Ditemukan 222083 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Keuangan negara
Penyelewengan keuangan
Kerugian keuangan negara
Pemeriksaan keuangan negara
Putus : 12-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG Tanggal 12 Juni 2019 — RIDWAN bin HADI SUYONO
238 — 181
238 — 181
Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg. tanggal 20 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut mengenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN bin HADI SUYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;2.
2011 tanggal 06Oktober 2011 tentang Penetapan Sarjana Membangun Desa (SMD) danKelompok Terpilin Tahap Ill Tahun Anggaran 2011 dan saksi RUSITO TRIHARSONO Bin WEDI HARSONO (diajukan dalam berkas perkara terpisah dansedang menjalani hukuman berdasarkan Putusan PN Tipikor Semarang) selakuKetua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan PekuncenKabupaten Banyumas, yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan
DHANIHERNOWO hanya memelihara sapi serta membuat laporan populasiternak, sehingga dengan demikian terdapat penyimpangan dalampelaksanaan kewajiban SMD sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belasjuta rupiah).Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi RUSITO selakuKetua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur dan saksi DHANI HERNOWOselaku Sarjana Membangun Desa Kelompok Tani Ternak Giri Makmur DesaSemedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011tidak dapat melaksanakan pengelolaan keuangan
danKelompok Terpilin Tahap Ill Tahun Anggaran 2011, dan saksi RUSITO TRIHARSONO Bin WEDI HARSONO (diajukan dalam berkas perkara terpisah dansedang menjalani hukuman berdasarkan Putusan PN Tipikor Semarang) selakuKetua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur Desa Semedo Kecamatan PekuncenKabupaten Banyumas, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan
PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, padaPasal 1001. Ayat (1) : Belanja Bantuan Sosial yang bersifat produktif dapat dikelolamelalui pembentukan dana masyarakat dalam mekanismebergulir.2. Ayat (2) : Dana masyarakat dikelola oleh masyarakat secara mandiridan bersinambungan dengan memperhatikan prinsiptransparansi dan akuntabilitas.Hal. 32 Putusan No.3/Pid.SusTPK/2019/PT SMGb.
Pemanfaatan dana tersebut harusdipertanggungjawabkan oleh SMD dan kelompoknya.Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi RUSITO selakuKetua Kelompok Tani Ternak Giri Makmur dan saksi DHANI HERNOWOselaku Sarjana Membangun Desa Kelompok Tani Ternak Giri Makmur DesaSemedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 201 1Hal. 33 Putusan No.3/Pid.SusTPK/2019/PT SMGtidak dapat melaksanakan pengelolaan keuangan yang sesuai denganPedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD), dan
Putus : 19-05-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Bdw Tanggal 19 Mei 2016 — ROHADI
126 — 37
126 — 37
BONINDO ABADI yangberdudukan di Kabupaten Bondowoso, mempunyai kewenangan hukumuntuk bertindak mewakili PT BONINDO ABADI baik di luar maupun didalam Pengadilan ;Bahwa, PENGGUGAT pada bulan awal bulan OKTOBER 2009 telahmenemukan adanya penyelewengan (penggelapan dalam jabatan)Keuangan di PT. BONINDO ABADI yang dilakukan oleh TERGUGAT I ( incasu INDRA YUNIARSIH , yang merupakan karyawati PT.
DanTERGUGAT dengan persetujuan TERGUGAT Il telah memberikan barangjaminan sebagaimana tersebut pada posita No. 3 angka 1, 2 dan 3 di atasyang akan dijual oleh TERGUGAT dan TERGUGAT Il sebagaipelunasan/pengembalian uang yang digunakan oleh TERGUGAT dalamwaktu 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut ;Atas perjanjian tersebut di atas, TERGUGAT dan TERGUGAT Il tidakmemenuhinya untuk melakukan pelunasan keuangan yang digunakannyatersebut.
terhadap Tergugat dan Tergugat Il, dimana Penggugat didugatelah membuat buktibukti palsu demi untuk memperkarakan Karyawannyasendiri (Tergugat ) ;Bahwa pada sekitar awal Bulan Oktober 2009 Penggugat telah menuduhTergugat seolah olah Tergugat telah memakai keuangan PT BONINDOABADI Bondowoso sebesar Rp.249.177.100.
Bonindo Abadi dibagian administrasi keuangan perusahaan dan gaji pegawai; Bahwa Tergugat tidak bekerja di PT. Bonindo Abadi Tahun 2009karena ketahuan melakukan penyalahgunaan keuangan perusahaan; Bahwa pada wakiu Tergugat mengalami kecelakaan dan tidak bisamasuk kerja, gaji yang seharusnya setiap hari Kamis dibagikankepada pegawai PT.
Bonindo Abadi berupapenyelewengan (penggelapan dalam jabatan) keuangan di PT. Bonindo Abadi)sebesar Rp249.177.100,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuhpuluh tujuh ribu seratus rupiah) terhitung sejak bulan Januari 2009 sampaidengan Oktober 2009, Tergugat dan Tergugat Il tidak melaksanakan SuratPerjanjian yang dilegalisasi oleh Notaris Magdalena S. Gandawidjaja, S.H.
Putus : 27-03-2019 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/PID.SUS/2019 Tanggal 27 Maret 2019 — GERARDUS KAIBU,S.IP
177 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/PID.SUS/2015 Tanggal 15 Februari 2016 — Ir. FAISAL
377 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
377 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporandan Pertanggung jawaban keuangan Daerah) ;Rincian pengambilan uang melalui SPP GU, SPM GU dan SP2D GUadalah :1.
Nomor 760 K/PID.SUS/2015Pembayaran terhadap pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa Elfianmelalui Dinas Pengelolaan Keuangan ke rekening perusahaan ;d.
Keuangan WISMP 2010 ;Hal. 96 dari 155 hal. Put.
dari surat tersebutmerupakan "potongan dari laporan pemeriksaan keuangan yang terkaitdengan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Pemeriksaanatas Kepatuhan atas peraturan perundangundangan yang bertujuanuntuk memberikan opini/oendapat atas penyajian laporan keuangan(Vide Pasal 4 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004).
Keuangan WISMP 2010 ;Bagian Anggaran 033 Laporan Keuangan WISMP 2010 (asli) ;Loan Credit WISMP Project 2010 ;Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun 2011 ;Bagian Anggaran 033 Laporan SIMAK BMN 2010 (asili) ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/82/WISMP/2010 ;SKPD tugas pembantuan WISMP 050/212/WISMP/2010 ;Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukan organisasi implemenitation ;Hal. 151 dari 155 hal. Put.
Putus : 29-06-2020 — Upload : 07-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1230 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 29 Juni 2020 — IDA BAGUS SURYA BHUWANA
337 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
337 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) kKe1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 19 Agustus 2019 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA tidak terbuktibersalanh melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP (dakwaan Primair):Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebutdi atas:Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS SURYA BHUWANA. terbuktibersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan perbuatandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan
DanaPensiun Pupuk Kalimantan Timur (Dapen Pupuk Kaltim), setelahdihitung yang menjadi hak Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur(Dapen Pupuk Kaltim) oleh Kurator, hasilnya akan diperhitungkansebagai pengurang kerugian keuangan Negara yang dibebankankepada Terdakwa, yaitu berupa:2. 1. Asli Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor214, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan;2.
Putus : 03-06-2020 — Upload : 02-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 3 Juni 2020 — UMBU NJAKA ATA alias NIA LU
243 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
243 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-01-2008 — Upload : 24-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22/P/HUM/2006 Tanggal 21 Januari 2008 — Prof.Dr. ANWAR NASUTION, ; vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
61 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-04-2020 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 15 April 2020 — SITI MUJIATI, S.Pd. binti MUKODAM
221 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
221 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-06-2020 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/Pid.Sus/2020 Tanggal 18 Juni 2020 — ZAINURI MASYKUR Bin
RUBINGAN HADI MUSTAFA
153 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-10-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1060 PK/Pid.Sus/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 — MUHAMMAD BADRUN alias ADUN
92 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-08-2019 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2438 K/PID.SUS/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 — ZALI, S.Th.I.
107 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulanDesember tahun 2012:23) 1 (satu) exemplar Laporan Keuangan UEDSP ALBAROKAH(Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan(PPKMP) Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara, KabupatenBengkalis bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desembertahun 2013:24) 1 (satu) exemplar Laporan Keuangan UEDSP ALBAROKAH(Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan(PPKMP) Desa Kadur Kecamatan Rupat Utara, KabupatenBengkalis bulan Januari tahun 2014 sampai dengan
bulan Desembertahun 2014:25) 1 (satu) exemplar Laporan Keuangan UEDSP ALBAROKAH(Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan(PPKMP) Desa Kadur, Kecamatan Rupat Utara, KabupatenBengkalis bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desembertahun 2015:26) 1 (satu) exemplar Laporan Keuangan UEDSP ALBAROKAH(Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan(PPKMP) Desa Kadur, Kecamatan Rupat Utara, KabupatenHal. 16 dari 40 hal.
Verifikasi Laporan Keuangan;Berita Acara Monitoring;d.
Daerah (PPKD) sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berikut daftar nama desapenerima Dana Usaha Desa Tahun Anggaran 2014;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab PenggunaanBelanja Bantuan Keuangan dari Kepala Desa Kadur (TUMADI)tanggal 10 November 2014:1 (satu) lembar fotokopi Buku Bank BRI Unit Sukajadi Dumaiatas nama Rek.
No. 2438 K/PID.SUS/2019usulan draf pencairan Dana Usaha Ekonomi DesaSimpanPinjam (UEDSP) untuk 8 (delapan) desa dalam KecamatanRupat Utara sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliarrupiah) berikut daftar nama desa penerima Dana Usaha DesaTahun Anggaran 2015;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab PenggunaanBelanja Bantuan Keuangan dari Kepala Desa Kadur (TUMAD)I)selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa danBendahara (AVWAL MUHARI) selaku Bendahara Desa Kadurtanggal 22 Juni 2015;
Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 665 K/PID.SUS/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar ; I KOMANG SUKERTA alias KOMANG DAUH
216 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
216 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Daerah antara lain ;Pasal 4 Ayat (1) menyatakan : Keuangan daerah dikelola secaratertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien,ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat;Pasal 4 Ayat (2) menyatakan : secara tertib sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepatwaktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasiyang dapat dipertanggungjawabkan; Bahwa dengan
Nomor : 665 K/PID.SUS/2017merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa awalnya pada tanggal 18 November 2013 Br.
Nomor : 665 K/PID.SUS/20171)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 (1) Setiap pengeluaranbelanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkapdan sah;Pasal 19Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;d.
Pengembangan sosial budaya;h. dan sebagainya yang dianggap penting;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimanatelah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain;Hal. 13 dari 33 hal. Put.
Nomor : 665 K/PID.SUS/2017 Pasal 4 Ayat (1) menyatakan: Keuangan daerah dikelola secara tertib,taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asaskeadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Pasal 4 Ayat (2) menyatakan: secara tertib sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepatwaktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasiyang dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa
Putus : 11-12-2017 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1374 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — NAIK SYAHPUTRA KALOKO, S.P., M.M
305 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
305 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1374 K/Pid.Sus/2017menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan surat dari BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiSumatera Utara Nomor SR4336/PW02/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012,perinal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan penyimpangan Pekerjaan PengadaanKendaraan Angkutan Air Bermotor jenis Kapal Laut pada DinasKebudayaan Pariwisata dan Perhubungan Pemerintah Kabupaten DairiAPBD TA. 2008 yang menimbulkan Kerugian Keuangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 danPerubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 4 Ayat (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efektif, efisien,ekonomis, transparan dan bertanggung jawab denganmemperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untukmasyarakat.
Simbolon, S.T.selaku Asisten Teknis telah menimbulkan kerugian keuangan negaraberdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR4336/PW.02/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012, perihal laporan HasilAudit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasdugaan penyimpangan pekerjaan Pengadaan Kendaraan Angkutan AirBermotor Jenis Kapal Laut pada Dins Kebudayaan Pariwisata danPerhubungan Pemerintah Kabupaten Dairi APBD Tahun Anggaran 2008yang
Khayla Prima Nusayang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara akibat dariperbuatan Terdakwa tersebut;c.
Bahwa dengan adanya penyimpangan Pekerjaan PengadaanKendaraan Angkutan Air Bermotor Jenis Kapal Laut tersebut yang telahmenimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp359.090.909,00(tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratussembilan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR4336/PW02/5/2012 tanggal 10 Agustus 2012, telah bertentanganHal.75 dari
Putus : 15-07-2020 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 PK/Pid.Sus/2020 Tanggal 15 Juli 2020 — JUMRIN PAGALA, S.SOS., M.M.
145 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-04-2018 — Upload : 07-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2860 K/PID.SUS/2017 Tanggal 4 April 2018 — YUSMAN, SE
187 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perbuatan Terdakwa memperoleh atau menerima uangdengan cara menyimpang dalam rekening pibadi Terdakwamerupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam ketentuanPasal 15 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor162/PMK.05/2013 tanggal 15 Mei 2016, sehingga Terdakwa harusdapat mempertanggungjawabkan, karena uang sejumlahRp1.035.798.142,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratusHal. 45 dari 50 hal. Put.
., tersebutadalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengankewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patutdiketahuinya perbuatan tersebut telah bertentangan dengan peraturanhukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaandan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
juncto Pasal15 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara SKPD juncto Pasal18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara;Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitubertambahnya kekayaan Terdakwa Yusman, SE., yaitu. sebesarRp1.035.798.142,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilanpuluh delapan ribu seratus
empat puluh dua rupiah);Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausalsecara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yangcukupsignifikan jumlahnya yaitu. sebesar Rp1.035.798.142,00sebagaimana fakta hukum persidangan,;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999, Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa uangpengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan hartabenda atau jumlah uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yaituHal. 46
Nomor 2860 K/PID.SUS/2017 Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
Putus : 22-01-2019 — Upload : 07-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2402 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 22 Januari 2019 — ALWI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN
143 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAceh Tamiang tanggal 25 Oktober 2017 sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa ALWI RAHMAN bin ABDULRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana Sebagai orang yang melakukan, menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan
Pidana (KUHAP);Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena judexfacti telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa daridakwaan primair dengan alasan tidak terbukti memperkaya diri sendiri atauorang lain;Bahwa berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuanganNegara sebesar Rp3.269.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluhsembilan juta rupiah) karena berdasarkan hasil audit investigasi yangdilkaukan oleh BPKP melalui Auditor Keuangan
UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegarajJuncto UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara;b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah juncto Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;c. SK Direksi PT.
Putus : 22-10-2019 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2312 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 — MOHAMMAD SETIAWAN, S.H.
187 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
187 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2312 K/Pid.Sus/2019yakni CV Aneka Karya Presrtasi, CV Aneka Pustaka Ilmu, CV KharismaPembina Ilmu, PT Cipta Inti Permindo, CV Cipta Pustaka Ilmu, CVKharisma Pembina Ilmu, CV Media Sarana Pustaka dan CV Visi NaraUtama yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp48.213.742.971,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus tiga belasjuta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujun puluh saturupiah);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Terdakwa terbukti melakukan
Putus : 30-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7328 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 30 Desember 2022 — Hj. NURHASANAH, S.H., M.H. binti H. AHMAD
SAFEI
104 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 874 K/PID.SUS/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — Drs. JAIS BIN AHMAD
225 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
225 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau setidak tidaknya pada Tahun 2013 sampai denganTahun 2014 bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSanggau atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianakberdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
No. 874 K/PID.SUS/201748.49.50.51.52.53.54.55.56.57.16 (enambelas) Lembar (fotokopi) Instrumen lEvaluasi UsulanPenetapan Calon Penerima Bantuan Rintisan Bantuan OperasionalSekolah (RBOS) SMK Tahun 20131 (satu) Lembar RKAKL BOS 20131 (satu) Lembar (fotokopi) Surat Perintah Pencairan Dana dariBendahara Umum Negara untuk Satuan Kerja Direktorat PembinaanSMK Kepada Kementerian Keuangan RI Direktorat JenderalPerbendaharaan senilai Rp148.964.000.000,00 (Seratus EmpatPuluh Delapan Milyar Sembilan Ratus
No. 874 K/PID.SUS/201758.59.60.61.62.63.64.SMK Kepada Kementerian Keuangan RI Direktorat JenderalPerbendaharaan senilai Rp93.682.020.000,00 (Sembilan Puluh TigaMilyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua juta dua puluh ribu Rupiah )tanggal 19 Juli 2013.1 (satu) Lembar (fotokopi) Surat Perintah Membayar KementerianPendidikan dan Kebudayaan kepada PT.
Dra.AUGUSTIN WARDHANI.6 (enam) Lembar (fotokopi) Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor: 53379/A.A3/KU/2013 tentang pengangkatanPejabat Perbendaharaan Pengelola Keuangan padaDirektoratPembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat JenderalPendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.
pelaksanaan penyalurandana RBOS Tahun 2013 dan dana BOS Tahun 2014, dengan sengajatidak mengindahkan petunjuk pelaksanaan teknis dan ketentuan undangundang, sehingga merugikan keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam undangundang dan peraturanperaturan yang berlakutentang keuangan Negara;Bahwa namun demikian terlepas dari alasan dan keberatan kasasiJaksa/Penuntut Umum, Judex Facti dalam putusannya tidak membebaniTerdakwa untuk membayar denda dan uang pengganti, maka dalamrangka memberikan
Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 PK/Pid.Sus/2020 Tanggal 9 Nopember 2020 — M. THORIQ, S.H., S.Sos, Sp.N, M.Kn., M.Si, DKK.
202 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
202 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap