Ditemukan 376283 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemberhentian taruna kepolisian Kepala kepolisian daerah lampung; Tata kerja kepolisian Class action Kepala kepolisian daerah sumatera selatan; Erliansyah vs kepala kepolisian daerah aceh;; Abdu nafi giofani vs gubernur akademi kepolisian; Helmi zarmansyah vs kepala kepolisian daerah aceh Binton samosir vs kepala kepolisian daerah jambi; Hamdani vs kepala kepolisian daerah aceh;; Elang samudra vs kepala kepolisian daerah lampung;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 29-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634 K/TUN/2018
Tanggal 29 Nopember 2018 — GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA VS ANDI DEANDRA PUTRA
359 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA VS ANDI DEANDRA PUTRA
    PUTUSANNomor 634 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sultan AgungNomor 131 Candi Baru, Semarang, Jawa Tengah:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Brigadir Jenderal Polisi Drs.Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H, MM.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurAkademi Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: Kep/127/VII/2017,tanggal 28 Juli 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat TarunaAkademi Kepolisian Tingkat Il, Angkatan 50, Detasemen WicaksanaAdhimanggala a.n. Brigdatar Andi Deandra Putra, NO. AK.14.245;4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihnkan kembali harkat danmartabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna AkademiKepolisian Republik Indonesia;5.
    Putusan Nomor 634 K/TUN/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaJudex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dansalah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Gubernur AkademiKepolisian Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 tentangPerubahan atas Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 02Tahun 2014
    tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan Berbasis KarakterPada Akademi Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkandengan Peraturan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor 03 Tahun 2016pada pokoknya menyebutkan: Penjelasan Pasal 46 angka 4 Bila 2 kalitidak naik Tingkat dan Pangkat maka yang bersangkutan dikeluarkandari Pendidikan Akademi Kepolisian;Bahwa fakta hukum persidangan Penggugat telah terbukti memperolehsanksi akademik 2 (dua) kali yakni turun tingkat dan pangkat satu tingkatlebih rendah dari
    Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GUBERNURAKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA:Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 634 K/TUN/20182. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayadengan Putusan Nomor 100/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Juli 2018,yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor 65/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 8 Maret 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;Dalam Pokok Perkara:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 10-02-2022 — Putus : 21-03-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 K/TUN/2022
Tanggal 21 Maret 2022 — ANDRI MARAPRIMA AR, SH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG;
139 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANDRI MARAPRIMA AR, SH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-05-2006 — Upload : 27-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01PK/HUM/2001
Tanggal 3 Mei 2006 — Otto Cornelis Kaligis, SH ; Eliza Trisuci, SH ; Desy Meizarni, SH. ; Mahkamah Agung Republik Indonesia
149 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 01.PK/HUM/TH.2001DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas putusanMahkamah Agung RI No. 09 P/HUM/TH.2001 tanggal 31 Juli 2001 tentangPerubahan atas Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2001 tentang Organisasidan Tata Kerja Kepolisian RI, telah memutus sebagai berikut dalampermohonan yang diajukan oleh :1. OTTO CORNELIS KALIGIS, SH. ;ELIZA TRISUCI, SH, ;Y.B. PURWANING M. YANUAR, SH., MCL., CN. ;Dra.
    Biar sejarah hukum mencatat sejauh mana konsistenJudex Juris di dalam memberikan pertimbangan hukumnya.Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali ini, Pemohon PeninjauanKembali tetap mohon agar Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2001 tanggal21 Juni 2001 yang diberlakukan surut sejak tanggal 1 Juni 2001 dinyatakantidak sah dan tidak berlaku dengan alasan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RepublikIndonesia
    Kepala Kepolisian Negara RI Pati Bintang 4 ;Il. SEKRETARIAT JENDERAL1. Sekretaris Jenderal Pati Bintang 3 ;2. Wakil Sekretaris Jenderal Pati Bintang 2 ;dan seterusnya ....... (bukti P1) ;Hal. 3 dari 7 hal. Put.
    Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pati Bintang 4 ;2.
    Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pati Bintang 3 ;Bahwa dengan demikian, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 77tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 yang diberlakukan surut sejak tanggal 1Juni 2001 haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.Bahwa berdasarkan pasal 26 UndangUndang No. 14 Tahun 1970 (UndangUndang Pokok Kekuasaan Kehakiman) jo. pasal 31 UndangUndang No. 14Tahun 1985 (UndangUndang Mahkamah Agung) dan pasal 1 butir (1)PERMA No. 1 Tahun 1999, kepada Mahkamah Agung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 11-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 K/TUN/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
117 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-06-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 273 K/TUN/2020
Tanggal 23 Nopember 2020 — ABDU NAFI GIOFANI vs GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN;
259 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ABDU NAFI GIOFANI vs GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-08-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2022
Tanggal 4 Agustus 2022 — HELMI ZARMANSYAH vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
61 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HELMI ZARMANSYAH vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-09-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 22-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/TUN/2022
Tanggal 25 Oktober 2022 — ERLIANSYAH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;;
103 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ERLIANSYAH VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 K/TUN/2022
Tanggal 8 Desember 2022 — HAMDANI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;;
80 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAMDANI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 K/TUN/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — ELANG SAMUDRA vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG;;
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ELANG SAMUDRA vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/TUN/TF/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — DASNI VS KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG;;
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DASNI VS KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 18-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/TUN/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — YUDIANDAR ARIGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;
90 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YUDIANDAR ARIGA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH;
    PUTUSANNomor 344 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:YUDIANDAR ARIGA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Atas, Desa Buket Panyang Dua,Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang,pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia:Dalam hal ini diwakili oleh Chairul Azmi, S.H., dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Law OfficeChairul
    Azmi, S.H., & Partners, beralamat di Kota Langsa,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH, tempat kedudukandi Jalan T.
    Nyak Arief Jeulingke Kota Banda Aceh, ProvinsiAceh;Dalam hal ini diwakili oleh Raswin, S.H., jabatanKaurbanhatkum Bidkum pada Kepolisian Daerah Aceh, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14Mei 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut: Dalam
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor Kep/113/IV/2018,tanggal 19 April 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatDari Dinas POLRI atas nama Yudiandar Ariga Pangkat Briptu NRP88120461, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap; Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kKedudukan, harkat danmartabat Penggugat seperti semula sebagai Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia yang bertugas di Kepolisian Resor AcehTamiang;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 24-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 K/TUN/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — HELWANI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
67 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HELWANI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN;
    PUTUSANNomor 122 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:HELWANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Kuburan Islam Talang Kapuk Nomor 37, KelurahanPasar Lama, Kecamatan Lahat (dalam hal ini memilihdomisili hukum di Asrama Brimob Blok 4 RT.36 RW.11Kelurahan Bukit Lama Palembang), pekerjaan MantanAnggota POLRI ;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH
    Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Selatan Nomor: KEP/845/X1I/2017 Tentang PemberhentianHalaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/2019Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n. Bripda Helwani NRP.87070973, Jabatan Brigadir Subbagrenmin Kesatuan Sat Brimob PoldaSumsel Tanggal 30 November 2017:4. Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat, kKedudukan danhakhak Penggugat seperti sediakala sebagai anggota KepolisianRepublik Indonesia;5.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Selatan Nomor: Kep/845/X1I/2017 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a/n Bripda Helwani NRP.87070973, Jabatan Brigadir Subbagrenmin Kesatuan Sat Brimob PolsaSumsel tanggal 30 November 2017;4.
    TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa karena Penggugat telahmelanggar Pasal 7 ayat (1) huruf g Perkap Nomor 14 Tahun 2011tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
    Putusan Nomor 122 K/TUN/2019Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Tergugat sebagaidasar penerbitan objek sengketa a quo sudah tepat:Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 29-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/TUN/KI/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — GOMUSTANG SIMBOLON VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA;
97 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GOMUSTANG SIMBOLON VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 02-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/TUN/KI/2021
Tanggal 30 Maret 2021 — NORLITA FEBRIANI vs KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA;
176 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NORLITA FEBRIANI vs KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA;
    ., Magiskar, SH.I. yang ditangani oleh SatreskrimPolres Palangka Raya; Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasiyang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a sampai dengan hurut jUndangUndang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan InformasiPublik dengan demikian informasi yang dimohonkan a quo tidak dapatdiketahui oleh setiap orang termasuk Pemohon Informasi; Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2010 TentangTata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 12-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 K/TUN/2021
Tanggal 2 Juni 2021 — BINTON SAMOSIR VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI;
99 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BINTON SAMOSIR VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI;
    Tebo, Provinsi Jambi; Pekerjaan Mantan Anggota Polri;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Asna Arif Syaikhon, S.H,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum ASNA ARIF & PARTNERS,beralamat di Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 Februari 2021;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI, tempat kedudukandi JI. Jenderal Sudirman No. 45 Thehok, Jambi, yang diwakiliDalam hal ini diwakili oleh kuasa J. Permadi Wibowo, S.I.K.
    Putusan Nomor 203 K/TUN/2021Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas namaBinton Samosir, Pangkat: Bripbka, NRP: 82100517, tanggal 8 Mei 2020;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Jambi Nomor: Kep/181/V/2020 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atasnama Binton Samosir, Pangkat: Bripka, NRP: 82100517, tanggal 8 Mei2020;4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupamengembalikan harkat
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahJambi Nomor: Kep/181/V/2020 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas namaBINTON SAMOSIR, Pangkat: Bripbka, NRP: 82100517 , tanggal 8 Mei2020 ;3.
    Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaKepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/181/V/2020 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia,atas nama BINTON SAMOSIR, Pangkat: Bripka, NRP: 82100517,tanggal 8 Mei 2020 ;4.
    DaerahJambi Nomor : Kep/181/V/2020 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama BintonSamosir, Pangkat : Bripka, NRP: 82100517, tanggal 8 Mei 2020;Bahwa Penerbitan objek sengketa mengacu pada Putusan SidangKomisi Kode Etik Polri Penggugat a quo dan Putusan Sidang Banding KomisiKode Etik Polri Penggugat.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 14-03-2023 — Putus : 26-06-2023 — Upload : 27-06-2023
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 8/G/2023/PTUN.TPI
Tanggal 26 Juni 2023 — Penggugat: Erwin Depari Tergugat: Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
144 — 37
  • Penggugat:Erwin DepariTergugat:Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-01-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 PK/TUN/2022
Tanggal 24 Februari 2022 — ABDU NAFI GIOVANI VS GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN;
214 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ABDU NAFI GIOVANI VS GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — FITRIA SOLEMAN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO;
151 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FITRIA SOLEMAN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO;
    PUTUSANNomor 31 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:FITRIA SOLEMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Mantu Kamali, Lingkungan IV KelurahanPauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango,pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO, tempatkedudukan di Jalan Achmad A.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahGorontalo Nomor Kep/217/VIII/2019, Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia,tanggal 22 Agustus 2019, atas nama Fitria Soleman;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 31 K/TUN/20213.
    Menyatakan batal atau tidak sah, Keputusan Kepala Kepolisian DaerahGorontalo Nomor Kep/217/VIII/2019, Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia,tanggal 22 Agustus 2019, atas nama Fitria Soleman;3.
    Mewajibkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mencabutKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo NomorKep/217/VIII/2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 22 Agustus 2019,atas nama Fitria Soleman;4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk merehabilitasiPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ke dalam harkat, martabat,status dan kedudukan semula sebagai anggota Kepolisian RepublikIndonesia;5.
    Putusan Nomor 31 K/TUN/2021Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan merekomendasikan Penggugatdikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dengan pertimbanganbahwa Penggugat telah melanggar kode etik profesi Polri sesuaiPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia danPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang PemberhentianAnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantumdalam konsideran memperhatikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-03-2008 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430K/TUN/2004
Tanggal 25 Maret 2008 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERA BARAT ; vs. KURNIA IRAWAN
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERA BARAT ; vs. KURNIA IRAWAN
    PUTUSANNo. 430 K/TUN/2004DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) SUMATERABARAT, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 55,Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. ARSENIUSPURBA, SH.,M.HUM, 2.
    tentang PengangkatanPenggugat sebagai anggota Polri dengan pangkat Brigadir Dua, NRP :83080601 dengan penerimaan gaji penuh ditambah dengan yang lainlaindengan gaji pokok Rp. 758.200, (tujuh ratus lima puluh delapan ribu duaratus rupiah) terhitung mulai berlaku 1 Juli 2003, maka PeraturanPemerintah No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri danPeraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan DisiplinAnggota Polri sebagai Peraturan Pelaksanaan UndangUndang No. 2tahun 2002 tentang Kepolisian
    Pol : Skep/11/XI/2003 tertanggal 12 Nopember 2003sepanjang yang berkaitan dan berkenaan dengan diri Penggugat;Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi selurunh hakhak Penggugatselaku Siswa Diktuba Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Padang Besi,Polda Sumatera Barat Gelombang 1 Tahun Ajaran 2003 termasukmenindaklanjuti kelanjutan proses pendidikannya;Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi padapokoknya atas dalildalil
    sebelum dapat persetujuan dari Kapolri No. 20/G/2003/PTUNPdg., dan menurut Tergugat penundaan tersebut dapatdilaksanakan sebelum mendapat persetujuan dari Kapolri;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/G/2003/PTUN.PDG.tanggal 29 April 2004 yang amarnya sebagai berikut :Dalam Eksepsi :Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian
    Pol :Skep/1 1/X1I/2003 tertanggal 12 Nopember 2003 sepanjang mengenai diriPenggugat (Kurnia Irawan);Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat danmartabat Penggugat selaku Siswa Diktuba Kepolisian Negara (SPN)Padang Besi, Polda Sumatera Barat;Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini sejumlah Rp. 246.000, (dua ratus empat puluh enam riburupiah);Menyatakan tetap berlaku Penetapan Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Padang No. 20/G/2003/PTUNPDG., tanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-10-2023 — Putus : 01-12-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 521 K/TUN/2023
Tanggal 1 Desember 2023 — AFRIYANTO HUSAIN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO;;
94 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AFRIYANTO HUSAIN VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO;;