Penggugat:
Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan (PERKOMHAN),
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia,

Bertha Sihombing (halaman 28) yangmenyatakan kinerja Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) baik,merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang dilakukan Judex Facti kepadaPemohon Kasasi. Bahwa seharusnya dan sepatutnya Judex Factimempertimbangkan seluruh bukti dan saksi dan tidak mendiskriminasikanpertimbangan hukumnya sehingga merugikan Pemohon Kasasi.

Bahwa ketidakadilan yang dilakukan Judex Facti dalammemeriksa serta menginterpretasikan seluruh bukti dan saksisaksi yangada juga telah merugikan Pemohon Kasasi.Bahwa atas Ketidakadilan dan kekeliruan Judex Facti dalammenginterpretasikan buktibukti dan saksisaksi sehingga merugikanPemohon Kasasi maka sudah selayaknya Permohonan Kasasi dariPemohon Kasasi dapat diterima seluruhnya dan putusan Judex Factidinyatakan batal demi hukum.Bahwa tentang pertimbangan hukum Judex Facti mengenai masalahperlakuan

Rotuana Simanjuntak, yang akhirnyasangat merugikan Pemohon Kasasi.Bahwa selain itu Judex Facti kembali melakukan ketidakadilan terhadapPemohon Kasasi dengan tidak memasukkan kesaksian yang dinyatakanoleh Sdri. Sumarni Marunduri, Sdri. Warnaningsih dan Sdri.Maria LamgandaSiregar yang merupakan ternan kerja Pemohon Kasasi, seperti yang telahPemohon Kasasi berikan sebagai Bukti P17.

Bahwa ketidakadilan yangdilakukan Judex Facti dalam memeriksa serta menginterpretasikan seluruhbukti dan saksisaksi yang ada juga telah merugikan Pemohon Kasasi ;Bahwa atas Ketidakadilan dan kekeliruan Judex Facti dalammenginterpretasikan buktibukti dan saksisaksi sehingga merugikanPemohon Kasasi maka sudah selayaknya Permohonan Kasasi dariPemohon Kasasi dapat diterima seluruhnya dan putusan Judex Factidinyatakan batal demi hukum.Bahwa tentang pertimbangan hukum Judex Facti yang tidak maumempertimbangkan

No.025 K/Pdt.Sus/201034.35.36.P11, P12, P13, P14 dan P15 merupakan ketidakadilan yang dilakukanJudex Facti yang seharusnya berusaha untuk mencari lebih jauh tentangfakta yang ada. Bahwa Bukti P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14 dan P15 adalah buktibukti yang sangat meyakinkan dan menjelaskan adanyaintimidasi yang dilakukan Termohon Kasasi.

Tamir Masjid,karena pihak Tamir Masjid Allkhlas sudah diingatkan berulang kali olehPemohon Kasasi dan anakanaknya agar membangun pagarnya tidak diatas tanah milik Pemohon Kasasi, sehingga perlu Pemohon Kasasicantumkan pendapat VAN HAMMEL bahwa : bela paksa merupakan suatuhak, sehingga seorang yang melakukan suatu bela paksa tidak dipidana,karena yang dilakukannya bukan merupakan suatu tindakan yang melawanhukum, dan selanjutnya menurut BINDING, menekankan bahwa sahnyasuatu pembelaan adalah akibat ketidakadilan

yang dideritanya, (EvaAchjani Zulva, Gugurnya hak menuntut, Ghalia Indonesia, 2010, hal 74).Dan Lebih lanjut BINDING berpendapat bahwa noodweer itu sebagai suaturechtsverdediging atau sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukumatau suatu /egitime defense, yang menekankan sahnya pembelaan tersebutbukan pada onrecht atau ketidakadilan yang terjadi melainkan pada onrechtatau ketidakadilan yang akan diderita oleh seseorang.

(Lamintang, Dasardasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti 1997, hal 467), dalamkasus ini Pemohon Kasasi telah mendapat perlakuan yang tidak adilmengalami ketidakadilan akibat tindakan main hakim sendiri dari TamirMasjid dengan membangun pagar di atas tanahnya Pemohon Kasasisedangkan Pemohon Kasasi sudah mengingatkan, sehingga berkewajibanbagi Pemohon Kasasi untuk membela diri dan mempertahankan hartabendanya tersebut sampai kapan pun, APAKAH ADIL ORANG YANGMEMPERTAHANKAN HARTA BENDANYA KEMUDIAN

Hal itu yangdimaksudkan BINDING bahwa noodweer itu sebagai suaturechtsverdediging atau sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukumatau suatu /egitime defense, yang menekankan sahnya pembelaan tersebutbukan pada onrecht atau ketidakadilan yang terjadi melainkan pada onrechtatau ketidakadilan yang akan diderita oleh seseorang.

Bertha Sihombing (halaman 28) yang menyatakankinerja Pemohon Kasasi (sebelumnya Penggugat) baik,merupakan suatu~ bentuk' ketidakadilan yang dilakukanJudex Facti kepada Pemohon Kasasi. Bahwa seharusnya dansepatutnya Judex Facti mempertimbangkan seluruh buktidan saksi dan tidak mendiskriminasikan pertimbanganhukumnya sehingga merugikan Pemohon Kasasi. Bahwa adalahHal. 18 dari 27 hal. Put.

Bahwa kembali JudexFacti telah melakukan ketidakadilan terhadap PemohonKasasi.Bahwa atas kesaksian Sdri. Muliah yang disampaikan di depanMajelis Hakim maka Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Sdri.Muliah bukan anggota FSP Farkes Siloam Hospital KebonJeruk (SHKJ) dan tidak pernah ikut dalam rapat rapatyang diadakan FSP Farkes Siloam Hospital Kebon Jeruk(SHKJ). Bahwa selain itu Sdri. Muliah bukan temansekerja satu. divisi dengan Pemohon Kasasi. Bahwa olehkarena itu kesaksian yang disampaikan Sadri.

Martha Yuliastuti Ekarini yaitu) para saksi daripihak Termohon Kasasi (sebelumnya Tergugat) merupakanbentuk ketidakadilan yang dibuat Judex Facti dankesalahan Judex Facti mengintepretasikan bukti dan saksiyang ada berkenaan dengan fakta yang ada. Bahwaberdasarkan kesaksian Sdri. Rosdina Sipayung, sebagaiatasan Sdri. Martha Yuliastuti Ekarini, menyatakan bahwaSdri.

Bahwa kembali JudexFacti telah melakukan ketidakadilan terhadap PemohonKasasi.Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 41 (alinea keduadari bawah) yang menyatakan tentang kesaksian Sdri.Rotuana Simanjuntak maka Pemohon Kasasi menyatakan bahwapertimbangan hukum Judex Facti tersebut bertentangandengan Kesaksian Sdri. Rotuana Simanjuntak yangdiuraikan pada halaman 28 pada alinea pertama. Bahwakesaksian Sdri.

Bahwa ketidakadilan yangdilakukan Judex Facti dalam memeriksa sertamenginterpretasikan seluruh bukti dan saksi saksi yangada juga telah merugikan Pemohon Kasasi;Bahwa atas Ketidakadilan dan kekeliruan Judex Factidalam menginterpretasikan bukti bukti dan saksi saksisehingga merugikan Pemohon Kasasi maka sudah selayaknyaPermohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterimaseluruhnya dan putusan Judex Facti dinyatakan batal demihukum.Bahwa tentang pertimbangan hukum Judex Facti yang tidak maumempertimbangkan

., maka permohonanbanding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangansebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agamamenyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua belah pihak harta bersamadimaksud telah dilakukan pembagian secara kekeluargaan pada tanggal 29 Juni 2010namun dianggap masih terdapat ketidakadilan dalam pembagiannya

bahwa Tergugat / Terbanding dalam jawabannya menyatakanbahwa objek gugatan Penggugat poin 4.1 dan poin 4.2 merupakan bagian Tergugat /Terbanding, sedangkan bagian Penggugat / Pembanding dari objek tersebut telah dijualoleh Penggugat / Pembanding kepada sdr.Suyut, sedangkan objek 4.3 merupakan bagianTergugat / Terbanding dari rumah yang dibagi menjadi dua bagian, bagian depan untukTergugat / Terbanding, sedangkan bagian belakang untuk bagian Penggugat /Pembanding, pembagian seperti ini terdapat ketidakadilan

XXX;Timur berbatasan dengan jalan kampung Pasiran Jaya;Selatan berbatasan dengan Mesjid Nurul Iman Kp.Pasiran Jaya;Barat berbatasan dengan rumah sdr XXX;Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan bukti tentangPembagian harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding(bukti P2) yang terdapat unsur ketidakadilan, ditambah dengan seorang saksi yangbernama Mulana Abdul Jalil alias Mul bin Maulid, ditambah dengan sumpah pelengkapdan tentang perolehan harta bersama (bukti P3)

tersebut menunjukkanketidakadilan sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2)yang menyatakan pertanggungjawaban terhadap hutang piutang yang dilakukan untukkepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama;Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Gonogini (bukti P2 dan T1) dan SuratPernyataan dari Kepala Desa Kampung Pasiran (bukti T2), yang menerangkan bahwatelah terjadi kesepakatan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding,di mana kesepakatan tersebut terdapat ketidakadilan

3462 K/Pdt/2001, selain dari pada itu yurisprudensi yangdipergunakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama putus tahun 1986 sedangkan yangdipergunakan oleh Pengadilan Tingkat Banding putus tahun 2001;Menimbang, bahwa ketiga objek gugatan tersebut adalah bagian harta bersamaantara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding, dan yang masih tersisaseluas 208 m2 dan rumah permanen di atasnya seluas 63 m2;Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat /Terbanding terdapat unsur ketidakadilan

Bahwa diperbolehkannya PTN untuk memungut uangpangkal/ pungutan lain pada mahasiswa jalur mandiri telahmelegitimasi dan melahirkan suatu bentuk ketidakadilan yakni padamahasiswa jalur mandiri.

Kesamaan hak yang didapatkanmahasiswa namun memiliki perbedaan kewajiban telah nyatamemperlihatkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap mahasiswajalur mandiri (Bukti P12);Halaman 9 dari 38 halaman.

sama untuk kondisi yang sama).Dengan memperhatikan prinsip tersebut, maka tidak tepatmembandingkan antara mahasiswa baru reguler yang masukmelalui seleksi SNMPTN atau SBMPTN dengan mahasiswabaru yang masuk melalui jalur mandiri, karena mereka berada didalam kategori yang berbeda dari perbedaan cara masuknya;Bahwa jika dalil Para Pemohon mengenai ketidakadilan dandiskriminasi ini diterima mentahmentah, maka akan menjadipersoalan ketidakadilan dan diskriminasi ketika misalnya, adaperbedaan besaran

Berdasarkan uraian di atas, dalil Para Pemohon yangmenyatakan Objek Permohonan menciptakan ketidakadilan dandiskriminasi terhadap mahasiswa jalur mandiri menjadi tidakberalasan hukum, maka Objek Permohonan tidak bertentangandengan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas;46.

Putusan Nomor 1 P/HUM/2019selain UKT dari mahasiswa baru Program Diploma dan Program Sarjanabagi mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri merupakan otonomPTN, bukan bentuk ketidakadilan dan diskriminasi, karena hal tersebutmerupakan bagian dari pelaksanaan otonomi perguruan tinggi; Bahwa untuk menilai adanya ketidakadilan dan diskriminatif harusmemperhatikan prinsip equal treatment if equal circumstances(perlakuan sama untuk kondisi yang sama).

Bahwa pembebanan Biaya Umum dan Administrasi Kantor Pusat denganmenggunakan metode proporsional dengan parameter peredaran usahaatau laba kotor akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidak sesuaian;Bahwa seperti Pemohon Banding uraikan dalam penjelasan di atas,ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) dalam OECD Model of Tax Conventionsecara dapat mungkin dalam menentukan jumlah biaya yang bolehdikurangkan dalam perhitungan laba suatu Bentuk Usaha Tetap adalahdengan mempertimbangkan biayabiaya yang benarbenar

Karena akan ada bagian yang sebenarnya tidakbisa dibiayakan tetapi menjadi diperhitungkan sebagai biaya (dalamilustrasi di atas Bentuk Usaha Tetap XYZ di negara B sebenarnya tidakbisa membebankan sebesar 80.000) atau sebaliknya ada bagian biayayang sebenarnya bisa dibiayakan tetapi menjadi tidak bisa dibiayakan(dalam ilustrasi di atas Bentuk Usaha Tetap XYZ di negara A sebenarnya80.000).menombulkan ketidakadilan karena secara aktualbisa membebankan sebesar Dengan demikian metodeproporsional inisebenarnya

biaya sebesar 80.000 merupaka baiaya bagi Bentuk UsahaTetap XYZ di negara A, bukan biaya bagi Bentuk Usaha Tetap XYZ dinegara B;Bahwa ketidakadilan pembebanan dengan metode proporsional akanlebih terlihat apabila bentuk Bentuk Usaha Tetap di suatu negara dalamposisi rugi, sehingga apabila metode pembebanan secara proporsionalterhadap laba kotor diterapkan, maka pada Bentuk Usaha Tetap tersebuttidak akan ada biaya administrasi kantor pusat yang dapat dialokasikankepada Bentuk Usaha Tetap tersebut

wewenangnya, Putusan Judex Facti a quo Tidak Memenuhi SyaratMateriel sebagaimana diharuskan oleh pasal 50 Jo. pasal 53 ayat (2)Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo.Pasal 68 A ayat (2) Undangundang Nomor 49 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum dikarenakan tidak didasarkan pada alasan dan dasarhukum yang tepat dan benar, Pertimbangan mana secara kasat mata danmenyolok menunjukkan adanya keberpihakkan, ketidakjujuran dan ketidakadilan

Desa Peiimpaan atas nama Salim Abdullah, olehkarenanya berdasarkan dan beralasan tersebut maka PertimbanganMajelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa tidak terdapat buktimengenai adanya peristiwa penyerahan dari Tjung Tai Mui maupundari Kon Djung Fa kepada Salim Abdullah (Suami Pemohon Kasasi)tersebut Sesungguhnya Adalah tidak tepat dan benar sertabertentangan dengan common sense, Pemeriksaan danPertimbangan mana Secara Kasat Mata Dan Menyolokmenunjukkan adanya Keberpihakkan, KetidakJujuran dan KetidakAdilan

Majelis Hakim Banding tidak mengoreksi, meluruskan danmembatalkan pertimbanganpertimbangan Putusan Majelis Hakim TingkatPertama yang secara kasat mata dan menyolok menunjukkan adanyaKeberpihakkan, KetidakJujuran dan KetidakAdilan dari Majelis HakimTingkat Pertama di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo,2.

Wewenangnya, Putusan Judex Facti a quo Tidak Memenuhi SyaratMateriel sebagaimana diharuskan oleh pasal 50 Jo. pasal 53 ayat (2)Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo.Pasal 68 A ayat (2) Undangundang Nomor 49 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum dikarenakan tidak didasarkan pada alasan dan dasarhukum yang tepat dan benar, Pertimbangan mana secara kasat mata danmencolok menunjukkan adanya keberpihakkan, ketidakjujuran dan ketidakadilan

Sementara dalam kenyataannya ada bahan pakan untukpembuatan pakan ternak yang tidak masuk /ist (daftar) rincian dalamlampiran PMK tersebut, yang berarti tidak mendapatkan fasilitaspembebasan PPN;Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum baikbagi Pemohon sebagai pelaku industri pembuat bahan pakan maupunperlakuan berbeda antara bahan pakan itu sendiri yang merugikan pelakuindustri dan secara tidak langsung pada akhirnya merugikan masyarakatdan kepentingan industri nasional.

Sedangkan, Peraturan Pemerinta Nomor 81 Tahun2015 khususnya frasa a quo yang menjadi objek permohonan ini,telah menciptakan ketidakpastian hukum, ketidakadilan serta tidakmenciptakan sistem perpajakan yang sederhana;Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:6.1.1.

.; dan PenjelasanAngka Romawi UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009,yang menyatakan, Perubahan UndangUndang PajakPertambahan Nilai ini bertujuan sebagai berikut:meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaanPajak Pertambahan Nilai;Dengan adanya frasa pada Pasal 1 ayat (1 dan 2) huruf hPeraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 a quo yangmenjadi objek permohonan keberatan ini telah melahirkanketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pengenaanHalaman 19 dari 70 halaman.

*;Adapun alasanalasan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut:i.Bahwa adanya frasa yang menjadi objek permohonan a quo telahmelahirkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalampengenaan PPN, karena memberikan kewenangan kepada MenteriKeuangan untuk menentukan kriteria dan/atau rincian bahan pakanuntuk pembuatan pakan ternak dan/atau pakan ikan yangdibebaskan dari pengenaan PPN dalam bentuk daftar (positive list);Halaman 49 dari 70 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/20202.

Putusan Nomor 8 P/HUM/2020menentukan kriteria dan rincian bahan pakan untuk pembuatan pakanternak dan/atau ikan yang diikuti dengan lampiran daftar (/ist) rincianbahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yangdibebaskan dari PPN (positive list) yang menimbulkan ketidakpastianhukum dan ketidakadilan bagi Pemohon.

infomasi I (pertama);e Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S9329/WPJ.07/BD.05/2012 tanggal 18Oktober 2012 perihal Undangan Pembahasan Sengketa Perpajakan;e tanggal 25 Oktober 2012 Penggugat memenuhi undangan pembahasan sengketaperpajakan;e Tanggal 19 Februari 2013 Penggugat menerima Surat Tergugat Nomor:S755/WPJ.07/KP.03/2012 tanggal 30 Januari 2013 perihal Pemberitahuan SuratKeberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal (Ralat S10130/INP107/0303/2012tanggal 25 Juli 2012);bahwa Penggugat merasakan ketidakadilan

2012;bahwa menurut Majelis surat Tergugat Nomor : S755/WPJ.07/KP.03/2012 tanggal 30Januari 2013 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal(Ralat S10130/WPJ.07/0303/2012 tanggal 25 Juli 2012) yang menyatakan bahwa suratkeberatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undangundang Nomor6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menimbulkan ketidakpastianhukum dan ketidakadilan

ditemukan shabushabu ; Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran hanyamemandang hukum itu dari sisi Normatifnya saja, sehingga Majelis Hakimdalam mengambil putusan tidak memandang dari sebab dan akibatnya ; Bahwa seharusnya Hakim dalam mengambil putusan harusbersifatrasional, artinya Hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya,sehingga Majelis Hakim tidak Khilaf atau keliru dalam mengambilkeputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan makayang menjadi korban ketidakadilan

bukan saja Terdakwa, melainkan jugakeluarga Terdakwa juga akan menjadi korban ketidakadilan dari putusantersebut ; Bahwa kami menilai putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Kisarandalam perkara a quo tidak memandang dari aspek kemanusian dan hakasasi manusia, seharusnya putusan Pengadilan Tinggi tersebut harusmempertimbangkan bahwasanya selain terdakwa yang harus menjalanihukuman, masih ada yang menantikan Terdakwa/Pemohon Banding dirumah yaitu orang tua, anak dan istri Terdakwa, yang mengharapkan

agarTerdakwa/Pemohon Banding beserta keluarga cepat berkumpul kembali ;Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2020/PT MDN Bahwa seharusnya Hakim dalam mengabil putusan harus bersifat rasional,artinya Hakim harus memandang hukum itu juga dari sisi sosiologisnya,sehingga Majelis Hakim tidak Khilaf atau keliru dalam mengambilkeputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan makayang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Terdakwa/Pemohon Banding,melainkan juga anak dan istri dan

keluarga Terdakwa/Pemohon Bandingjuga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut ;Berdasarkan alasanalasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas,dengan segala kerendahan hati memohon kehadapan Yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untukmengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.

Bahwa apayang saya rasakan telah melahirkan rasa ketidakadilan dan kebencianbeberapa penghuni Rutan Kelas A Manado sesama tahanan Korupsidan Narkoba memperoleh perlakuan istimewa di persidangan, Korupsiratarata memperoleh vonis hanya 1 tahun penjara. Padahal kerugiannegara begitu besar dan banyak orang yang menderita dianggap anginlalu. Tapi yang miskin ditindas;Bahwa lebih meniriskan kami Rakyat Miskin pada Terdakwa /Tahanan Narkoba.

No. 1306 K/Pid/2014ini rekor vonis terendah dikabarkan 7 bulan penjara yang konon berbauduit;Bahwa ketidakadilan ini begitu telanjang mata terjadi diantara paratahanan antara yang kaya dan miskin semisal kasus 81 & 82 tentangperlindungan anak, oknum Polisi Herry John Ruru 4 tahun penjara(korban anak 10 tahun), oknum guru Recky Ellyas divonis 3 tahunpenjara (korban murid SMP), Oknum Pengusaha Istri Pejabat 3 tahunpenjara (Korban Murid SMU).

Sementara kambuhan / baru sampai 4 tahun penjara;Bahwa atas rasa ketidakadilan inilah saya yang atas fakta hukumini baru melakukan percobaan pencurian, dimana motor telah sayakembalikan dan telah meminta maaf kepada korban, namun di vonis 4tahun penjara;Bahwa atas fakta yang terjadi didepan mata begitu sangatmenghancurkan rasa keadilan masyarakat.

Pernikahan pada usia anakanak akan berdampakkriminal ketika memenuhi adanya unsur diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupunHal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor: 0188/Pdt.P/2016/PA.Lbtseksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan danperlakuan salah lainnya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara a quo adalah,apakah anak perempuan Pemohon yang hendak menikah akan tetapi belum mencapaiusia 16 tahun dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana di atas

dan bukanmerupakan perampasan hakhak anak serta tidak terdapat unsur diskriminasi, eksploitasibaik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan,ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, sehingga anak Pemohon tersebut patutmendapat dispensasi kawin dari Pengadilan?

pekerjaan bertani sawah danpengemudi bentor dan bersedia menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik, danjuga kedua calon mempelai saling mencintai dan menikah karena keinginan sendiritanpa paksaan dari pihak manapun, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak terbuktiperkawinan anak Pemohon kelak merupakan perampasan hakhak anak Pemohon yangmasih di bawah umur dan tidak mengandung unsurunsur unsur diskriminasi,eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan danpenganiayaan, ketidakadilan

leterleksaja, juga harus dipandang dari sudut pandang yang lain dapat diperluas denganmemperluas pengertian dalam Pasal 1320 KUHPerdata maupun Pasal 1321KUHPerdata, akan tetapi juga seharusnya dilihat dari itikad baik pelaku usaha(Termohon Kasasi) dalam praktek Termohon Kasasi dengan menggunakan sistemapakah disesuaikan dengan nasabahnya secara umum (Para Pelawan sekarang ParaPemohon Kasasi) sampaisampai haknya diabaikan, disini Pemohon Kasasi mencarikeadilan, namun kenyataannya menemukan pula ketidakadilan

, yang mestinyakajian dari pasalpasal tersebut diatas dapat pula diperluas pengertiannya, untuk halyang baik/halal, yang diartikan terhadap Terlawan sekarang Termohon Kasasi dalammengapresiasikan perjanjian kredit;Bahwa buktibukti yang diberikan oleh Para Pelawan sekarang Para Pemohon Kasasiadalah bukti bentukbentuk ketidakadilan sebagai pelaksanaan dari perjanjian yangsalah, karena disamping merupakan konsekwensi logis dari Para Pelawan/ParaPemohon Kasasi juga punya hak tidak boleh diperlakukan

No.3182 K/Pdt/2013ingin segera menyampaikan, memberikan putusan ketidakadilan, sehingga sangatcepat memutuskan dengan putusan tanpa pertimbangan yang adil dan bijaksana;Bahwa Para Pelawan sekarang Para Pemohon Kasasi tetap pada pendiriannya, ParaTerlawan sekarang Para Termohon Kasasi telah melakukan curang dalammelaksanakan perjanjian kredit Nomor 000001/PK.REST/02766/0410 tanggal 23April 2010 yang akan berakhir pada tanggal 23 Juni 2016 atas nama Para Pelawansekarang Para Pemohon Kasasi, sedangkan

Nonci Sebelah Selatan Sebelah Barat gudang PatjuangBerdasarkan putusan Mahkamah AgFebruari 1988 yang Pembanding buktikan dengan P1.Jelas keterkaitan dengan fundamentumMajelis Hakin Pengadilatidak terkait dengan pokok permasalahan yang didtindakan ketidakadilan.

Tidak ada bantahan maupun buktibuktiyang dapat menangkis tuntutan pihak Pembanding/Penggugat, makatampak jelas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakkukan olehTerbanding/Terguga dengan melihat buktibukti Pembanding/Penggugatdari bukti P1 s/d PXIV yang secara terbuka dan jelas mengungkapadanya ketidakadilan serta tindakan melawan hukum yang dilakukan olehpihak Tergugat/Terbanding..

berpendapat:Bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan yangberkaitan dengan masalah Pemusatan Tempat Terutang PPN, dalam halini Terbanding (KPP Tangerang Timur) telah menggabungkan DPP PPNuntuk gerai/toko di Pasuruan pada saat pemeriksaan Tahun Pajak 2010,padahal diketahui bahwa gerai/toko Pemohon Banding di Pasuruanbelum termasuk yang dipusatkan di KPP Tangerang Timur pada saat itu;Bahwa Majelis berpendapat bahwa masalah pelaksanan ketentuanadministrasi tidak boleh menimbulkan ketidakadilan

KPP Pratama Pasuruan danKPP Tangerang Timur hendaknya dipandang sebagai satu pihakyang tidak bisa dipisahkan menurut kehendak masingmasingdan menurut kebenaran yang diyakini masingmasing;Bahwa dengan praktek tersebut di atas, maka telahmengakibatkan ketidakadilan substanstif, dengan adanyapengenaan PPN secara berganda terhadap TermohonPeninjauan Kembali, yaitu di KPP Tangerang Timur dan KPPPasuruan atas objek dan subjek yang sama;Bahwa bahwa mengingat gerai/toko di Pasuruan ini padaakhirnya telah

Peninjauan Kembali, dengan demikianTermohon Peninjauan Kembali termasuk dalam pengertianPengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut nyatanyata bukti administratif berupa surat Pengukuhan PKP tidakmenghalangi suatu objek pajak yang telah memenuhi syaratuntuk dikenakan PPN;Bahwa terkait dengan pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan sebagai berikut: bahwa Majelis berpendapat bahwamasalah pelaksanan ketentuan administrasi tidak bolehmenimbulkan ketidakadilan

Putusan Nomor 1193/B/PK/PJK/2016e.Bahwa terkait dengan pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan sebagai berikut: bahwa dengan praktek tersebutdiatas maka telah mengakibatkan ketidakadilan yaitupengenaan PPN secara berganda yaitu di KPP TangerangTimur dan KPP Pasuruan atas objek dan subjek yang sama;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, seharusnyaMajelis Hakim melakukan pembuktian guna mengetahui apakahbenar bahwa atas penyerahan yang dilakukan oleh PT MidiUtama Cabang Pasuruan telah dilaporkan pada

Dengan tidak dibuktikannya hal tersebut, maka tidakterbukti bahwa atas penyerahan yang dilakukan oleh PT MidiUtama Indonesia Cabang Pasuruan telah dilaporkan sebagaipenyerahan kena pajak oleh PT Midi Utama Indonesia KantorPusat yang terdaftar pada KPP Pratama tangerang Timur;Dengan demikian, maka pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan koreksi Pemohon Peninjauan Kembalimenyebabkan ketidakadilan yaitu pengenaan PPN secaraberganda yaitu di KPP Tangerang Timur dan KPP Pasuruanatas objek dan subjek yang

Terdakwa, bahwa permintaanbanding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masingmasing diajukan pada tanggal9 Pebruari 2016, dengan demikian maka kedua permintaan banding tersebut formildapat diterima;Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 29/PID/2016/PT.BTNMenimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa padapokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa beberapa pertimbangan yang disebutkan oleh judex facti tingkatpertama adalah keliru dan harus ditinjau ulang karena kekeliruan itumenimbulkan ketidakadilan

dengan faktafaktapersidangan dalam concurring opinion hakim anggota I, telah pula terjadiperbedaan pendapat (dissenting opinion) dari hakim anggota II; beberapadiantara pertimbanganpertimbangan hakim anggota I menunjukkan adanyahalhal yang mengindikasikan ketidakcermatan, keberpihakan serta penilaianpenilaian subjektif terhadap Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak memilikiparameter terukur;Bahwa beberapa pertimbangan judex facti adalah keliru dan harus ditinjauulang karena kekeliruan itu menimbulkan ketidakadilan

I dan II pada majelis hakim tingkat pertamadalam perkara a quo mengindikasikan keraguraguan diantara para hakim,karena adanya hal tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim Bandinguntuk berkenan memberikan keadilan yang seadiladilnya terhadapTerdakwa/pemohon banding;Menimbang, bahwa kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum Terdakwa padapokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:1 Bahwa beberapa pertimbangan judex facti adalah keliru dan harus ditinjauulang karena kekeliruan itu menimbulkan ketidakadilan

terhadap diri Terdakwa;Bahwa beberapa diantara pertimbanganpertimbangan yang diuraikanhakim anggota I menunjukkan adanya halhal yang mengindikasikanketidakcermatan, keberpihakan serta penilaianpenilaian subjektif terhadapPenasihat Hukum Terdakwa yang tidak memiliki parameter terukur,Bahwa selama proses persidangan telah terjadi beberapa kejadian yangmenurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa telah menciderai prosesperadilan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh hakim anggota I yangmengindikasikan ketidakadilan

Ketidakadilan;f. Perlakuan salah lainnya.11.

Bahwa tindakan Tergugat yang menjauhkan FELICIA EVELYNBAHARI dari Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengasuh,mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkananaknya secara maksimal, serta perlakuan yang ditunjukan oleh Tergugatyang memiliki Pria Idaman Lain dapat mengakibatkan penelantara,ketidakadilan dan perlakuan salah akibat tindakan Tergugat dan PriaIdaman Lain yang tidur sekamar tanpa ikatan perkawinan serta tindakanPria Idaman Lain Tergugat yang memarahi FELICIA

Ketidakadilan, dan f.

Bahwa pada bulan Mei 2014 terakhir terjadi pertengkaran karenamasalah yang sama, tentang ketidakadilan terhadap anak bawaanmasing masing dan sejak itu Pengugat pulang ke rumah orang tua diKota Sukabumi dan pada bulan September 2015 Tergugat telahmenjatuhkan talak secara tertulis;5. Bahwa karena pertengkaran tersebut terus berlangsung dan tidak adaperubahan hingga akhirnya sejak bulan Mei tahun 2014 antaraPenggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;6.

disebabkan karena adanya campur tangan pihak ketigayaitu pihak keluarga Tergugat, pada bulan Juli 2012 terjadi pertengkaranmasalahnya Tergugat sudah tidak adil dalam hal keuangan, Tergugat lebihmementingkan anak bawaan Tergugat daripada anak bawaan Penggugat,padahal yang mengurus anak bawaan Tergugat adalah Penggugat, namunTergugat tidak memperdulikan anak Penggugat yang tinggal dengan orangtua Penggugat di Sukabumi dan pada bulan Mei 2014 terakhir terjadipertengkaran karena masalah yang sama, tentang ketidakadilan

koreksi pemeriksa sebesar Rp3.365.709,00 berdasarkan suratklarifikasi pajak masukan dijawab "tidak ada" dan belum ada jawaban sampaidengan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan dibuat,serta tidak ada bukti pendukung untuk dilakukan pengujian arus kas dan arusbarang.bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti yang Pemohon sampaikan makaPemohon menyatakan tidak ada kerugian negara atas pengkreditan fakturpajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding, malahan koreksi Terbandingmenimbulkan ketidakadilan

bagi Pemohon karena Pemohon harus membayardua kali Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak/JasaKena Pajak yang sama dan pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan bagiPemohon Banding.: bahwa sesuai dengan Pasal 79 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak jo.