Ditemukan 545804 data
267 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan memperoleh hakhaknya 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan UpahProses 3 (tiga) bulan, dengan masa kerja dan besarnya upah yangdidalilkan oleh Para Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, hakhak Para Penggugat rinciannya masingmasing sebagai berikut:Penggugat (Jaka Permana) masa kerja 11 tahun 1 bulan Uang pesangon 1 x 9 x Rp4.301.145,00 =Rp38.710.305,00; Uang penghargaan masa kerja 4xRp4.301.145,00 =Rp17.204.580,00; Uang penggantian hak 15% x Rp55.914.885,00
kerja 9 tahun 11 bulan: Uang pesangon 1 x 9 x Rp4.286.145,00 =Rp38.575.305,00; Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp4.286.145,00 =Rp17.144.580,00; Uang penggantian hak 15% x Rp55.719.885,00 =Rp8.357.982,00; Upah proses 3 bulan 3 x Rp4.286.145,00 =Rp12.858.435,00;:Jumlah Rp76.936.302,00(Tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratusdua rupiah);Penggugat V (Rangga Nasrudin) masa kerja 9 tahun 11 bulan: Uang pesangon 1 x 9 x Rp4.286.145,00 =Rp38.575.305,00; Uang penghargaan masa
kerja 4 x Rp4.286.145,00 =Rp17.144.580,00; Uang penggantian hak 15% x Rp55.719.885,00 =Rp8.357.982,00;Halaman 7 dari 12 hal.
masa kerja 3 x Rp4.271.145,00 =Rp12.813.435,00; Uang penggantian hak 15% x Rp51.253.740,00 =Rp7.688.061,00;Halaman 8 dari 12 hal.
Menyatakan Para Penggugat telah melakukan pelanggaran kerja;3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat putus;4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasiPemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sebagaiberikut:a.Penggugat (Jaka Permana) sebesar Rp77.205.552,00 (tujuhpuluh tujuh juta dua ratus lima ribu lima ratus lima puluh duarupiah);.
76 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 17
50 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 51
640/01/SPP/PUPE/2009 Tentang Kegiatan Pembangunan KawasanPusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas, dengan waktu pelaksanaankontrak Tahun Jamak (MULTY YEARS CONTRACT) Dana APBD, APBNTahun Anggaran 20092012, dengan nilai kontrak sebesar Rp.216.000.000.000, terbilang (dua ratus enam belas milliar rupiah) yang manadalam surat perjanjian pemborongan (kontrak) tersebut telah diketahui olehTergugat IT dan disetujui oleh Tergugat I ;Bahwa selanjutnya Tergugat III telah menerbitkan surat perintah mulai kerja
Telah dinazegellen. fotocopy dan telah diberi meterai secukupnya,yang diberi tanda bukti P3 ;4 Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Pembangunankawasan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas denganPelaksanaan multy years (multy years contract) Tahun anggaran20092012 Nomor : 640/01/ SPP/PUPE/2009 tanggal 11 Desember 2009,fotocopy dan telah diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda buktiP4;14101112Foto copy surat perintah mulai kerja (SPMK) nomor 620/72/SPMK/PPKMY/12/2009 tanggal 10
2010 Kantor Bupati dan DPRDsampai pondasi, tidak ada dana lagi selain dana+ Rp.6,9.000.000.000, (enamkoma sembilan milyar) ;Bahwa setelah sejumlah dana + Rp.6,9.000.000.000, (enam koma sembilanmilyar) pekerjaan berhenti, karena tidak keluar dana pelaksanaan selanjutnya ;Bahwa tugas Saksi sebagai Proyek Manager untuk mengajukan jadwalpekerjaan dan mengajukan ftermintermin pekerjaan setelah membuat Draftpekerjaan ke PU dan Saksi tanda tangani Progres ;Bahwa Saksi bekerja awal tahun 2010 dan Saksi kerja
Bungo Pantai Bersaudara ;Bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda bukti P18 adalah laporan bulananuntuk dilaporkan kepada pihak Pekerjaan Umum (PU) Padang Lawas yaitutentang keadaan Fisik dilapangan ;Bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda bukti P18 ada diserahkan kepadapihak Pekerjaan Umum (PU) ;Bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda bukti P18 adalah laporan bulananyang ke36 sesuai dengan kontrak perjanjian kerja ;Bahwa laporan itu yaitu : 1.
Laporan bulanan sebagiman bukti P18 pekerjaanJalan Utama 1,673 % masuk kerja 0,091%, 2. Kantor Bupati 3,147 % dari25,414 %, 3.
159 — 53
Pasal 1 ayat 2 menyatakan " Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbulkarena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan ataupenafsiran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, perjanjian kerja,peraturan perusahan atau perjanjian kerja bersama.2.
antara Penggugat dan Para Tergugat yang dapat dilihat dari adanya SKNo.23/KPT/YARSI/03/1987 tanggal 28 Oktober 1987 dimana Penggugat mendalilkanbahwa dengan adanya SK tersebut maka Ianya berhak untuk mendapatkan pendapatan,gaji dan tunjangan lain namun dirinya tidak mendapatkan haknya tersebut ;Menimbang, bahwa hubungan kerja menurut Undangundang No. 13 tahun 2003pasal 1 angka 1 adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruhberdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan,
upah dan perintah ;Iman Soepomo menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerjaantara buruh dan majikan yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh mengikatkandiri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkandiri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah pada pihak lainnya.Menimbang, bahwa perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha menimbulkanhubungan hukum yang disebut hubungan kerja yang mengandung tiga ciri khas yaituPekerjaan
, Perintah dan Upah.Menimbang, bahwa SK No.23/KPT/YARSI/03/1987 tanggal 28 Oktober 1987adalah merupakan produk yang dikeluarkan oleh YARSI atau Para Tergugat dimanadengan adanya SK tersebut dapat dikatakan saat itu telah terjadi hubungan kerja antaraPenggugat dengan YARSI atau Para Tergugat.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50dan Pasal 51 Undangundang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimanadikatakan disana bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antarapengusaha dan pekerja atau buruh serta perjanjian kerja tersebut dipersyaratkan untukdibuat secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.Dan sehingga karenanya dengan adanya SK tersebut, timbullah hak dan kewajiban bagimasing masing pihak dalam hal ini Penggugat dan Para
121 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 870/412/DKPP & PMKSET/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 pada point 3menyebutkan: Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pemutusanperjanjian kerja/poemutusan kontrak sebagaimana surat perjanjian kerja(point 1) dan sepakat hanya membayar sepanjang apa yang dikerjakan(progress pembangunan /anskap Taman Tepian Sungai Kayan) yaitusepanjang 600 meter, seharusnya Tergugat menepati perjanjian tersebutkarena perjanjian tersebut dibuat telah memenuhi syarat hukum untuksahnya perjanjian seperti diatur
Menyatakan sah dan berharga: Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.I/DKPP&PMKSET/X/2008 tanggal27 Oktober 2008 antara Penggugat dengan Tergugat; Surat Penyerahan Lapangan Nomor 870/35.l/DKPP&PMKSET/X/2008tanggal 27 Oktober 2008 dari Tergugat kepada Penggugat; Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 870/36.l/DKPP&PMKSET/X/2008tanggal 27 Oktober 2008 dari Tergugat kepada Penggugat; Surat Pemutusan Perjanjian Kerja (Pemutusan Kontrak) Nomor870/412/DKPP & PMKSET/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 antaraTergugat
dengan Penggugat; Serta suratsurat lainya yang berkaitan dan menjadi satu kesatuandengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.Il/DKPP&PMKSET/X/2008tanggal 27 Oktober 2008 tersebut di atas;3.
SuratPemutusan Perjanjian Kerja (oemutusan kontrak) Nomor 870/412/DKPP &Halaman 9 dari 21 hal.
Bahwa berdasarkan Register Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakamandan Penanggulangan Masalah Kebakaran Kabupaten Bulungan Tahun 2008(bukti PK14 novum/bukti baru) pada tanggal 27 Oktober 2008 hanyamengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) atas nama PT SuarimaPatriot Jakarta (Nomor 870/241/DKPP&PMK/TU/X/2008) dan tidak pernahmenerbitkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 6
57 — 15
56 — 35
, sebagaimana tersebut pada point duadiatas, oleh Tergugat tanpa ijin/sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat telahmembuat jalan proyek menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) SampahKabupaten Fakfak, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 47/KU.08.09/PPLPPB/2013.
99 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 0
368 — 232
Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja ditetapkan pelaksanaan pekerjaan,wajib dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalamSurat perjanjian kerja tersebut;3.
Bahwa dalam pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ditentukan beberapaketentuan yang menyangkut pekerjaan, antara lain :a.Bentuk dan besarnya konstruksi yang dilaksanakan oleh pihakPenggugat, adalah sesuai dengan spesifikasi teknik dan gambar kerjayang disetujui bersama oleh para pihak;Pihak Penggugat tidak berhak mengubah spesifikasi teknik dangambar kerja tersebut tanpa mendapat persetujuan tertulis dahuludari Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Enginering Tergugat;Pihak Penggugat harus mengerahkan
Retensi sebesar 5 % dari harga, akan dibayarkan Tergugat kepadaPenggugat setelah pemeliharaan efektif selesai yaitu 12 (dua belas)bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara S erah Terima I (pertama).Bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja, kemajuan danprestasi kerja yang telah dilakukan Penggugat, Penggugat telahHal.7. dari 40 Hal.
Bahwa berdasarkan prestasi kerja yang telah dilakukan oleh Penggugat,seharusnya Penggugat menerima pembayaran dari hasil pekerjaan yaituberdasarkan progres presentasi kemajuan pekerjaan 90, 0181 %,seharusnya Penggugat telah berhak menerima pembayaran hasil kerjaadalah 90.0181 % dari nilai kontrak kerja Rp 108.257.000.000. adalahsebesar = Rp 97.450.894.517.Hal.14. dari 40Hal.
Perjanjian Kerja No.001/PSL/GBSAV/2010 tanggal 21 April2010 berikut nominal biaya Pekerjaan, dan Addendumnyadibuat dalam 2 (dua) versi yang berbeda;5.1.2. Versi Pertama Perjanjian Kerja No.001/PSL/GBSAV/2010tanggal 21 April 2010 dengan Nilai Pekerjaan sebesarRp.76.000.000.000. (tujuh puluh enam miliar rupiah) danUSD 950,000. (Sembilan ratus lima puluh ribu dollarHal.20. dari 40Hal. Put.No.91/PDT/2017/PT.PLGAmerika Serikat) adalah Perjanjian Kerja untukPenggugat (PT. Palmec Surya Lestari);5.1.3.
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
BelgindoRaya yang menyebabkan perbaikan surat kuasa tidak segera;Bahwa apa yang dimintakan oleh Para Penggugat (Termohon Kasasi),yaitu uang cuti 9 hari kerja (tanggal 12 s/d 20 Oktober 2007) dalamrangka merayakan Hari Idul Fitri adalah rekayasa dari Para Penggugat/Termohon Kasasi, karena : Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi pada waktu memerintahkan padaPenggugat/Termohon Kasasi telah menawarkan kepada Penggugatuntuk menerima tawaran penetapan sebagai Karyawan tetap efektifpertanggal penetapan agar tidak
23 — 8
47 — 23
Jayapura selama 14(empat belas) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiJayapura ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA.
32 — 22
alihpertimbangan hukum tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri, sedangkanPengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan PengadilanNegeri Sorong tersebut dalam pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknyamendalilkan bahwa Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)Nomor: 01/KNTR/PUBM/SS/2006 tanggal 30 Agustus 2006 yang kemudianditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja