Ditemukan 55947 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Dprd kabupaten kepulauan sula Bupati kepulauan meranti vs juliadi; Johny ughude vs bupati kepulauan talaud; Kaomaneng manolang vs bupati kepulauan sangihe; Lina iratnasari Gubernur provinsi kepulauan riau Purbo adi saputro vs gubernur kepulauan riau; Pengugat : 1. dpd f sp lem spsi propinsi kepulauan riau 2. pd kep spsi kepulauan riau. tergugat : gubernur propinsi kepulauan riau Peterson rangkoratat Sh vs bupati kepulauan tanibar; Wfm nasution vs gubernur kepulauan bangka belitung;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 20-08-2008 — Upload : 23-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01PK/PKHS/2008
Tanggal 20 Agustus 2008 — ., ; DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA
65 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., ; DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2020
Tanggal 13 Oktober 2020 — BUPATI KEPULAUAN MERANTI VS JULIADI;
106 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KEPULAUAN MERANTI VS JULIADI;
    PUTUSANNomor 487 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI KEPULAUAN MERANTI, tempat kedudukan JalanDorak, Nomor 1, Kelurahan Selat Panjang Timur, KecamatanTebing Tinggi, Kota Selat Panjang, Kabupaten KepulauanMeranti, Provinsi Riau;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Budi Raharjo Saman, S.H.
    Dalam Penundaan:1.iz.Mengabulkan permohonan penundaan;Menetapkan daya berlaku Keputusan Tergugat berupa SuratKeputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/ HK/KPTS/X/2019,tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa NipahSendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten KepulauanMeranti, yang mengesahkan dan mengangkat Saudara Kasino,sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing TinggiTimur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019,ditunda atau dihentikan sampai putusan perkara
    a quo berkekuatanhukum tetap; danMewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negarayang menangguhkan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa SuratKeputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019,tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa NipahSendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten KepulauanMeranti, yang mengesahkan dan mengangkat Saudara Kasino,sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing TinggiTimur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019
    Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupaSurat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa NipahSendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten KepulauanMeranti, yang mengesahkan dan mengangkat Saudara Kasino,sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur,Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019;Halaman 2 dari
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupaSurat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala DesaNipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten KepulauanMeranti, yang mengesahkan dan mengangkat Saudara Kasino, sebagaiKepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur,Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019:4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/TUN/2021
Tanggal 7 Oktober 2021 — BUPATI KEPULAUAN MERANTI VS JULIADI;
91 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KEPULAUAN MERANTI VS JULIADI;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 528 K/TUN/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — JOHNY UGHUDE vs BUPATI KEPULAUAN TALAUD;
189 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHNY UGHUDE vs BUPATI KEPULAUAN TALAUD;
    PUTUSANNomor 528 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:JOHNY UGHUDE, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Damau Dusun Il, Kecamatan Damau,Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Kepala Desa;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Febronesco FerdinandTakaendengan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokatdan Konsultan Hukum pada kantor F. F.
    ., Law Office, beralamat di Manado, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 012/SK/FFT/VII/2019, tanggal 4 Juli2019;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KEPULAUAN TALAUD, tempat kedudukan diKantor Bupati Kepulauan Talaud, pada KompleksPerkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud,Provinsi Sulawesi Utara:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Penghiburan Balderas,S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat padakantor Advokat Balderas, S.H., M.H. & Associates,beralamat di Manado, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kepulauan TalaudNomor 295 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Desa danPenjabat Kepala Desa, tanggal 29 Agustus 2018, knusus Desa Damauatas nama Pemberian Manaru;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KepulauanTalaud Nomor 295 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Desa danPenjabat Kepala Desa, tanggal 29 Agustus 2018, knusus Desa Damauatas nama Pemberian Manaru;4.
    , knusus Desa Damau atas nama Pemberian Manaru, yang diterbitkanoleh Bupati Kepulauan Talaud selaku pejabat daerah, sehingga sesuailHalaman 3 dari 6 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 05-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 K/TUN/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — KAOMANENG MANOLANG VS BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
242 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAOMANENG MANOLANG VS BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
    AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:KAOMANENG MANOLANG, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Kelurahan Tona , RT006Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara,, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupatenpekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferdinand Tatawi,SH, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,Advokat/Pengacara, beralamat di Kota Manado,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April2019;Pemohon Kasasi:LawanBUPAT KEPULAUAN
    Menyatakan Batal atau tidak Sah Keputusan Bupati KepulauanSangihe Nomor 180/888/Tahun 2018 tanggal 5 September 2018tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atasnama Drs. Kaomaneng Manolang;3.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 24-05-2022 — Putus : 05-10-2022 — Upload : 05-10-2022
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 8/G/2022/PTUN.TPI
Tanggal 5 Oktober 2022 — Penggugat: LINA IRATNASARI Tergugat: GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU
307 — 85
  • Penggugat: LINA IRATNASARITergugat: GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — PURBO ADI SAPUTRO VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;
182 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PURBO ADI SAPUTRO VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 31-10-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 598 K/TUN/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — WFM NASUTION VS GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;;
62 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WFM NASUTION VS GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;;
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-01-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 2/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 11 Mei 2021 — DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau, 2. PD KEP SPSI Kepulauan Riau. Tergugat : Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
376 — 232
  • Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1345 Tahun 2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, tertanggal 16 November 2020;4.
    Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
    DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau, 2. PD KEP SPSI Kepulauan Riau.Tergugat : Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 14-03-2023 — Putus : 26-06-2023 — Upload : 27-06-2023
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 8/G/2023/PTUN.TPI
Tanggal 26 Juni 2023 — Penggugat: Erwin Depari Tergugat: Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
147 — 37
  • Penggugat:Erwin DepariTergugat:Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 29-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/TUN/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — PETERSON RANGKORATAT, SH VS BUPATI KEPULAUAN TANIBAR;
81 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PETERSON RANGKORATAT, SH VS BUPATI KEPULAUAN TANIBAR;
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-01-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 11 Mei 2021 — DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau, 2. PD KEP SPSI Kepulauan Riau Tergugat : Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
257 — 123
  • Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 tertanggal 20 November 2020;3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 tertanggal 20 November 2020;4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan yang baru tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;5.
    DPD F SP LEM SPSI Propinsi Kepulauan Riau, 2. PD KEP SPSI Kepulauan RiauTergugat : Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
    Sutami Nomor 3, Sekupang, KotaBatam, Provinsi Kepulauan Riau, telah menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:1.
    GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, yang berkedudukan diKomplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,Gedung A Lantai IV Pulau Dompak, Tanjungpinang, ProvinsiKepulauan Riau;Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:1 Nama : RAJA HERY MOKHRIZAL, S.H., M.H.Kewarganegaraan : Indonesia.Pekerjaan/Jabatan : ASN/Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Kepulauan Riau.Tempat Tinggal : Perum Villa Bukit Indah Blok J No.3ABatam, Provinsi Kepulauan Riau;2 Nama : CHARISMA MANULLANG, S.IP.
    Bahwa Kepentingan Para Penggugat adalah wadah Organisasi SerikatPekerja/Serikat Buruh di Propinsi Kepulauan Riau sebagai pihak yangdituju atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan RiauNomor 1362 tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam tahun2021 tertanggal 20 Nopember 2020, dimana Tergugat telahmenyampaikan salinannya kepada Para Penggugat melalui DinasTenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau..
    ALASAN DAN DASAR GUGATAN.1.Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan MenteriKetenagakerjaan No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimummenyatakan bahwa Gubernur Provinsi Kepulauan Riau sebagaiTergugat mempunyai kewenangan Menetapkan Upah MinimumKabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau.2.
    Walikota Batam Nomor: 13/TK/XI/2020 Hal:Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kab/Kota (UMK) BatamTahun 2021 tanggal 11 November 2020.> Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riautentang Rekomendasi Besaran Angka Upah MinimumKabupaten/Kota seProvinsi Kepulauan Riau Tahun 2021Tanggal 17 November 2020.12.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 06-03-2023 — Putus : 13-03-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 7/G/2023/PTUN.TPI
Tanggal 13 Maret 2023 — PENGGUGAT : ERWIN DEPARI TERGUGAT : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA ) KEPULAUAN RIAU
315 — 0
  • PENGGUGAT : ERWIN DEPARI TERGUGAT : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA ) KEPULAUAN RIAU
Pengadilan PN SOASIU Perdata
Register : 04-11-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN SOASIU Nomor - 10_Pdt_G_2015_PN_Sos
Tanggal 6 Januari 2016 — YUSUF - Pemerintah Republik Indonesia Cq_ Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq, Gubernur Maluku Utara Cq_ Walikota Tidore kepulauan, Cq_ Kepala Bagian Pemerintahan Kota Tidore kepulauan
109 — 35
  • YUSUF- Pemerintah Republik Indonesia Cq_ Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq, Gubernur Maluku Utara Cq_ Walikota Tidore kepulauan, Cq_ Kepala Bagian Pemerintahan Kota Tidore kepulauan
    PENETAPANNomor : 10/Pdt.G/2015/ PN.SosDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikutdalam perkara antara :SAMAUN H.YUSUF, Umur 55 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal diRT/RW 005/002, Keluarahan Gamtufkange, KecamatanTidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;MELAWAN:Pemerintah Republik Indonesia Cq.
    Walikota Tidore kepulauan, Cq.
    Kepala BagianPemerintahan Kota Tidore kepulauan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah membaca permohonan lisan yang disampaikan oleh KuasaPenggugat dipersidangan ;Setelah mendengarkan kedua belah pihak ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal4 November 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSoasio dibawah register nomor : 10/Pdt.
    M.Si Kepala Bagian Hukum dan HAMSetda Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1088/01/2015 tertanggal 9 November 2015;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiankedua belah pihak sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor : 1 tahun 2008tantang prosedur mediasi dengan menunjuk Sdr. EFRATA H. TARIGAN, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 22-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 PK/TUN/2021
Tanggal 29 Nopember 2021 — BUPATI KEPULAUAN SELAYAR VS RAHMAN R, S.Sos;
47 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KEPULAUAN SELAYAR VS RAHMAN R, S.Sos;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — ERWIN DEPARI vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU;;
64 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ERWIN DEPARI vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Register : 01-03-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 26-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 K/TUN/2022
Tanggal 29 Maret 2022 —
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HERMANUS MARTHEN LUTER DUMGAIR, S.T VS BUPATI KEPULAUAN ARU;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 31-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 K/TUN/2021
Tanggal 29 Juli 2021 — RIZKI RAMDHANI, S.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;
102 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIZKI RAMDHANI, S.H VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;
    ., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Tiram IV, RT 002, RW 002, KomplekTimah, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam,Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaanMantan Anggota Polri;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Koko Handoko, S.H., dankawankawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Turki & Partners Law Firm, beralamatdi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 04/SKK/LFT&P/III/2021, tanggal 15 Maret2021;Pemohon
    Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKABELITUNG, tempat kedudukan di Jalan Komplek PerkantoranAir ltam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan BangkaBelitung;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Darma Lelepadang, S.H.
    ,M.H., jabatan Kabid Hukum Polda Kepulauan BangkaBelitung, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKK/02/IV/2021/BIDKUM, tanggal 9 April2021;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor Kep/93/III/2020 tertanggal 31Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari DinasPolri atas nama Bripka Rizki Ramdhani, NRP 85060846, Jabatan BaSium Polres Belitung Timur;4.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor Kep/93/III/2020/ tertanggal31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari DinasHalaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 240 K/TUN/2021Polri Atas Nama Bripka Rizki Ramdhani, S.H., NRP 85060846, JabatanBa Sium Polres Belitung Timur;4.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 24-09-2021 — Putus : 13-10-2021 — Upload : 20-10-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 18/G/2021/PTUN.TPI
Tanggal 13 Oktober 2021 — Penggugat : SUMANTRI ARDI Tergugat : Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau
158 — 69
  • Penggugat : SUMANTRI ARDITergugat : Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 31-05-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 K/TUN/2024
Tanggal 23 April 2024 — ADITYA PRATAMA PUTRA vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;;
61 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ADITYA PRATAMA PUTRA vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;;