Ditemukan 283622 data
435 — 72
589 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
(tiga) bulan ;Terhadap alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum jelas tidak sependapat,karena putusan tersebut sangatlah ringan, bahwa pemberian hukumanpidana kepada Terdakwa tidak hanya memberikan efek jera agarTerdakwa tidak lagi melakukan perbuatannya namun juga sekaligusmemberikan pembalasan atas perbuatan Terdakwa dan juga membericontoh kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yangdilakukan oleh Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa dapat memberidampak terhadap rusaknya kelestarian lingkungan
hidup sebagaimanayang termuat dalam pertimbangan dari Jaksa/Penuntut Umum dalammenjatuhkan hukuman yaitu "Akibat perobuatan atau kegiatan yangdilakukan oleh Terdakwa jika dilakukan secara terus menurus dan tidakterkontrol akan memberikan dampak ke depan menimbulkan longsormaupun banjir atau berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup"Selain itu dalam fakta persidangan oleh Majelis Hakim juga memberikanpertimbangan hukum bahwa "perbuatan Terdakwa telah merugikanNegara dan juga bertentangan dengan
498 — 76
,dalam persidangan di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :e Bahwa pada tahun 1995 ahli lulus S1 Fakultas Kehutanan UniversitasGadjah Mada, kemudian pada tahun 1999 menyelesaikan pendidikan S2Biologi di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan S3tahun 2014 Ilmu Lingkungan di Universitas Gadjah Mada;e Bahwa sejak tahun 2000 sampai sekarang ahli bekerja sebagai DosenFakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada;e Bahwa Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Paliyan adalah hutan
441 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada prinsipnya proses Out Of Court Sattlementadalah tidak merugikan pihak investor atauPengusaha yang memiliki izin usaha, karena dalamkegiatan usaha telah menghasilkan pemberdayaanmanusia dalam lingkungan usahanya ;3.
menjatuhkanpidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukupdan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut JudexFacti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentangkeadaan yang memberatkan maupun meringankan pemidanaanTerhadap alasan alasan Para Pemohon Kasasi /ParaTerdakwa62Mengenaialasan alasan ad. s/d V:Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karenawalaupun masih ada sengketa milik lahan tersebuttetapi perbuatan Para Terdakwa meresahkan~ danmerusak lingkungan
394 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
393 — 32
400 — 33
398 — 11
410 — 53
penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkanagar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan
690 — 191
431 — 0
427 — 49
402 — 46
karang yaitu sekelompok hewan dari ordo seleractinia yangmenghasilkan kapu sebagai pembentuk utama terumbu dari jenisnyadibagi dua yaitu terumbu karang keras dan karang lunak;Bahwa ahli berpendapat menambang terumbu karang adalah mengambilterumbu karang dengan jumlah tertentu untuk dipergunakan untukkepentingan sendiri atau dijual untuk keperluan bisnis tertentu;Bahwa ahli berpendapat Sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil adalahsumber daya hayati sumber nonhayati sumber daya buatan, dan jasajasa lingkungan
;19Bahwa ahli berpendapat Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang,padang lamun, mangrove, dan biota laut lain, sumber daya non hayatimeliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, sumber daya buatan meliputiinfrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan dan jasajasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempatinstalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan sertaenergi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir;Bahwa ahli berpendapat ekosistem
mengelolasumberdaya yang ada di dalamnya dan Kementerian Kelautan danPerikanan membagi menjadi 11 (sebelas) Wilayah PengelolaanPerikanan Negara RI;Bahwa ahli berpendapat kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinyapenurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakankelestariannya di lokasi perairan tertentu yang di akibatkan olehperbuatan seseorang dan atau badan hukum yang telah menimbulkangangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau yanghidup sumber daya ikan;Bahwa ahli berpendapat lingkungan
semua aktivitas yang berhubungandengan pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulaukecil dan atau pasal 86 ayat (1) UndangUndang No. 31 tahun 2004tentang perikanan mengatur tentang melakukan perbuatan yangmengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumberdaya ikan danatau lingkungannya;Bahwa ahli berpendapat terkait dengan hal ini atau perkara ini adalahperbuatan pengambilan terumbu karang dengan cara apapun baikdengan cara penggunaan bahan kimia maupun cara lain yang dapatmerusak lingkungan
Terhadap aspek ekologis adalah dengan mendasarkan pada persidanganperkara ini, maka persoalan pemanfaatan Terumbu Karang diatur secarahukum dan juga memerlukan ijin karena menyangkut berbagai aspek selainadministrasi juga terkait dengan lingkungan hidup. Dengan demikian akibatperbuatan Terdakwa sangat berpotensi mengganggu aspek ekologis secaraumum, karena untuk kegiatan ekonomis yang berubungan denganlingkungan hidup memerlukan perijinan.
402 — 17
menurunkan martabat seseorang, akan tetapibersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukanperbuatan tersebut lagi sesuai TEORI/FILSAFAT INTEGRATIF dan juga prevensi bagimasyarakat lainnya ;Halaman 17 dari 2 Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2015/PN.MjyMenimbang, bahwa dalam hal berapa lama Majelis Hakim menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan pada diri terdakwa;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa merusak ekosistem lingkungan
498 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 69 ayat (1) huruf hUndangUndang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo.
Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI alias ISUL bin RAHMAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana"membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yangberakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal26 UndangUndang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 tentangperkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) kKe1 KUHP ;2.
472 — 146
463 — 53
dinyatakan dirampas untuk NegaraMenimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana makakepada para Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnyaakan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana yang setimpal kepada paraTerdakwa terlebin dahulu dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan :HALHAL YANG MEMBERATKAN : Perbuatan para Terdakwa dapat merugikan serta merusak kawasan hutan yang dapat berakibat kepada erosi dan rusaknya lingkungan
397 — 17
421 — 0
395 — 15