ARNOLD VS BUPATI KONAWE, DK

Parman No. 241 Unaaha Konawe SulawesiTenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal02 Januari 2015 dan telah pula didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tertanggal 23Maret 2015, Nomor : W23.U5/500/HT.01.09/II/2015,selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;Lawan :1. Bupati Konawe Utara, yang berkedudukan di Kelurahan Wanggudu,Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara dalam halini memberikan kuasa kepada H.

Konawe Utara selaku KuasaPengguna Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 4.870.000.000.

Administrasi Pemerintahan UmumKabupaten Konawe Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan PT.

Menyatakan hukum Tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan melawanhukum dengan menerima kelebihan pembayaran atas pembangunan KantorBupati Konawe Utara tahap Ill tanoa mengembalikannya kepada PemerintahKabupaten Konawe Utara ;4.

Memerintahkan Tergugat rekonpensi untuk membayar kelebihan bayar olehPemerintah Konawe Utara sebesar Rp. 2.310.639.545, (dua milyar tiga ratussepuluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh limarupiah) kepada pemerintah Konawe Utara segera dan seketika ;7.

SAMAD L VS - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe

Kabupaten Konawe, Penggugat telah menerima surat pemberitahuan resmidari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe, Nomor:113/KPUKNW/027.433526/V/2014 tanggal 17 Mei 2014, Perihal Pemberitahuan PenetapanTerpilih Anggota DPRD Kabupaten Konawe;Bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat yang telah membatalkan keterpilihanPenggugat sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Konawe Periode20142019, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Konawe Nomor 121a/

Ketua/Koordinator TimPemenangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe, Drs.

Konawe An. Drs. Abd. Samad L. tanggal 15 Mei 2013 diberi tandaP.12;Fotokopi kwitansi penerimaan Biaya Penyebaran Kartu Nama Calon AnggotaDPRD Kab. Konawe An. Abd.

Konawe Drs. Abd.

DPRD Kabupaten Konawe dengan caramenginformasikan kepada masyarakat tentang pencalonan Penggugat sebagaianggota DPRD Kabupaten Konawe melalui media, baliho, stiker dan atributatributlainnya.

KONAWE PUTRA PROPERTINDO VS BUPATI KONAWE;

PUTUSANNomor 64 PK/FP/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:PT KONAWE PUTRA PROPERTINDO, tempat kedudukandi Jalan Syech Yusuf, Nomor 18 Kelurahan Korumba,Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi SulawesiTenggara, yang diwakili oleh Irjen Pol. (Purn) Drs.

Johny MSamosir, M.Sc, jabatan Direktur Utama PT Konawe PutraPropertindo;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Pahala ShetyaLumbanbatu, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamatdi Jakarta dan/atau Medan, Jabatan Manajer Hukum danHubungan Masyarakat pada PT Konawe Putra Propertindodan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26Februari 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUPATI KONAWE, tempat kedudukan di JalanInolobunggadue, Puunaaha, Unaaha, Kabupaten Konawe,Provinsi Sulawesi Tenggara

Konawe Putra Propertindo seluas + 5.500 (lima ribulima ratus) Ha yang terletak di Kecamatan Morosi (Kecamatan Morosiyang baru dimekarkan dari Kecamatan Induk yaitu Kecamatan Bondoala),Bondoala, Kapoiala dan Besulutu Kabupaten Konawe Provinsi SulawesiTenggara sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan PTSP danPenanaman Modal Daerah a.n. Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun 2014tertanggal 30 Mei 2014;3.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari PemohonPeninjauan Kembali (PK) PT Konawe Putra Propertindo (PT KPP)secara keseluruhan;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari (PTUNKendari) Nomor 1/P/FP/2018/PTUN.Kdi, tanggal 28 Desember 2018;3.

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KONAWE PUTRA PROPERTINDO tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H. M.

AMBO ALI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE;;

Konawe) dan kepada Hj. SITT MARYAM(bendahara KPUD Kab. Konawe) untuk melakukan pemotongan atas danapembiayaan operasional pemilu tahun 2004 pada tanggal 16 Pebruari 2004 dantanggal 30 Maret 2004 pada setiap bendahara PPK (Panitia Pemilu Kecamatan)se Kab. Konawe dengan rincian sebagai berikut : Jumlah anggaran Pemilu tahun 2004 untuk 18 PPK di wilayah KPUDKab.

Konawe) dan saudara NURHADI(staf KPUD Kab. Konawe) tersebut yang jumlahnya sebesar Rp. 112.025.000,(seratus dua belas juta dua puluh lima ribu rupiah) atas perintah merekaTerdakwa RAHMAT SORAU, ST dan Terdakwa II Drs.

Konawe .8. 18 (delapan belas) lembar bukti pengambilan uang panjar olehPPK Kab. Konawe dari bendahara KPUD Kab. Konawe tertanggal16 Februari 2004 .9. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang Drs. Mutiara Tongadari bendahara KPUD Kab. Konawe sebesar Rp. 52.630.000,untuk pembayaran harga pin, topi dan ATK PPK dan PPS kab.Konawe tertanggal 31 Maret 2004 .10.1 (satu) rangkap PPKO Pemilu 2004 kab.

Konawe .8. 18 (delapan belas) lembar bukti pengambilan uang panjar olehPPK Kab. Konawe dari bendahara KPUD Kab. Konawe tertanggal16 Februari 2004 .9. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang Drs. Mutiara Tongadari bendahara KPUD Kab. Konawe sebesar Rp. 52.630.000,untuk pembayaran harga PIN, topi dan ATK PPK dan PPS Kab.Konawe tertanggal 31 Maret 2004 .10.1 (satu) rangkap PPKO Pemilu 2004 Kab.

KONAWE PUTRA PROPERTINDO (KPP) VS BUPATI KONAWE;

KAIMUDDIN HARIS VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Konawe, Nomor 300.6/22774.02/VIII/2019 tertanggal06 Agustus 2019, tentang Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milikyang belum dapat ditindaklanjuti a.n Drs. H. Kaimuddin Haris;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Konawe, Nomor 300.6/22774.02/VIII/2019 tertanggal06 Agustus 2019, tentang Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milikyang belum dapat ditindaklanjuti a.n Drs. H.

Kaimuddin Haris;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Konawe, Nomor 300.6/22774.02/VIII/2019 tertanggal06 Agustus 2019, tentang Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milikyang belum dapat ditindaklanjuti a.n Drs. H. Kaimuddin Haris;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menindaklanjuti permohonan penerbitanSertifikat Hak Milik yang dimohon a.n Drs. H.

Kaimuddin Haris;Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan permohonan sertifikat,akan tetapi karena adanya keberatan dari Adi Kusno dan Arzul makaTergugat memberi waktu 60 hari kepada Adi Kusno dan Arzul untukmenggugat ke Pengadilan Negeri Konawe, sesuai dengan Pasal 30 ayat(1) c PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan apabila tidakHalaman 3 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 281 K/TUN/2021mengajukan gugatan dalam jangka wakiu yang ditentukan tersebut makaTergugat menerbitkan sertifikat Penggugat; Bahwa Adi Kusno dan Arzul tidak pernah mengajukan gugatan kepadaTergugat ke Pengadilan Negeri Konawe dalam batas waktu yangditentukan tersebut. Dalam masa penantian terjadi pergantian pimpinanKepala Kantor Pertanahan Konawe, kemudian Pemohon Kasasi beberapakali datang mempertanyakan Sertifikat yang dijanjikan Tergugat.

Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe,Nomor 300.6/22774.02/VIII/2019 tertanggal 06 Agustus 2019, tentangPermohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang belum dapatditindaklanjuti atas nama Drs. H. Kaimuddin Haris;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Konawe, Nomor 300.6/22774.02/VIII/2019 tertanggal06 Agustus 2019, tentang Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milikyang belum dapat ditindaklanjuti atas nama Drs. H.

BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KEBUPATEN KONAWE KEPULAUAN;;

BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA;;

BUPATI KONAWE UTARA., II. PT. ADHI KARTIKO PRATAMA;

BUPATI KONAWE UTARA, tempat kedudukan di JalanPoros, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera,Kabupaten Konawe Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tasman Tabara, S.H.,dan kawan, jabatan Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Konawe Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.1/156/2018, tanggal 21 Mei 2018;ll.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Konawe UtaraNomor 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tanggal 14Desember 2010;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiKonawe Utara Nomor 704 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW 08 AGP003) tanggal 14 Desember 2010;4.

Penundaan:Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Tergugat Nomor 704 Tahun 2010 tentang Pemberian IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi PT Adhi Kartiko Pratama (KW08 AGP 003) tanggal 14 Desember 2010 beserta segala akibathukumnya sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukumtetap atas perkara a quo;Dalam Pokok Perkara:4.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Konawe

ANDI HERMINA TEKAKA, Dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKONAWE SELATAN, Dkk

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKONAWE SELATAN, tempat kedudukan di JalanKompleks Perkantoran, Kelurahan Potoro, KecamatanAndoolo, Kabupaten Konawe Selatan;ll. 1. DIDIT ADE PUTRA, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Bunggasi Nomor 46,Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, KotaKendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;2.

KONAWE PUTRA PROPERTINDO VS I. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE., III. PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK;

Konawe Putra Propertindo (P) Vs BUPATI KONAWE (T)

Konawe Putra Propertindo, Tempat Kedudukan JL.

Konawe Putra Propertindo(PT.KPP) memperoleh terkait informasi dimana telah dikeluarkanrekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Pemerintah Provinsi SulawesiTenggara; Bahwa PT. Konawe Putra Propertindo (PT. KPP), selanjutnya mengajukanlagi perpanjangan Izin Lokasi pada Pemerintah Kabupaten Konawe dengantujuan agar Izin Usaha Tetap Kawasan Industri Konawe dapat diterbitkanoleh Pemerintah Konawe dan PT. Konawe Putra Propertindo (PT. KPP)pun dapat menerbitkan sertifikat atas lahanlahan milik PT.

Konawe Putra Propertindo; Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 51/195/Tahun 2014 tertanggal 16September 2014, Perihal Pengumuman Permohonan Izin LingkunganKegiatan Penataan Kawasan Industri Di Kabupaten Konawe Bupati Konawe;Surat Bupati Konawe Nomor: 517/195/Tahun 2014 tertanggal 20 Oktober2014, Perihal: Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Penataan Kawasan Industri Di Kabupaten Konawe;Surat Bupati Konawe Nomor: 540/1098/Tahun 2014 tertanggal 01 Oktober2014 Perihal: Pengumuman Penerbitan

Konawe Putra Propertindodengan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe untuk membuka danmengembangkan kawasan industri di wilayah hukum Pemerintahan Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;Bahwa pada bulan November 2013, PT. Konawe Putra Propertindo mulaimelakukan Fisibility Study dan sosialisasi ke masyarakat, dan selanjutnya memutuskan untuk berinvestasi di Konawe;Bahwa PT.

Konawe Putra Propertindo (PT.

JASRUDDINmelawanBUPATI KONAWE

Penggugat:
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe

Konawe Puira Propertindo;6) Mengingat bahwa Kesesuaian Tata Ruang / Wilayah ProvinsiSulawesi Tenggara Untuk Kawasan Industri Konawe telah selesaipada Tahun 2018;7) Mengingat PT.

KonawePutra Propertindo Nomor : 5C/X/KPP/2020 tanggal 5Oktober 2020, Perihal : Permohonan Izin Lokasi yangditujukan kepada Bupati Konawe;Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari PT. KonawePutra Propertindo Nomor : K/012/LJ/2020 tanggal 15 Juni2020, Perihal : Klarifikasi dan Penegasan KepemilikanAset Lahan danInfrastruktur PT. Konawe PutraPropertindo di Kawasan Industri Konawe yang ditujukankepada Bupati Konawe;Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari PT.

Konawe Putra Propertindo di Kawasan IndustriKonawe yang ditujukan kepada Bupati Konawe;Fotokopi sesuai dengan fotokopi surat dari PT. KonawePutra Propertindo Nomor : 01/XIJS/18 tanggal 01November 2018 Perihal : Permohonan Perpanjangan IzinLokasi Kawasan Industri Terpadu Konawe PT.

Konawe Putra Propertindoyang ditujukan kepada Bupati Konawe;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari PT. KonawePutra Propertindo Nomor : 001 KPP/VII/2016 tanggal 11Juli 2016 Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Lokasiyang ditujukan kepada Kepala Badan PTSP danPenanaman Modal Daerah Pemkab Konawe;Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari PT.

Konawe PutraPropertindo Melawan Bupati Konawe tanggal 28 Desember2018Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Kasasi Nomor : 64PK/FP/TUN/2019 antara PT.

Pemohon:
EPRIT, S.H
Termohon:
Kapolres Konawe Cq. Satreskrim Polres Konawe

- ARDIANSYAHlawan - BUPATI KONAWE UTARA- KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KONAWE UTARA- KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KONAWE UTARA

BTN II Blok D/5 Kota Kendari berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5Januari 2017 sebagai PENGGUGAT;BUPATI KONAWE UTARA, beralamat di Kompleks Perkantoran Bupati KonaweUtara, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara yangdiwakili oleh Kuasanya yakni SAIFUL BAHRI SIREGAR, S.H.,M.H., KepalaKejaksaan Negeri Konawe, MARWAN DERMAWAN, S.H., MUNSIR, S.H.

., Avokad pada Kantor Hukum MMFberalamat di JL Bunga Kana No.11 B Kendari, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo: 183.1/68/2017 tanggal 14Februari 2017 sebagai TERGUGAT I;KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KONAWE UTARAberalamat diKompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara, Kelurahan Wanggudu, KecamatanAsera, Kabupaten Konawe Utaradiwakii oleh Kuasanya MARWANDERMAWAN, S.H., MUNSIR, S.H., FAHD ASTUR, S.H,.M.H., MUSTAFA,S.H., Avokad pada Kantor Hukum MMF beralamat di Jl.

Bunga Kana No.11 BKendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 183.1/71/2017 tanggal 14 Februari2017 sebagai TERGUGAT II;KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASAKONAWE UTARA beralamat di Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara,Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera,Kabupaten Konawe Utara diwakili olehKuasanya MARWAN DERMAWAN, S.H., MUNSIR, S.H., FAHD ASTUR,S.H,.M.H., MUSTAFA, S.H., Avokad pada Kantor Hukum MMF beralamat di JI.Bunga Kana No.1l1 B= Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:800

Manunggal Sarana Surya Pratama untuk mengikuti prosespelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Konawe Utaradengan spesifikasi nilai pekerjaan yang sama sebagaimana tercantum dalamgugatan Penggugat (dengan nilai proyek Rp.9.890.710.000 (sembilan milyardelapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh rbu rupiah) denganmemperhatikan prinsipprinsip dasar yang merupakan acuan, pedoman dalampengadaan barang dan jasa berdasarkan perundangundangan yang berlaku;Bahwa para Pihak akan

ARNOLD VS BUPATI KONAWE UTARA DK

BUPAT KONAWE UTARA, diwakili oleh Bupati Drs. H.Aswad Sulaiman P.

Konawe Utara selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan anggaran sebesar Rp4.870.000.000.00 (empat miliardelapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalamdokumen kontrak pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe UtaraTahun Anggaran 2011 (Tahap III) Nomor 640/135/AP/PUM/V/2011 tanggal05 Mei 2011:Bahwa berdasarkan kontrak/perjanjian Penggugat dan Pejabat PembuatKomitmen yang bertindak untuk dan atas nama SKPD pada BagianAdministrasi Pemerintahan Umum Kabupaten Konawe Utara selaku KuasaPengguna

pelaksanaan hari ulang tahunKabupaten Konawe Utara tanggal 02 Juli 2011;Bahwa Tergugat dalam jabatan selaku Bupati Konawe Utara yangmemerintahkan Penggugat untuk segera menyelesaikan pekerjaansebagaimana point 3 di atas, Tergugat juga memerintahkan Penggugat baikmelalui perintah langsung oleh Tergugat maupun melalui Syamsul Mustakim,S.

Nomor 3360 K/Pdt/201610.Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum dengan menerima kelebihan pembayaran ataspembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap Ill tanpamengembalikannya kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;Menyatakan hukum bahwa Negara/Pemerintah Kabupaten Konawe Utaramelalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum telah melakukankelebihnan bayar sebesar Rp2.310.639.545,00 (dua miliar tiga ratus sepuluhjuta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima

gugatan Penggugat terkait dengan adanya kelebihan pekerjaan padapembangunan kantor Bupati Konawe Utara Tahap III Tahun Anggaran 2011Halaman 22 dari 29 hal.

Pemohon:
UWAIS ABDULLAH MUHYAN
Termohon:
Kapolres Konawe Cq. Kasat Reskrim Polres Konawe

Penggugat:
PT Konawe Putra Propertindo diwakili oleh Chen Chaohong
Tergugat:
Bupati Konawe

JOKS N1 e j Advokat pada Kantor Hukum DJOKSAN ALI DAHLAN &REKAN,yang beralamat di Bekasi Timur RegencyCorundum C1 No.36, Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2018;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATFENGGUGAL,MELAWAN:eat KONAWE, berkedudukan di Jalan Inclobunggadue No.1 Unaaha,Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara; Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada: ~SAIFUL BAHRI SIREGAR., S.H., M.H Jabatan KepalaKejaksaan Negeri Konawe, beralamat di jalan PerkantoranNomor

: 808 Unaaha Kabupaten Konawe, berdasarkan Suratkuasa khusus Nomor: SK180/574/2018, tanggal 14 Agustus2018 dan Nomor. 480/739/2018, tanggal 5 Oktober 2018; =Selanjutnya kuasa Tergugat memberikan Kuasa Subtitusi1.

BAGUS ADI PRADITA, S.H;No: penetapanScanned by CamScanner Semuanya oe sebagai Jaksa Pengacara Negara,beralamat di Jalan Perkantoran Nomor: 808 Una :Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa statingNomor: SK1534/R.3.14/Gs/08/2018, tanggal 14 Agustus2018 dan Nomor: SK1831/R.3.14/Gs/10/2018, tanggal 8Oktober 2018; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT: ypTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK, berkedudukan dib Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower Lantai 28 JalanJenderal Sudirman Kav. 5253 Jakarta Selatan.

tanggal 8 p2.018; aereerennnanasnsenneene lovernber(10 Oren ms 89 98 0 9 BwOwe eeewagon4, Berita Acara Pemeriksaan Porslapan dan PorsidangarypMOMMOvOMN ANA RAH nEE EEE10. setelah mendengar keterangan Para plhak yang hersangketCI) ast) GIAdipersidangan, aMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan fertanggal 6agustus 2018 dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2018/PTUN,Kdi,, danyang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputueanxepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe

atas namapupati Konawe Nomor: 11 tahun 2018 Tentang Pemberian Izin LokasiUntuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri PT Virtue Dragon Nickel industrial Park;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 November 2018Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatanperkara No.24/G/2018/PTUN.Kdi tertanggal 8 November 2018 yangditandatangani oleh H.