Ali tanggal 26Desember 2008.9. 1 (satu) surat copy KEPMENHUT No. 398/KptsII/1966perihal Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanamanseluas + 55.157 Ha. Di Prop. Lampung pada InhutaniV tanggal 31 Juli 1996.10. 1 (satu) copy KEPMENHUT No. 144/KptsII/1999tentang perubahan Kep. Men Hut.

hasil hutan jenis acacia tanpa dilengkapi dengan suratketerangan sahnya hasil hutan; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil kayuacacia tersebut karena saksi hanya mengetahui setelah dikabari oleh HERLIKUSNADI yang saat itu melakukan patroli, namun yang saksi ketahuiterdakwa mengangkut kayu sebanyak 6 (enam) ton tersebut menggunakan 1(satu) unit mobil truck nomor Polisi BG 8021 F; Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut diambil dari kawasan milikPT.MHP berdasarkan Kepmenhut

diproses lebih lanjut akan tetapi di perjalanan kernetnyaPIDUT berhasil melarikan diri ketika berpurapura hendak mengisi air radiatormobil; Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengaku mendapatkan kayu acaciatersebut dengan cara membeli dari YUDI dan kayu acacia tersebut maudibawa ke PT.TEL; Bahwa saksi tidak tahu berapa harga kayu tersebut dibeli oleh terdakwa dariYUDI, karena YUDI juga tidak berhasil ditangkap; Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut diambil dari kawasan milikPT.MHP berdasarkan Kepmenhut

sebanyak 6(enam) ton yang tujuannya akan terdakwa jual ke PT.TEL; Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke PolresMuara Enim untuk diproses lebih lanjut akan tetapi di perjalanan kernetnyaPIDUT berhasil melarikan diri ketika berpurapura hendak mengisi air radiatormobil; Bahwa saksi tidak tahu berapa harga kayu tersebut dibeli oleh terdakwa dariYUDI, karena YUDI juga tidak berhasil ditangkap; Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut diambil dari kawasan milikPT.MHP berdasarkan Kepmenhut

sebanyak 6(enam) ton yang tujuannya akan terdakwa jual ke PT.TEL;Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke PolresMuara Enim untuk diproses lebih lanjut akan tetapi di perjalanan kernetnyaPIDUT berhasil melarikan diri ketika berpurapura hendak mengisi air radiatormobil;Bahwa saksi tidak tahu berapa harga kayu tersebut dibeli oleh terdakwa dariYUDI, karena YUDI juga tidak berhasil ditangkap;Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut diambil dari kawasan milikPT.MHP berdasarkan Kepmenhut

terdakwa ada diberitahuoleh saksi Pajang Siregar ada beberapa orang dari Karyawan PT NWRdatang dan melarang saksi Panjang Siregar bekerja di lahan tersebutdengan alasan bahwa lahan tersebut masuk dalam wilayah HPHTI PTNWR ;Bahwa benar terdakwa dapat menjelaskan sudah + 30 ha yangditanamin pohon kelapa sawit, sedangkan sisanya belum ;Bahwa benar sepengetahuan terdakwa di sekitar areal lahan tersebuttidak ada plang dari PT NWR ;Bahwa benar lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut berdasarkanSK Kepmenhut

di tanggal 09 Mei 2011 terdakwa adadiberitahu oleh saksi Pajang Siregar ada beberapa orang dari Karyawan PTNWR datang dan melarang saksi Panjang Siregar bekerja di lahan tersebutdengan alasan bahwa lahan tersebut masuk dalam wilayah HPHTI PT NWR ;Menimbag, bahwa dari keseluruhan lahan 40 Hektar tersebut, 30Hektar dantara sudah selesai di imas tumbang dan sudah ditanami pohonkelapa sawit, sedangkan sisanya belum dikerjakan ;Menimbang, bahwa lahan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebutberdasarkan SK Kepmenhut

Pelalawanmaka areal termasuk dalam areal IUPHHKHT (Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan KatuHutan Tanaman) PT Nusa Wana Raya, persisnya di areal estate WDesa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dengan luas + 40(enam puluh) hektar, berdasarkan adalah SK Kepmenhut Nomor : 444/KPTS11/1997 tanggal 06 Agustus 1997 ;21Menimbag, bahwa ahli yang bernama Befriyano Syawir,SH dari BadanPertanahan Nasional (BPN) Kab.

Pelalawan telah melakukan pengambilan titik kordinat dilahan milik terdakwa tersebut dan setelah diplotkan ke dalam Peta DinasKehutanan Kab Pelalawan diperleh bahwa lahan milik terdakwa tersebut dalamareal IUPHHKHT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KatuHutan Tanaman) PTNusa Wana Raya, persisnya di areal estate W Desa Segati Kecamatan LanggamKabupaten Pelalawan dengan luas + 40 (enam puluh) hektar, berdasarkanadalah SK Kepmenhut Nomor : 444/KPTSII/1997 tanggal 06 Agustus 1997 ;Menimbang, bahwa adapun

Pelalawan dengan luas + 40 (empat puluh) hektar,berdasarkan adalah SK Kepmenhut Nomor : 444/KPTSII/1997 tanggal 06 Agustus1997, sehingga oleh karenannya Dalil dalam Pledoi Terdakwa dan PenasehatHukumnya tersebutharuslah DIKESAMPINGKAN ;Menimbang, bahwa dalam dalil pledoi yang ke empat yang mendalilkandilokasi tanah yang dimiliki terdakwa tersebut tidak terdapat plang atau papanpengumuman yang mennyatakan bahwa areal tersebut masuk dalam wilayah PTNusa Wana Raya menurut Majelis Hakim adalah tidak

./2011/PT.TK.11(satu) lembar potocopy surat perjanjian kerjaPT.AAM dengan TJHINLE Als Paulus Als Ali tgl.26Desember 2008;(satu) surat copy KEPMENHUT No.398/Kpts I1/1966prihal Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanamanseluas + 55.157 Ha di Prop.Lampung pada InhutaniVitgl. 31 Juli 1996;(satu) copy KEPMENHUT No.144/Kpts 11/1999 ttgperubahan Kep.Men Hut No.398/Kpts I1/1966 tgl 31Juli 1996 ttg. Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri atas areal hutan seluas +55.547 Ha di Prop.Lampung kepada PT.

Saksi Tjin Min Lie alias Paulus dan Saksi DesmonTahir;1 (satu) eksemplar surat pembersihan lahan dariPT.Argo Asia Manunggal No.018/AAM/2009;1 (satu) eksemplar surat asli perjanjianpembersihan lahan PT.Argo Asia ManunggalNo.020/AAM/2009 ;3 (tiga) lembar potocopy surat pembersihan lahanNo.014/AAM/2009 PT.Argo Asia Manunggal denganTJHINLIE Als Paulus Als Ali tgl. 20 Mei 2009;1121(satu) lembar potocopy surat perjanjian kerjaPT.AAM dengan TJHINLE Als Paulus Als Ali tgl.26Desember 2008;(satu) surat copy KEPMENHUT

No.398/Kpts I1/1966prihal Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanamanseluas + 55.157 Ha di Prop.Lampung pada InhutaniVitgl. 31 Juli 1996;(satu) copy KEPMENHUT No.144/Kpts 11/1999 ttgperubahan Kep.Men Hut No.398/Kpts I1/1966 tgl 31Juli 1996 ttg.

Ferguson dijadikanbukti dalam perkara lain; B). 1. 1 (satu) eksemplar surat pembersihan lahandari PT.Argo Asia Manunggal No.018/AAM/2009;1 (satu) eksemplar surat asli perjanjianpembersihan lahan PT.Argo Asia ManunggalNo.020/AAM/2009 ;3 (tiga) lembar potocopy surat pembersihan lahanNo.014/AAM/2009 PT.Argo Asia Manunggal denganTJHINLIE Als Paulus Als Ali tgl. 20 Mei 2009;1 (satu) lembar potocopy surat perjanjian kerjaPT.AAM dengan TJHINLE Als Paulus Als Ali tgl.26Desember 2008;1 (satu) surat copy KEPMENHUT

No.398/Kpts I1/1966prihal Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanamanseluas + 55.157 Ha di Prop.Lampung pada InhutaniVtgl. 31 Juli 1996;1 (satu) copy KEPMENHUT No.144/Kpts 11/1999 ttgperubahan Kep.Men Hut No.398/Kpts 11/1966 tgl 31Juli 1996 ttg.

kayuhasil hutan jenis acacia tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnyahasil hutan;Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil kayuacacia tersebut karena saksi hanya mengetahui setelah dikabari oleh HERLIKUSNADI yang saat itu melakukan patroli, namun yang saksi ketahuiterdakwa mengangkut kayu sebanyak 6 (enam) ton tersebut menggunakan 1(satu) unit mobil truck nomor Polisi BG 8021 F;Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut diambil dari kawasanmilik PT.MHP berdasarkan Kepmenhut

diproses lebih lanjut akan tetapi di perjalanan kernetnyaPIDUT berhasil melarikan diri ketika berpurapura hendak mengisi airradiator mobil;Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengaku mendapatkan kayu acaciatersebut dengan cara membeli dari YUDI dan kayu acacia tersebut maudibawa ke PT.TEL;Bahwa saksi tidak tahu berapa harga kayu tersebut dibeli oleh terdakwa dariYUDI, karena YUDI juga tidak berhasil ditangkap;Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut diambil dari kawasanmilik PT.MHP berdasarkan Kepmenhut

sebanyak 6(enam) ton yang tujuannya akan terdakwa jual ke PT:TEL;Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke PolresMuara Enim untuk diproses lebih lanjut akan tetapi di perjalanan kernetnyaPIDUT berhasil melarikan diri ketika berpurapura hendak mengisi airradiator mobil;Bahwa saksi tidak tahu berapa harga kayu tersebut dibeli oleh terdakwa dariYUDI, karena YUDI juga tidak berhasil ditangkap;Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut diambil dari kawasanmilik PT.MHP berdasarkan Kepmenhut

TEL;Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke PolresMuara Enim untuk diproses lebih lanjut akan tetapi di perjalanan kernetnyaPIDUT berhasil melarikan diri ketika berpurapura hendak mengisi airradiator mobil;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2017/PN Mree Bahwa saksi tidak tahu berapa harga kayu tersebut dibeli oleh terdakwa dariYUDI, karena YUDI juga tidak berhasil ditangkap;e Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut diambil dari kawasanmilik PT.MHP berdasarkan Kepmenhut

SIPEF BiodiversityIndonesia di Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Majunto wilayah Sungai Sangkil DesaLubuk Cabau Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko dan menemukan terdakwaGUNAWAN BIN SUBANDI membuka dan menguasai lahan yang berada padakoordinat 101 1830.0 BT 2 2431.0 LS padahal berdasarkan Kepmenhut No.SK.784/MenhutII/2012 Tanggal 27 Desember 2012 bahwa lokasi lahan tersebutmerupakan kawasan HPT Air Majunto Reg.62 sesuai dengan :1.

Kepmenhut No: SK.784/MenhutII/2012 tanggal 27 desember 2012 tentangperubahan atas Permenhut No: 420/KptsII/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentangpenunjukan kawasan Hutan di wilayah Provinsi DATI Bengkulu seluas 920.964Hektar yang mana salah satu perubahan fungsi tersebut terdapat dalam kawasanHPT Air Majunto Reg.62.Bahwa kegiatan terdakwa membuka dan menguasai lahan di Hutan Produksiterbatas (HPT) Air Majunto di wilayah Sungai Sangkil Desa Lubuk Cabau KecamatanV Koto Kabupaten Mukomuko tanpa disertai

melakukan membuka dan menguasai lahan denganmenanam tanaman kelapa sawit, petai, jengkol, pisang, nangka, dan tanamanpalawija lainnya serta menemukan 2 (dua) buah parang serta 1 (Satu) unit alat potongjenis Chainsaw (gergaji mesin) merek STIHL warna putin oranye yang lazimdigunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasanHPT Air Manjunto Reg.62 dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.Bahwa lokasi kebun berada pada koordinat 101 1829.8 BT 2 2414.9 LS padahalberdasarkan Kepmenhut

Kepmenhut No: SK.784/Menhutll/2012 tanggal 27 desember 2012 tentangperubahan atas Permenhut No: 420/KptslI/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentangpenunjukan kawasan Hutan di wilayah Provinsi DATI Bengkulu seluas 920.964Hektar yang mana salah satu perubahan fungsi tersebut terdapat dalam kawasanHPT Air Majunto Reg.62.Bahwa kegiatan terdakwa membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang,memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan HPT Air Manjunto Reg. 62tanpa disertai dengan jjin dari pihak yang berwenang

449 Sektor Nilo Desa Pangkaian GondaiKec.Langgam Kab.Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan denganmenggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek Garmin" SeriGPS 60 Nommor Seri 37796288 didapatkan titik koordinat sebagaiberikut :1)N : 00 02'46,2',E: 101 47'30,12)N :002'50,1E: 101 47'38,63)N:002'44,8"E: 101 47'26,2Bahwa setelah titik koordinat tersebut di plotkan atau dimasukan ke dalamPeta Perizinan PT.ARARA ABADi yang diterbitkan oleh Menteri KehutananRepublik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut

447,448dan 449 Sektor Nilo Desa Pangkaian Gondai Kec.Langgam Kab.Pelalawandan setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS (GlobalPositioning System) merek 'Garmin" Seri GPS 76 CSX didapatkan titikkoordinat sebagai berikut :1)N : 00 02'54,6',E: 101 47'22,62)N : 0 02'45,3"E: 101 47'27,03)N : 0 02'02,2"E: 101 47'44,9Bahwa setelah titik koordinat tersebut di plotkan atau dimasukan ke dalamPeta perizinan PT.ARARA ABADI yang diterbitkan oleh Menteri KehutananRepublik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut

449 Sektor Nilo Desa Pangkaian GondaiKec.Langgam Kab.Pelalawan dan setelah dilakukan pengecekan denganmenggunakan alat GPS (Global Positioning System) merek Garmin" SeriGPS 60 Nommor Seri 37796288 didapatkan titik koordinat sebagaiberikut :1)N : 00 02'46,2',E: 101 47'30,12)N : 002'50,1E: 101 47'38,63)N:002'44,8"E:101 47'26,2Bahwa setelah titik koordinat tersebut di plotkan atau dimasukan ke dalamPeta Perizinan PT.ARARA ABADi yang diterbitkan oleh Menteri KehutananRepublik Indonesia sesuai dengan Kepmenhut

kancil adalah milik mamakpaduko.8. surat berita kesepakatan pada tanggal 2 Desember 2004e Berdasar kan Opening statement yang diuraikan penasihat hukum diatasmengenai dasar penguasaan /kepemilikan tanah oleh terdalora yangsekarang ini menjadi sumber permasalahan antara Terdakwa denganpihak PT.ARARA ABADI diatas lahan konsesi (hak atau lisensi untukmengetota suatu witayah kawasan hutan) berdasarkan Peta perizinan PT.Arara Abadi yang diterbitkan oleh Mentri Kehutanan Republik Indonesiasesuai dengan Kepmenhut

dan diatas Hutan Adat tidaklah dibebani hak atas tanah,sehingga hutan adat tidak dapat di perjual belikan sebagaimana yang telahdilakuakan Terdakwa menjual tanah yang diklaimnya hutan Adat Batin HitamDusun Sei Medang ;Menimbang, bahwa sementara diatas lahan yang di jual terdakwatersebut, merupakan areal IUPHHKHT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KatuHutan Tanaman) PT Arara Abadi, persisnya di areal kompartemen444 445,446,447 ,448,449 dengan luas + 60 (enam puluh) hektar, berdasarkanadalah SK Kepmenhut

Karena sesuai dengan Kepmenhut P2LHP hanyamengesahkan saja karena yang membuat LHP tersebut adalah saudaraSudarman Staf CV.

Bahwa berdasarkan Kepmenhut Nomor : P.55/MENHUTII/2006Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara pasal 44ayat (1) yang menyatakan Pemberhentian sebagai Petugas P2LHP apabilamelakukan Pelanggaran sebagaimana melanggar pasal 46 adalah pelanggaranbersifat Administratif berupa pencabutan Izin selaku Petugas P2LHP bukanperbuatan pidana.Yang Melakukan atau Turut serta Melakukan Perbuatan.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP menyatakan "(1) dipidana sebagai si pembuat(dader) suatu perbuatan

Idris Nur Bin Muklis tidak dapat dikatakan melakukan, Turutmelakukan unsurunsur yang didakwakan sebagaimana pasal 263KUHPidana, karena Terdakwa selaku Pengesah tidak adakaitansamasekali dengan unsur sebagaimana pasal 263 KUHPidanaBahwa karena Lex Spesialisnya adalah UU Kehutanan dan KepmenhutP.55 yang menyatakan tindakan Terdakwa adalah sanksi Administratif yaituPencabutan dari Jabatan Petugas P2 LHP dan Kepmenhut P .58 yaituPencabutan SIM Kartu Wasganis.

sistem penyangga kehidupan untukmengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburantanah;e Bahwa di Wilayah Kabupaten Lampung Utara memang memiliki Kawasan HutanLindung yaitu di Kawasan Hutan Lindung Register 24 Bukit Punggur Dusun SinarOgan Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabuapten Lampung Utara, danwilayahwilayah di Kecamatan Tanjung Raja Kecamatan Bukit KemuningKecamatan Abung Tinggi dan Kecamatan Pekurun tersebut masuk kedalamKawasan Hutan Lindung berdasarkan KEPMENHUT

dua) batang kayu yang telah dibakar, adalah alat yang terdakwapergunakan dalam melakukan aksinya dalam perkara ini;e Bahwa di Wilayah Kabupaten Lampung Utara memang memiliki Kawasan HutanLindung yaitu di Kawasan Hutan Lindung Register 24 Bukit Punggur Dusun SinarOgan Desa Dwikora Kecamatan Bukit Kemuning Kabuapten Lampung Utara, danwilayahwilayah di Kecamatan Tanjung Raja Kecamatan Bukit KemuningKecamatan Abung Tinggi dan Kecamatan Pekurun tersebut masuk kedalamKawasan Hutan Lindung berdasarkan KEPMENHUT

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalampersekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012, terdakwa tertangkaptangan karena telah merambah kawasan hutan di Dusun Sinar Ogan 2 Kecamatan BukitKemuning Kabupaten Lampung Utara dimana masih termasuk kedalam kawasan hutanlindung register 24 Bukit Punggur Kecamatan Bukit Kemuning Kabuapten Lampung Utaradan termasuk kedalam Kawasan Hutan Lindung berdasarkan KEPMENHUT

Aceh Tengah yang masih termasukPutusan Nomor 61/Pid.Sus.LH/2017/PN Tkn Halaman 3 dari 37kedalam Wilayah Hutan Lindung (Berdasarkan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 103/MenLHKII/2015 tanggal02 April 2015 tentang Perubahan atas Kepmenhut Nomor SK.865/Menhut1/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan danKonservasi Perairan Provinsi Aceh) atau setidaktidaknya didalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Takengon, melakukan, menyuruh melakukanatau turut serta melakukan

Aceh Tengah yang masih termasukkedalam Wilayah Hutan Lindung (Berdasarkan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 103/MenLHKII/2015 tanggal02 April 2015 tentang Perubahan atas Kepmenhut Nomor SK.865/Menhut1/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan danKonservasi Perairan Provinsi Aceh) atau setidaktidaknya didalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Takengon, melakukan, menyuruh melakukanatau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutantanpa memiliki izin

Aceh Tengah yang masih termasukkedalam Wilayah Hutan Lindung (Berdasarkan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 103/MenLHKII/2015 tanggal02 April 2015 tentang Perubahan atas Kepmenhut Nomor SK.865/Menhut1/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan danKonservasi Perairan Provinsi Aceh) atau setidaktidaknya didalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Takengon, melakukan, menyuruh melakukanatau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutansecara tidak sah, yang

Aceh Tengah yang masih termasukkedalam Wilayah Hutan Lindung (Berdasarkan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 103/MenLHKII/2015 tanggal02 April 2015 tentang Perubahan atas Kepmenhut Nomor SK.865/Menhut1/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan danKonservasi Perairan Provinsi Aceh) atau setidaktidaknya didalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Takengon, melakukan, menyuruh melakukanatau turut serta melakukan dengan sengaja membawa alatalat yang lazimdigunakan untuk

kerja Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan KPH Wilayah Il Aceh yang mencakup 2 (dua)kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten BenerMeriah;Bahwa terhadap lokasi Hutan Pinus Kampung Bale NosarKecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan petalokasi yaitu merupakan Kawasan Hutan Lindung berdasarkanSurat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : 103 / MenLHKIl / 2015 tanggal 02 April 2015 tentangPutusan Nomor 61/Pid.Sus.LH/2017/PN Tkn Halaman 21 dari 37Perubahan atas Kepmenhut

FSS) adalah :Kepmenhut Nomor : SK.338/KptsI/1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang pemberian hakpengusahaan hutan tanaman industry atas areal seluas 66,659 Ha di Propinsi Daerah Tk IKaltim termasuk Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara;Surat Menhut Nomor : 895/MenhutIV/1994 tanggal 10 Juni 1994 tentang Andal hakpengusahaan hutan tanaman industri PT. Fajar Surya Swadaya (PT.

FSS); Surat Kepmenhut Nomor : SK.429/VIBPHT/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentangRKUPHHKHTI untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 20082017 atas nama PT.Fajar Surya Swadaya (PT. FSS); Surat Kepmenhut Nomor : SK.8/VIBUHT/2011 tentang persetujuan revisit RKUPHHKHTI untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 20112020 atas nama PT. Fajar SuryaSwadaya (PT.

FSS; Halaman 21c Surat Kepmenhut Nomor : SK.429/VIBPHT/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentangRKUPHHKHTI untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 20082017 an. PT. FSS;d Surat Kepmenhut Nomor : SK.8/VIBUHT/2011 tentang persetujuan revisi RKUPHHKHTI untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 20112020 an. PT.

FSS;e Kepmenhut Nomor : SK.428/KptsI/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang perubahanKepmenhut Nomor : SK.338/KptsII/1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang pemberian hakpengusahaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas 66.659 Ha di Propinsi daerahTk. I Kaltim termasuk Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara;e Bahwa untuk alat berat yang digunakan untuk membuat jalan di areal kerja PT. FajarSurya Swadaya (PT.

FSS; Surat Kepmenhut Nomor : SK.429/VIBPHT/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentangRKUPHHKHTI untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 20082017 an. PT. FSS;Surat Kepmenhut Nomor : SK.8/VIBUHT/2011 tentang persetujuan revisit RKUPHHKHTI untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 20112020 an. PT.

danPerubahan Fungsi Hutan, bertentangan dengan Pasal 19 UndangUndang RINomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah denganUndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2004 yang dijabarkan dalam KepmenhutNomor 70/KPTSII/2001 yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) jo.Kepmenhut Nomor SK.48/MenhutlI/2004 di mana yang berwenang untukmenerbitkan izin pelepasan kawasan sebelum suatu kawasan hutan akanberubah status dan fungsinya adalah Menteri Kehutanan, dan juga Pasal 17ayat (2) dan ayat (3) Kepmenhut

No. 2374 K/Pid.Sus/201 1ayat (2) dan ayat (3) Kepmenhut Nomor 70/KPTSII/2001 yang berbunyisebagai berikut :Ayat (2) : Fungsi Kawasan Hutan yang akan dirubah fungsinya harusdidasarkan atas peta penunjukan kawasan hutan dan perairanpropinsi yang ditetapkan oleh Menteri.Ayat (3) : Perubahan fungsi Kawasan Hutan didasarkan hasil penelitian yangdilaksanakan oleh tim terpadu.Pasal18 : Permohonan fungsi Kawasan Hutan diajukan kepada Menteridengan dilampiri :a.

No. 2374 K/Pid.Sus/201 1berubah status dan fungsinya adalah Menteri Kehutanan, dan juga Pasal 17ayat (2) dan ayat (3) Kepmenhut Nomor 70/KPTSII/2001 yang berbunyisebagai berikut :Ayat (2) :Ayat (3)Pasal 18 :Pasal 19Pasal 20 :Pasal 21Pasal 22 :Fungsi Kawasan Hutan yang akan dirubah fungsinya harusdidasarkan atas peta penunjukan kawasan hutan dan perairanpropinsi yang ditetapkan oleh Menteri.: Perubahan fungsi Kawasan Hutan didasarkan hasil penelitian yangdilaksanakan oleh tim terpadu.Permohonan fungsi

danPerubahan Fungsi Hutan, bertentangan dengan Pasal 19 UndangUndang RINomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dirubah denganUndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2004 yang dijabarkan dalam KepmenhutNomor 70/KPTSII/2001 yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) jo.Kepmenhut Nomor SK.48/Menhutll/2004 di mana yang berwenang untuk menerbitkan izin pelepasan kawasan sebelum suatu kawasan hutan akan berubahstatus dan fungsinya adalah Menteri Kehutanan, dan juga Pasal 17 ayat (2) danayat (3) Kepmenhut