Bahwa Penggugat beriktikad baik untuk menyelesaikanKewajibannya kepada Tergugat , untuk menghindari adanyaUpaya Hukum Sepihak dari Tergugat , atas Jaminan Hutang yangberupa Tanah Berikut Rumah Sengketa, yang akan di lakukanLelang Hak Tanggungan oleh Tergugat melalui Tergugat Il.Hal 3 dari 42 hal.Pts.NO.209/Pdt/2016/PT SMG10.Bahwa Lelang Hak Tanggungan atas Tanah Berikut RumahSengketa, yang akan dilakukan oleh Tergugat melalui Tergugat Il,adalah secara Hukum, cenderung Sepihak dan mengesampingkanHukum

dan Keadilan, dari Penggugat yang mempunyai lktikadBaik. = 22 = n nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nnn nee11.Bahwa Upaya Hukum Lelang Sepihak dari Tergugat melaluiTergugat Il atas Tanah Berikut Rumah Sengketa, nyata dan jelas,Dapat merugikan Kepentingan Hukum dari Penggugat, selakuAnggota Koperasi yang beriktikad baik dan sebagai Pemilik TanahBerikut Rumah Sengketa.12.Bahwa Penggugat sebagai Pemilik Tanah Berikut RumahSengketa, tidak pernah untuk menyerahkan (LEVERING) dan ataumengosongkan Tanah Berikut

Menyatakan secara Hukum, Perbuatan Hukum SepihakTergugat , dengan melakukan Lelang Tanah Berikut RumahSengketa melalui Tergugat , tanopa adanya PenetapanPengadilan Negeri Wonosobo yang Sah dan Benar, adalahPerobuatan Hukum yang melawan dan bertentangan denganHukum dan UndangUndang Hak Tanggungan yang Sah danDiet xen snnacanetenasennenetn nan anenennas renee EDER REHal 6 dari 42 hal.Pts.NO.209/Pdt/2016/PT SMGoeMenyatakan secara Hukum, Perbuatan Hukum Tergugat untukmelelang Tanah Berikut Rumah Sengketa

atas Tanah Berikut RumahSengketa, dari Tergugat , adalah Perbuatan Hukum Sepihak,dan merugikan Kepentingan Hukum Penggugat, sertabertentangan dengan Hukum, Keadilan dan Kemanusiaan,sehingga CacatHukum dan Tidak Sah.14.Menghukum Tergugat Il, untuk tidak melakukan Lelang HakTanggungan atas Tanah Berikut Rumah Sengketa, yangdiajukan dan dimohonkan oleh Tergugat , karena PermohonanLelang Sepihak dan Bertentangan dengan Hukum danPee15.Menyatakan secara Hukum, Penggugat adalah Pihak Pemilikatas Tanah

Gugatan seperti itu tidak sesuai dengan prinsip hukumDG ACAI A) sacnenn nen sseenne ces nie et eet niteDalam petitum Penggugat menuntut Perbuatan Tergugat sebagaimana Gugatannya adalah Perbuatan melawanHukum/Melanggar hukum (istilah Penggugat Menyatakan secarahukum, Perbuatan Hukum sepihak Tergugat I, denganmelakukan Lelang Tanah Berikut Rumah Sengketa melaluiTergugat I, tanpa adanya Penetapan Pengadilan NegeriWonosobo yang sah dan benar, adalah Perbuatan Hukum yangmelawan dan bertentangan dengan

PT CITRA LELANG NASIONAL, beralamat di Ruko Plaza1Kalibata No. 1314 JI. Raya Kalibata Jakarta Selatan;Disebut TERBANDING II semula TERGUGAT Il.PENGADILAN TINGGI TERSEBUTTelah membaca:Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 21Agustus 2018 Nomor 386/Pdt/2018/PT SMG tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antarakedua belah pihak tersebut di atas;Halaman 17 dari 14 lembar, Putusan No.386/Padt/2018/PT SMG2.

September 2016 tibatibaPENGGUGAT mendapatkan surat Pemberitahuan LelangEksekusi Hak Tanggungan dari TERGUGAT Il selaku pihak yangditunjuk oleh TERGUGAT untuk melakukan proses PraLelangpadahal PENGGUGAT sudah melaksanakan apa yang disarankanoleh karyawan TERGUGAT tersebut;Bahwa PENGGUGAT saat ini masih beritikad baik untukmenyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT dengansedang menawarkan aset property dan hal tersebut juga sudahdiketahui atau sepengetahuan TERGUGAT I.Bahwa dengan adanya rencana lelang

Bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 1365 KUHPerdata Tiapperbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu mengganti kerugian tersebut;Bahwa sebagaimana yang PENGGUGAT uraikan di atas makatidak ada alas an bagi PARA TERGUGAT untuk melakukan lelangeksekusi atas objek jaminan hutang PENGGUGAT dan sudahseharusnya rencana lelang yang akan dilakukan oleh TERGUGAT dengan bantuan TERGUGAT Il ditunda atau dihentikan ataudibatalkan

Menunda atau membatalkan rencana pelaksanaan lelang eksekusihak tanggungan yang akan dilakukan oleh PARA TERGUGAT atasobjek jaminan milik PENGGUGAT;. Mengembalikan status objek jaminan milik PENGGUGAT dalamkedudukan semula;. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebihdahulu meski pun ada upaya hukum banding, kasasi maupunperlawanan;.

yang akandilakukan oleh Para Tergugat atas objek jaminan milikiPENGGUGAT..... . dengan alasan apabila rencana pelaksanaanlelang tersebut tetap dilaksanakan adalah merupakan suatuperbuatan Melawan Hukum;Bahwa, dalil Posita maupun Petitum gugatan Penggugat yangdemikian adalah merupakan dalil gugatan yang bersifatPremature mengingat hingga gugatan perkara a quo diajukan,kantor KPKNL Purwokerto selaku pihak yang berwenangmelaksanakan lelang belum menerbitkan penetapan hari dantanggal pelaksanaan lelang

Kementrian Keuangan Republik Indonesia C/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dkk

Bahwa TERGUGAT II telah melaksanakan lelang atas asset jaminanmilik Para PENGGUGAT melalui TERGUGAT I.8. Bahwa asset milik Para PENGGUGAT telah dijual oleh TERGUGAT Ilmelalui TERGUGAT dengan pelaksanaan lelang yang pertama padatanggal 18 Oktober 2013 sesuai dengan surat penetapan KPKNLhal 3 dari 27 hal Put.No. 182/Pdt/2016/PT.SMGPururokerro No. S1079/WKN.09/KNL.08/2013 tanggal 17 September2013.9.

Bahwa asset milik Para PENGGUGAT dijual oleh TERGUGAT Illmelalui TERGUGAT dengan pelaksanaan lelang yang kedua padatanggal 19 Desember 2013 sesuai dengan surat penetapan dariKPKNL Purwokerto No.

Bahwa Tergugat menerima permohonan lelang eksekusi hak tanggungandari PT. Bank Danamon Indonesia in casu Tergugat Il berdasarkan suratpermohonan lelang nomor : 74/SP/LELANG/2013 tanggal 29 Nopember2013.4.

lelang yangmelanggar ketentuan hukum yang berlaku.8.

dan telah memintasalinan risalah lelang kepada Terbanding V/Tergugat namun tidakdiberitakan dan dalam perkara ini yang digugat Penggugat adalahperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding V Tergugat Terbanding IV Tergugat Il, Terbanding Il/Tergugat Ill, TerbandingV/Tergugat IV yang mengakibatkan obyek jaminan milik ParaPenggugat dijual secara lelang dan sampai gugatan Para Penggugatdiajukan, Para Penggugat tidak megetahui siapa pemenang lelang ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas

Bahwaterhadap proses penjualan lelang yang Tergugat! ajukanterhadap Tanah dan bangunan SHM No. 3190, Luas 590 M2dan No. 3191, luas. 575 M2 / Desa Besito, Kecamatan Gebog,Kabupaten Kudus, semuanya atas nama Tony Azka., telahdilakukan sesuai prosedur dan menurut UndangUndang Lelang(Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad1908:189., jo. Staatsblad 1941:3) jis.

Peraturan MenteriKeuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010, Tanggal 23 April 2010Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang., yang telah diubahdengan PMK No. 106/PMK.06/2013., Tanggal 26 Juli 2013.,PMK No. 174/PMK.06/2010, Tanggal 30 September 2013.,Tentang Pejabat Lelang Kelas ., yang telah diubah denganPMK No. 158/PMK.06/2013, Tanggal 14 Nopember 2013.

No 353/Pdt/2017/PT SMG10.11.dan objek lelang kecuali atas permohonan dari Penjual/PemohonLelang atau ada Putusan / Penetapan Provisional dari LembagaPeradilan.

Jika nilai limit diatas nilai likuidasi maka Tergugat Ilakan melaksanakan lelang tersebut, namun jika nilai limit yangditetapbkan oleh Pemohon Lelang dibawah nilai likuidasi dariPenilai maka Tergugat Il akan menolak permohonan lelangtersebut.

lelang yangdilakukan oleh Tergugat Il telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia C/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dkk

Pasal 224 HIR, yakni : permohonan lelang eksekusidengan dilengkapi dokumen pemberian hak tanggungan,aanmaning, penetapan lelang eksekusi, pengumuman lelang,penyetoran uang jaminan, dan pelaksanaan lelang, dimana dalam halini TERGUGAT Il mengajukan permohonan lelang eksekusi tanpaadanya upaya pengosongan (aanmaning) terlebih dahulu terhadap obyekjaminan milik PENGGUGAT.16.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3021K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1984 dalam putusannya menyatakanbahwa

berdasarkan pasal 224 HIR pelaksanaan lelang akibat grosseakte hipotik yang memakai trahirah seharusnya dilaksanakan ataspenntah ketua Pengadilan Negen sehingga pelaksanaan lelang eksekusihak tanggungan seharusnya dilakukan melalui Pengadilan Negeri danTERGUGAT II tidak seharusnya mengajukan lelang kepada TERGUGAT (KPKNL Purwokerto),BERDASARKAN ALASAN ALASAN TERSEBUT DIATAS MAKA TELAHNYATA:Bahwa TERGUGAT II bukanlah pemilik asset tersebut diatas di dalampasal 26 Undang undang Pokok Agraria menyatakan

Bahwa TERGUGAT II mengajukan lelang eksekusi tanpaadanya upaya pengosongan terlebih dahulu terhadap obyekjaminan milik PENGGUGAT5. Bahwa TERGUGAT II mengajukan lelang eksekusi tanpaadanya perintah dari Ketua Pengadilan Negeri6.

Surat pemberitahuan lelang kepada Debitur tanggal 16 Mei 2016.Bahwa dikarenakan legalitas formal berupa syaratsyarat dan dokumendalam pelaksanaan lelang telah terpenuhi, maka pelelangan yang dilakukanoleh Tergugat !

atas permohonan dari Tergugat II adalah sah secara hukumdan tidak dapat dibatalkan.Bahwa Tergugat tegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 3 PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa, Lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapatdibatalkan.Halaman

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, yangberalamat : di Jl. Ki.

satu persyaratan lelang eksekusi Hak TanggunganHalaman 7 Putusan Nomor 92/Padt/2019/PT SMG7.

lelang yang diajukan oleh Tergugat;Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formalsehin gga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, selanjuinya TurutTergugat Il menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang, Hal tersebut telahsesuai dengan sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor :27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagaiberikut:Halaman 33 Putusan Nomor 92/Padt/2019/PT SMG16.17.18.19.20.21.Kepala KPKNL

atau pejabat Lelang Kelas Il tidak boleh menolak permohonan lelangyang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dantelah memenuhilegalitas formal subyek dan obyek lelangBahwa berdasarkan ketentuan ketentuan yang beraku, sebelum dilakukanpelelangan oleh Turut Tergugat , maka pemohon lelang in casu Tergugat wajibmelakukan pengumuman pelelangan atas objek sengketa.

Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 25 April 2018 telah benar dansesuai dengan ketentuan yang berlaku;4.

telah melakukan Pengambilan Berita AcaraAanwijzing pada tanggal 31 Mei 2011 Hari Selasa;Bahwa Penggugat telah melakukan Pemasukan Penawaran HariSenin O06 Juni 2011 dari jam 09.00 s.d 12.00 Wib;Bahwa Penggugat telah mengikuti Pembukaan Penawaran HariSenin O06 Juni 2011 dari jam 13.00 s.d Selesai;Bahwa Penggugat telah mengikuti Hasil Pembukaan penawaranyang juga diikuti sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan (buktiterlampir) ;Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 Penggugat menerima suratKeputusan Pemenang Lelang

yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu: Pokja Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan(ULP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong, yangmenyatakan Pemenang lelang dimenangkan oleh PT.

Zuty Wijaya (selakuPemenang Lelang yang ditetapkan oleh Tergugat ) senyatanyatelah habis masa berlaku pada saat Pembukaan Penawaran,sedangkan Penggugat (PT.

Miri Jaya;Penggugat keberatan yang diajukan dalam masa sanggah kepada Tergugatsebagaimana diunggah (upload) pada aplikasi server LPSE KabupatenGunung Mas Http://lpse.gunungmaskab.go.id/eproc/sanggahan/lelang/437379 /S, karena alasan digugurkan/tidak lulus sebagai penyediajasa/pemenang lelang (pertama) tersebut, maka upaya administrasi telahHalaman 2 dari 19 halaman.

dariPenggugat tertanggal, 03 Agustus 2015 dan dijawab Tergugatdalam jendela Home Informasi tertanggal, O04 Agustus 2015melalui aplikasi server LPSE Kabupaten Gunung MasHttp://pse.gunungmaskab.go.id/eproc/sanggahan/lelang/437379/S; unsur individual bahwa Penetapan Berita Acara PenetapanPenyedia Jasa Nomor 41.6/41/ULPGUMAS/POKJAIII/VII/2015tertanggal 31 Juli 2015 yang menjadi objek sengketa a quoditujukan kepada perorangan dan/atau Badan Usaha selakupenyedia jasa lainnya sebagai peserta lelang ;Halaman

Putusan Nomor 458 K/TUN/2016tertanggal, 31 Juli 2015 sehingga Penggugat mengajukan dan ataumenyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE( Sistem Pengadaan Secara Elektronik ) terhadap hasil evaluasi danPenetapan Penyedia Jasa kepada Tergugat sesuai dengan tenggangwaktu dalam jadual/tahapan lelang melalui sanggahan tertanggal 03Agustus 2015 Nomor 65/CV.RAB/PST/VIII/2015 perihal Sanggahanatas proses lelang Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang MiriTumbang Napoi;Oleh Tergugat dijawab

Penggugat padatahapan lelang pasca kualifikasi dengan sistem gugur baik untukPemilihnan Langsung maupun lelang umum yang dijawab Tergugatdalam jawaban sanggahan telah tersedia tahapan aanwi/sing pekerjaan,padahal untuk kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Tumbang Miri Tumbang Napoi sudah cukup jelas, tidak memerlukan penjelasan padatahapan aanwijsing;Dan Tergugat dalam penjelasan pekerjaan tanpa ada halhal yangdipertanyakan peserta lelang seharusnya Tergugat menyediakansalinan Berita Pemberian Penjelasan

Putusan Nomor 458 K/TUN/2016Vi.objek sengketa menetapkan penyedia jasa/pemenang lelang CV. MiriJaya dalam pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan TumbangMiriTumbang Napoi Harga Penawaran Rp. 1.879.900.000,00 danmenggugurkan CV.

OBJEK GUGATAN:Surat Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi DinasPendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 tentangPenetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem eTender UntukPaket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Koordinator KecamatanSibolangit, Kode Tender : 2549549, dengan Pemenang Lelang: CV. ArcaKencana, tanggal 24 Agustus 2020;B.

Bahwa dengan demikian objek gugatan dalam perkara a quo yakni SuratKeputusan Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsiruksi DinasPendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 tentangPenetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem eTender UntukPaket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Koordinator KecamatanSibolangit, Kode Tender : 2549549, dengan Pemenang Lelang: CV.

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 oleh Tergugat mengeluarkanobjek gugatan yakni : Surat Keputusan Kelompok Kerja PengadaanJasa Konstruksi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang TahunAnggaran 2020 tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/JasaSistem eTender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung KantorKoordinator Kecamatan Sibolangit, Kode Tender : 2549549, denganPemenang Lelang: CV.

Arca Kencana, tanggal 24 Agustus 2020 sesuaidengan informasi tahapan tender pada laman websitehttps://www.lpse.deliserdangkab.go.id, dan kemudian Penggugat mengetahui pemenang lelang melalui Berita Acara Hasil Pemilihan No.053/BAHP/Pokja Konstruksi/DisdikDS/2020 tanggal 24 Agustus 2020;.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan ObjekSengketa, berupa: Surat Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Jasa KonstruksiDinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020tentang Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa Sistem eTender Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung KantorKoordinator Kecamatan Sibolangit, Kode Tender : 2549549, denganPemenang Lelang: CV.

KHARISMA BINAKONSTRUKSI, berkedudukan di Jalan Galunggugng Raya No.15, Kedundung, Magersari, Mojokerto, lalu kemudiandisanggah oleh peserta lelang PT. BUMINATA AJIl PERKASA.Namun berbeda ketika Tergugat 1 (satu) menjawabpermasalahan yang sama, proyek yang sama, denganpeserta lelang yang lain yaitu~ ketika giliran PT.BUMINATA AJl PERKASA yang melakukan sanggahan, terbuktidari surat Tergugat 1 (satu) No.

Kharisma Bina Konstruksi seharusnyagugur administrasi dalam evaluasi terhadapkelengkapan lampiran penawaran yang disebabkan tidakmengupload surat pernyataan personal inti melaluiWebsite PU, sehingga tidak memenuhi = persyaratandokumen lelang, dengan demikian sanggahan banding2. Penawaran PT.

BUMINATA AJlPERKASA sebagai pemenang lelang untuk + yang ketigakalinya, namun jawaban Tergugat 2 (dua) selalu) = mengacupada Surat Menteri / Tergugat 1 (satu) sebelumnya,khususnya Surat Menteri Pekerjaan Umum No. KU.03.01Mn/355 = tanggal 01 Juli 2010 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa penawaran PT.

sesual denganketentuan data lelang, dan Penggugat telah mendaftarbaik secara langsung maupun elektronik melalui websitewww.pu.go.id dan telah menandatangani fakta integritasHalaman 21 dari 102.

Berdasarkan uraian tersebut diatas..dst, sears al ST, pelelangan paket Pekerjaantidak mengikuti ketentuan dokumen lelang' sehinggatidak dapat dilanjutkan dan akan dilakukan evaluasiulang j Namun berbeda ketika Tergugat 1 (satu) menjawabpermasalahan yang sama, proyek yang sama, denganpeserta lelang yang lain yaitu) PT. BUMINATA AJIl PERKASA,terbukti dari surat Tergugat 1 (satu) No. UM.01.11Mn/477 tanggal 01 Juli 2010 atas jawaban sanggah bandingpeserta lelang sebagai berikut1. Penawaran PT.

Karunia Inti Tiga Anugrah diwakili oleh Indrawan
Tergugat:
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam
Intervensi:
PT. SANRIA JAYA ABADI (diwakili oleh Sanusi selaku Direktur PT. Sanria Jaya Abadi)

Tafsir/PT Sanria Jaya Abadi (Tergugat II Intervensi)disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai pembeli/pemenang lelang dan dituangkan dalam risalah lelang ; Tentang Risalah Lelang :6) Bahwa setelah pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang harusmembuat risalah lelang.

Pasal 85 ayat(1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa PejabatHal 22 Putusan No. 17/G/2018/PTUN. TPI7)8)Lelang yang melaksanakan lelang wajib membuat Risalah Lelang ;Bahwa risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang terdiri dari :a. Minuta Risalah Lelang adalah Asli Risalah Lelang berikutlampirannya, yang merupakan dokumen atau arsip Negara ;b.

Salinan Risalah Lelang adalah salinan kata demi kata dariseluruh Risalah Lelang ; c. Kutipan Risalah Lelang adalah kutipan kata demi kata darisatu atau beberapa bagian Risalah Lelang ;d. Grosse Risalah Lelang adalah salinan asli dari Risalah Lelangyang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;Bahwa tidak semua pihak berhak mendapatkan risalah lelang,hanya pihakpihak yang berkepentingan yang berhakmendapatkan risalah lelang.

Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporanpelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesual kebutuhan;c. Pengawas Lelang ( Superintenden) memperoleh SalinanRisalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingandinas; atau ; pana nn nnn anne nnn enn d.

Bahwa risalah lelang tidak bersifat konkret, individual, dan final.Risalah lelang merupakan berita acara yang dibuat dengan tidakada kehendak dari pejabat lelang, yang berarti tidak bersifatindividual. Pembeli lelang telah membeli barang dari penjual.Secara deyure, barang telah beralih dari penjual kepada pembeli ;d.

(POKJA XXXI Unit Layanan Pengadaan (ULP) PemerintahKabupaten Nganjuk tahun anggaran 2018 berkedudukan di Jl.Basuki Rahmad No. 01 Nganjuk tentang lelang paket pekerjaanPemeliharaan berkala Jalan WatudandangGondanglegi STA 1+100S/d B+100 ; n anna nananPenggugat mengikuti proses lelang setelah mengetahui adanyapengumuman lelang secara online padahttp://lpse/nganjukkab.go.id/eproc.

Penggugat sebagaiPerkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 7 sampai hal 50penawar terendah yang berhak menjadi pemegang lelang dalamtender tersebut ; Bahwa Penggugat disamping sebagai penawar terendah, makapenggugat juga sudah memenuhi syaratsyarat administrasisebagai persyaratan dalam proses tender lelang yang dilakukanoleh Tergugat yaitu (POKJA XXXI Unit Layanan Pengadaan (ULP)Pemerintahan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2018 tentanglelang paket pekerjaan pemeliharaan berkala Jl.

Asri JayaPutra Perkara Nomor : 024/PTAJPPSL/VIII/2018 tanggal 23Agustus 2018 Perihal : Sanggahan Lelang ;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Dokumen elektrik PersyaratanKualifikasi Peserta tanggal 22 Januari 2019 ; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Dokumen elektrik Peserta Lelang ;Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 39 sampai hal 5037.Bukti P38 :38. Bukti P39 :39. Bukti P40 :Fotokopi sesuai dengan aslinya, Download LPSE Kab. Nganjuk ; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Download dan SKHP Kab.

KIA ikut lelang 10, yang menang 2 dan ada 3 yangatas nama sendiri 7 berupa KSO ; Bahwa 10 lelang tersebut PPK nya semua tidak sama =; Bahwa saksi menjadi pelaksana yang dimulai dari pengumuman LPSESampai dengan pelaksanaan proyek dan FHO ; Bahwa saksi tahu kalau pemenang lelang setelah itu dikirimi email dariPokja ; Bahwa AMP adalah pabrik aspal Asri Jaya sudah punya SLO (layakoperasi)/uji tera/ISO/tenaga ahli dan peralatanperalatannya ;Saksi 2 Penggugat : AHMAD SANTOSO, yang menerangkan pada pokoknyadibawah

menerangkan pada pokoknyadibawah sumpah adalah sebagal berikut Bahwa saat membuka lelang semua persyaratan harus' sudahtercukupi ; Bahwa bukti P17 di upload melalui web LPSE Kab.

Pekerjaan Pembangunan EmbungSerbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur Nomor IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016;Bahwa Penggugat mengetahui adanya berita tentang Objek Gugatan nomor1, melalui Media Elektronik (Website: www.pu.go.id) yaitu pada tanggal 5Maret 2016, sehingga tenggang waktu diajukan Gugatan ini masih dalam 90hari, sesuai Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat adalah peserta Lelang Pembangunan EmbungSerbaguna

Tergugat tidak prosedur dalam menanggapi sesuai SanggahanPemenang Lelang Pekerjaan Pembangunan Embung SerbagunaLendang Terong di Kabupaten Lombok Timur Nomor 1IK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016, yang menyatakanLembar Data Kwalifikasi (LDK) dianggap tidak ada, adalah penilaianyang tidak cermat dan tidak konsisten, karena hasil evaluasi tanggal 1Maret 2016 menyatakan Penggugat tidak memiliki kemampuan;c. Tergugat melaksanakan kKlarifikasi kepada Direktur PTI.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan:1) Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi NomorIK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/530, tanggal 02 Maret 2016;2) Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan EmbungSerbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur NomorIK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016;DALAM POKOK SENGKETA:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah:1) Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi NomorIK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/530, tanggal 02 Maret 2016;2) Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan EmbungSerbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur NomorIK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat tentang:1) Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi NomorIK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/530, tanggal 02 Maret 2016;2) Sanggahan pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan EmbungSerbaguna Lendang Terong di Kabupaten Lombok Timur NomorIK.02.03AS/ULP/PokjaPKSDA/570, tanggal 10 Maret 2016;4.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 Penggugat mengajukan diri sebagaipeserta lelang dengan cara mendaftarkan diri di LPSE Institut TeknologiSepuluh Nopember untuk proses lelang pengadaan Peralatan PendukungPenelitian Molina ITS ;.

Bahwa setelah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang di LPSE,selanjutnya LPSE memutuskan pemenang lelang atas proyek pengadaanbarang Peralatan Pendukung Penelitian Molina ITS pada tanggal 6 Juni2013 yang menyatakan bahwa pemenang lelang pada proyek tersebutadalah badan usaha milik Penggugat ;.

Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang, Tergugat bersama Penggugat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengadaanbarang dan jasa tertanggal 12 Juni 2013 dengan Nomor :Perjanjian Kontrak 018249/IT2.34.1I/LK.02.00/2013 dan selanjutnyaperjanjian tersebut telah dilakukan addendum pada tanggal 5 September2013 dengan No Addendum 036796/IT2.34.II/LK.02.00/2013, yang manaalasan untuk addendum itu berdasarkan dari usulan Penggugat yangdikarenakan ada barang yang tidak bisa selesai tepat

tertanggal 3 Desember 2013sebagaimana surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), yangmana secara hukum tindakan melakukan pembatalan kontrak tersebuttelah melanggar asas retroaktif sehingga menyebabkan ketidakpastianhukum atas proses lelang yang sudah diikuti oleh Penggugat.

Bahwa akibat diberikan keputusan black list oleh Termohon KasasiII/Pembanding Il/Tergugat II, selanjutnya pula PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat menerima pembatalan kontrak atas paketpekerjaan pengadaan perpanjangan sewa paket Microsoft open value danpengadaan software pendidikan dan riset 2013 sebagaimana Bukti P4 yangdikeluarkan oleh Termohon Kasasi I/Pembanding /Tergugat pada tanggal11 Desember 2013, padahal Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugatsudah ditetapkan sebagai pemenang lelang tanggal 3

PASAR MAWAR PONTIANAKKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) pada halaman website: http:/Ipse.tebokab.go.id/eproc/ rekanan/lelangmain/385326;Keputusan tidak bernomor tertanggal 9 Juni 2014 tentang Pembatalan LelangPengadaan Konstruksi Gedung SD Sederajat Paket III yang dimenangkan oleh CV.Pesagi Perkasa dan diumumkan melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE) pada halaman website: http://l k. id/epr rekanan/lelangmain/384326;3 Keputusan tidak bernomor tertanggal 21 Juli 2014 tentang Hasil Lelang

UlangPengadaan Konstruksi Gedung SD Sederajat Paket I yang dimenangkan oleh CV.Akbar Putra Jaya, melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) padahalaman website: http://1 Ik. id/eproc/rekanan.lelangmain/436326;9 =n nnn nnn nn nnn nnn nnn4 Keputusan tidak bernomor tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Hasil Lelang UlangPengadaan Konstruksi Gedung SD Sederajat Paket III yang dimenangkan oleh CV.Tario Bersaudara, melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) padahalaman website

KAKAN PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG IV, II. KAKAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, III. JASON GUNAWAN, IV. PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK;

Bank Danamon, Tbk, dengan agunan Sertifikat Hak MilikNomor 191 atas nama Evie Chandra namun mengalami gagal bayar sehingga PT.Bank Danamon, Tbk melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telahmengajukan permohonan sita eksekusi sampai dengan permohonan lelang ;Bahwa terhadap permohonan lelang tersebut telah dilakukan lelang dimukaumum oleh Tergugat I sebagaimana Risalah Lelang No.075/2010 tertanggal 11Maret 2010 atas sebuah tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Ciasem I,No.8, Kebayoran, Jakarta

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa produk hukumyang dikeluarkan Pejabat Lelang, karena Pejabat Lelang bukan Pejabat TataUsaha Negara, hal ini didasarkan pada : Bahwa Pejabat lelang merupakan Pejabat Fungsional, yang diangkat olehMenteri Keuangan, mempunyai kewenangan penjualan dan tanggung jawabyang melekat pada pribadinya, bukan kepada instasi tempat Pejabat Lelangbekerja; Bahwa keputusan yang diambil oleh Pejabat Lelang merupakan keputusanyang independen;Berdasarkan Putusan

Berdasarkan Pasal 58 ayat (3) PMK No. 40/PMK.06/2006 menyebutkanbahwa Minuta Risalah Lelang ditandatangani oleh Pejabat Lelang pada saatpenutupan pelaksanaan lelang;b. Berdasarkan Pasal 61 ayat (3) PMK No. 40/PMK.06/2006 menyebutkanbahwa Salinan/Kutipan/Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelangditandatangani, diberikan teraan cap/stempel dan diberi tanggal pengeluaranoleh Kepala KP2LN atau Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan;c.

Bahwa Pejabat Lelang adalah sebagai Pejabat Umum yang mengesahkanJual Beli melalui Lelang dalam bidang hukum Perdata;d. Bahwa Risalah Lelang merupakan produk hukum yang dikeluarkan olehPejabat Lelang, bukan produk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor.Dalam hal ini Kepala Kantor hanya sebagai pihak yang mengetahui bahwaRisalah Lelang telah dikeluarkan;e.

Dalam pelelangan, Tergugat I bukan merupakan pihak yangmelakukan atau melaksanakan lelang, akan tetapi Tergugat I diminta bantuannyauntuk melaksanakan lelang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tergugat Imenerbitkan Risalah Lelang adalah untuk mematuhi apa yang diperintahkan olehPengadilan Negeri Jakarta Selatan.Hal ini dengan jelas terlihat dalam lembar pertama Risalah Lelang No. 075/2010tanggal 11 Maret 2010 yang tertulis sebagai berikut:*Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara H.

Bahwa Penggugat adalah peserta lelang sekaligus sebagai pemenanglelang pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan AlatAlatAngkutan Darat Bermotor Truck Pengadaan Truck Urinoir (selanjutnyadisebut Paket Pekerjaan) yang diadakan Unit Layanan Pengadaan (ULP)Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang;2.

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;Bahwa Penggugat sebagai pemenang lelang pengadaan barang telahditunjuk sebagai Penyedia Barang untuk melaksanakan Paket Pekerjaanberdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang (SPPBJ) No. 050/3143tanggal 16 Oktober 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan SuratHalaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 382 K/TUN/2015Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) / Kontrak No. 050/3454/2013Tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pekerjaan Pengadaan Truck Urinoir 2(dua) Unit Dinas Kebersihan

No.552/Pdt/2017/PT SMGTERGUGAT untuk melelang tanah obyek sengketa yangmerupakan jaminan yang mana harga limit lelang di tentukandibawah harga pasar.

Bahwa berdasarkan Pasal 99 Peraturan Menteri KeuanganNo.27/PMK.06/2016 TAHUN 2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, pada saat Peraturan Menteri iniberlaku, Peraturan Menteri No. 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlakulagi..

Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada perkara a quoadalah lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek sengketa,yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat atas permohonan PT.Bank Sinarmas KCP Kendal (in casu Tergugat) melalui suratpermohonan lelang No SKL.024/2016/XI/SMG tanggal 21Desember 2016 ;b.

No.552/Pdt/2017/PT SMGPembatalan lelang dengan penetapan atau putusan dari lembagaperadilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterimaoleh Pejabat Lelang paling lambat sebelum lelang dimulai.e. Bahwa sampai dengan dilaksanakannya lelang atas obyekdimaksud, Turut Tergugat tidak pernah menerima permintaanpembatalan lelang dari Penjual (in casu Tergugat) atauputusan/penetapan pengadilan yang membatalkan pelaksanaanlelang atas obyek sengketa.2.

Ayat (4)"Penetapan Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak menjadi tanggung jawab KPKNL atau Pejabat Lelang KelasII".d. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut pada Jawabanangka 3 huruf a, huruf b dan huruf c, Turut Tergugat tidakbertanggung jawab dalam penetapan nilai limit lelang terhadapobyek lelang, akan tetapi hal itu merupakan kKewenangan penjual(dhi. Tergugat).