Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-11-2010 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 20-07-2011
Putusan PN SLEMAN Nomor PIDANA : 607/Pid.B/2010/PN.Slmn
Tanggal 24 Februari 2011 — KUSUMASTANA Bin SUKARDANI
12228
  • KUSUMASTANA Bin SUKARDANI
    PUTUSANNOMOR: 46/PID.Sus/2011/PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa danmengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwaNama Lengkap : KUSUMASTANA BinSUKARDANT;Tempat lahir : Yogyakarta ;Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 19April 1962;Jenis kelamin : Laki laki ;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Rogoyudan RT.006 / RW.12,Desa Sinduadi, KecamatanMlati, Kabupaten Sleman;Agama : Islam
    Register Perkara : Rpk.sus05/0.4.14/Ft.1/9/2010, terdakwa terdakwa didakwasebagai berikutDAKWAAN :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa KUSUMASTANA bin SUKARDANIselaku Kepala Desa Sinduadi yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman atas namaGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor98/Kep.KDH/1996 tanggal 01 Mei 1996 tentangPengangkatan sebagai Kepala Desa Sinduadi, KecamatanMlati dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor:30/SK.KDH.
    Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa ia terdakwa KUSUMASTANA bin SUKARDANIselaku Kepala Desa Sinduadi yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor98/Kep.KDH/1996 tanggal 01 Mei 1996 tentangPengangkatan sebagai Kepala Desa Sinduadi KecamatanMlati dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor30/SK.KDH.
    Menyatakan Terdakwa: KUSUMASTANA Bin SUKARDANItidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan Primair.2. Membebaskan Terdakwa: KUSUMASTANA Bin SUKARDANIoleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.3. Menyatakan Terdakwa: KUSUMASTANA Bin SUKARDANItelah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana KORUPSIDILAKUKAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT.4.
Putus : 22-08-2011 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1545 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 22 Agustus 2011 — KUSUMASTANA Bin SUKARDANI ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman
14344 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUSUMASTANA Bin SUKARDANI ; Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman
    Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDIAIR:Bahwa ia terdakwa KUSUMASTANA bin SUKARDANI selakuKepala Desa Sinduadi yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Sleman Nomor:98/Kep.KDH/1996 tanggal 01Mei 1996 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa SinduadiKecamatan Mlati dan Surat Keputusan Bupati SlemanNomor:30/SK.KDH.
    Membebankan kepada terdakwauntuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000, (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor607/PID.B/2010/PN.SLMN., tanggal 24 Pebruari 2011 yang amarlengkapnya sebagai berikut1.Menyatakan Terdakwa: KUSUMASTANA Bin SUKARDANI tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana dakwaan Primair.. Membebaskan Terdakwa : KUSUMASTANA Bin SUKARDANI olehkarena itu. dari dakwaan Primair tersebut..
    Tanah dan bangunan milik PemerintahDesa yang disewa selama 4 tahun(dari tanggal 1 Agustus 2001 s/d 31Juli 2006) oleh Merpati Plazasebesar Rp.70.000.000, (tujuh puluhjuta rupiah) telah dibayarkanmelalui Terdakwa Kusumastana tanggal31 Agustus 2001, akan tetapi olehTerdakwa Kusumastana tidak segeradisetorkan ke kas desa sehingga desamengalami kerugian sebesarRp.70.000.000, (tujuh puluh = jutarupiah) namun pada saat pemeriksaanuang sebesar Rp.70.000.000, (tujuhpuluh juta rupiah) tersebut telahdisetorkan
    telahdiberhentikan sementara sebagai LurahDesa Sinduadi terhitung mulai tanggal 18Desember 2004 maka kerugian PemerintahDesa yang menjadi tanggung jawab dariterdakwa Kusumastana sebesarRp.89.130.200, (delapan puluh sembilanjuta seratus tiga puluh ribu dua ratusrupiah) dengan rincian sebagai berikuta) Kerugian Pemerintah Desa karenatertundanya pembayaran sewa tanahkas desa tahun 2003 dan tahun 2004oleh Sdr.
    Menyatakan Terdakwa KUSUMASTANA Bin SUKARDANI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) ##(KUHPidana,sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;10.