non nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen nee ene nee nee neeBahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan maurukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanpermohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dandengan melakukan perubahan secara lisan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohonmulai tidak harmonis sejak awal tahun 2012 karena sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan karena Termohon sangat boros dalam masalah leuangan

tanggal 8 Juni 2018,diberi tanda (P4);Fotokopi Kartu keluarga Nomor 9171012602190005 tanggal 26 Februari2019, diberi tanda (P5);Fotokopi Kartu. tanda Penduduk Republik Indonesia NIK9171014611700005 tanggal 22 Mei 2012 atas nama Nur AfiahDjamaluddin, diberi tanda (P6);Fotokopi Kartu. tanda Penduduk Republik Indonesia NIK7371012502780001 tanggal 26 Februari 2019 atas nama ArifDjamaluddin Tjando, diberi tanda (P7);Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Bulan Februari 2020 BadanPemerintah Pengelola Leuangan

krsesuai dengan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 11 Januari 20120bahwa mediasi tetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukanperceraian ini adalah karena sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang teruS menerus yang Sulit untuk dirukunkan yangdisebabkan karena Tergugat suka marahmarah kepada Penggugat tanpaalasan yang jelas, Tergugat tidak terbuka dalam masalah leuangan

Termohon tinggalbersama di rumah Termohon di Kabupaten SIdoarjo dan telah hidup layaknya suamiistri namun belum dikaruniai anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi I yang salingbersesuaian, tidak terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seringterjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi IItidak terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohontersebut adalah karena Termohon terlalu boros dalam menggunakan leuangan

Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) bilah pisau belati gagang dari kayu warna kuning sarung kulit warnakecoklatan panjang 15 cm;e 1 (satu) buah handphone Nokia merk 637;Dirampas untuk Dimusnahkane 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat;Dikembalikan Kepada Terdakwae 1 (satu) bundel berisi suratsurat akta jual beli tanah asli, fotocopy, scansertifikat dan arsip pembayaran, datadata laporan leuangan PT. Graha;Dikembalikan kepada Saksi Korban Ankifi Rasyid5.

olehPengadilan Negeri Serang dianggap bertentangan dengan SuratEdaran Mahkamah Agung No. 7 Th. 2010.Bahwa didalam Risalah Lelang No.445/2015, tertanggal 21 Agustus 2015jo Kutipan Risalah Lelang Nomor : 445/2015 tertanggal 14 September2015 jelas tertulis bahwa jenis Lelang Eksekusi Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN), karena aset dan kredit tersebut telah beralih ke Negaradan telah menjadi piutang negara;Bahwa jenis pelelangan eksekusi dibagi kedalam beberapa kategoriantara menurut pasal 5 Peraturan Menteri leuangan

Bahwa dengan kemampuan finansial Pemohon yang diterimaPemohon setiap bulan sebesar Rp. 4.900.000, (empat juta sembilanratus ribu rupiah) sangatlah layak jika Pemohon memberikan nafkahkepada ketiga buah hati Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,(Tiga JutaRupiah) setiap bulannya.Jawab :Kemampuan finansial Pemohon lebih dari Rp. 3.000.000, (tiga jutarupiah) karena pendapatan Pemohon lebih dari Rp. 4.900.000,(empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) perbulannya, karenasaya tau leuangan Pemohon walau selama pernikahan

Bahwa terdakwa merupakan Finance Supervisor Site (pengelola Leuangan Site PT.TBBU). Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap bulanan dari perusahaan kurang lebihsebesar Rp. 8.000.000, /bulan. Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengajukan pembayaran keuangan danpertanggung jawababn keuangan di PT. TBBU Teluk Nilau adalah terdakwa.

Kalau kondisi tidak ada, dengan menanggung rasa malupenggugat beranikan minta bantuan kakakkakak penggugat di Jakarta.Kabar terakhir 3 bln yang alu, ternyata tergugat sudah tidakbekerja/mengajar STIKIP Suluh Bangsa lagi, dan kabar ini di perkuatdengan pernyataan tergugat sendiri pada penggugat beberapa bulan yanglalu.Yang mana masalahnya adalah; Selisin faham masalah leuangan dengan pemilik yayasan tersebut.

., yang menyatakan bahwa seorangAkuntan Publik yang telah memiliki surat Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia adalah auditor independen sama halnya denganaparat Badan Pengawas Leuangan dan Pembangunan (BPKP), yangdapat diminta untuk membuat perhitungan keuangan berkenaan denganhubungan hukum antara pihak ke 3 (tiga) dengan pihak instansipemerintah ataupun badan usaha milik negara (BUMN), karenanya hasilperhitungannya dapat dipercaya;3.

Fotokopi Neraca Leuangan CV BERKAH AGRO TAMA pertanggal 30Juni 2014 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P7;8. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 1370006222851 atasnama RINTO SUSENO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P8;9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Maret 2015, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P9;10.Fotokopi print daftar selisih jumlah hutang dagang yang tercatat dalambuku laporan keuangan CV.

Melakukan penghitungan kerugian leuangan negara atasdata/bukti/dokumen tersebut, dan menuangkan hasilnya dalamLaporan Hasil Audit.Bahwa setelah dilakukan prosedur audit dan metode audit diperolehfakta dan terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaanpembangunan jemabatn dan talud jalan Desa. Kenongorejo Kec.Bringin Kab. Ngawi dan penyimpangan tersebut sebagai berikut :1. Pembentukan Tim PelaksanaSdr.

Keputusan Bone Bolango N0.07/KEP/BUP.BB/123/2010 tentang penetapan pejabat pengelola leuangan se-kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 tanggal 5 Juni 2010 ;14. Dokumen lelang pengadaan bahan pustaka pada kantor perpustakaan daerah kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2010 ;15. Lampiran standar harga buku kepustakaan tahun anggaran 2010 pada kantor perpustakaan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;16.

tanggal 15 oktober 2010 ;Surat teguran ketiga : 062/PERPUSBB/110/X/2010 , tanggal 19 Oktober 2010 ;Surat pemberitahuan pemutusan kontrak No.062/PERPUSBB/X/2010 , tanggal19 Oktober 2010 ;Berita acara pemutusan kontrak No.062/PERPUSBB/III/X/2010 , tanggal 19Oktober 2010 ;12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.152Surat pernyataan Ibu Djuhria Pelu Pejabat pelaksana teknis kegiatan tanggal 20oktober 2010 ;Keputusan Bone Bolango NO.07/KEP/BUP.BB/123/2010 tentang penetapanpejabat pengelola leuangan

Oktober 2010 ;Surat teguran kedua : 062/PERPUSBB /108/X/2010 , tanggal 15oktober 2010 ;Surat teguran ketiga : 062/PERPUSBB/110/X/2010 , tanggal 19Oktober 2010 ;Surat pemberitahuan pemutusan kontrak No.062/PERPUSBB/X/2010 , tanggal 19 Oktober 2010 ;Berita acara pemutusan kontrak No.062/PERPUSBB/III/X/2010 ; tanggal 19 OktoberSurat pernyataan Ibu Djuhria Pelu Pejabat pelaksana tekniskegiatan tanggal 20 oktober 2010 ;Keputusan Bone Bolango N0O.07/KEP/BUP.BB/123/2010 tentangpenetapan pejabat pengelola leuangan

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborisan dankebocoran leuangan negara dalam pengadaan Barang/Jasa;g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenangdan/atau kolusi dengan tujuan untuk ,keuntungan pribadi,golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidaklangsung merugikan negara;h.

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborisan dankebocoran leuangan negara dalam pengadaan Barang/Jasa;o. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenangdan/atau kolusi dengan tujuan untuk ,keuntungan pribadi,golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidaklangsung merugikan negara;p.

Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, Butir 3.a.2).a)dan Butir 3.a.2).g): Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik, pasal 11ayat 1 huruf a, pasal 66 ayat (1), Pasal 66 ayat (7) dan pasal 6 tentang EtikattPengadaan, antara lain yaitu Menghindari dan mencegah terjadinyapertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsungmaupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa, menghindaridan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran leuangan negara dalampengadaan Barang/JJasa

Peraturan Menteri dalan Negeri no 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Leuangan Daerah Negara Pasal 132:1. Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanjaatas beban APBD harus didukung dengan bukti yang sah2.

Untuk menentukan dapattidaknya atau bisa tidaknya leuangan negara dirugikan, perlu diketahui berapabesar potensi dari kerugian tersbut (potential lost). Artinya perkiraan besarnyapotential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terukur. Untukmendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu.Menimbang.............+ 163/Menimbang, bahwa selanjutnya Dr. H. Marwan Effendi, SH., MH.

2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.9) 1(satu) lembar fotocopy surat Walikota Sibolga Nomor:027/450/2011 tanggal 12 April 2011 perihal Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.10) 3(tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sibolga nomor:900/2284/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pengelola Leuangan