Ditemukan 96 data
17 — 3
ZAKI, SE
Terdakwa:
KRISEYEANA WOLA
26 — 13
KECAMATAN MOJOANYAR, KABUPATEN MOJOKERTO dan hingga penertiban oleh Petugas Satpol PP KabuoatenMojokeno tempat usaha tersebut tersebut diduga menjual minuman beralkohol, tanpa dilengkapi SITU Minuman Beraikohol sehenggaterdakwa dicuga melanagar Pasal 44 Jo Pasal 63 Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 02 tahun 2013 tentangPenyeienggaraan Ketertban Umum dan Ketentraman Masyarakat.3. SAKS!
18 — 2
perbuatan terdakwa. maka terdakwa haruslah bertanggung jawab akan perbuatannya dandinyatakan bersalah tentang hal itu dan harusiah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa setelah putusan ini dijatuhkan agar terdakwa tetap ditahan dalamRumah Tahanan Negara ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sesuai denganperbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan halhal sebagai berikutYang memberatkan : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggukeamanan. ketertban
52 — 3
UU RI No24 Tahun 2013 TentangPerubahan atas UU RI No.23 Tahun 2006 Tentang Admimnstrasi Kependudukan, yang menyatakanbahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negen tempatPemohon;Menimbang, bahwa karena alasanasan yang dikemukakan okh Pemohon dalam = suratpermohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertban umum sedangkanbukt+bukti yang dijukan okh Pemohon tebh mendukung untuk terpenuhinya syaratsyarat penetapanganti nama sebagai tertb
66 — 4
UU RI No24 Tahun 2013 TentangPerubahan atas UU RI No.23 Tahun 2006 Tentang Admmistrasi Kependudukan, yang menyatakanbahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negen tempatPemohon;Menimbang, bahwa karena alasanasan yang dikemukakan okh Pemohon dalam = suratpermohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertban umum sedangkanbukt+bukti yang diajukan okh Pemohon tehh mendukung untuk terpenuhinya syaratsyarat penetapanganti nama sebagai tertb
27 — 14
Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasanyang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kKewajibandinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwasudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuanmaupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertban Negara KesatuanRepublik Indonesia.2.
tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatanTerdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi dilingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer Il 08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidakHal 10 dari 12 hal PUT/115K/PM II08/AD/V/2015lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertban
22 — 14
Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasanyang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kKewajibandinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwasudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuanmaupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertban Negara KesatuanRepublik Indonesia.2.
Bahwa perbuatan tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatanTerdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi dilingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer Il08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidaklagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertban dan penegakkanserta kepastian
19 — 1
bahwa sebagai aplikasi dari perintan Allan SWT dalam Alquran surat AlBagoroh ayat 282 yang memerintahkan untuk melakukan pencatatanpada setiap terjadi transaksi / peristwa hukum, maka khusus untuk bukti adanyapemikahan tersebut, pencatatan merupakan su atu keharusan pula.Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 343536 Undang undang nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2 ayat (2) Undang undangnomor 1 tahun 1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan untukmenjamin ketertban
24 — 4
dimaksud dengan ~pengesahan anak merupakan pengesahan statusseorang anak yang bah dari perkawinan yang tebh sah menunt hukum agama, pada saat pencatatanperkawinan dari kedua orang tua anak tersebut teh sah menurut hukum negara (penjelsan pasal 50 ayat(1) UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang AdminstrasiKependudukan) ;Menimbang, bahwa karena aklsanalsan yang dikenukakan okh para pemohon dakm suratpermohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertban
24 — 14
Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasnyamerupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sertaTerdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan padahakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasanmiliter, oleh karenanya demi ketertban dan penegakan serta kepastianhukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikianharus segera diambil tndakan hukum yang tepat dan tegas agar tidakmempengaruhi kehidupan disiplin
54 — 14
perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangilagi perbuatannya;Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilakumenyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat Perilaku menyimpangtersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap normanorma sosial yang mendasarikehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupunketeganganketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertban
21 — 13
Thtperaturan perundangundangan dan ketertban masyarakat pada umumnya.Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnyakorban, sehingga keseimbangan dan tertlb masyarakat dapat dipelihara.
13 — 1
karena itu petitum gugatan Penggugat yangmeminta Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan diubah kembali dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, serta untuk kepentingan ketertban
13 — 5
of social engineering), maka pembenaran terhadappemalsuan identitas dengan tujuan mengelabui peraturan perundang undangan ataupembenaran terhadap perouatan yang telah dengan sengaja melanggar undangundang, dengan mengakomodir permohonan para Pemohon, justru dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat, hal mana berakibat peraturan perundangundangan yang dibuat untuk ketertban umum, justru dipermainkan dan masyarakatakan menganggap biasa pelanggaran terhadap peraturan perundangundangantersebut
Roeliyati Utami SE
Terdakwa:
Riuky Bernaid
59 — 5
mengguraican masker betlap orang yong melanczar protokol kesehatanTidak ada tempat evel tanganyha ned Tidak menoyd tanga FATAL YANG GRUANGGAR danitiper Pasal 49 ayat (3) .ayat 2ayat (3) ayat (4) Jo ParalTidak ada alat perguiur gubu/thermogun Tidak metakukan pembatazanjarakd) 27 huruf b Petda Iatim Ho 2 Tahun 3090hempat Uther Tentang Perubshan Ata Pera Jatim he 4Tilak ada Patngaturan jarak Berkerunin, Gerke pul dengan Tahun = =6019 Tentang Petythnggarainfarak kurang dari ttatu) meter Ketentraman, Ketertban
HERI MULYONO, S. AP
Terdakwa:
Agus Setiawan
21 — 3
mengguraican masker betlap orang yong melanczar protokol kesehatanTidak ada tempat evel tanganyha ned Tidak menoyd tanga FATAL YANG GRUANGGAR danitiper Pasal 49 ayat (3) .ayat 2ayat (3) ayat (4) Jo ParalTidak ada alat perguiur gubu/thermogun Tidak metakukan pembatazanjarakd) 27 huruf b Petda Iatim Ho 2 Tahun 3090hempat Uther Tentang Perubshan Ata Pera Jatim he 4Tilak ada Patngaturan jarak Berkerunin, Gerke pul dengan Tahun = =6019 Tentang Petythnggarainfarak kurang dari ttatu) meter Ketentraman, Ketertban
HERI MULYONO, S. AP
Terdakwa:
Jumali
28 — 2
mengguraican masker betlap orang yong melanczar protokol kesehatanTidak ada tempat evel tanganyha ned Tidak menoyd tanga FATAL YANG GRUANGGAR danitiper Pasal 49 ayat (3) .ayat 2ayat (3) ayat (4) Jo ParalTidak ada alat perguiur gubu/thermogun Tidak metakukan pembatazanjarakd) 27 huruf b Petda Iatim Ho 2 Tahun 3090hempat Uther Tentang Perubshan Ata Pera Jatim he 4Tilak ada Patngaturan jarak Berkerunin, Gerke pul dengan Tahun = =6019 Tentang Petythnggarainfarak kurang dari ttatu) meter Ketentraman, Ketertban
EFRATA GINTING
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA RIAU c.q. H.TAN HARDI
2.DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
3.DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
206 — 46
dari 14 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Pbrmaupun administrasi' serta diadili melalui proses peradilanyangbebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acarayangmenjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujurdanadil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar, Pasal 23 ayat = (2): Setiao orang bebas untukmempunyal,mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesualhatinuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetakmaupun elektonik dengan memperhatikan nilainilalagama,kesusilaan, ketertban
31 — 17
untukmenjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yangmaksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebuttidak ada pada din Terdakwa.Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan halhal tersebutdi atas, Mejelis Hakim bemendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untukdipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupanmiliter lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan bermengaruhpada ketertban
HERI MULYONO, S. AP
Terdakwa:
Muhammad Afrizal
26 — 3
mengguraican masker betlap orang yong melanczar protokol kesehatanTidak ada tempat evel tanganyha ned Tidak menoyd tanga FATAL YANG GRUANGGAR danitiper Pasal 49 ayat (3) .ayat 2ayat (3) ayat (4) Jo ParalTidak ada alat perguiur gubu/thermogun Tidak metakukan pembatazanjarakd) 27 huruf b Petda Iatim Ho 2 Tahun 3090hempat Uther Tentang Perubshan Ata Pera Jatim he 4Tilak ada Patngaturan jarak Berkerunin, Gerke pul dengan Tahun = =6019 Tentang Petythnggarainfarak kurang dari ttatu) meter Ketentraman, Ketertban